Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan dasar argumentasi Direktorat Jenderal Pajak bahwa piutang tak tertagih pada PT BNI, Tbk tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto serta mengetahui upayaupaya yang dilakukan PT BNI, Tbk dalam menghadapi perbedaan pendapat dengan pihak DJP mengenai perlakuan perpajakan atas piutang tak tertagih.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian analisis deskriptif. Data diperoleh dengan wawancara secara mendalam. Berdasarkan peraturanperaturan perpajakan yang berlaku saat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih atau yang telah dihapus bukukan oleh PT BNI, Tbk dapat dibiayakan sepanjang piutang tersebut berasal dari transaksi bisnis wajar sesuai dengan usaha perbankan dan Bank telah melakukan upaya penagihan yang maksimal atau terakhir.

---

This thesis aims to identify and analyze difference arguments of Directorate General of Taxesthat the non-performing loans at PT BNI,Tbkcan not be expensed from gross incomeand to determine the efforts that will be undertaken by PT BNI,Tbk in the face of disagreements with the Directorate General of Taxes regarding the tax treatment of non-performing loans.

This research method is descriptive interpretive. The data are collected by means of deep interview. In conclusion, according to the applicable regulations of taxation, uncollectible loans or non-performing loans write off by PT BNI,Tbk can be recognized as long as the receivable are from fair transactions in accordance with banking business and Bank has made maximum and final efforts to collect the receivable."

"Sesuai peraturan Bank Indonesia dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, bank dapat melakukan hapus buku dan mengeluarkan piutang kategori macet dari neraca serta mencatatnya dalam rekening administratif. Namun, dalam perpajakan tidak dikenal istilah hapus buku dan hapus tagih. Perlakuan Pajak Penghasilan ketika bank menghapus buku piutang tak tertagih menimbulkan perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak dan juga antara Majelis Hakim.Hasil analisis menunjukkan bahwa saat piutang tak tertagih dihapus buku, upaya penagihan masih terus dilakukan sehingga belum merupakan penagihan maksimal atau terakhir. Dengan belum memenuhi ketentuan fiskal, piutang tak tertagih tersebut masih berada dalam saldo akhir cadangan pada golongan kualitas macet karena belum terjadi pembebanan pada perkiraan cadangan dan juga tidak terjadi dua kali pembentukan cadangan. Pembentukan cadangan pada tahun dilakukannya hapus buku akan sama jumlahnya secara komersial dan fiskal.Mengingat persoalan penghapusan piutang hanya merupakan beda waktu, peraturan pajak perlu memperjelas kedudukan piutang yang nyatanyata tidak dapat ditagih, yaitu sama dengan hapus tagih. Selanjutnya, perlu dilakukan penyesuaian peraturan perpajakan mengenai saat pembebanan kerugian dari piutang tak tertagih dan pengertian penagihan maksimal atau terakhir. Dengan demikian, harmonisasi antara peraturan perpajakan dengan peraturan Bank Indonesia perlu dilakukan dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi fiskus dan Wajib Pajak.

---

In accordance with Bank Indonesia regulation and Indonesian Banking Accounting Guidelines (PAPI), the bank can write off and remove loss category accounts of the issued also recorded it off balance sheet. However, in terms of taxation not recognized written off and charged off bad debts. Income tax treatment when a bank write off bad debts caused disagreement between the taxpayer by the Directorate General of Taxes and also among the judges.

The analysis results showed that when bad debts written off, collection efforts still continue to do so has not already made a maximum or last effort. Not fulfilled tax requirement, the accounts are still in ending balances of allowance of the loss collectibility because allowance accounts has not debited and also bad debts expense do not made twice. Bad debt expense in the year of write off will be the same amount of commercial and fiscal.

The issue of deductible write off is a time different only, tax laws need to clarify the position of debts which are actually uncollectible, which is equal to charged off bad debts. Furthermore, adjustments need to be done as well as the imposition of tax laws regarding loss of bad debts and the maximum or last effort interpretation. Thus, harmonization of tax laws with Bank Indonesia regulations need to be done in order to provide legal certainty for tax officer and taxpayer."

