Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKPada tahun 2005 Kemdikbud mengeluarkan kebijakan penguatan pendidikanvokasional, yaitu target perbandingan 70:30, untuk 70 persen jumlah siswa SMKlebih banyak daripada jumlah siswa SMA pada tahun 2015. Argumentasikebijakan tersebut adalah mengatasi masalah ketenagakerjaan yang berkaitandengan keterampilan yang spesifik dan mengentaskan pengangguran. Sampaibeberapa tahun terakhir ini, jumlah siswa dan sekolah SMK tumbuh relatif cepat.Konsekuensinya anggaran yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pendidikanSMK jumlahnya lebih besar daripada SMA. Namun data menunjukkan bahwatingkat pengangguran lulusan SMK masih lebih tinggi dari lulusan SMA,sedangkan tingkat upah tidak berbeda signifikan. Penelitian ini menggunakananalisis deskriptif dan analisis biaya-manfaat. Hasil penelitian menunjukkanbahwa tingkat pengangguran tamatan SMA dengan SMK tidak terlalu besarperbedaannya, dan perubahan proporsi jumlah siswa 70:30 merupakan kebijakanyang kurang tepat.

---

ABSTRACTIn 2005 the Ministry of Education and Cultural issued a policy to strengthenvocational education. The target policy is to change the proportion of studentfrom vocational high school and general high school to 70:30 in 2015. The policyargument is addressing the employment issues relating to the specific skills andalleviate unemployment. Until the last few years, the number of students andvocational school grew relatively fast. The consequences is, the budget spent bythe government on vocational school expenses is higher than general school. However, the data showed that the unemployment rate for vocational graduate ishigher than general school graduate, meanwhile the wage levels did not differsignificantly. This study are using descriptive analysis and cost-benefit analysis.Results show that the comparation of unemployment rate between general schooland vocational school graduates is not to high, and the the changing proportionof 70:30 students are ineficient policies;In 2005 the Ministry of Education and Cultural issued a policy to strengthenvocational education. The target policy is to change the proportion of studentfrom vocational high school and general high school to 70:30 in 2015. The policyargument is addressing the employment issues relating to the specific skills andalleviate unemployment. Until the last few years, the number of students andvocational school grew relatively fast. The consequences is, the budget spent bythe government on vocational school expenses is higher than general school. However, the data showed that the unemployment rate for vocational graduate ishigher than general school graduate, meanwhile the wage levels did not differsignificantly. This study are using descriptive analysis and cost-benefit analysis.Results show that the comparation of unemployment rate between general schooland vocational school graduates is not to high, and the the changing proportionof 70:30 students are ineficient policies, In 2005 the Ministry of Education and Cultural issued a policy to strengthenvocational education. The target policy is to change the proportion of studentfrom vocational high school and general high school to 70:30 in 2015. The policyargument is addressing the employment issues relating to the specific skills andalleviate unemployment. Until the last few years, the number of students andvocational school grew relatively fast. The consequences is, the budget spent bythe government on vocational school expenses is higher than general school. However, the data showed that the unemployment rate for vocational graduate ishigher than general school graduate, meanwhile the wage levels did not differsignificantly. This study are using descriptive analysis and cost-benefit analysis.Results show that the comparation of unemployment rate between general schooland vocational school graduates is not to high, and the the changing proportionof 70:30 students are ineficient policies]"

"Badan Narkotika Nasional Kota Depok menentukan daerah rawan narkoba di wilayah Kota Depok berada di Kecamatan Pancoran Mas. Penentuan daerah rawan merujuk pada delapan indikator utama dan lima indikator pendukung. Daerah rawan ini berpengaruh terhadap lingkungan pendidikan. Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berada di daerah rawan menjadi objek dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah 1). Menganalisis karakteristik sekolah dan pelajar SMA dan SMK di daerah rawan narkoba agar tidak terpapar narkoba. 2). Menganalisis ikatan sosial terhadap terpapar atau tidaknya SMA dan SMK di daerah rawan narkoba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dan survei dengan menyebarkan kuesioner. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: 1). Karakeristik sekolah dan pelajar SMA dan SMK yang berada di kawasan rawan narkoba memiliki pelajar perempuan, berada di keluarga yang utuh, mengikuti ekstrakurikuler di sekolahnya, tidak pernah merokok, tidak pernah berkelahi/tawuran, dan pernah mengikuti sosialisasi bahaya narkoba. 2). Ikatan sosial pelajar SMA dan SMK yang berada di kawasan rawan narkoba memiliki kontrol sosial yang tinggi, faktor lingkungan sosial yang tinggi dan pendidikan narkoba yang sangat tinggi. Hal ini menunjukan dengan ikatan sosial yang tinggi menjadikan sekolah dan murid SMA dan SMK tidak mudah terpapar narkoba meskipun berada di kawasan rawan narkoba.

