Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKTesis ini membahas Evaluasi program KeparlemenanPemuda dikementerian pemuda dan olah raga melalui Asdep Kepemimpinan Pemuda padaDeputi Bidang Pengembangan Pemuda yang bertujuan Menunjukkan sumbanganprogram terhadap pencapaian tujuan organisasi. Hasil evaluasi ini penting untukmengembangkan program yang sama ditempat lain dan Mengambil keputusantentang keberlanjutan sebuah program, apakah program perlu diteruskan,diperbaiki atau dihentikan.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatandeskripsi analisis. Informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancaramendalam dengan narasumber yang berjumlah 2 orang dari Kemenpora. Dilihatdari tujuannya yaitu ingin mengetahui kondisi sesuatu, makaevaluasi programdapat dikatakan merupakan salah satu bentuk penelitianevaluatif. Oleh karena itudalam evaluasi program, pelaksana berfikir danmenentukan langkah bagaimanamelaksanakan penelitian.Melalui wadah ini secara tidak langsung jiwa kepemimpinan pemudamulai terbentuk, dan menjadi salah satu wadah yang mempersiapkan pemudamenjadi pemimpin dalam berbagai bidang kehidupan.Untuk membina dan mengembangkan potensi generasi muda tidak sajamelalui pendidikan formal tetapi juga melalui pendidikan non formal salah satudiantaranya adalah melalui program keparlemenan pemuda, dimana program inidapat dijadikan wahana untuk meningkatkan kualitas pengetahuan danketerampilan serta sebagai wadah untuk mengembangkan kepemimpinan pemudaterutama dalam pendidikan demokrasi yang dilakukan melalui lembaga parlemendi Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis tells about Evaluation Program of Youth Parlimentary atMinistry of Youth and Sports by Deputy Assistant of Youth Leadership in thefield of Youth Development Deputy which purpose to show contribution programtoward organization goal achievement. This Evaluation Result is important todevelop the similar program in other place and take decision about continuity ofprogram, whether program need to be continued, fixed or stoppedThis research uses a qualitative research approach analytical description.Information obtained by conducting in-depth interviews with sources, amountingto 2 people of Kemenpora. Considered from its purpose to know some conditions,program evaluation is kind of evaluative research. So that, in this programevaluation, thinking of doing and determine steps how research can beimplementedBy this facility, indirectly, youth leadership passion starts formed, andbecome one of place to prepare youth to be leader in many fields of life.In order to guide and develop potential youth not only by formaleducation but also from non-formal education, one of those by joiningparliamentary youth program, where this program can facilitate to improve thequality of knowledge and skill and also as a place to develop youth leadershipmainly in education of democracy which doing by Indonesian parliamentaryInstitution, This thesis tells about Evaluation Program of Youth Parlimentary atMinistry of Youth and Sports by Deputy Assistant of Youth Leadership in thefield of Youth Development Deputy which purpose to show contribution programtoward organization goal achievement. This Evaluation Result is important todevelop the similar program in other place and take decision about continuity ofprogram, whether program need to be continued, fixed or stoppedThis research uses a qualitative research approach analytical description.Information obtained by conducting in-depth interviews with sources, amountingto 2 people of Kemenpora. Considered from its purpose to know some conditions,program evaluation is kind of evaluative research. So that, in this programevaluation, thinking of doing and determine steps how research can beimplementedBy this facility, indirectly, youth leadership passion starts formed, andbecome one of place to prepare youth to be leader in many fields of life.In order to guide and develop potential youth not only by formaleducation but also from non-formal education, one of those by joiningparliamentary youth program, where this program can facilitate to improve thequality of knowledge and skill and also as a place to develop youth leadershipmainly in education of democracy which doing by Indonesian parliamentaryInstitution]"

"Pemuda Indonesia merupakan pemuda mempunyai peran penting dalam pembangunan, selain manjadi objek, pemuda merupakan subjek pelaku dan motor laju pembangunan itu sendiri. Pemuda merupakan aset dalam keberlangsungan pembangunan bangsa di mana pemuda mempunyai peran aktif  sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan. Apabila pemuda ini tidak dikelola dengan baik maka pemuda menjadi beban atau permasalahan dikemudian kelak. Kementerian Pemuda dan Olahraga melaksanakan pembangunan kepemudaan. Pembangunan ini dilakukan melalui proses fasilitasi segala hal yang berkaitan dengan pelayanan kepemudaan, menitikberatkan kepada proses penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan. Asisten Deputi Tenaga Kepemudaan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Nagara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan mulai menyelenggarakan program pada tahun 2011. Dari pelaksanaan program tersebut terdapat beberapa kendala diantaranya adalah: bahwa salah satu elemen pengembangan kepemudaan adalah tenaga kepemudaan. Dalam hal ini definisi tenaga kepemudaan belum tersurat secara detail dalam landasan hukum penyusunan Organisasi dan Tatalaksana (Ortala) Kementerian Pemuda dan Olahraga, dari sisi program, tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 terjadi tumpang tindih tupoksi dengan Asisten Deputi kepeloporan dan sebagainya sehingga diperlukan strategi untuk perencanaan, penyusunan program sampai pengembangan tenaga kepemudaan.

