Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tindakan sosial sangat dipengaruhi oleh ideologi, termasuk kekerasan. Fakta sosial menunjukan bahwa ideologi-ideologi tertentu memahami bahwa jalan menyesaikan perbedaan dalam keyakinan yakni dengan melakukan kekerasan.Berdasarkan itu, kemudian penulis memilih judul tesis Analisis Ideologi Transnasional Wahabi-Salafi (Wahdah Islamiyah) dan Ketahanan Nasional Kota Makassar. Ideologi Transnasional merupakan Ideologi yang sifatnya lintas negara yang membawa kepentingan khusus. Ideologi transnasional Wahabi-Islam (Wahdah Islamiyah) tidak hanya mengajarkan doktrin akan tetapi juga kadang membawa agenda-agenda politik tertentu.Penelitian tesis ini menggunakan penelitian deskritif kualitatif. Lokasi penilitian di kota Makassar dengan subjek ormas Wahdah Islamiyah. Dalam penarikan sampling penulis menggunakan snowball sampling. Teknik dalam pengambilan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, catatan observasi serta studi dokumen. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pengurus dan simpatisan Wahdah Islamiyah. Ada tiga metode analisis data yang digunakan di antaranya metode induktif, deduktif, komparatif.Hasil Penelitian ini, menyimpulkan bahwa Wahdah Islamiyah memiliki persinggungan dengan Ideologi Transnasional Wahabi-Salafi pada wilayah akidah atau teologis. Perihal Ketahanan Nasional dalam hal ini keutuhan bangsa, Namun, Wahdah Islamiyah memiliki bibit ancaman terhadap ketahanan nasional ini ditandai dengan sikap Wahdah Islamiyah yang tidak mau menerima perbedaan pahaman atau mazhab dalam Islam.

---

Social action very influenced by ideology including violence. the social fact show that some ideologies understand that the path to solve differences in faith is doing violence. based on that, the writer choose the title of thesis ?The Analysis of Transnational of Wahaby-Salafy And National Resilience (Case Study Wahdah Islamyah in Makassar. transnational ideology is kind of ideology which has unique movement among nations which bring special necessity. transnational ideology sometime brings political agenda.This research is using descriptive qualitative method. it located in Makassar and Wahdah Islamyah as a subject. for sampling the writer using snowball sampling. techniques in takin data use in depth interview, observation notes and document study. informant in this research is the committee of Wahdah Islamiyah. there are three analysis data method, inductive, deductive and comparative.The result of this research conclude that Wahdah Islamyah has correlation with Transnational ideology Wahaby Salafy in faith or theology. about national resilience in the term of nation unity, although it signed in Wahdah Islamyah behave which doesn?t accept differences in understanding of Islamic Mazhab."

"Skripsi ini membahas fungsi ideologi PDI Perjuangan dalam perumusan UU BPJS. Untuk membahas hal tersebut, skripsi ini meggunakan metode kualitatif dengan instrumen wawancara mendalam dan studi dokumen untuk pengumpulan data. Temuan penelitian yang diperoleh bahwa UU BPJS ini adalah manifestasi nilai keadilan sosial dan gotong royong dari ideologi Pancasila PDI Perjuangan. Selain ideologi, landasan perjuangan PDI Perjuangan dalam UU ini adalah Dasa Prasetya partai sebagai ideologi kerja partai dan perintah Rakornas III di Bali. Pembuktian adanya fungsi ideologi dalam perumusan UU ini terlihat dari usulan pasal dan perdebatan pasal yang mengandung nilai ideologi partai. Selain itu,terdapat kekuatan ekstra parlementer yaitu Komite Aksi Jaminan Sosial yang mendorong disahkannya UU ini. Berdasarkan temuan tersebut terbukti bahwa PDI Perjuangan merupakan partai ideologis. Hal ini karena ideologi mempengaruhi strategi pemikiran aktor-aktor partai ini dalam perumusan UU BPJS.