---

The Depok City Narcotics Agency determines drug-prone areas in the Depok City area in the Pancoran Mas District. Determination of vulnerable areas refers to eight main indicators and five supporting indicators. This vulnerable area affects the educational environment. High school (SMA) and Vocational High School (SMK) in vulnerable areas are the objects of this study. The purpose of this study is 1). Analyzing the characteristics of schools and high school and vocational students in areas prone to drugs so they are not exposed to drugs. 2). Analyze social ties to exposure to or not SMA and SMK in drug-prone areas. This research uses descriptive quantitative research methods and surveys by distributing questionnaires. The results obtained from this study are: 1). Because the school and high school and vocational school students in drug-prone areas are mostly female students, and are in intact families, take extracurricular activities at school, have never smoked, have never fought/fought, and have participated in the socialization of the dangers of drugs. 2). The social bonds of high school and vocational students in drug-prone areas have high social control, high social environmental factors and very high drug education. This shows that with high social bondss, schools and high school and vocational high school students are not easily exposed to drugs even though they are in drug-prone areas."

"Penelitian ini tentang model penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi anak penyandang disabilitas intelektual yang dikembangkan sebagai salah satu cara untuk meniadakan eksklusi sosial atas hak pendidikan mereka.  Penelitian sebelumnya terkait eksklusi sosial di pendidikan yang dialami penyandang disabilitas intelektual lebih menjelaskan tentang penyebab terjadinya eksklusi sosial di pendidikan dan manifestasi tindakan eksklusi sosial tersebut.  Beberapa penelitian yang ada belum memunculkan atau merekomendasikan cara ataupun model pendidikan yang tepat guna meniadakan eksklusi sosial di pendidikan bagi penyandang disabilitas intelektual. Oleh karenanya, peneliti berpendapat bahwa merupakan sebuah langkah tepat bagi para stakeholders terutama pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan sebuah model penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas intelektual. Pengembangan model tersebut bertujuan agar eksklusi sosial di pendidikan bagi penyandang disabilitas intelektual dapat dikurangi atau bahkan dihapuskan.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus instrumental tunggal.  Wilayah penelitian akan dilaksanakan di DKI Jakarta sehingga data primer berasal dari para informan di lingkup dinas pendidikan DKI Jakarta, sekolah, dan masyarakat termasuk anak penyandang disabilitas intelektual.  Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa dokumen kebijakan, data statistik, pemberitaan media elektronik dan laporan program yang ada.  Teori yang digunakan untuk menganalisa data yang ada serta membangun model adalah teori eksklusi sosial.

