Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep kebijakan dalam mendorong upgrading teknologi Industri Pesawat Terbang yang memiliki tipologi Global Value Chain (GVC) Hierarki. Sejak era reformasi hingga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dukungan kebijakan terutama dalam perspektif tiga level hierarki proses kebijakan relatif lemah dibandingkan dengan periode orde baru. Padahal, sejak 2011-2013, terdapat sejumlah program pengembangan pesawat terbang yang berbasis pada penguasaan kemampuan pengembangan teknologi seperti pesawat N 219, program N 245 yang merupakan upgrading dari CN 235, dan Program Upgrading N 250 menjadi R-80.Kegagalan Program N 250 IPTN menunjukkan bahwa keberhasilan program upgrading teknologi tidak hanya disebabkan oleh masalah lemahnya manajemen perusahaan, tetapi juga tidak adanya kesinambungan dukungan politik pemerintah. Karena kebijakan untuk mendorong upgrading teknologi bersifat kompleks dan problematis, baik terkait dukungan secara regulasi maupun political will dari pemerintah, maka penelitian ini menggunakan Soft Systems Methodology (SSM) untuk mengkonstruksi konsep kebijakan untuk mendorong upgrading teknologi pada GVC Industri Pesawat Terbang dengan mempertimbangkan systematically desirable dan culturally feasible.Penelitian ini juga melakukan analisis komparatif khususnya dengan Embraer Brazil dalam program pesawat EMB 120 yang sekelas dengan pesawat N 250 IPTN. Penelitian ini memberikan empat rekomendasi: pertama, selain dukungan secara regulasi, dukungan secara politik dibutuhkan untuk keberhasilan program upgrading teknologi. Kedua, komunikasi dua arah antar level kebijakan nasional dengan level inter sektoral sangat diperlukan, khususnya dalam proses pengarusutamaan arah kebijakan iptek sektor dirgantara. Ketiga, Industri Dirgantara dalam hal ini IPTN/PT DI harus memperkuat value chainnya baik terkait kemampuan manajemen, produksi dan jejaring. Keempat, tipologi GVC Industri Pesawat Terbang yang efektif bagi program upgrading teknologi pesawat terbang adalah bukan hierarki murni, karena kemampuan lead firm dalam melakukan codifiability dan kemampuan supplier untuk memenuhi requirement dari lead firm yang dibutuhkan justru sangat tinggi. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada analisis konsep proses kebijakan sebagai hierarki pada dinamika tipologi GVC sehingga upgrading teknologi yang dilakukan dapat lebih efektif.

---

This research combines the concept of policy process as hierarchy and the concept of Global Value Chain (GVC) in reconstructing the concept of policy in upgrading technology in GVC of an aircraft industry with a hierarchical typology. Since the reformation order until the era of President Susilo Bambang Yudhoyono, policy support for aircraft industry is relatively weak compared to the period of the New Order. However, since 2011 until now, there has been a number of aircraft development programs that were based on technology development, both on-going and at the stage of planning, such as N 219 Air Craft Program, N 245 which is upgrading of CN 235 or R-80 which is upgrading of N 250.Based on the failure of IPTN Indonesia, particularly the termination of N 250 program, which was not only caused by the poor management of the company as well as sectoral policy and national policy, but also by the lack of political commitment from the government. Because support for technology upgrade is very complex and problematical, either related to regulatory support or government political will, this research employs Soft Systems Methodology (SSM) to find the concept of policy for supporting technology upgrade in GVC- National Aircraft Industry which are both arguably desirable and also culturally feasible. This study provides an illustration of comparative analysis between EMB 120-Embraer Brazil and N 250 IPTN.This paper recomends four conclusion: First, in addition to regulation support of the national development direction, political support from the government is also required. Second, a two-way communication is required between policy level and sectoral level, especially science and technology research sector, in the effort to mainstream aerospace technology development in the national development planning. Third, Aircraft Industry should also strengthen its value chain, especially improving the management system in terms of production, marketing and networking. Fourth, a GVC typology of aircraft industry which is effective for aircraft technology upgrade program is not completely hierarchical since lead firm codifiability and supplier competence in complying with the lead firm requirements are very high. For further research, the analysis of the concept of policy process as hierarchy for supporting technology upgrade with regarding to dynamic of typology of GVC could be conducted for carrying out technology upgrade effectively."

