Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKPenulisan ini dibuat untuk menjabarkan efektivitas whistleblowing sebagai upayapemberantasan korupsi di Indonesia, dengan mempertimbangkan faktor-faktorsosiologi hukum yang ada di Indonesia. Analisa faktor-faktor sosiologi hukumuntuk mengukur efektivitas whistleblowing, penulisan ini menggunakanpemikiran dari William M Evan mengenai efektivitas hukum. Penulisan inimenggunakan metode kajian kepustakaan melalui penelusuran data sekunder yangberkaitan dengan fokus penulisan. Penulisan ini menyimpulkan bahwa faktorfaktor sosiologi hukum yang ada di Indonesia kurang mendukung perlindungan dan kurang mendorong masyarakat untuk menjadi whistleblower. Adanya kondisi ini menyebabkan whistleblowing menjadi sulit untuk berjalan dengan efektif dalam memberantas korupsi di Indonesia.

---

ABSTRACTThis paper is designed to describe the effectiveness of the whistleblowing in aeffort to eradicate corruption in Indonesia, by considerasing the factors ofsociology of law in Indonesia. Analysis of the factors in the sociology of law tomeasure the effectiveness of whistleblowing, this paper uses William M Evanthought about the effectiveness of law. This paper is using library researchthrough the search secondary data relating the focus of paper. This paperconcludes that the factors of sociology of law in Indonesia is less support and lessprotection to encourage people to be a whistleblowers. The existence of theseconditions cause whistleblowing becomes difficult to operate effectively in combating corruption in Indonesia. , This paper is designed to describe the effectiveness of the whistleblowing in aeffort to eradicate corruption in Indonesia, by considerasing the factors ofsociology of law in Indonesia. Analysis of the factors in the sociology of law tomeasure the effectiveness of whistleblowing, this paper uses William M Evanthought about the effectiveness of law. This paper is using library researchthrough the search secondary data relating the focus of paper. This paperconcludes that the factors of sociology of law in Indonesia is less support and lessprotection to encourage people to be a whistleblowers. The existence of theseconditions cause whistleblowing becomes difficult to operate effectively in combating corruption in Indonesia. ]"

"Whistleblowing di sektor publik, walaupun berisiko, sangat krusial bagi akuntabilitas karena meningkatkan persepsi risiko terdeteksi bagi pelaku pelanggaran. Studi ini menyelidiki faktor-faktor penentu yang mempengaruhi niat whistleblowing, peran moderasi dari dukungan organisasi, dan pendekatan kelembagaan potensial untuk meningkatkan sistem whistleblowing. Kami membangun model PLS-SEM yang menggabungkan faktor-faktor situasional, individual, dan kultural tertentu untuk mengevaluasi niat whistleblowing. Faktor-faktor yang diperiksa meliputi keseriusan pelanggaran, posisi kuasa pelaku pelanggaran, locus of control, persepsi individualisme-kolektivisme, kecenderungan untuk melaporkan pelanggaran, persepsi kompleksitas sosial, dan persepsi keketatan budaya. Temuan kami mengungkapkan bahwa efek langsung dari keseriusan pelanggaran, kompleksitas sosial, keketatan budaya, dan kolektivisme terhadap niat whistleblowing tidak signifikan. Namun, semua faktor yang diperiksa menunjukkan efek total yang signifikan (p<0,05), dengan hasil f-test R² sebesar 0,555 untuk pelaporan internal dan 0,500 untuk pelaporan eksternal, dengan dukungan organisasi berperan sebagai moderator yang signifikan.Untuk meningkatkan efektivitas whistleblowing di Indonesia, otoritas disarankan untuk mereformasi secara komprehensif agar memperkuat dukungan hukum, administratif, finansial, dan kultural, memastikan perlindungan dan insentif yang kuat bagi whistleblower. Mengembangkan kerangka institusional dan mengombinasikan regulasi formal dengan praktik budaya kerja, dengan menetapkan standar yang jelas, adaptif, dan dapat ditegakkan akan melindungi whistleblower dan mendorong pelaporan yang etis. Kerangka ini harus menyeimbangkan kerangka hukum dengan dinamika budaya, menciptakan lingkungan yang memprioritaskan transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Kepemimpinan etis menjadi aspek kunci dalam mempromosikan kebijakan yang mendorong perilaku etis dan mengintegrasikan whistleblowing sebagai aspek sentral dari integritas sektor publik. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas organisasi tetapi juga memastikan integritas etis dan transparansi, mendorong komitmen terhadap praktik etis di berbagai konteks budaya.