"Perlakuan akuntansi atas penyisihan pencadangan piutang tak tertagih mengalami perubahan cukup signifikan, sejak diterapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 71 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020, terutama pada metode perhitungan atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Metode perhitungan atas CKPN pada PSAK 71, menggunakan expected loss dengan sifat forward-looking. Atas perubahan ketentuan akuntansi tersebut, belum diiringi dengan perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81 tahun 2009 dan PMK No. 219 tahun 2012. Hal ini menimbulkan permasalahan untuk ditinjau secara lebih lanjut. Salah satu perusahaan yang terdampak dengan perubahan ini adalah PT XYZ. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi yang ditimbulkan atas perbedaan perlakuan secara akuntansi dan pajak atas penyisihan piutang tak tertagih pada PT XYZ tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik analisis dalam pengumpulan data yang digunakan adalah metode deskriptif. Pada penelitian ini, data diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam terhadap beberapa narasumber yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 71 cenderung menaikkan CKPN yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya, dikarenakan PT XYZ merupakan industri yang diperbolehkan untuk melakukan pembebanan atas pencadangan piutang secara pajak, maka perbedaan yang terjadi terdapat pada selisih besar CKPN menurut akuntansi dan pajak. Dengan demikian, atas penerapan PSAK 71, akan berpengaruh terhadap koreksi fiskal pada CKPN yang menjadi lebih besar, dibandingkan saat penerapan PSAK 55.

---

The accounting treatment for the provision for allowance for doubtful accounts has changed significantly, since the implementation of Statement of Financial Accounting Standards 71 ​​which became effective on January 1, 2020, especially in calculating Allowance for Impairment Losses (CKPN). The calculation method for CKPN in PSAK 71 uses expected loss with forward-looking characteristics. The change in accounting provisions has not been followed by a change in Minister of Finance Regulation (PMK) No. 81 of 2009 and PMK No. 219 of 2012. This raises issues for further review. One of the companies affected by this change is PT XYZ. This study aims to analyze the implications arising from differences in accounting and tax treatment of allowance for doubtful accounts at PT XYZ in 2022. This research uses a qualitative approach. The analysis technique used in data collection is the descriptive method. This study obtained data from literature studies and in-depth interviews with several relevant sources. This study's results indicate that applying PSAK 71 tends to increase the company's CKPN. Furthermore, because PT XYZ is an industry that is allowed to charge for provisioning receivables taxably, the difference that occurs is in the large difference in CKPN according to accounting and tax. Thus, the implementation of PSAK 71 will affect the fiscal correction in the CKPN which becomes larger, compared to the implementation of PSAK 55."

"Skripsi ini membahas mengenai prosedur, manfaat dan kendala PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam mengimplementasikan kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk perseroan terbuka. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan ini dilakukan dengan self assessment, dimana laporan kepemilikan saham pada formulir X.H.I-6 dari Datindo Entrycom, dijadikan lampiran pada Surat Pemberitahuan Tahunan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan penghitungan pajak penghasilan terutang tahun pajak 2011 mengunakan tarif 20%.Manfaat yang bisa diperoleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah meningkatkan net income after tax dan tax saving. Kendala yang dihadapi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam mengimplementasikan kebijakan ini adalah tidak bisa langsung menerapkan penurunan tarif 5% lebih rendah dari tarif umum pajak penghasilan badan pada angsuran pajak penghasilan Pasal 25 tahun Pajak 2011.

---

This research discussed about the procedure, benefits, and constraints of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, in implementing the policy of reducing corporate income tax in rate for go public corporate. This research used the qualitative research. Result of the research that the policy implementation was done by self assessment, where the shareholding report on a form X.H.I-6 from Datindo Entrycom that used as an attachment to the annual notification letter of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and the calculation of income tax payable in 2011 used tariff of 20%.