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk menjelaskan peran jaringan sosial dalam komunitas Gamelan sebagai strategi upgrading industri kreatif pengembang game lokal di Provinsi Yogyakarta menuju rantai nilai global. Kajian mengenai strategi upgrading industri terdahulu menyatakan bahwa sebuah industri melakukan strategi dengan pengelolaan organisasi internal industri, peningkatan keterampilan pekerja, peran institusi negara serta jaringan bisnis dengan analisis yang terpisah. Berbeda dengan studi sebelumnya, skripsi ini berargumen bahwa strategi yang dilakukan oleh industri pengembang game lokal di Yogyakarta untuk melakukan upgrading adalah melalui peran jaringan sosial para pelaku industri game yang terjalin melalui Komunitas Gamelan, yakni dengan penekanan kerjasama antar aktor sehingga terbentuk struktur sosial dan inovasi dalam iklim industri game yang mampu mendorong perusahaan untuk melakukan upgrading. Kajian ini menggunakan kerangka teori jaringan sosial oleh Granovetter dengan konteks dimensi upgrading dalam rantai nilai global oleh Gereffi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan Social Network Analysis (SNA) dengan studi kasus komunitas Gamelan di Yogyakarta. Temuan dalam penelitian ini adalah jaringan sosial dalam Komunitas Gamelan adalah kuat berdasarkan hasil Social Network Analysis. Hal tersebut ditunjukkan melalui tiga aktor kunci yang menduduki posisi weak ties dan structural holes secara bersamaan dengan internalisasi nilai pasedhuluran yang kuat. Melalui jaringan sosial tersebut anggota Komunitas Gamelan mampu berpartisipasi menuju Rantai Nilai Global pada tingkat entry the value chain.

---

ABSTRACT

This thesis aims to explain the role of social networks in the Gamelan Community as a strategy for upgrading the creative industry of local game developers in Yogyakarta Province towards the global value chain. The previous studies of industry upgrading strategies states that an industry carries out strategies with the management of the industry's internal organization, improvement of workers' skills, the role of state institutions and business networks with a separate analysis. Different with the previous studies, this thesis argues that the strategy undertaken by the local game developer industry in Yogyakarta to carry out upgrading is through the role of social networks of the game industry actors who are intertwined through the Gamelan Community, namely by emphasizing cooperation between actors so that social structures and innovation are formed in game industry climate that is able to encourage companies to upgrade. This study uses the social network theory framework by Granovetter with the context of the upgrading dimension in the global value chain by Gereffi. The methods used is a qualitative approach and Social Network Analysis (SNA) with a case study of the Gamelan community in Yogyakarta. The findings in this study are the social networks in the Gamelan Community are strong based on the results of the Social Network Analysis. This is demonstrated by three key actors who occupy the weak ties and structural holes positions simultaneously with the internalization of a strong value of Pasedhuluran. Through this social network Gamelan Community members are able to participate towards the Global Value Chain at the entry-value chain level."

