Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Studi ini mencoba memberikan sebuah alternative dalam mengestimasi potensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia untuk tahun Pajak 2014 dengan menggunakan analisis Input-Output. Analisis deskriptif kuantitatif akan diterapkan dengan menggunakan tabel Input-Output Updating 2014 (tabel total transaksi harga penjual). Tujuan analisis ini adalah untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki kontribusi tinggi terhadap potensi PPN di Indonesia. Potensi Pajak per sektor hasil estimasi akan dibandingkan dengan realisasi pajak sektor terkait untuk mengidentifikasi sektor sektor yang mempunyai tax gap tinggi maupun tax coverage ratio yang rendah yang kemungkinan belum secara optimal dimonitor dan digali potensi pajaknya oleh otoritas pajak. Hasil studi menunjukkan bahwa sektor perdagangan, sektor gedung, dan sektor industry mesin memiliki potensi PPN yang paling tinggi dibandingkan sektor lainnya di Indonesia. Dalam hal tax gap dan tax coverage ratio, sektorindustry makanan, minuman, dan tembakau, industry lainnya, tanaman bahan pangan lainnya, gedung; serta jasa adalah sektor sektor yang mungkin masih belum dieksplorasi secara optimal potensi pajaknya. Secara keseluruhan, tax coverage ratio PPN di Indonesia untuk tahun 2014 adalah sebesar 74,28%. Perbaikan database Wajib Pajak, sistem benchmarking, pemeriksaan pajak, dan program pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (contoh: seluruh Wajib Pajak di sektor real estate atau di kawasan industri langsung dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak) adalah beberapa strategi yang dapat meningkatkan tax coverage ratio.

---

This study tries to provide alternatives in estimating Indonesia's Value-Added Tax (VAT) potential for the year 2014 by using Input-Output analysis. Descriptive quantitative analysis is performed by using Input-Output table updating year 2014 (i.e., total transactions table on producer prices). The analysis is aimed at identifying sectors that will contribute to a high VAT potential in Indonesia. Estimated VAT potential by sectors is compared to realized VAT revenue to identify sectors with a high tax gap or low tax-coverage ratio that may not be optimally monitored and regulated by the tax authorities. The result shows that trading, building, and industrial machinery contribute the most to VAT potential in Indonesia. In terms of tax gap and tax-coverage ratio, manufacturing of food, beverage, and tobacco; other industries other food crops; building; and services are the sectors that may be under-taxed and not be optimally explored. The overall VAT coverage ratio in 2014 was 74.28%. Taxpayers-database

improvement, benchmarking systems, tax examination, and taxable-entrepreneur confirmation programs based on sector and region homogeneity (e.g., all taxpayers in a real-estate sector or in an industrial-estate area are directly confirmed as taxable entrepreneurs) are some of the strategies that could increase VAT-coverage ratio. , This study tries to provide alternatives in estimating Indonesia’s Value-

Added Tax (VAT) potential for the year 2014 by using Input-Output analysis.

Descriptive quantitative analysis is performed by using Input-Output table

updating year 2014 (i.e., total transactions table on producer prices). The analysis

is aimed at identifying sectors that will contribute to a high VAT potential in

Indonesia. Estimated VAT potential by sectors is compared to realized VAT

revenue to identify sectors with a high tax gap or low tax-coverage ratio that may

not be optimally monitored and regulated by the tax authorities. The result shows

that trading, building, and industrial machinery contribute the most to VAT

potential in Indonesia. In terms of tax gap and tax-coverage ratio, manufacturing

of food, beverage, and tobacco; other industries; other food crops; building; and

services are the sectors that may be under-taxed and not be optimally explored.

The overall VAT coverage ratio in 2014 was 74.28%. Taxpayers-database

improvement, benchmarking systems, tax examination, and taxable-entrepreneur

confirmation programs based on sector and region homogeneity (e.g., all

taxpayers in a real-estate sector or in an industrial-estate area are directly

confirmed as taxable entrepreneurs) are some of the strategies that could increase

VAT-coverage ratio]"

"ABSTRAKPenerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu pajak yang selalu mengalami peningkatan penerimaan dari tahun ke tahun. Namun kita belum mengetahui berapa besar potensi PPN sebenarnya yang dapat dikumpulkan setiap tahunnya. Beberapa penelitian sebelumnya menghitung potensi PPN ini dengan pendekatan yang berbeda-beda, penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan penghitungan dengan Tabel Input Ouput Updating Tahun 2008 yang dipublikasikan BPS, dan untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, penulis melakukan proyeksi terhadap Tabel Input-Output tersebut.Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi PPN Indonesia masih sangat besar, PPN coverage ratio Indonesia dari tahun 2008-2012 menunjukkan hasil dibawah 50 persen setiap tahunnya, berarti masih banyak potensi yang masih belum digali. Jika ditinjau lebih detail lagi, maka dari 9 (sembilan) sektor lapangan usaha, 3 sektor lapangan usaha dengan potensi paling besar adalah sektor industri pengolahan, industri perdagangan dan konstruksi. Oleh karena itu, perlu upaya dan kerja keras Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan penerimaan pajak di sektor-sektor ekonomi mengingat potensi PPN di Indonesia masih sangat besar.

---

ABSTRACTValue Added Tax (VAT) revenue is one of the tax revenue that always increase year to year. But we do not know exactly how much VAT potency can be collected each year. Several previous studies quantify the VAT potency with different approaches, research in this study using the calculation approach with Input Output Table Updating published by Badan Pusat Statistik (BPS) in 2008, and for 2009 to 2012, the authors made projections on the Input-Output Table .The results indicate that the potential revenue of VAT in Indonesia is very large, VAT coverage ratio Indonesia from 2008-2012 shows result below 50 percent each year, it means there are still a lot of potency that is still untapped. If viewed in detail, from 9 (nine) business field sectors, 3 (three) business field sectors with the greatest potency are manufacturing, trade, and construction industries. Therefore, it needs effort and hard work from Directorate General of Taxation (DGT) to increase tax revenues in the those economic sectors given the fact that revenue potency of VAT in Indonesia is very large."

"Kebutuhan serta potensi biodiesel sebagai subtitusi solar menjadi penting untuk diperhitungkan dalam target bauran energi di Indonesia. Realitanya, masih terdapat berbagai isu yang menghambat perkembangan industri biodiesel, khususnya biodiesel non-kelapa sawit. Pada tahun 2009, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan biodiesel di dalam negeri, namun kebijakan tidak dilanjutkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis latar belakang insentif PPN DTP atas penyerahan biodiesel pada tahun 2009 tidak dilanjutkan, faktor yang mendorong diperlukannya kembali insentif, dan alternatif insentif dengan tinjauan kebijakan di Malaysia, Kolumbia, dan Jerman. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian pertama, faktor yang melatarbelakangi PPN DTP atas penyerahan biodiesel di dalam negeri pada tahun 2009 tidak dilanjutkan adalah minimnya pemanfaatan, kebijakan salah sasaran, dan lemahnya dasar hukum. Kedua, biodiesel non-kelapa sawit memiliki berbagai faktor yang mendorong dibutuhkannya kembali insentif PPN dan alternatif insentif PPN yang dapat diberikan adalah PPN tidak dipungut. Ketiga, kebijakan insentif PPN atas penyerahan biodiesel telah diberlakukan di Malaysia, Kolumbia, dan Jerman sebagai dorongan dari pemerintah untuk industri biodiesel. 

---

The need and potential of biodiesel as a substitute for diesel become essential to be considered in Indonesia's energy mix targets. In reality, there are still various issues hindering the development of the biodiesel industry, especially non-palm oil biodiesel. In 2009, the government provided an incentive of Value-Added Tax Borne by Government on the domestic delivery of biodiesel, but the policy was not continued. The purpose of this research is to analyze the background of the discontinuation of the incentive on biodiesel delivery in 2009, the factors driving the need for its reinstatement, and alternative incentives by reviewing policies in Malaysia, Colombia, and Germany. The research employs a qualitative approach with literature and field studies. The first result of the research shows that the factors underlying the discontinuation of the VAT BPG on domestic biodiesel delivery in 2009 are the limited utilization, misdirected policies, and weak legal basis. Secondly, non-palm oil biodiesel has various factors driving the need for the reinstatement of VAT BPG incentive, and the alternative incentive that can be given is exempting VAT. Thirdly, VAT incentive policies on biodiesel delivery have been implemented in Malaysia, Colombia, and Germany as government encouragement for the biodiesel industry."