The benefits to be gained by PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk is to increase net income after tax and tax saving. The constraints was faced by PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk in implementing this policy is unable to directly applying the reduced rate of 5% lower than the general rate of corporate tax on income tax installment of article 25 in tax year 2011."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan Pajak Penghasilan atas pembebanan biaya piutang tak tertagih yang terjadi pada sengketa pajak PT ABC dan untuk menganalisis implikasi cost of taxation yang timbul pasca terjadinya sengketa pajak atas biaya piutang tak tertagih tersebut. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah metode penelitian kuantitatif. Data yang digunakan pada skripsi ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam kepada beberapa narasumber yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diangkat. Berdasarkan hasil analisis, atas biaya piutang tak tertagih yang dihapuskan oleh PT ABC, tidak dapat dibebankan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto karena tidak dipenuhinya ketentuan untuk melampirkan beberapa dokumen pada saat pelaporan SPT Tahunan. Tidak dipenuhinya ketentuan tersebut disebabkan oleh tingkat kepatuhan pajak PT ABC yang masih rendah dan adanya bunyi ketentuan yang belum mencerminkan asas kepastian (certainty), yang kemudian menimbulkan perbedaan pendapat antara PT ABC dengan pemeriksa. Kemudian, cost of taxation yang harus ditanggung PT ABC pasca terjadinya sengketa pajak tersebut, yang disebabkan oleh ketidakpatuhannya adalah besarnya pokok pajak yang kurang dibayar beserta sanksi administrasinya, perasaan tidak nyaman, serta waktu yang terbuang untuk mengurus sengketa perpajakan yang terjadi. Sedangkan cost of taxation yang harus ditanggung oleh pemerintah sebagai akibat dari regulasi yang tidak jelas adalah hilangnya potensi penerimaan negara dari pajak untuk pembangunan, waktu yang dikorbankan untuk menyelesaikan sengketa dengan PT ABC, serta perasaan tidak tenang dan was was terhadap keputusan dan putusan yang akan terbit. Biaya piutang tak tertagih, Pajak Penghasilan, dan sengketa pajak.

---

This thesis aims to analyze income tax treatment toward the imposition of cost of uncollected receivables incurred in PT ABC and to analyze the implications of cost of taxation arising in accordance with tax dispute of costs of uncollectible recivables. The research method used in this thesis is quantitative research method. The data used in this thesis is obtained by conducting in-depth interviews with several informants who are relevant to case of this thesis. Based on the results of the analysis, the cost of uncollected receivables incurred in PT ABC cannot be charged as a deductible expense because the provisions to attach several documents at the time of reporting of the Annual Tax Return cannot be fulfilled by PT ABC. The not fulfilment of the provisions is triggered by the level of tax compliance of PT ABC which is still low, and wording of the provisions that have not reflected certainty aspect. Those two major causes then trigger argument between PT ABC and tax auditor. Then, the cost of taxation that must be borne by PT ABC after the tax dispute occurs, which is caused by its non-compliance is the amount of the underpayment income tax principal along with administrative sanctions, feelings of discomfort, and time wasted in managing tax disputes that occur. While the cost of taxation that must be borne by the government as a result of unclear regulations is the loss of potential state revenue from taxes for development, time sacrificed to resolve disputes with PT ABC, and feelings of unease and anxiety about decisions and decisions that will be issued."

"Terdapat perbedaan pendapat antara bank dengan Direktorat Jendral Pajak DJP terkait perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penjualan agunan yang diambil alih AYDA. Bank berpendapat bahwa atas penjualan (AYDA) tidak terutang PPN karena belum terjadi penyerahan dari debitor kepada bank dan penjualan AYDA bukan merupakan kegiatan usaha bank DJP berpendapat bahwa atas penyerahan AYDA tersebut terutang PPN berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf a UU PPN. Melalui penelitian yuridis normatif dengan analisis deskriptif penulis menjelaskan penyerahan agunan dari debitor kepada bank sebagai kreditor pada saat pengambilalihan agunan dan perlakuan pengenaan PPN atas penjualan AYDA pada PT Bank Permata Tbk.

---

There are different opinions between the bank and the Directorate General of Taxation (DGT) regarding the treatment of Value Added Tax (VAT) on sales of foreclosed assets. Bank considers that there should be no VAT payable on the sale of foreclosed assets because submission of assets from the debtor to the bank has not occurred yet and thesale of foreclosed assets are not included in a bank's business activities DGT claims that there is VAT payable on the transfer of foreclosed assets under. Article 4 paragraph 1 letter a of VAT Law Through a juridical and normative study with a descriptive analysis the author explains the submission of collateral from the debtor to the bank as creditor at the time of collateral handover and the VAT treatment on sale of foreclosed assets at PT Bank Permata Tbk."