---

Whistleblowing in the public sector, while risky, is crucial for accountability as it heightens a wrongdoer's perceived risk of detection. This study investigates the determinant factors influencing whistleblowing intention, the moderating role of organizational support, and potential institutional approaches to enhance whistleblowing systems. We constructed a PLS-SEM model incorporating selected situational, individual, and cultural factors to evaluate whistleblowing intention. The factors examined include seriousness of wrongdoing, wrongdoer's power status, locus of control, perceived individualism-collectivism, propensity to blow the whistle, perceived social complexity, and perceived cultural tightness. Our findings reveal that the direct effects of seriousness of wrongdoing, social complexity, cultural tightness, and collectivism on whistleblowing intentions are insignificant. However, all examined factors demonstrated significant total effects (p<0.05), with an f-test result of R² of 0.555 for internal reporting and 0.500 for external reporting, with the organizational support serving as a significant moderator.

To enhance whistleblowing efficacy in Indonesia, authorities should implement comprehensive reforms strengthening legal, administrative, financial, and cultural supports, ensuring robust whistleblower protection and incentives. Developing institutional frameworks that merge formal regulations with cultural practices is crucial, establishing clear, adaptable, and enforceable standards that safeguard whistleblowers and encourage ethical reporting. These frameworks should balance legal mandates with cultural dynamics, fostering an environment that prioritizes transparency, accountability, and integrity. Ethical leadership is key in promoting policies that encourage ethical behaviors and integrate whistleblowing as a central aspect of public sector integrity. This approach not only enhances organizational effectiveness but also ensures ethical integrity and transparency, fostering a commitment to ethical practices across diverse cultural contexts."

"Tindak pidana korupsi yang modusnya semakin berkembang hingga pengalihan hasil dari negara asal ke negara lain menjadi salah satu fokus utama munculnya kerjasama internasional yang kemudian melahirkan UNCAC. Melalui konvensi tersebut, dimuat 11 perbuatan yang dikriminalisasi sebagai korupsi, salah satunya Illicit Enrichment. Di samping definisinya yang sangat bervariasi di berbagai negara, ditemukan pula pendekatan pengaturan yang beragam, mulai dari pengaturan secara pidana, perdata, maupun administratif. Adapun penulisan ini menggunakan metode penelitian doktrinal atau kepustakaan dengen pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach), yakni dengan negara Hong Kong yang mengatur Illicit Enrichment secara pidana dan Australia yang mengatur Illicit Enrichment secara perdata. Untuk menghasilkan rekomendasi pengaturan Illicit Enrichment, digunakan perbandingan berdasarkan karakteristik masing-masing pendekatan yang dipandang menjadi indikator penting dalam mengatur Illicit Enrichment, yakni ruang lingkup penerapan, pembalikan beban pembuktian, instrumen yang memicu investigasi, dan sanksi. Walaupun Indonesia saat ini belum mengadopsi Illicit Enrichment yang diamanatkan UNCAC, nyatanya aparat penegak hukum menggunakan mekanisme yang dikenal dalam Illicit Enrichment sebagaimana dalam penanganan perkara gratifikasi dan pencucian uang oleh Rafael Alun Trisambodo. Melalui tulisan ini, Penulis sangat menyarankan lembaga legislatif untuk mengadopsi Illicit Enrichment dalam RUU Perampasan Aset versi terbaru, atau bahkan dalam UU PTPK.

