Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah melakukan perancangan Sistem Informasi Telaahuntuk memantau proses telaah laporan hasil audit yang diterbitkan olehPerwakilan BPKP pada Deputi Bidang Investigasi BPKP. Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perludirancang dan diterapkan Sistem Informasi Telaah (review) yang dapatmelaksanakan fungsi pemantauan atas proses telaah laporan hasil auditinvestigasi, laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara, laporanhasil audit klaim, dan laporan hasil audit penyesuaian harga secara cepat danakurat.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to design Review Information System to monitorthe process of review of audit reports issued by the BPKP representative in DeputiBidang Investigasi BPKP. This research is descriptive qualitative research. Theresearch concludes that need to be designed and implemented Review InformationSystems that can carry out the monitoring function on the review process of auditreport of investigative, audit report of the calculation of financial state losses,audit report of claims, and audit report of price adjustments quickly andaccurately, The purpose of this research is to design Review Information System to monitorthe process of review of audit reports issued by the BPKP representative in DeputiBidang Investigasi BPKP. This research is descriptive qualitative research. Theresearch concludes that need to be designed and implemented Review InformationSystems that can carry out the monitoring function on the review process of auditreport of investigative, audit report of the calculation of financial state losses,audit report of claims, and audit report of price adjustments quickly andaccurately]"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses bisnis dan sistem pengelolaanpengaduan yang berjalan di BPKP, menganalisis proses bisnis dan sistempengelolaan pengaduan yang berjalan di BPKP serta mengusulkan rancangansistem pengelolaan pengaduan dan mekanisme penanganan pengaduan untukBPKP melalui media website. Sistem pengelolaan pengaduan ini merupakanperwujudan dari peraturan pemerintah berdasarkan surat edaran Kemenpan-RBdan Peraturan Kemenpan-RB. Tujuan perancangan sistem ini adalah untukperbaikan organisasi dengan mewujudkan apa yang menjadi visi, misi, nilai BPKP(PIONIR) dan moto BPKP sehingga tercipta good governance dan cleangovernment. Metode yang digunakan untuk merancang sistem pengelolaanpengaduan ini adalah 4 tahap awal dari metode FAST. Tahapan yang digunakantahap scope definition, tahap problem analysis, tahap requirement analysis dantahap logical design. Dalam tahap scope definition sampai dengan requirementanalysis menghasilkan aktivitas yang dipertahankan, aktivitas yang ditambah dankerangka kerja PIECES yang kemudian diturunkan menjadi analisis kebutuhandan analisis fitur. Pada logical design dibuat diagram usecase, deskripsi usecase,diagram fungsi dekomposisi, diagram konteks, diagram aliran data, spesifikasiproses, diagram hubungan entitas, kamus data dan antarmuka pengguna menurutmetode pengembangan sistem dari Whitten dan Bentley. Hasil analisis adalahperancangan sistem informasi pengelolaan pengaduan berbasis website yangterdiri dari 15 tampilan user interface yaitu beranda, kirim pengaduan, registerpelapor, berita terbaru, kontak, verifikasi pengaduan, register umum penerimaanpengaduan, surat jawaban, laporan tindak lanjut, monitoring tindak lanjut,monitoring penanganan, surat permintaan perlindungan, surat respon cepat,laporan penanganan, surat usulan pemberian penghargaan. User pada sistem iniyang menjadi adalah pelapor (termasuk di dalamnya pejabat penerima pengaduandi Unit Kerja) dan pejabat penerima pengaduan di Inspektorat.