"Skripsi ini membahas tentang perlakuan perpajakan atas beban kerugian piutang tak tertagih yang dihapusbukukan yang mencakup latar belakang, permasalahan dan perbedaan penafsiran antara DJP dan perbankan mengenai piutang tak tertagih pada industri perbankan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini untuk menunjukkan tentang perlakuan perpajakan penghapusbukuan kredit bermasalah beserta permasalahan yang timbul selama proses penghapusbukuan kredit bermasalah, seperti pajak tidak mengenal hapus buku, kebijakan perpajakan tidak konsisten dalam memakai metode pembebanan kerugian dan tidak ada kepastian hukum dalam kebijakan perpajakan atas beban kerugian piutang tak tertagih yang dihapusbukukan. Permasalahan tersebut mengakibatkan perbedaan penafsiran antara DJP dan perbankan mengenai 'upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir', pencantuman informasi NPWP debitur pada daftar piutang yang dihapusbukukan dan pencadangan piutang tak tertagih yang telah dihapusbukukan secara komersial. Di akhiri dengan penulis memberikan saran agar peraturan perpajakan melakukan beberapa penyelarasan dengan peraturan perbankan seperti memperbolehkan penghapusbukuan kredit bermasalah sepanjang tidak melebihi 5%, memohon kepada menteri keuangan untuk menghapuskan atau tidak mewajibkan pencantuman NPWP pada daftar piutang debitur yang dihapusbukukan dan membuat peraturan pemerintah yang spesifik mengenai penghapusbukuan kredit bermasalah.

---

This thesis discusses about the tax treatment for bad debt expense are written-off that include background, problem and and differences in interpretation between Directorate General of Taxes (DGT) and banks regarding bad debts in the banking industry. This research is a qualitative descriptive.

The results of this thesis to demonstrate the taxation treatment of non performing loans write-off with problems that arise during the process off non performing loans write-off, such taxes are not familiar with write-off, tax policy is inconsistent in using the method of loading losses and there is no legal certainty in tax policy at the loss of bad debts written off. These problems lead to differences in interpretation between DGT and banking regarding 'last or maximum collection efforts', inclusion of NPWP debitor information on the receivables written off list and provision of bad debts written-off in commercial.

In the end the author advises tax laws do some alignment with banking regulations such as allowing non performing loans write-off provided they do not exceed 5%, appealed to the Minister of finance eliminate inclusion of NPWP or not require on the list of debtors receivables written off and made ​​specific regulations regarding write-off."

"[ABSTRAKIndonesia akan segera menghadapi MEA dan sektor keuangan merupakan salah satu sektor yang terpengaruh dan harus dapat bersaing di MEA. Sektor keuangan yang paling dominan di Indonesia adalah Industri Perbankan. Oleh karena itu, Pemerintah memiliki rencana untuk melakukan megamerjer dua bank BUMN besar Indonesia, Bank Mandiri sebagai perusahaan bidder dan BNI sebagai perusahaan target. Penelitian ini akan difokuskan kepada analisis deal payment, struktur kepemilikan bank yang baru, dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan demi kesuksesan megamerjer. Hasil penilaian megamerjer yang terjadi antara Bank Mandiri dan BNI pada seluruh skenario memiliki nilai sinergi yang positif yaitu sebesar Rp 1.103,482 Triliun untuk skenario pertama, Rp 7,543 Triliun untuk skenario kedua dan Rp 823,892 Triliun untuk skenario ketiga. Dari ketiga skenario tersebut, diperoleh kesimpulan mengenai Alternatif pembiayaan merjer yang terdiri atas cash dan stock, yang apabila hendak membeli 50% kepemilikan dari BBNI memiliki nilai transaksi sebesar Rp 65,270 Triliun. Dengan jumlah pembayaran tersebut, shareholder BBNI akan menerima 2,78% dari perusahaan setelah merjer pada skenario I, menerima 5,26% pada skenario II, dan 3,16% pada skenario III. Analisis terhadap bobot kepemilikan bank pada scenario I dan III menunjukkan bahwa sesudah merjer bobot kepemilikan majority shareholder dan minority shareholder tidak mengalami perubahan, sedangkan pada skenario II kepemilikan majority shareholder mengalami penurunan dari 60% menjadi 57% dan minority shareholder mengalami peningkatan dari 40% menjadi 43%. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terjadi ekspropriasi terhadap minority shareholder.