"Paper ini bertujuan untuk mengetahui struktur daya saing dan pola tata kelola rantai nilai industri aparel Indonesia dalam rantai nilai global serta mengembangkan strategi industri aparel Indonesia masa depan. Penelitian ini merupakan studi kasus untuk meneliti faktor-faktor yang menyebabkan industri aparel Indonesia mampu bertahan ditengah persaingan global meskipun diterpa berbagai permasalahan. Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan industri aparel Indonesia melambat. Untuk memahami lebih jauh mengapa industri aparel Indonesia mengalami stagnasi, dilakukan analisis rantai nilai dan melihat faktor pembatas dengan model sistem dinamis.Struktur daya saing unik telah terbentuk pada industri aparel Indonesia, dimana temuan penelitian menunjukkan bahwa yang menyebabkan industri aparel Indonesia mampu bertahan ditengah persaingan global adalah keberhasilan memproduksi barang medium-up, yang utamanya ditentukan oleh 2 faktor dari Cho, yaitu: 1 wirausaha dan 2 peluang serta satu faktor baru, yaitu 3 hubungan historis berdasarkan trust. Akibat dari keberhasilan memproduksi barang medium-up, dua faktor yaitu: 4 tenaga kerja serta 5 manajer dan insinyur professional, yang tadinya merupakan penghambat merubah menjadi pendorong peningkatan daya saing industri aparel Indonesia.Penyebab adanya stagnasi pada ekspor produk aparel adalah karena industri aparel Indonesia hanya melakukan aktivitas yang bernilai tambah rendah, dimana tingkatan keterlibatan pada rantai nilai adalah original equipment manufacturing OEM . Meskipun sudah memproduksi produk yang medium-up, pada umumnya industri aparel Indonesia belum siap untuk memasuki ODM dan OBM karena keterbatasan sumber daya. Pola tata kelola adalah relational. Disamping itu, penyebab lain adalah kurangnya kapasitas produksi. Jadi, strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan share ekspor adalah dengan membuat kebijakan yang membuat entrepreneurs berminat untuk melakukan investasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM serta kapasitas mesin dan peralatan.

---

This paper aims to identify the competitiveness structure and the value chain governance pattern of Indonesia apparel industries in global value chain and also develop future strategy of Indonesia apparel industry. The research is a case study to determine the factors that enable Indonesian apparel industry to survive in global competition even hit by several problems using Cho rsquo s Nine Factor model. Although Indonesia apparel industry can survive in global competition, the growth gets slower. In order to analyze why Indonesia apparel industry is stagnant, an analysis on Gereffi rsquo s value chain model is conducted, and restricting factors are analyzed by using a system dynamics model.Unique competitiveness structure has been developing in Indonesia apparel industry, where the research shows that Indonesia apparel industry rsquo s competitiveness is caused by the movement to medium up products. The drivers are only two out of nine Cho rsquo s factors, namely 1 entrepreneurs and 2 opportunities. There is one new factor that makes the movement become successful, which is 3 historical relationship based on trust. As the result of the product upgrading to medium up goods successfully, there are two other factors that support the enhancement of the Indonesia apparel industry competitiveness, namely 4 workers and 5 professional. While, three factors hindering competitiveness, which are 6 business environment, 7 supporting and related industry, and 8 politicians and bureaucrats, could be solved even by increasing cost. And 9 domestic demand, even though it does not hinder, it does not support the competitiveness.The reason that the export is stagnant is that Indonesia apparel industry only involves in lower value added activity, where the stage of involvement in value chain is original equipment manufacturing OEM . In grneral, Indonesia apparel industry is not ready to perform functional upgrading to original design manufacturing ODM and or original brand name manufacturing OBM , due to the limitation of resources. The workers and professionals are enough for OEM, but have to increase to perform funcrional upgrading to ODM and or OBM. The value chain governance pattern is relational.The strategies that can be done in order to promote Indonesia apparel industry are to encourage entrepreneurs to invest in order 1 to increase the capacity of workers and professionals, both quality and quantity 2 to increase the production capacity."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh partisipasi GVC (Global Value Chain) terhadap produktivitas perusahaan industri pengolahan di Indonesia. Partisipasi GVC diukur melalui kegiatan dan aktivitas perdagangan internasional perusahaan (ekspor, impor, atau keduanya). Metode OLS (Ordinary Least Squares) digunakan dalam analisis dengan menggunakan data cross section dari IBS dan TiVA 2017. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang aktif terlibat dalam kegiatan internasional memiliki tingkat produktivitas lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak terlibat dalam aktivitas internasional. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa perusahaan yang sektor industrinya dominan melakukan backward participation memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang sektor industrinya dominan bersifat forward participation. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang mendukung adanya pengaruh dari knowledge spillover, akses barang input yang murah dan variatif, serta standarisasi produk yang merupakan dampak dari partisipasi GVC.