---

This research is about the model of the inclusive education implementation for children with intellectual disabilities that was developed to eliminate the social exclusion, so they can obtain their educational rights. Previous research related to social exclusion in education experienced by people with intellectual disabilities explained more about the causes of social exclusion in education and the manifestation of these social exclusion actions. Some existing studies have not yet emerged or recommended appropriate education methods or models to eliminate social exclusion in education for persons with intellectual disabilities. Therefore, researcher argue that it is an appropriate step for stakeholders, especially the government and the community, to develop a model for the implementation of inclusive education for children with intellectual disabilities. The development of the model aims to reduce or even abolish the social exclusion in education for persons with intellectual disabilities. This study uses a qualitative approach with a type of single instrumental case study. The research area will be carried out in DKI Jakarta so that the primary data derives from informants of DKI Jakarta education office, schools, and communities including children with intellectual disabilities. In addition to primary data, this study also uses secondary data in the form of policy documents, statistical data, electronic media coverage and existing program reports. The theory used to analyze existing data and build models is a social exclusion theory."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan sikap terhadap pendidikan inklusif dan strategi pengajaran guru SMA inklusif (n=70) dan SMK inklusif (n=70). Penelitian kuantitatif ini menggunakan MATIES VI (Mahat, 2008) untuk mengukur sikap guru dan BCSQ VI (Bender, 1988) untuk mengukur strategi pengajaran yang digunakan guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada komponen sikap terhadap pendidikan inklusif antara guru SMA inklusif dan SMK inklusif. Adapun guru SMK inklusif diketahui lebih banyak menggunakan strategi pengajaran yang menunjang pendidikan inklusif dan diferensiasi strategi daripada guru SMA inklusif. Selain itu, terdapat korelasi positif yang signifikan antara komponen perilaku sikap terhadap pendidikan inklusif dan strategi pengajaran pada guru SMA inklusif maupun SMK inklusif. Artinya, semakin positif perilaku guru terhadap pendidikan inklusif, maka semakin sering dan bervariasi strategi pengajaran yang digunakan guru. Berdasarkan hasil penelitian ini, sekolah inklusif disarankan mengadakan pelatihan bagi guru, terutama mengenai pengajaran siswa berkebutuhan khusus.

---

This study aimed to determine the correlation of teachers? attitudes towards inclusive education and teaching strategies in inclusive high school (n=70) and vocational school (n=70). This quantitative study uses MATIES VI (Mahat, 2008) to measure the attitudes and BCSQ VI (Bender, 1988) to measure the teaching strategies used by teachers.

The results showed that there was no significant difference in attitude between inclusive high school and vocational school teachers. The inclusive vocational school teachers known to use more teaching strategies that support inclusive education and differentiation strategies rather than inclusive high school teachers.

In addition, there is a significant positive correlation between behaviour component of attitudes toward inclusive education and teaching strategies in inclusive high school and vocational school teachers. That is, the more positive behaviour of teachers towards inclusive education, the more frequent teaching strategies used by teacher. Based on these results, inclusive schools are suggested to held training for teachers, especially about teaching students with special needs."

"Tesis ini menganalisi kepengawasan mutu pendidikan pada bidang akademik oleh pengawas sekolah pada pada SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 di Kota Ternate, hal ini sangat penting dan strategis karena penulis banyak analisisanalisis tentang mutu pendidikan tetapi khusus mengenai kepengawasan mutu pendidikan di Provinsi Maluku Utara masih langka. Disamping itu untuk melihat sejauh mana peran kepengawasan terhadap mutu pendidikan khususnya pengawasan akademik yang telah dicapai dan faktor-faktor yang masih menjadi penghambat dalam meningkatkan kualitas pendidikan pada bidang akademik tersebut. Teori yang digunakan adalah teori kepengawasan dari Fremont E. Kant dan James E. Rozenzweig, Hadibroto dan Tani Handoko dan teori hakikat kepengawasan dari Ofsted . Tesis ini menggunakan pendektan kualitatif diskriptif dengan metode pengumpulan data secara wawancara mendalam, observasi, serta kajian dokumen. Hasil analisis diperoleh diperoleh bahwa pengawasan standar isi dilakukan sekali setahun bahkan kadang tidak dilakukan. Pengawasan standar proses dilakukan dengan tujuan guru dapat profesional melakukan pembelajaran yang berkualitas. Pengawasan dilakukan dengan baik dan ditemukan pada sekolah unggulan pun masih terdapat banyak guru yang tidak melakukan pembelajaran yang sesuai dengan standar proses. Pengawasan standar kompetensi kelulusan tidak dilakukan oleh pengawas akademik sehingga kelulusan siswa masih didominasi oleh aspek kecerdasan dibandingkan aspek kepribadian dan akhlak mulia. Pengawasan standar penilaian dilakukan pada upaya mencapai nilai ketuntasan minimal belum menegaskan pada penilaian yang sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian. Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas akademik di SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 Ternate belum secara optimal menerapkan prinsip-prinsip pengawasan akademik. Rekomendasi dari penelitian ini adalah dalam melaksanakan kepengawasan mutu, perlu perhatian serius untuk peningkatan kompetensi pengawas disamping sosialisasi kepada kepala sekolah, agar terbangun kesamaan persepsi serta adanya pola komunikasi yang baik antara Pengawas dan Dinas Pendidikan.