---

ABSTRACTThis research aims to determine and analyze the business process andwhistleblowing system that runs on BPKP, as well as to propose a draft forwhistleblowing system and complaint handling mechanisms for BPKP throughmedia websites. This whistleblowing system is a manifestation of governmentregulations by circular letter and regulations from Kemenpan-RB. The purpose ofthis system designation is to improve the organization towards the vision, mission,values BPKP (PIONIR) and motto of BPKP so as to create good governance andclean government. The method used in the designation of whistleblowing systemis the 4 early stages of FAST methodology, namely scope definition stage,problem analysis stage, requirement analysis stage and logical design stage. Scopedefinition stage until requirement analysis produce maintained activities,additional activities and PIECES framework which later be derived as arequirement analysis and features analysis. In the logical design stage, usecasediagram, usecase description, functional decomposition diagram, context diagram,data flow diagram, process specification, entity relationship diagram, datadictionary and user interface are made according to the method of Whitten andBentley. The results of the analysis is a design of whistleblowing system beingbased on website which consists of 15 user interface namely home, send thecomplaint, the complainant registers, latest news, contacts, verification ofcomplaints, general admission registers complaint, answer letters, follow-upreport, monitoring the follow-up, handling monitoring, protection request letter,rapid response letter, handling complaint report, and proposal award letter. Usersof the system are the informant (including the complaint receiver official in workunit), inspector, and complaint receiver official in Inspectorate."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengakuan akuntansi atas pengembangan sistem informasi sebagai aset tak berwujud dalam laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di antara beberapa sistem informasi yang dikembangkan oleh Pusat Informasi Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pengembangan Sistem Informasi Manjemen Akuntabilitas SIMA seharusnya mendapat pengakuan akuntansi sebagai aset tak berwujud dalam laporan keuangan, karena memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan sesuai kriteria definisi, pengakuan dan pengembangan. Kapitalisasi penting dilakukan karena akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, sebagai upaya pengamanan aset negara dan berguna sebagai informasi pengambilan keputusan manajemen, serta menunjukkan komitmen pemerintah dalam menerapkan prinsip akuntansi berbasis akrual. Pengabaian pengakuan akuntansi yang masih terjadi disebabkan karena kurangnya pemahaman aparatur terhadap konsep pengakuan aset dan juga disebabkan karena belum lengkapnya ketentuan yang mengatur perlakuan akuntansi aset tak berwujud yang berasal dari pengembangan internal.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze information system development recognition as an intagible assets in government financial report. This research is a qualitative case study method. The result shows that among information systems developed by Pusat Informasi Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP , SIMA BPKP development should be recognized as an intagible assets, since it meets all criterias required of definition, recognition and development. Capitalization become important since it will increase accountability and transparency, as a safeguard state assets and useful as a better information for management decision making, as well as showing the government commitment to implement accrual based accounting principle. Abandonment of accounting recognition still occurs due to a lack of understanding of the concepts of assets recognition and incomplete provisions governing the accounting treatment of intagible assets derived from internal development. "

"Tesis ini membahas mekanisme dan penentuan pihak-pihak yang terlibat tindak pidana korupsi dalam Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Penggunaan Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) BPKP sebagai alat bukti dalam Sistem Peradilan Pidana. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan (statute-approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach) yang hasilnya lalu dideskripsikan. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa mengingat bahwa banyaknya peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan audit investigasi yang tumpang tindih satu sama lain, diperlukan sinkronisasi peraturan terutama tentang jenis-jenis bukti audit, pembicaraan dengan obrik (obyek yang diperiksa) pasca audit serta unsur-unsur perbuatan yang perlu diungkap dalam suatu audit investigasi. Dalam LHAI, secara hukum seyogyanya BPKP tidak melakukan penentuan pelaku yang diduga terlibat tindak pidana korupsi, karena penentuan pelaku adalah domain hukum pidana, dalam hal ini penyidik. BPKP lebih tepat kalau hanya hanya melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan penggambaran secara deskriptif modus operandi tindak pidana korupsi sesuai dengan kompetensi BPKP selaku auditor intern pemerintah, MOU atau nota kesepahaman antara lembaga Kepolisian dan Kejaksaan dengan BPKP tidak perlu dipertahankan. Kerjasama penanganan perkara sebaiknya dilakukan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berdasar undang-undang, agar lebih kuat dan independen dari sisi pembuktian bilamana dipertanyakan oleh pihak-pihak di persidangan.