---

An important role of Indonesian youth in development as Subject  in addition to even become the object and the motor itself. Youth is an asset in the development of the sustainability of the nation where the youth have an active role as a moral force, social control, and agents of change. If the youth is not managed properly then the youth becomes a burden or a problem later in the future. Ministry of Youth and Sports implementing youth development. This development is done through the facilitation process all matters related to youth, focuses on the process of awareness, empowerment, and youth development. Assistant Deputy Youth personnel is established pursuant to the Minister of Youth and Sports Nagara No. 193 of 2010 on the Organization and Administration of the Ministry of Youth and Sports, and began to organize the program in 2011. From the implementation of the program, there are several constraints which are: that one of the elements of youth development is the youth personnel. In this case the definition of youth personnel have not written in detail in the preparation of the legal basis and Procedures Organization (Ortala) Ministry of Youth and Sports, from the program, in 2011 to 2013 to avoid overlapping duties with Assistant Deputy Pioneering and Forth so that the necessary strategies for planning , preparation of youth personnel development programs"

"Studi ini bertujuan mengevaluasi dampak dari Program Parlemen Remaja sebagai program yang penting dan unik dalam meningkatkan kapasitas kontrol Civil society pada legislatif. Hal yang penting dari program seperti ini adalah Capacity Building dari peserta dalam melakukan kontrol, sementara evaluasi program sejenis masih terlampau prosedural fokus pada implementasi program dan belum pada dampaknya. Evaluasi sumatif ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, dan survei. Analisis (Context, Input, Process, Product) digunakan untuk melihat sistem implementasi dan juga dampak Capacity Building pada peserta serta proses Program Parlemen Remaja 2020. Sementara Main Analytical Categories (MAC) fokus pada penilaian relevansi dan keberlanjutan. Hasil evaluasi menggarisbawahi bahwa 1) dimensi context dan relevansi relative kuat; 2) sehingga walaupun proses dari pihak penyelenggara program kurang optimal, tetap ada hal yang positif dari inisiatif partisipasi aktif di tim peserta program, 3) hal itu membuat program terlihat cukup baik dalam mengembangkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan (Capacity Building) peserta sebagai representasi civil society untuk mengontrol kerja-kerja legislative. Kekurangan terlihat pada dimensi input, dimana kualitas mentor masih belum optimal. Studi ini memperlihatkan adanya urgensi kebutuhan untuk memberi perhatian pada aspek dampak Capacity Building  dari program peningkatan kontrol masyarakat sipil seperti ini, ke depannya dibutuhkan model evaluasi dan parameter yang lebih tajam untuk aspek outcome dan dampak.

---

This study aims at the impact of the Youth Parliament Program as an important and unique program in increasing the capacity of civil society control in the legislature. The important thing about a program like this is the capacity building of participants in controlling, while program evaluation still has a procedural focus on program implementation and not on evaluation. This summative evaluation was carried out using a qualitative method with data collection techniques, in-depth interviews, and surveys. Analysis (Context, Input, Process, Product) is used to see the implementation system and also the impact of Capacity Building on participants and the process of the 2020 Youth Parliament Program. Meanwhile, Main Analytical Categories (MAC) focus on assessing relevance and happening. The evaluation results underline that 1) the dimensions of context and relevance are relatively strong; 2) so that even though the process from the program organizers is not optimal, there are still positive things from the active participation of program participants, 3) it makes the program look quite good in developing the knowledge and skill capacity (Capacity Building) of participants as representatives of civil society to control work- legislative work. Weaknesses are seen in the input dimensions, where the quality of mentors is still not optimal. In this study, there is an urgent need to pay attention to the impact aspect. Capacity building of a civil control improvement program such as this, evaluates the model needed by the community to be more rigorous in terms of outcomes and impacts."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas penerapan konsep good governance dalam salah satu program unggulan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI yaitu program Kota Layak Pemuda (KLP) yang terfokus pada penerapan tiga elemen utama dari good governanceyaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam salah satu program unggulan Kota Bandung untuk menuju Kota Layak Pemuda yaitu Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) yang dalam pelaksanaannya melibatkan stakeholders dan berbagai elemen masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan tiga elemen good governancedalam pelaksanaan program KLP studi kasus PIPPK di Kota Bandung, mengorelasikan elemen-elemen tersebut dalam praktik good governance, dan menganalisis penerapan tiga elemen tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi literatur, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pemuda Kota Bandung, Dispora Kota Bandung dan Kemenpora RI. Kota Bandung menjadi kota percontohan karena memenuhi indikator yang ditetapkan oleh Kemenpora yaitu adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang kepemudaan (regulasi), tersedianya ruang berekspresi dan kreasi (infrastruktur), keaktifan organisasi dan komunitas pemuda (kelembagaan), dan kemandirian pemuda dalam bidang UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