---

This research analyzes Supervisory of academic education quality at Public Senior High School number 1 and public vocational school number 1 Supervisor in Ternate. It is very important and strategic because the writer analyzes education quality, but it focuses specially about Supervisory of education quality in Maluku Utara Province which is still unknown. Besides, this research investigates how far Supervisory role towards education quality especially academic Supervisory that has been achieved and investigate obstacle factors in enhancing education quality in academic part. The theories applied in this research are Supervisory theory by Fremont E. Kant and James E. Rozenzweig, Hadibroto and Tani Handoko and supervission fundamental by Ofsted. This research applied descriptive qualitative approach by applying data collecting method through indepth interview, observation,document study.

Analysis result indicates that content standard Supervisory is conducted once a year and even it is non conducted. Process standard Supervisory is carried out to make teachers become professional to do qualified learning. Supervisory has been conducted well and it is found that in qualified school there are still teachers do not conduct learning which goes with process standard. Supervisor does not conduct graduate standard Supervisory, therefore students? achievement is dominated by cognitive aspect rather than personality and attitude aspect. Assessment standard Supervisory is conducted to achieve minimal mastery learning. However, It does not go with the assessment which is suitable with assessment principles. In carrying out academic Supervisory at Public Senior High School number 1 and public vocational school number 1 in Ternate, supervisor does not implement the principles of academic Supervisory optimally.

This research recommend that in carrying out quality Supervisory, it needs a serious concern to enhance supervisor competency and do socialization to principals to build the same perception and good communication pattern between supervisor and education."

"Kematangan karir adalah kemampuan serta kesiapan individu untuk membuat keputusan karir. Pengalaman bekerja merupakan salah satu dimensi dari pembentukan kematangan karir remaja dan status keputusan karir merupakan salah satu aspek spesifik dari kematangan karir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengalaman praktek kerja lapangan dan status keputusan karir terhadap kematangan karir, dengan nilai R sebesar 0,424 pada variabel pengalaman prakek kerja lapangan terhadap kematangan karir dengan nilai signifikansi 0,000 < α (0,005). Kemudian nilai R sebesar 0,231 pada variabel status keputusan karir terhadap kematangan karir dengan nilai signifikansi 0,002 < α (0,005). Variabel pengalaman praktek kerja lapangan memiliki nilai beta (0,447) lebih besar dibandingkan nilai beta variabel status keputusan karir (0,424), maka dapat diantara dua variabel independen disimpulkan bahwa variabel pengalaman prakek kerja lapangan memiliki pengaruh lebih besar terhadap variabel dependen (kematangan karir) jika dibandingkan dengan variabel status keputusan karir. Untuk melihat perbedaan skor kematangan karir antara siswa SMA dengan siswa SMK, penelitian ini memberikan gambaran bahwa mayoritas siswa SMA dan SMK telah mencapai kematangan karir tinggi dengan perbandingan persentase 31,68 : 46,58. Secara signifikan, siswa SMK yang telah mencapai kematangan karir tinggi lebih banyak dibandingkan siswa SMA.

---

Career maturity is individual's readiness to make a career decision. Work experience (Internship experience) is one dimension of career maturity and more specific aspect of career maturity is career decision status. The result show that internship experience and career decision status has an influences on career maturity, with R 0,424 and sig 0< α 0,005 on internship experience and R 0,231 and sig 0,002< α 0,005 on career decision status. Internship experience has Beta (0,447) and career decision status has Beta (0,424), the result shows that internship experience has more influence on career maturity than career decision status. there are no differences in career maturity scores in high school students and vocational school students, but the vocational student has more students than high school students in career maturity. "

"Tidak adanya pemerataan mutu pendidikan di Indonesia menyebabkan tidak meratanya kualitas pendidikan yang diterima masyarakat di setiap daerah. Dengan kondisi yang demikian maka pemerintah membuat kebijakan Standar Nasional Pendidikan yang merupakan kriteria minimal dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan berfungsi sebagai penjamin dari pemerataan mutu pendidikan. DKI Jakarta sebagai ibu kota Negara seharusnya dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Standar Nasional Pendidikan di DKI Jakarta dengan mengambil kasus pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kotamadya Jakarta Barat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan juga studi dokumen. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan kebijakan Standar Nasional Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri di Jakarta Barat belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya kesulitan-kesulitan teknis yang dihadapi sekolah, rendahnya pengawasan, dan juga kurang optimalnya pengalokasian dana.