---

This research aims to analyze the impact of Global Value Chain (GVC) participation on the productivity of manufacturing companies in Indonesia. GVC participation is measured through international trade activities (export, import, or both) of the companies. The Ordinary Least Squares (OLS) method is employed for the analysis, utilizing cross-sectional data from IBS and TiVA for the year 2017. The findings reveal that companies actively involved in international trade exhibit higher productivity compared to those not engaged in any international activities. Additionally, companies with dominant backward participation in the GVC demonstrate higher productivity than those with dominant forward participation. These findings support previous research indicating the influence of knowledge spillover, access to affordable and diverse input, and product standardization as an impact from GVC participation."

"Global Value Chain, salah satu fenomena perdagangan internasional terbaru, sedang dialami oleh industri apparel Indonesia. Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan apakah keterlibatan industri apparel Indonesia ke dalam global value chain akan mempengaruhi permintaan terhadap tenaga kerja terampil. Studi ini akan mencoba untuk meneliti dampak dari keterlibatan industri apparel Indonesia ke dalam global value chain, dengan menggunakan faktor yang berkaitan dengan perdagangan vertical specialization dan faktor yang tidak berkaitan dengan pedagangan kepemilikan asing sebagai proxy dari global value chain. Studi ini juga menggunakan jenis pekerjaan sebagai tolak ukur dari keterampilan/skill dari tenaga kerja. Hasil dari studi ini adalah keterlibatan industri ini ke dalam global value chain ternyata meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja terampil, namun hanya untuk faktor yang berkaitan dengan perdagangan, sedangkan faktor lainnya tidak berpengaruh.

---

Global value chain, one of the newest trade phenomenon, is being experienced in Indonesias apparel industry. This makes a remarkable question whether it would affect the demand for skilled labor in Indonesia. This study is going to examine the impact of an involvement of Indonesias apparel industry in global value chain using trading related factor vertical specialization and non trading related factor foreign ownership as a proxy of global value chain and using an occupational level to categorize skill of labor. By using a panel data regression, the result is an involvement of the industry in global value chain increases demand for high skilled labor yet it is only for trading related factor. Non trading related factor does not affect the demand for skilled labor in Indonesias apparel industry."

"ABSTRAKArtikel ini berfokus pada eksistensi Mickey Mouse sebagai maskot Walt Disney Company berdasarkan perspektif global value chain. Sebagai maskot resmi, Mickey Mouse telah bertahan lama sejak tahun 1928 sampai saat ini, melalui karya yang telah dihasilkan seperti motion picture, serial televisi, komik, buku dan taman bermain. Eksistensi Mickey Mouse telah membuat Walt Disney Company sukses menjadi salah satu perusahaan yang sukses mendominasi industri hiburan dunia. Studi-studi sebelumnya menjelaskan bahwa eksistensi mascot dalam industry hiburan dilanggengkan melalui strategi perusahaan yaitu branding dan supply chain management. Selanjutnya, studi-studi sebelumnya mengenai global value chain belum membahas perusahaan dari segi maskotnya, tapi hanya melihat konsekuensi aktivitas bisnis yang dilakukan dalam industry. Oleh karena itu, artikel ini berfokus pada mascot dari Walt Disney Company yaitu Mickey Mouse dalam membangun perusahaan kedalam ekonomi global melalui perspektif global value chain. Strategi branding dan supply chain management termasuk dalam salah satu elemen global value chain yaitu struktur input-output. Kemudian, pelanggengan eksistensi dari maskot juga didukung oleh elemen global value chain lain yaitu konteks lokal institusional dan skopa geografis.