---

This thesis discusses about the mechanism and the determination of the parties involved corruption in the Audit Report of Investigation (LHAI) Board of Finance and Development Control (BPKP) and the use of the Audit Report of Investigation (LHAI) BPKP as evidence in the Criminal Justice System. This study is a normative juridical approach to research legislation (Statute-approach), conceptual approach and the comparative approach the results and then described. The results of this study suggest that the number of rules used in the audit investigations that overlap each other, the synchronization rules are needed, especially regarding the types of audit evidence, talks with the ?obrik? (the object being examined) the post audit and elements that need to act disclosed in an audit investigation. In LHAI, legally BPKP should not make the determination of the parties allegedly involved in corruption, because the determination of the parties is the domain of criminal law, and not the investigator. BPKP more appropriate if only just calculating financial losses in a descriptive depiction of the state with the ?modus operandi? of corruption in accordance with the competence of internal auditors BPKP as government, MOU or a memorandum of understanding between National Police and State Prosecutor with BPKP not need to be maintained. Cooperation case handling should be done by the Supreme Audit Board (BPK) is based on legislation, to be more robust and independent of the evidence when questioned by the parties in court. "

"Organisasi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah seperti Kementerian atau Lembaga setingkat dengan Kementerian, maupun di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, membutuhkan data yang memiliki kualitas tinggi untuk melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan yang matang. Untuk keperluan penyediaan data dan informasi pengawasan dan dukungan yang dibutuhkan oleh pimpinan, telah dikembangkan Teknologi Informasi berupa aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas (SIMA). Namun pada kenyataannya, kualitas data SIMA saat ini masih belum memenuhi standar karena isian data SIMA yang ada saat ini kurang memadai. Kurangnya kualitas data hasil pengawasan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kelengkapan data, keakuratan data, ketepatan waktu data, dan konsistensi data yang berdampak pada hasil pengawasan BPKP kurang bisa memberikan rekomendasi strategis kepada Presiden. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat kematangan dari pengelolaan kualitas data dan memberikan rekomendasi peningkatan kualitas data berdasarkan Data Quality Maturity/Capability Model Loshin dan Data Management Body of Knowledge (DMBOK). Kemudian juga dilakukan pegukuran dimensi kualitas data antara lain dimensi completeness, accuracy, timeliness. Dari hasil penelitian ditemukan permasalahan dimensi disebabkan karena validasi pada sistem yang belum memadai. Pada pengukuran tigkat kematangan manajemen data dari delapan komponen penilaian diperoleh tingkat maturitas mencapai level 3 atau defined. Kemudian untuk menentukan strategi dipetakan berdasarkan harapan untuk mencapai level 5 atau optimized diperoleh 37 rekomendasi untuk perbaikan kualitas data hasil pengawasan.

---

Government organizations, both at the central and regional levels, such as ministries or institutions at the level of the ministry, as well as at the provincial/district/city governments, need high-quality data to carry out careful planning and evaluation of development. For the purpose of providing data and information on supervision and support needed by the leadership, Information Technology has been developed in the form of an Accountability Management Information System (SIMA) application. However, in reality, the current SIMA data quality still does not meet the standards because the current SIMA data entry is inadequate. The lack of quality of data from supervision results caused by several factors such as completeness of data, accuracy of data, timeliness of data, and consistency of data which has an impact on results of supervision of BPKP less able to provide strategic recommendations to the President. This study was conducted to measure the maturity level of data quality management and provide recommendations for improving data quality based on the Loshin Data Quality Maturity/Capability Model and the Data Management Body of Knowledge (DMBOK). From the results of the study, it was found that dimensional problems were caused by inadequate validation of the system. Measuring the maturity level of data management from the eight assessment components, it is obtained that the maturity level reaches level 3 or defined. Then to determine the mapped strategy based on the expectation to reach level 5 or optimized, 37 recommendations were obtained for improving the quality of the monitoring data."

"ABSTRAKKemiskinan merupakan fenomena multi-dimensi yang memerlukan upaya penanggulangan yang dilakukan secara lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan. Maka, pengawasan yang dilakukan terhadap program-program penanggulangan kemiskinan juga harus dilaksanakan secara lintas sektoral. Fungsi ini diamanahkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Penelitian ini akan menggambarkan kedudukan dan wujud peran BPKP serta penilaian pihak lain dalam Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (PPPK). Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan post positivist. Teori yang dijadikan dasar dalam melakukan analisis adalah gagasan pengawasan fungsional dari Taylor bahwa pengawas internal/fungsional berperan membantu atasan dalam menjamin tercapai atau tidaknya pekerjaan yang dilakukan bawahan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait serta melalui studi terhadap dokumen-dokumen terkait. Penelitian ini menemukan bahwa peran BPKP sebagai pengawas internal dalam PPPK telah didukung dengan perubahan struktural untuk menjamin independensi. Meskipun begitu, peran BPKP belum didukung oleh perbaikan fungsi struktural sehingga ditemukan peran BPKP belum berpengaruh secara signifikan pada level pelaksanaan program.