---

ABSTRACTThis study discusses the application of the concept of good governance in one of the flagship programs of the Indonesian Ministry of Youth and Sports (Kemenpora), namely the Youth Friendly City Program (KLP) in Bandung which focuses on applying the three main principles of good governance in one of flagship program of Bandung City namely Innovation Development Program and Regional Empowerment (PIPPK). First, the principle of agreement that applies aspects of the importance of aspects of public communication by the government and the right of the community to obtain clear and accurate information. Second, the principle of participation that sees community participation in bureaucratic processes and decision making. Third, the principle of accountability in implementing it answers the needs and asks policy actors. This study aims to discuss and analyze the application of the three elements of good governance in the implementation of the KLP program in Bandung City, and to improve these elements in good governance practices. This study uses descriptive qualitative analysis. Data collection is done by interviews, literature studies, and documentation studies. The research informants consisted of young people from Bandung City, Services of Youth and Sports Bandung City, Bandung City Government and Indonesian Ministry of Youth and Sports Affairs. The city of Bandung is a pilot city because it fulfills the indicators determined by Kemenpora, namely representing Regional Regulations (Perda) on youth (regulations), the availability of expression and creation space (infrastructure), activeness of youth organizations and organizations (safety), and youth independence in the UMKM sector (Micro, Small and Medium Enterprises)."

"Berdasarkan sejarah ketatanegaraan RI, Struktur parlemen pada Konstitusi RIS dan padaUUD 1945 (sesudah perubahan) memiliki kamar tersendiri bagi wakil rakyat yang mewakili rakyat dalam konteks kedaerahan. Struktur parlemen menurut UUD |945 jika dianalisis berdasarkan kewenangan formal yang dimiliki, termasuk fungsi legislasi dalam arti luas (membentuk UUD), menggunakan sistem trikameral yang terdiri dari DPR, DPD, dan MPR; sedangkan jika dianalisis hanya berdasarkan fungsi legislasi dalam arti sempit (membentuk UU), menggunakan sistem bikameral yang terdiri dari DPR dan DPD. Dalam studi perbandingan berbagai negara terkait struktur parlemen multikameral, struktur parlemen lidak hanya terdiri dari sistem bikameral, tetapi ,juga sistem trikameral (tiga kamar) dan sistern pentakameral (S kamar). Dari 22 negara yang menggunakan sistem bikameral, I0 negara merupakan negara kesatuan. Pengamran struktur dan fungsi legislasi parlemen dalam UUD 1945 membatasi kewenangan DPD, dimana DPD hanya berwenang mengusulkan dan membahas RUU tanpa memiliki voting right. DPD juga hanya dapat menyampaikan hasil pengawasan yang dilakukannnya kepada DPR sebagai bahan penimbangan unmk ditindaklanjuti tanpa dapat meminta penjelasan langsung terkait hasil pengawasan yang "dilakukannya kepada pemerintah. Implikasinya adalah sulitnya mewujudkan latar belakang yang menjadi tujuan pembentukan DPD, yaitu memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Ne gara Kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah, meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam pemmusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah, Serta untuk mendorong percepatan demokrasi, pernbangunan dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang. Berdasarkan perbandingan dengan berbagai negara, ditemukan bahwa hanya DPD yang metode seleksinya dipiiih secara langsung dengan legitimasi demokratis yang lebih kuat dari pada DPR, tetapi memiliki kewenangan sangat terbatas. Dari 20 negara yang kedua kamar memiliki kewenangan niembentulr UU, semua kamar kedua memiliki kewenangan membahas dan hak veto. Pembatasan kewenangan pada negara tertentu terhadap kamar kedua adaiah dalam hal pengusulan UU (3 negara). Walaupun kewenangan DPD terbatas dalam hal pembentukan UU, tapi masih Iebih baik dibandingkan dengan 2 negara yang kamar keduanya sama sekali tidak memiliki kewenangan membentuk UU, yang dalam tulisan ini penulis kategorikan sebagai very weak bicameralism.