---

ABSTRACTThis article analyses the existence of Mickey Mouse as a mascot of the Walt Disney Company based on global value chain perspective. As an official mascot of Walt Disney Company, Mickey Mouse has been well-established since 1928 to present day, with its artwork that has been produced such as the motion picture, television series, comic, book, and theme parks. Its existence has made Walt Disney Company as one of the successful multinational companies that dominate the entertainment industry in the world. The earlier studies said that the existence of a company mascot in the entertainment industry perpetuated by the company s strategy through branding and supply chain management. Furthermore, in the global value chain, previous studies have not yet discussed the company by its mascot that only viewed by its consequence of the business in the industry. Therefore, this article analyses the mascot of the Disney Company s, Mickey Mouse that is in building the company into a global economy using the global value chain perspective. Nonetheless, the branding strategy and supply chain management correlate to one of the global value chain elements, is an input-output structure. The perpetuation of the existence of a mascot is supported by other global value chain elements that are the local institutional context and geographic scope. "

"Recent developments are challenging the traditional separation between advanced and emerging economies as host ofknowledge and production-intensive activities, respectively. Authors assess whether the co-location of R&D and manufacturing is critical for development and innovation. "

"Sebagai Negara kepulauan dengan luas area perairan sebesar 5.8 juta km, sektor kelautan dan perikanan Indonesia menyimpan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Oleh karenanya sektor kelautan dan perikanan kini telah menjadi salah satu sektor yang menjadi prioritas nasional. Salah satu upaya dalam mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerbitkan kebijakan fasilitas pengurangan pajak penghasilan untuk penanaman modal (tax allowance) dalam rangka menarik investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari kebijakan tax allowance dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literature dan wawancara mendalam. Data menyatakan bahwa fasilitas tax allowance ini belum dimanfaatkan secara optimal pada sector kelautan dan perikanan. Implementasi dapat dipengaruhi oleh konten dari kebijakan dan konteks dari implementasi itu sendiri. Hasil dari penelitian menunjukkan Implementasi kebijakan tax allowance di sektor kelautan dan perikanan belum maksimal dikarenakan beberapa faktor seperti pembina sektor yang belum tepat dalam memetakan kelompok sasaran, kurangnya sosialisasi, dan terdapat kepentingan yang berbeda diantara aktor yang terlibat. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan ini yaitu evaluasi yang dilakukan secara berkala, akan diterapkannya sistem OSS. Sementara faktor penghambat implementasi yaitu belum tuntasnya permasalahan IUU Fishing, adanya kebijakan PNBP yang bersifat disinsentif serta regulasi yang terlalu berat. Kementerian Kelautan dan Perikanan harus meriviu bidang usaha yang tepat untuk diberikan fasilitas tax allowance dan melaksanakan sosialisasi secara intensif.

---

As an archipelagic country with 5.8 million km of water area, marine and fisheries sector hold enormous potential of natural resources. Thus, marine and Fisheries sector has become one of the national priority. In order to boost the development of these sectors, the government has launched a policy in reducing income tax facility for investment (tax allowance) which is targeting domestic and foreign investment.

This study aims to analyze the implementation of tax allowance facility in the certain business fields and certain areas of fishery sectors. This study uses a qualitative method with data collection through literature studies and in depth interview. Data shows that the tax facility is not well-utilized by the investors in fishery sectors. The policy contents and context of implementation can affect the policy implementation.

The results of the study show that the implementation of the tax allowance policy in the maritime and fisheries sector has not been maximized considering several factors such as sector coaches that have not been precise in mapping the target groups, involving socialization, and in accordance with different interests involving the actors involved.

Related to supporting factors in implementing this policy is an evaluation that is carried out regularly, an OSS system will be applied. While the inhibiting factor for implementation is that the IUU Fishing problem has not yet been resolved, there is a non-tax revenue policy that opposes disincentives and too heavy provisions. The Ministry of Marine Affairs and Fisheries must review the appropriate business fields to be given the tax allowance facility and conduct the socialization intensively."