---

ABSTRACT

Poverty is believed as a multi-dimension phenomenon that needs cross sectoral and cross stakeholders efforts to alleviate it. Therefore, the supervision over the poverty alleviation program must be carried by the same perspective. The Financial and Developmental Supervisory Board (known as BPKP in Indonesian acronim) is mandated to be responsible for this cross sectoral supervision over Poverty Alleviation Acceleration Program. The research was held through postpositivist approach. Theory used in analyzing the collected data is the idea of functional supervision by Taylor about the role of a specialized division created to help the superior to assure that the subordinate do the work assigned. The data was collected through in-depth interview with related parties and a study over related documents. The research found that BPKP?s role as an internal supervisor for President has been supported by structural change to ensure independency. Nevertheless, that structural change wasn?t accompanied by functional change so that the research found BPKP?s role doesn?t affect program implementetion significantly."

"Audit internal perlu merespon perubahan yang ada saat ini dengan strategi yang inovatif dan pendekatan tangkas yang didukung dengan kemampuan yang memadai. Peran audit internal pada sektor publik bergantung pada keefektifan dan efisiensi informasi akuntansi. BPKP sebagai unit audit internal pemerintah yang melakukan kegiatan jasa asurans dan consulting bertanggung jawab langsung kepada presiden. BPKP memiliki suatu sistem terintegrasi dalam melaksanakan pengawasan bernama SIMA dan juga menggunakan lebih dari 60 aplikasi yang sudah aktif dan berjalan hingga saat ini, Penelitian ini menjelaskan pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan audit dan asurans yang dilakukan BPKP sebagai unit audit internal dan melakukan analisis teknologi informasi pada berbagai tools yang tersedia dalam implementasi audit internal dan memberikan saran untuk perbaikan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan strategi penelitian studi kasus dengan wawancara. Untuk mencapai tujuan penelitian, teori Technology-Organization-Environment (TOE) Framework digunakan agar dapat menjelaskan adopsi TI dalam suatu organisasi. Penelitian ini menjadi pionir dalam membahas adopsi teknologi informasi dalam implementasi audit internal di sektor publik sedangkan penelitian terdahulu yang menggunakan teori TOE Framework sebagian besar berpusat pada sektor privat dan audit eksternal. Meskipun dengan banyaknya aplikasi yang aktif dan operasional serta sistem informasi yang terintegrasi, BPKP baru saja akan merilis pengawasan internal berbasis elektronik. Adanya keterbatasan kompetensi auditor, finansial dan dukungan infrastruktur menjadi faktor-faktor penting yang mendasari pemanfaatan teknologi informasi di organisasi ini. Sejumlah aplikasi teknologi informasi juga dapat disederhanakan menjadi sebuah sistem informasi yang lebih general dan terintegrasi untuk menghindari kesia-siaan.