---

According to Indonesian constitutional history, parliamentary structure in the Constitution ofthe Republik Indonesia Serikat as well as in the UUD 1945 (aiter amendment) has its own chamber for people representatives which represent their states or provinces. Parliamentary structure according to the UUD 1945, if analyzed based on its legislation function in broad meaning (to form constitution), applies tricarneral system consisting of DPR, DPD, and MPR; whereas if analyzed only based on its legislation function in narrow meaning (to make law), it applies bicameral system consisting of DPR and DPD.

In comparative study in various countries on the multicameral parliamentary structure, parliamentary structure is not only consisting of bicameral system but also tricameral system (three chambers) and pentacameral system (tive chambers). Out of 22 countries applying bicarneral system, 10 countries are Unitarian State. In regard to the legislation structure and function of the parliament, the UUD 1945 has limiting the authority of the DPD, which only authorize DPD both to propose and to discuss a bill without exercising voting right. DPD is also entitle to provide its control against Government to DPR, in order to be follow up by DPR, but without having the authority to demand explanation Hom Govemment.

The implication of it is?'the difficulty to bring into reality the historical background of the aim in the DPD?s creation, i.e. to strengthen provinces within the Unitarian State of the Republic of Indonesia as well as nationalistic unitary of all provinces; to improve aggregation and accommodation of aspiration and interest of all provinces in formulating national policy with respect to the relation between state and provinces; and to urge bthe harmony and equal of democracy acceleration, regional development and progression.

Based on the comparative study in various countries, it is found that only DPD applies direct election as the selection method providing a legitimate democracy stronger than DPR, but unfortunately has merely limited authority. Out of 22 countries which the second chamber has the authority to form an act or a law, all second chamber have the authority to discuss and vote it. The limitation of authority in certain countries toward the second chamber applied merely to propose an act (three countries). Notwithstanding the limitation of DPD's authority to make law, it is still better compared to two countries which the second chamber do not have the authority to make law at all, and in this writing it is called as a very weak bicameralism."

"Penelitian ini memiliki fokus pembahasan mengenai strategi pengembangan program kewirausahaan pemuda di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah menganalisa harapan stakeholders tentang program kewirausahaan pemuda bagaimana merumuskan model serta menyusWl strategi pengembangan program kewirausahaan pemuda. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data, yakni melalui wawancara mendalam, studi pustaka, penelusuran dokllmeserta pengamatan langsung. Informan dalam penelitian ini sebanyak 11 orang, yang terdiri dari 5 orang dari unsur Kementerian Pemuda dan Olahraga dan 6 orang dari unsur stakeholders terkait. Berdasarkan analisis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa; pertama, penanaman mindset wirausaha harus dilakukan sejak dini dan perlunya kewirausahaan dijadikan program prioritas; kedua, model pengembangan kewirausahaan pemuda harus disesuaikan dengan target sasaran dan roadmap harus sesuai dengan arah kebijakan pembangunan di atasnya, serta perlunya fokus pada pengembangan kewirausahaan sosial; serta ketigaj strategi pengembangan program kewirausahaan pemuda menggunakan strategi intensif melalui fokus pada strategi penetrasi sasaran program strategi pengembangan pasar serta strategi pengembangan program kewirausahaan pemuda. Termasuk didalamnya adalah strategi mengembangkan permodalan bagi kewirausahaan pemuda.

---

This research focused on the study of youth entrepreneurship program development strategy at Indonesian Ministry of Youth and Sport. The focus of this study is to analyze the stakeholders expectations about youth entrepreneurship program, how to develop model, and how to arrange the youth entrepreneurship program development strategy.

The research method that was used in this research was the study case method with the qualitative approach. The writer used several methods that could be made the implement to gather the data. The method that was used: in depth interview, the study of the bibliography, document explorations and direct observations. The informant in this research consisted of 11 people covered 5 people from the Ministry of Youth and Sport and 6 people from relevant stakeholders.

From the analysis towards the available fact, could be concluded that: 1. entrepreneurial minds t planting should be done early and necessity entrepreneurship become a priority program. 2. Youth entrepreneurship development model must be adapted to target and roadmap should be in accordance with the policy direction of development on it. And also, the need to focus on the development of social entrepreneurship. 3. strategies for developing youth entrepreneurship program using intensive strategy through a focus on youth market penetration strategy, market development strategy and product or youth entrepreneurship program development strategy. Including, the strategy to develop capital for youth entrepreneurship."