---

The lack of equity of educational quality in Indonesia cause differences in quality of education that Indonesian society receive. With that condition, the government makes a policy about National Education Standard which is the minimum criteria of education and as assurance of equity in education quality. DKI Jakarta as a capital city of Indonesia should be an example for other province for the implementation of National Education Standard.

Therefore, the goals of this research is to analyze how the implementation of the National Education Standard policy by taking case in Public Junior High School in West Jakarta. The methods of data collection in this research is using qualitative methods by deep interview and document study.

The conclusion of this research prove that the implementation of National Education Standard policy in Public Junior High School in West Jakarta hasn’t been going quite well viewed by many technical difficulties that school faces, lack of supervision, and the lack of optimality in budget allocation."

"Perkembangan pendidikan dalam era globalisasi diharapkan seiring dengan perkembangan jaman sehingga harus terus diupayakan peningkatan kualitasnya yang salah satunya melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mendorong SMK berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) maka salah satu kebijakan Direktorat Pembinaan SMK adalah dengan mengembangkan SMK sebagai Pusat Layanan TIK SMK, yaitu SMK yang dijadikan sebagai pusat data dan informasi serta memberikan layanan pembelajaran TIK bagi SMK lain disekitarnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi program pemberdayaan Pusat Layanan TIK SMK dalam mendukung pembelajaran. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisa program Logic Model, yang mencakup 4 aspek input, activities, output, outcome. Setiap aspek terdiri atas komponen dan indikator kinerja. Mengacu pada hasil penelitian diatas maka ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan untuk Direktorat Pembinaan SMK perlu memberikan bantuan dana yang lebih besar khususnya penulisan pembelajaran berbasis TIK sehingga tenaga pendidik lebih termotivasi untuk aktif dan kreatif dalam penulisan materi atau modul pembelajaran on line untuk Dinas Pendidikan Menengah Kota Jakarta Selatan perlu membantu lebih banyak program pelatihan-pelatihan TIK dan peralatan pendukung lainnya dalam pengembangan proses pembelajaran berbasis TIK. Untuk Pusat Layanan TIK SMK Jakarta Selatan perlu ditambah lagi tenaga pendidik Sarjana komputer khususnya bidang multimedia, peningkatan kecepatan pemeliharaan dan perawatan peralatan, perlu diciptakan suasana ruang multimedia yang lebih menarik bagi peserta didik. Perlu memotivasi tenaga pendidik lebih aktif menulis modul pembelajaran sehingga dapat mengisi konten modul pembelajaran (e-learning) untuk seluruh kompetensi keahlian, perlu lebih diperkaya/ditambahkan materi pembelajaran tentang multimedia.

---

Educat ion development in global iz at ion era is expected to be in l ine wi th the development era, thus i ts qual i ty must be cont inuously improved, and one of them is through the use of informat ion and communicat ion technologies ( ICT). To encourage ICT?based SMK, then one of pol icies of Di rect orate of Technical and Vocat ional Educat ion is by developing SMK as a Informat ion and Communicat ion Technology ( ICT) Service Center of SMK, namely SMK is made as a center for data and informat ion and provides ICT e-learning for SMK in sur rounding areas. Ob ject ive of this research is to evaluate empowerment program on ICT Service Center of SMK in support ing learning. This research uses qual i tat ive descript ive type by applying Logic Model program analysis, including 4 aspects; input , act ivi t ies , output , and outcome. Each aspect consists of component and work indicator . Referring to the above research resul ts then there are several suggest ions necessary to consider the Di rectorate of Technical and Vocat ional Educat ion needs to provide greater fund aid, especial ly Informat ion and communicat ion Technology ( ITC) -based wr i t ing of learning so that the teachers are more mot ivated to become act ive and creat ive in wri t ing onl ine learning materials or modules. For the Department of Secondary Level Educat ion of South Jaka rta Ci ty needs to help more ICT trainings program and other suppor t ing equipments in developing ICT-based learning process.For ICT Service Center of SMK of South Jakarta needs to add the teachers holding Bachelor of Computer Informat ion System, par t icularl y in the field ofmul t imedia, accelerat ion of equipments maintenance and care, needs to create more at tract ive atmosphere of mul t imedia rooms for the students. It is necessary to mot ivate the teachers to be more act ive in wri t ing learning modules so that i t can fi l l e-learning module contents for al l expert ise competencies, needs to be enriched/ added wi th learning mater ial on mul t imedia. (*)"