"Laporan magang ini membahas tentang analisis efektifitas manajemenPajak Pertambahan Nilai PPN terhadap pemenuhan kewajiban PPN PTABC, yang bergerak di jasa penunjang migas, khususnya di bidang seismicdata processing. Penulis menggunakan metode observasi dan wawancarauntuk melakukan analisis tersebut.Hasil analisis merekomendasikan bahwaPT ABC sebaiknya memperbaiki manajemen PPN perusahaan dengan caramenangani permasalahan terkait PPN tersebut, seperti pembuatan asesmenyang lebih ketat terhadap calon klien, peningkatan kepatuhan pajak dari sisiPT ABC, pembuatan flowchart proses bisnis, dan perbaikan sistem dan SDMPT ABC.

---

This internship report elaborates the analysis of Value Added Tax VAT management effectiveness to the compliance of VAT obligation on PTABC, whose industry is in oil and gas service, specifically in seismic dataprocessing. The author uses the observation and interview method to performthe analysis.

The result of the analysis recommends that PT ABC shouldimprove its VAT management by resolving the VAT issues, such as, strongerassessments for the future clients, increase of PT ABC rsquo s compliance level, themaking of business process flowchart, and improving system and humanresources in the company. "

"Penelitian ini membahas mengenai dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa outsourcing di Indonesia. Kebijakan tersebut secara khusus tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai khususnya pada pasal 4. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan alasan dari pemerintah menetapkan adanya dua dasar pengenaan pajak, bagaimana kebijakan ini ditinjau dari asas kepastian hukum (certainty), serta apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini di lapangan.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa Outsourcing yaitu atas penggantian dan nilai lain, memiliki alasan dan dasar pemikiran tersendiri yang didukung oleh teori dan konsep yang sesuai. Kebijakan yang diatur pada PMK Nomor 83/03/2012 ini dikeluarkan untuk memberikan kepastian akan kekuatan hukum pelaksanaan pemungutan PPN atas Jasa Outsourcing meskipun adanya dua dasar pengenaan pajak ini dinilai tidak sesuai dengan konsep aturan,dimana dalam satu aturan tidak diperbolehkan ada yang bersifat fakultatif. Dalam pelaksanaanya kebijakan ini memiliki hambatan terutama terkait sosialisasi kebijakan tersebut.

---

This research is about Tax Base of Value Added Tax on Outsourcing services in Indonesia The policy is specifically stated in the Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai in particular on Article 4. This research is to explain about the reason the government established the two tax bases, how this policy in terms of the principle of legal certainty and what are the obstacles in the implementation of this policy.

This is a descriptive research with qualitative approach. Results of this study concluded that the basic policy of imposition of Value Added Tax on Outsourcing services is the subtitution and other value has its own reasons and rationale that is supported by appropriate theories and concepts. Policies that set the PMK 83/03/2012 Number is issued to provide legal certainty to force the implementation of the collection of VAT on Services Outsourcing although the two tax bases is not assessed in accordance with the concept of the rule, which is not allowed under the existing rules are voluntary. In the implementation of this policy has barriers mainly related to the policy of socialization."

"Financial Technology (Fintech) ikut memasuki industri jasa keuangan dengan basis teknologinya yang kuat. Peer to Peer Lending menjadi salah satu model bisnis Fintech yang paling diminati masyarakat yang mana menduduki posisi kedua dalam penggunaan fintech. Dengan besarnya potensi pertumbuhan bisnis P2P tentu juga harus dibarengi dengan regulasi yang jelas. PMK No.69/2022 mengatur mengenai pengenaan PPN terhadap Jasa P2P Lending yang berfokus pada Penentuan Dasar Pengenaan Pajak mengingat maraknya bermunculan penyedia penyedia platform lending baru di masyarakat dengan sistem penagihan yang berbeda-beda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yang menjadi kebijakan Dasar Pengenaan Pajak dari transaksi penyerahan jasa Lending. Setelah melakukan analisis, standar DPP yang digunakan masyarakat saat ini berbeda-beda yang dapat dikelompokkan menjadi dua skema. Selain itu pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan Lending masih memerlukan kejelasan dalam satu kesatuan standar untuk menjadi kejelasan tahap implementasi peraturannya.

---

Technology has entered the financial services industry with its strong technological foundation. Peer-to-Peer Lending has become one of the most popular Fintech business models, even ranked secondth place for fintech usage among the community. Given the significant potential for P2P business growth, clear regulations are essential. Ministry of Finance Regulation No. 69/2022 addresses the imposition of Value Added Tax (VAT) on P2P Lending Services, focusing on the Determination of Taxation Basis, considering the proliferation of new lending platform providers in society with varying collection systems. This research employs a qualitative method, utilizing in-depth interviews and literature reviews as data collection methods. The aim of this study is to analyze the aspects that constitute the Taxation Basis policy for lending service transactions. After analysis, it is evident that the current community uses different standards for the Taxable Transaction Value (DPP), which can be grouped into two schemes. Moreover, the imposition of Value Added Tax on lending activities still requires clarity in establishing a unified standard for implementation."