---

Internal audit needs to respond to current changes with innovative strategies and agile approaches which are supported by adequate capabilities. Financial and Development Supervisory Board (BPKP) as the government internal audit unit, which performs assurance and consulting services, is directly responsible to the president. BPKP has an integrated system in carrying out supervision called Accountability Management information System (SIMA) and also uses more than 60 applications that are already active and running to date. This study describes the use of information technology in auditing and assurance activities carried out by BPKP as an internal audit unit and conducting information technology analysis at various tools available in the implementation of internal audit and provide suggestions for improvement. This is a qualitative research that utilizes a case study research strategy with interviews. To achieve the objectives, the Technology- Organization-Environment (TOE) Framework theory is used to explain IT adoption in an organization. This research is a pioneer in discussing the adoption of information technology in the implementation of internal audit in the public sector where previous research using the TOE Framework theory mostly focused on the private sector and external audit. Despite the large number of active and operational applications as well as an integrated information system, BPKP has recently launched an electronic-based internal supervision. The existence of limited auditor competence, financial and infrastructure support are important factors that underlie the use of information technology in this organization. A number of information technology applications can also be simplified into a more general and integrated information system to avoid waste."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor pendorong penerapan konsep Business Continuity Management System (BCMS) pada sektor publik dan hal-hal yang perlu dipersiapkan organisasi dalam penerapan BCMS sesuai dipersyaratkan standar ISO 22301:2019. Objek penelitian adalah Sekretariat Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memegang fungsi pendukung jalannya kegiatan pengawasan BPKP. Penerapan dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis data primer adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan wawancara semi-terstruktur dengan narasumber meliputi unit manajemen risiko, unit teknis manjemen insiden, dan unit pengelola teknologi informasi. Analisis data dilakukan dengan membandingkan faktor pendorong penerapan BCMS organisasi dan membandingkan kondisi organisasi dengan persyaratan BCMS. Hasil penelitian adalah terdapat urgensi dan kebutuhan organisasi akan terhadap penerapan BCMS terutama dalam faktor dukungan infomal manajemen puncak, belum meratanya praktik continuity pada organisasi, dan peningkatan dependensi organisasi pada teknologi informasi. Organisasi perlu membuat kebijakan BCMS, peningkatan kompetensi dan awareness mengenai BCM, dan pemutakhiran prosedur dalam mempersiapkan penerapan BCMS pada organisasi. Penelitian ini diharapkan berkontribusi sebagai dasar kajian rencana implementasi BCMS pada sektor publik ke depannya.

---

Business Continuity Management System (BCMS) is not widely implemented in Indonesian public sector, therefore his study aims to reveal the drivers of BCMS implementation at the public sector and preparation that organization should done for BCMS implementation as required by the ISO 22301:2019 standard. The object of the study is Chief Secretariat of Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) which has supporting function for government’s internal audit as BPKP core-business. The research done with case study method with qualitative approach. The primary data in the study was collected through semi-structured interview with people from risk management unit, incidents management unit, and IT management unit. The data analysis carried out with the benchmarking the drivers of BCMS implementation with previous study and literature and benchmarking the organizaiton existing condition with BCMS requirements. The study found that there are urgency and need for BCMS implementation in the organization, with the main drivers are informal top-management support, uneven continuity practices, and the increase of organization’s dependency of information technology. Organization need to create the BCMS policy, enhance the competency and awareness about BCMS, and update the incident response procedure as the preparations of BCMS implementation. This research contributing for future public sector implementation of BCMS."

"ABSTRAKBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP merupakan lembaga pemerintah yang bertugas menjalankan pengawasan intern. Peranan sistem informasi/teknologi informasi SI/TI diamanatkan dalam Rencana Strategis BPKP adalah meningkatkan kualitas pengawasan. Peningkatan kualitas pengawasan dilakukan dalam bentuk penerapan paperless audit yang berupa e-office serta e-document. Peran SI/TI belum mendukung sepenuhnya penerapan paperless audit pada proses bisnis audit di BPKP. Permasalahan yang terjadi adalah organisasi kesulitan dalam melakukan proses pelacakan bukti audit, waktu yang diperlukan untuk penyusunan laporan lama, auditor tidak selalu mengisi formulir kendali mutu audit, serta sistem informasi penugasan dan perencanaan tidak bisa berbagi data.Dari best practice terkait perbaikan proses bisnis dengan memanfaatkan SI/TI, kajian manfaat yang dilakukan sebelumnya akan membantu menghindari permasalahan pada pengembangan SI/TI. Berdasarkan best practice tersebut, analisis lebih lanjut manfaat penerapan paperless audit dilakukan untuk mengetahui apa manfaat penerapan paperless audit terhadap perbaikan proses audit. Untuk melihat lebih lanjut manfaat penerapan paperless audit, dilakukan analisis manfaat menggunakan Benefits Dependency Network serta kategorisasi manfaat menggunakan Generic IS/IT Business Value Category. Penelitian ini menghasilkan manfaat yang utama dari penerapan paperless audit yaitu mempercepat proses bisnis audit. Dengan penerapan paperless audit, negara mendapat manfaat peningkatan efisiensi tanpa meningkatkan anggaran pengawasan intern.