"Penelitian ini menelaah implementasi/penerapan kebijakan pendidikan gratis pada sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Bekasi. Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan pendidikan gratis yang diambil Pemerintah Kota Bekasi dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa dimensi/elemen tertentu. Menurut George C. Edwards III, terdapat empat dimensi yang mempengaruhi penerapan kebijakan publik. Keempat element tersebut adalah Komunikasi, Sumber Daya, Kecenderungan/Sikap dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Penelitian menunjukkan bahwa secara umum empat dimensi Edwards III belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Artinya, empat elemen Edwards III belum dapat dipenuhi oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Dari sisi komunikasi masih harus ditingkatkan, sumber daya masih kurang memadai begitu pula disposisi masih harus dirubah untuk mendukung kebijakan, sedangkan dari sisi birokrasi juga harus ada perbaikan.

---

This research examines the implementation/application of free education in Junior High School (SMP) in Bekasi. As a public policy, the policy of free education taken by Bekasi City Government carried out with attention to some dimension/specific elements. According to George C. Edwards III, there are four dimensions that affect the implementation of public policy. That four elements is Communication, Resources, Dispositions and Bureaucratic Structure. Post positivis approach was used in this research and data was collected from in-depth interview.

Research shows that in general the four dimensions theory by Edwards III has not been implemented by Bekasi City Government. That is, the four elements theory by Edwards III have not been fully fulfilled by both central and regional governments. That in terms of the communication needs to be improved, resources are still inadequate, as well as the disposition remains to be revamped to support the policy, while from the bureaucracy is also needs to be improved."

"Pandemi Covid-19 telah memaksa Indonesia menggeser pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring. Dalam pelaksanaannya ditemui berbagai macam hambatan dari faktor sosial, faktor aksesibilitas, dan faktor kapabilitas guru. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran persepsi ketiga faktor tersebut oleh peserta didik SMA/SMK dan guru SMA/SMK pada pembelajaran daring di masa pandemi Covid-19. Partisipan penelitian ini terdiri dari 121 peserta didik SMA/SMK dan 99 guru SMA/SMK yang berdomisili di Jabodetabek dan luar Jabodetabek. Penelitian ini dilakukan dengan metode komparatif menggunakan alat ukur faktor penghambat untuk mengukur persepsi ketiga faktor tersebut. Hasil penelitian menunjukan peserta didik SMA/SMK dan guru SMA/SMK memiliki persepsi yang sama terkait faktor sosial, faktor kapabilitas pengajar dan faktor aksesibilitas. Namun, jika dilihat per item terdapat perbedaan persepsi yang signifikan pada salah satu item dari faktor sosial. Kemudian jika dilihat dari domisilinya, terdapat perbedaan yang sigfikan pada persepsi faktor aksesibilitas antara guru yang berdomisili di Jabodetabek dan di luar Jabodetabek begitu juga dengan peserta didik yang berdomisili di jabodetabek dan di luar Jabodetabek.

---

The Covid-19 pandemic has forced Indonesia to shift face-to-face learning to online learning. In its implementation, various obstacles were encountered, from social factors, accessibility factors, and teacher capability factors. This study was conducted to describe the perception of these three factors by High School and Vocational High School Teacher and Student towards online learning during the Covid-19 pandemic. The participants of this study consisted of 121 students and 99 teachers domiciled in Greater Jakarta and outside Greater Jakarta. This research was conducted using a comparative method using an faktor penghambat measuring instrument to measure the perception of these three factors. The results showed that High School and Vocational High School students and teachers had the same perception regarding social factors, teacher capability factors and accessibility factors. However, when viewed per item, there is a significant difference in perception on one item of social factors. Then when viewed from the domicile, there is a significant difference in the perception of the accessibility factor between teachers who live in Greater Jakarta and outside Greater Jakarta as well as students who live in Greater Jakarta and outside Greater Jakarta."