"Penyerahan koin emas dinar merupakan penyerahan yang terhutang Pajak Pertambahan Nilai. Pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk menganalisa penghitungan PPN terhutang berdasarkan DPP Nilai Lain (Presumptive tax). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan apakah penyerahan atas komoditas investasi berupa koin emas dinar telah sesuai dengan teori Pajak Pertambahan Nilai khusunya asas netralitas, serta untuk menggambarkan aspek pajak Pertambahan Nilai atas transaksi koin emas dinar di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlakuan PPN atas koin emas dinar telah sesuai dengan asas netralitas fiskal. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai di level produksi, distributor memiliki perbedaan. Prinsip ease of administration terlihat dari tingkat distributor yang dapat menggunakan DPP Nilai lain sebagai metode penghitungan Pajaknya. Sedangkan di tingkat produsen, dengan dikeluarkannya PMK 38 tahun 2013 tidak mengubah metode pengkreditan PPN perusahaan. Di level konsumen, isu yang berkembang adalah adanya beban deductable atas gross income yang dapat diakui tiap tahunnya jika konsumen berinvestasi koin emas dinar.

---

The delivery of the gold dinar coin is outstanding delivery of Value Added Tax. A qualitative approach is intended to analyze the calculation of VAT payable by the DPP Other Value (Presumptive tax). This study aimed to describe whether the delivery of the commodity investment in gold dinar coins in accordance with the theory especially VAT neutrality principle, as well as to describe aspects of value added tax on transactions of gold dinar coins in Indonesia. This research is a descriptive study with data collection techniques such as in-depth interviews and literature studies. Results of this study concluded that the treatment of VAT on gold dinar coins in accordance with the principle of fiscal neutrality. Value Added Tax at the production level, the distributor has a difference. Principles of ease of administration that can be seen from the level distributors can use DPP as a method of calculating Value Tax. While at the producer level, with the release of FMD 38 in 2013 did not change the company's method of crediting of VAT. On the consumer level, a growing issue is a deductable expense on gross income to be recognized each year if consumers invest in gold dinar coins."

"Laporan magang ini membahas mengenai kasus sengketa pajak yang dialami oleh PT SASA yang berkaitan dengan pengkreditan Pajak Masukannya atas perolehan Barang Kena Pajak BKP dan Jasa Kena Pajak JKP yang terdiri dari barang modal dan non-barang modal. Pokok permasalahan sengketa karena pihak Pemeriksa melakukan pemeriksaan kepada perusahaan atas pelaporan Surat Pemberitahuan Masa yang lebih bayar di tahun 2011. Hasil pemeriksaan yang dilakukan Fiskus menyatakan bahwa Pajak Masukan atas perolehan yang dilakukan PT SASA pada tahun 2011 tidak dapat dikreditkan sehingga pihak Fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar SKPKB . PT SASA pun mencoba untuk melakukan upaya hukum untuk mempertahankan argumennya hingga ke pengadilan pajak. Laporan magang ini menjelaskan analisis penulis terhadap hasil putusan persidangan yang akan diterbitkan Pengadilan Pajak di masa mendatang.

---

This internship report discusses about tax dispute case in PT SASA regarding its Value Added Tax VAT -in of acquiring taxable goods and services of capital goods and non capital goods which can not be credited. The point of dispute is assessor Director General of Tax DGT doing tax audit for PT SASA based on Tax Return that stated PT SASA has overpayment of VAT in 2011. The tax audit resulting VAT-in of PT SASA can not be credited in 2011 and DGT issued Tax Underpayment Assessment Letter. PT SASA tries to defend its argument and right and take the case to the tax court. This internship report explains the writer rsquo;s analysis of tax court decision that will be issued by the tax court in the future."

"Penelitian ini menggambarkan penerapan Pajak Masukan dan dampaknnya pada perusahaan industri perkebunan kelapa sawit khususnya PT X sebelum dan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 70/P/HUM/2013, serta dampak yang terjadi setelah terbitnya Putusan Mahkamah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat dua perbedaan dalam mengkreditkan Pajak Masukan PT X. Pertama, sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung PT X menerapkan dua metode yaitu mengkreditkan dan tidak mengkreditkan Pajak Masukan. Kedua, setelah adanya Putusan Mahkamah Agung PT X memungut PPN atas semua produksi dan mengkreditkan Pajak Masukan TBS.