---

ABSTRACTFinancial and Development Supervisory Board FDSB is a government institution which has a task to handle internal supervision. The role of information systems information technology IS IT mandated in FDSB Strategic Plan is to improve supervision quality in the form paperless audit implementation that conducted by e office and e document. Paperless audit implementation on audit business has not fully supported by IS IT. The problems are organization hard to tracking the audit evidence, the time required for reports preparation is too long, auditors do not always fill out quality control audit form, and information systems for assignments and planning cannot share data.From best practices related business processes adjustment by utilizing IS IT, benefits analysis that conducted earlier would help avoid problems occurred in the IS IT improvement. Based on this best practices, further analysis is performed to find out what the benefits paperless audit implementation for audit process adjustment. To see more about benefits paperless audit implementation, benefits analysis using Dependency Benefits Network and categorization of benefits using Generic IS IT Business Value Category are conducted. This research provides major benefits paperless audit implementation is accelerated FDSB audit business processes and the state gets the benefit by increasing efficiencies without expanding internal control budget. "

"Pemerintah saat ini sedang mengimplementasikan program pembangunan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau disebut dengan istilah sistem e-government berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor internal pemerintah, merupakan salah satu instansi pemerintah yang saat ini sedang menerapkan SPBE dimana dalam melaksanakan proses bisnis manajemennya mulai beralih dari pendekatan konvensional menuju pendekatan berbasis teknologi informasi. BPKP memiliki unit TI yaitu Pusat Informasi Pengawasan (Pusinfowas) yang bertanggungjawab dalam pengelolaan teknologi informasi dalam menunjang dan mewujudkan fungsinya di bidang pengawasan. Saat ini Pusinfowas mempunyai layanan TI untuk mendukung dan melayani unit kerja BPKP. Tetapi, kondisi layanan TI di BPKP belum berjalan optimal dengan adanya keluhan yang dirasakan pegawai-pegawai terkait layanan TI tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi tingkat kapabilitas layanan TI di BPKP dengan menggunakan kerangka kerja gabungan ITIL V3 2011 dan COBIT 5. Kerangka kerja COBIT 5 digunakan untuk mengukur tingkat kapabilitas proses-proses manajemen layanan TI dan dilakukan pemetaan dengan kerangka kerja ITIL V3 2011 dalam memilih proses-proses yang akan diukur. Pengukuran tingkat kapabilitas menggunakan Process Assessment Model (PAM) yang dilakukan terhadap 12 proses relevan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa 8 proses yang berada pada kapabilitas tingkat 1 (performed) dan 4 proses lainya masih berada pada kapabilitas tingkat 0 (incomplete). Setelah dilakukan pengukuran 12 proses domain, dilakukan pengukuran gap antara kapabilitas saat ini (as-is) dengan kapabalitas harapan dari manajemen TI (to-be) sebagai referensi rekomendasi perbaikan layanan TI berdasarkan ITIL V3 dan COBIT 5.

---

The government is currently implementing an Information and Communication development program called the e-government system based on Presidential Regulation No. 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government Systems (SPBE). The Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) as the government's internal auditor, is one of the government agencies that is currently implementing SPBE, which is in the process of implementing its business management. BPKP has an IT unit that is the Supervision Information Center (Pusinfowas) which is responsible for managing information technology in supporting and realizing its functions in the field of supervision. Currently Pusinfowas has IT services to support and serve BPKP work units. However, the condition of IT services at BPKP has not been optimal due to complaints received by employees related to IT services.

Based on this, this study discusses the capabilities of IT services at BPKP using the combined work of ITIL V3 2011 and COBIT 5. The COBIT 5 framework is used to measure the capability level of IT service management processes and is carried out with the help of ITIL V3 2011 framework in selecting selected processes. Capability level measurements using the Process Assessment Model (PAM) conducted on 12 relevant processes. The measurement results show that 8 processes that correspond to capability level 1 (carried out) and 4 other processes still depend on capability level 0 (incomplete). After measuring 12 domain processes, measuring the gap between current capabilities (as is) with the expected capability of IT management (to come) as a reference for improving IT services based on ITIL V3 and COBIT 5."