---

ABSTRACTIndonesia will face AEC soon and The Financial sector is one sector that‟s affectedand should be able to compete in the AEC. The most dominant financial sector inIndonesia is The Banking Industry. Therefore, the Government has plan to mergetwo major state-owned bank in Indonesia, Bank Mandiri as the bidding firm and BNIas the target firm. This study will be focused on analysis of deal payment, bankownership structure, and what things to consider for the success of megamerger twoIndonesian state-owned banks. Megamerjer assessment results that occur betweenBank Mandiri and BNI on the whole scenario has a positive synergy value that isequal to Rp 1.103,482 trillion for the first scenario , Rp 7,543 trillion for the secondscenario and Rp 823,892 trillion for the third scenario. Of the three scenarios, theconclusion regarding the financing alternative merger consisting of cash and stock,which, if they wanted to buy 50 % ownership of BBNI having a transaction value ofRp 65,270 trillion . With the amount of such payment , BBNI shareholders willreceive 2,78% of the company after the merger in the first scenario , receiving 5,26%in scenario II, and 3,16% in the third scenario. Analysis of the weight bankownership in scenario I and III shows that after the merger the weight of majorityshareholders and minority ownership shareholder is unchanged, while in the scenarioII majority shareholder ownership decreased from 60% to 57% and minority shareholders increased from 40% to 43%. These results indicate that there is no expropriation of the minority shareholder.;Indonesia will face AEC soon and The Financial sector is one sector that‟s affectedand should be able to compete in the AEC. The most dominant financial sector inIndonesia is The Banking Industry. Therefore, the Government has plan to mergetwo major state-owned bank in Indonesia, Bank Mandiri as the bidding firm and BNIas the target firm. This study will be focused on analysis of deal payment, bankownership structure, and what things to consider for the success of megamerger twoIndonesian state-owned banks. Megamerjer assessment results that occur betweenBank Mandiri and BNI on the whole scenario has a positive synergy value that isequal to Rp 1.103,482 trillion for the first scenario , Rp 7,543 trillion for the secondscenario and Rp 823,892 trillion for the third scenario. Of the three scenarios, theconclusion regarding the financing alternative merger consisting of cash and stock,which, if they wanted to buy 50 % ownership of BBNI having a transaction value ofRp 65,270 trillion . With the amount of such payment , BBNI shareholders willreceive 2,78% of the company after the merger in the first scenario , receiving 5,26%in scenario II, and 3,16% in the third scenario. Analysis of the weight bankownership in scenario I and III shows that after the merger the weight of majorityshareholders and minority ownership shareholder is unchanged, while in the scenarioII majority shareholder ownership decreased from 60% to 57% and minority shareholders increased from 40% to 43%. These results indicate that there is no expropriation of the minority shareholder., Indonesia will face AEC soon and The Financial sector is one sector that‟s affectedand should be able to compete in the AEC. The most dominant financial sector inIndonesia is The Banking Industry. Therefore, the Government has plan to mergetwo major state-owned bank in Indonesia, Bank Mandiri as the bidding firm and BNIas the target firm. This study will be focused on analysis of deal payment, bankownership structure, and what things to consider for the success of megamerger twoIndonesian state-owned banks. Megamerjer assessment results that occur betweenBank Mandiri and BNI on the whole scenario has a positive synergy value that isequal to Rp 1.103,482 trillion for the first scenario , Rp 7,543 trillion for the secondscenario and Rp 823,892 trillion for the third scenario. Of the three scenarios, theconclusion regarding the financing alternative merger consisting of cash and stock,which, if they wanted to buy 50 % ownership of BBNI having a transaction value ofRp 65,270 trillion . With the amount of such payment , BBNI shareholders willreceive 2,78% of the company after the merger in the first scenario , receiving 5,26%in scenario II, and 3,16% in the third scenario. Analysis of the weight bankownership in scenario I and III shows that after the merger the weight of majorityshareholders and minority ownership shareholder is unchanged, while in the scenarioII majority shareholder ownership decreased from 60% to 57% and minority shareholders increased from 40% to 43%. These results indicate that there is no expropriation of the minority shareholder.]"

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi strategi yang telah dijalankan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk dilihat dari konsep four levers of control yang terdiri dari belief systems, boundary systems, diagnostic control systems dan interactive control systems.Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk memiliki visi, misi, dan sasaran tujuan yang jelas. Untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut perlu adanya penyelarasan misi individu dengan misi perusahaan. Selain itu, batasan-batasan baik strategic boundary maupun business conduct boundary perlu dipatuhi baik oleh manajemen BNI maupun oleh pegawainya. BNI perlu menerapkan strategy map dan BSC dalam memetakan strateginya. BNI juga perlu menerapkan interactive control yang intensif guna mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi.

---

ABSTRACTThe main purpose of this research is analyze how far strategic implementation has been executed by PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk based on four levers of control concept (belief systems, boundary systems, diagnostic control systems and interactive control systems).The result shows that PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk has a clear vision, mission and goals. To achieve company’s goals, BNI needs alignment individual’s mission and company’s mission. Strategic boundary and business conduct boundary must be obeyed by management and employee. BNI should do strategy map and balanced scorecard for its strategic. Beside that, BNI should do intensive interactive controls to anticipate strategic uncertainties."