---

Corruption, whose modus operandi has evolved to the transfer of proceeds from the country of origin to other countries, has become one of the main focuses of the emergence of international cooperation which later gave birth to the UNCAC. Through this convention, 11 acts are criminalized as corruption, one of which is Illicit Enrichment. In addition to the definitions that vary widely in various countries, there are also various regulatory approaches, ranging from criminal, civil, and administrative arrangements. This paper uses a doctrinal research method with a conceptual approach and a comparative approach, namely with Hong Kong, which regulates Criminal Illicit Enrichment, and Australia, which regulates Civil Illicit Enrichment. To produce recommendations for regulating Illicit Enrichment, a comparison is made based on the characteristics of each approach that are considered to be important indicators in regulating Illicit Enrichment, namely the scope of application, reversal of the burden of proof, instruments that trigger investigations, and sanctions. Although Indonesia has not yet adopted Illicit Enrichment as mandated by UNCAC, law enforcement officers have in fact used mechanisms known in Illicit Enrichment as in the handling of graft and money laundering cases by Rafael Alun Trisambodo. Through this paper, the author strongly recommends the legislature to adopt Illicit Enrichment in the latest version of the RUU Perampasan Aset, or even in the UU PTPK."

"Penipuan adalah bentuk tindak kejahatan pasar modal yang sulit dalam pembuktian dan pertanggungjawaban hukumnya. Terlebih apabila faktor penyebabnya adalah praktik backdoor listing yang belum ada dasar hukumnya secara khusus di Indonesia. Beberapa penelitian mengungkapkan pihak otoritas sebagian besar gagal dalam mengumpulkan bukti indikasi penipuan. Sehingga diperlukan mekanisme alternatif dalam pembuktian hukum tindak pidana penipuan di ranah pasar modal seperti whistleblowing system. Penelitian ini mencoba menjawab permasalahan bagaimana pengaturan hukum praktik backdoor listing di Indonesia, bagaimana bentuk pelanggaran hukum tindak pidana penipuan yang disebabkan oleh aksi backdoor listing, dan ketiga bagaimana penerapan mekanisme whistleblowing system sebagai alternatif pembuktian hukum tindak pidana penipuan dalam pasar modal. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang dianalisis secara metode eksplanatori. Pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual, perundang-undangan dan perbandingan. Hasil dari penelitian ini ialah; pertama, belum adanya regulasi khusus terkait backdoor listing sebagai mekanisme alternatif untuk go public sehingga sangat rentan akan penyalahgunaan dan penipuan; kedua, bentuk pelanggaran hukum tindak pidana penipuan yang disebabkan oleh praktik backdoor listing adalah adanya indikasi fraudulent financial statements, misleading information hingga laporan keuangan ganda. Sehingga sebagian besar otoritas gagal dalam membuktikkan indikasi fraud membawa kerugian mengingat sifat kejahatannya yang tersembunyi dan sulit diketahui; ketiga, pembuktian hukum penipuan di ranah pasar modal dinilai efektif menggunakan mekanisme whistleblowing system mengingat sebagian besar bukti yang menunjukkan adanya indikasi penipuan berasal dari data internal perusahaan yang hanya bisa diakses oleh pihak internal perusahaan saja. Penelitian ini merekomendasikan terutama pihak otoritas pasar modal seperti Otoritas Jasa Keuangan maupun Bursa Efek Indonesia menciptakan kebijakan- kebijakan yang mutakhir, inovatif dan solutif serta diperlukan optimalisasi terkait public awareness terhadap tindak kejahatan fraud di ranah pasar modal.

---

Fraud is a difficult to prove and legally punishable type of capital market crime. Especially when caused by the practice of backdoor listings, which has no legal basis in Indonesia. Authorities have failed to collect evidence showing fraud, according to several studies. As a result, an alternative mechanism, such as a whistleblowing system, is required for legal proof of fraud in the financial market. This research attempts to address the issues of how to regulate the legal practice of backdoor listings in Indonesia, what types of legal violations of criminal acts of fraud are caused by backdoor listings, and how to use the whistleblowing system as an alternative legal proof of fraud in the capital market. This study is a type of normative legal research in which secondary data is studied using an explanatory method. This research takes a conceptual, legislative, and comparative approach. The findings of this study show that: first, there is no special regulation related to backdoor listing as an alternative mechanism for going public, making it extremely vulnerable to abuse and fraud; second, the violation of the law on fraudulent acts caused by the practice of backdoor listings indicates fraudulent financial statements, misleading information, and double financial statements. Because of the nature of the crime, which is hidden and difficult to detect, the majority of authorities fail to provide signs of fraud causing losses; third, the legal proof of fraud in the capital market is considered effective using the whistleblowing system mechanism considering that most of the evidence that indicates an indication of fraud comes from the company's internal data which can only be accessed by the company's internal parties.This study recommends especially the capital market authorities such as the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange to create up-to-date, innovative, and solution-based policies and optimize public awareness of fraud in the capital market."