---

This research aims to describe Tax Credit on Value Added Tax Input Implementation and the impact in Palm Oil Plantation Industry, in this case PT X, before and after Supreme Court Decision Number 70 P HUM 2013 has issued. This research conducted qualitative approach with data collection through literature studies and in depth interview. The result of this research is there are two types of implementation tax credit on Value Added Tax Input in PT X. First, before Supreme Court Decision Number 70 P HUM 2013 has issued, PT X conducted two approach, both credited and did not credit on their VAT in from FFB Fresh Fruit Bunch . Second, After Supreme Court Decision has issued, all products from PT X are subject to VAT and credited on VAT input."

"Tesis ini membahas kemungkinan penerapan bagi hasil Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia yang dapat dijadikan alternatif bagi penguatan sumber keuangan daerah. Penelitian bersifat kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik dan Departemen Keuangan. Penelitian bertujuan mengetahui seberapa jauh bagi hasil PPN dapat membantu meningkatkan kapasitas fiskal daerah, serta mencari pendekatan dan porsi bagi hasil PPN terbaik dari beberapa alternatif yang disimulasikan. Simulasi dilakukan atas dua pendekatan yaitu pendekatan alokasi dasar PDRB (Growth Base Allocation - GBA) dan pendekatan alokasi dasar Konsumsi (Consumption Base Allocation - CBA) dimana masing-masing pendekatan menggunakan porsi bagi hasil sebesar 20%, 30% dan 40%. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada porsi bagi hasil sebesar 20%, 30% dan 40%, bagi hasil PPN dapat meningkatkan penerimaan daerah masingmasing sebesar sekitar 8-9%; 12-13%; dan 17-18%. Dengan menggunakan Indikator Ruang Fiskal Daerah (IRFD) diketahui bahwa dengan adanya alokasi bagi hasil PPN, kemampuan dan fleksibilitas daerah untuk mendanai belanja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil mereka mengalami peningkatan sebesar 3,63% pada bagi hasil dengan porsi 20%, sebesar 5,27% pada bagi hasil dengan porsi 30%, dan sebesar 6,79% pada bagi hasil dengan porsi 40%. Dari ketiga porsi yang disimulasikan, hanya porsi bagi hasil 20% dan 30% yang masih dalam batas aman ketahanan fiskal nasional yang diukur dari rasio defisit anggaran terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 123 Tahun 2008. Namun jika yang dijadikan acuan batas aman defisit anggaran adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka ketiga porsi bagi hasil tersebut masih dalam batas aman ketahanan fiskal nasional. Ditinjau dari aspek ketimpangan horizontal, diketahui bahwa pendekatan CBA pada porsi 20% lebih dapat meminimalisir ketimpangan horizontal antar daerah.

---

This thesis focusess on the possibility of applying Value Added Tax (VAT) sharing in Indonesia that could be used as an alternative to strengthen local financial resources. The study was a quantitative descriptive that using secondary data drawn from the Central Bureau of Statistics and Ministry of Finance. The study aims to find how far VAT sharing could improve subnational fiscal capacity, and to find out the best approaches and portion from several alternative VAT simulations. Simulations performed on two bases allocation approaches, namely Growth Base Allocation (GBA) and Consumption Base Allocation (CBA) which each approach uses the following portions 20%, 30% and 40%.

The study concluded that by using 20%, 30% and 40% of sharing portion, VAT sharing could increase subnational revenues for each VAT sharing portion about 8-9%, 12-13% and 17-18%. By using the Regional Fiscal Space Indicators (IRFD), it is known that VAT sharing could increase the Subnational ability and flexibility to cover their real needs for about 3.63% on VAT sharing 20%, 5.27% on VAT sharing 30%, and 6.79% on VAT sharing 40%.

From the three simulated portions, only the 20% and 30% of sharing portion which is still in the safe threshold of national fiscal sustainability as measured by the ratio of budget deficit to Gross Domestic Product (GDP) based on Miniter of Finance Regulation (PMK) No.123 of 2008. But if the referenced of budget deficit is the Act No. 17 of 2003, the three VAT sharing portion is still in the safe threshold national fiscal sustainability.

From the horizontal inequality aspect, the CBA approach of 20% portions is the most approach which could minimize horizontal inequality between regions."