"Berdasarkan data dari Indonesian Corruption Watch (ICW) diketahui bahwa desa merupakan sektor terbesar bidang terjadinya korupsi. Hal ini diperparah dengan adanya peningkatan yang signfikan tentang kasus korupsi pada sektor desa dari tahun ke tahun. Akibat dari maraknya fenomena korupsi pada sektor desa membuat negara mengalami kerugian dengan nilai yang fantastis. Korupsi pada sektor desa ini juga sangat bertentangan dengan tujuan awal disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 yakni meningkatkan pembangunan melalui pemerdayaan masyarakat desa. Maka dari itu, Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai pola asus korupsi sektor desa dengan menggunakan pola-pola kejahatan kerah putih yang ada di dalam penelitian Mustofa pada tahun 2010. Dengan mengumpulkan data secara acak dari artikel berita yang ada di internet, ditemukan 30 kasus mengenai korupsi pada sektor desa dari 2016 hingga 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pola korupsi pada sektor desa dalam perspektif kriminologis. Selain itu, juga ditemukan bahwa terdapat motif ekonomi, kesempatan organisasi dan kemauan pribadi yang mendorong para pelaku untuk melakukan tindak pidana korupsi. Hasil tugas karya akhir ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pola korupsi pada sektor desa yang nantinya dapat dijadikan sebagai acuan dalam pencegahan korupsi.

---

Based on data from the Indonesian Corruption Watch (ICW), it is known that villages are the largest sector where corruption occurs. To make it worst, there is a significant increase in corruption cases in the village sector every year. As a result of the rapid growth of corruption in the village sector, Indonesia has suffered fantastic losses. Corruption in the village sector also contradicts the main purpose of the legalization of Law Number 6 of 2014 about Villages, which is to promote national development by empowering village communities. Therefore, this final paper will discuss the patterns of corruption in the village sector using patterns of white-collar crime by Mustofa in 2010. By collecting random data from news article on the internet, 30 cases of corruption in the village sector were found between 2016 and 2022. The results of this research show that there is a pattern of corruption in the village sector from a criminological perspective. Apart from that, it was also found that there were economic motives, organizational opportunities and personal willingness that encouraged the perpetrators to commit corruption. Hopefully, this final work can provide an overview of corruption patterns in the village sector which can be used as a reference to prevent corruption later."

"ABSTRAKTugas Karya Akhir ini membahas mengenai penerapan whistleblowing system sebagai salah satu upaya pencegahan situasional terhadap tindak kejahatan okupasional di PT. X. PT.X dalam upaya mencegah sekaligus meminimalisir kejahatan okupasional menerapkan mekanisme bernama whistleblowing system sebagai intervensi pada risiko terjadinya kejahatan okupasional. Analisis dalam penulisan ini menggunakan pendekatan pencegahan kejahatan situasional untuk kejahatan kerah putih melalui tiga prinsip yaitu increasing the risk of detection, reducing provocations, dan removing the excuses. Pada tulisan ini, hasil analisis menunjukan bahwa whistleblowing system masih diragukan keefektifannya walaupun penerapannya sudah mencakup tiga prinsip tersebut.

---

ABSTRACT

This paper discusses the application of the whistleblowing system as an effort to prevent occupational crime at PT. X. PT. X in an effort to prevent and minimize occupational crime implementing a mechanism called whistleblowing system as an intervention to the risk of occupational crime. The analysis in this paper uses a situational crime prevention approach for white collar crime through three principles namely increasing the risk of detection, reducing provocations, and removing the excuses. In this paper, the results of the analysis show that the effectiveness of the whistleblowing system is still doubtful even though its application includes these three principles."