---

This research explains the function of PDI Perjuangan (Indonesian Democratic Struggle Party) in BPJS (Social Welfare Caretaker Body) Law making process. The method used in this research is qualitative with in-depth interview and document study as instruments to collect the data. This research founds that BPJS Law is the manifestation of social equality and communality of Pancasila, the ideology of PDI Perjuangan. In addition, the struggle foundation of PDI Perjuangan is DasaPrasetyaPartai (10 party's paradigm) as their working ideology, which is derived from 3rd National Congress in Bali to strengthening the ideology of the party. In the BPJS Law making process, PDI Perjuangan sounds their demands, which contains ideological value on each demands. Beside of that, there are driving force outside parliament, which is KAJS (Social Walfare Action Committee), who always influencing the goal of this law making process. Based on that founding, thesis that PDI Perjuangan is the ideological party in the BPJS Law making process has been proven."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengungkap implementasi kerja sama Polri dan Korean National Police Agency (KNPA) dalam handing over Tersangka SP-Anggota Muslim Cyber Army yang diketahui bersembunyi di Korea. Sebagai solusi dari lamanya proses ekstradisi, Polri menciptakan kebijakan handing over yaitu penyerahan pelaku kejahatan negara lain yang ditangkap di Indonesia melalui kerja sama Police to Police dengan berasaskan resiprositas (timbal balik). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif studi kasus dengan investigasi secara mendalam terhadap dokumen dan wawancara pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan handing over khususnya praktek kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP. Penelitian ini menemukan bahwa kerja sama Polri dan KNPA dalam kebijakan handing over SP gagal, dimana pada akhirnya SP dipulangkan ke Indonesia melalui deportasi atas kerja sama Imigrasi Korea dan Imigrasi Indonesia. Teori Kerja Sama Kepolisian Internasional digunakan untuk menggambarkan bentuk kerja sama Polri dan KNPA yang selama ini telah terjalin, sedangkan Teori Implementasi dan Teori Resiprositas digunakan dalam mengungkap kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP. Komunikasi, keterbatasan sumber daya baik anggaran dan sumber daya manusia, disposisi pengangkatan birokrasi dan struktur birokrasi yang terfragmentasi menjadi hambatan kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP berjalan secara optimal. Hambatan yang terlihat pada kasus SP memberikan gambaran upaya perbaikan internal dan eksternal yang perlu dilakukan Polri khususnya Divhubinter Polri untuk meningkatkan terwujudnya prinsip resiprositas dalam kebijakan handing over di masa yang akan datang.

---

ABSTRACTThis study aims to reveal the implementation of cooperation between the INP and the Korean National Police Agency (KNPA) in the handing over of perpetrator named SP-A Muslim Cyber Army member known to be hiding in Korea. As a solution towards the length of the extradition process, the Indonesian National Police (INP) created a handing over policy which is surrendering other countries's fugitives who has been arrested in Indonesia through Police to Police Cooperation on the basis of reciprocity. This study uses qualitative case study research with in-depth investigation of documents and interviews of parties who involved in the handing over policy and especially the practice of the cooperation between the INP and KNPA upon SP. This study found that the cooperation between the INP and KNPA regarding the handing over policy upon SP was failed. SP was eventually sent back to Indonesia through deportation process which facilitated by Korean Immigration and Indonesian Immigration cooperation instead of handing over policy. The Theory of International Police Cooperation is used to describe the form of cooperation between the INP and KNPA, while the Theory of Implementation and Theory of Reciprocity are used in revealing the cooperation between INP and KNPA upon SP. Bad communication, limited resources (financial and human resources), the disposition of bureaucratic appointments and the fragmented bureaucratic structure became obstacles which caused the cooperation between INP and KNPA upon SP was not running optimally. However, SP case could be an important experience for INP especially International Relations Division to formulate internal and external breakthroughs to increase the realization of the principle of reciprocity in handing over policy in the future."

"ABSTRAKGerakan Salafi adalah satu gerakan transnasional yang penting untuk diamati dalam dekade belakangan ini. Tidak hanya pola ekspansinya yang global, namun jugaterkait dengan jaringannya. Salah satu pusat gerakan yang memberikan supportpenyebaran ideologi Salafi ke Indonesia adalah Yaman. Dalam catatan sejarah, SalafiYaman merupakan gerakan Islam kontemporer yang dimulai dari tokoh besar, yaituMuqbil bin Hadi al-Wadi'i. Pada tahun 1979, dia mendirikan Darul Hadits Dammajyakni lembaga pendidikan yang terletak di Provinsi Sa'dah, Yaman. Semenjak tahun1990 Darul Hadits Dammaj terus didatangi oleh pelajar dari Indonesia di sampingbanyak dijadikan tempat belajar bagi pencari ilmu agama yang berasal dari berbaginegara belahan dunia.Tesis ini menganalisis dua aspek, yakni: pertama, mengapa Salafi Jihadi DarulHadits Yaman menjadi gerakan transnasional? Kedua, bagaimana diaspora aktordalam melakukan ekspansi gerakan Salafi Jihadi di Indonesia? Adapun tujuan daririset tesis ini ialah untuk mengkaji perkembangan gerakan Salafi Jihadi Darul HaditsYaman dengan menitikberatkan pada aktor, jaringan, dan strateginya. Aktormerupakan poin penting untuk dirunut guna mendapat gambaran tokoh yang palingberperan dalam diaspora gerakan Salafi Jihadi di Indonesia. Selain itu, jaringan danstrategi dari kelompok Salafi Jihadi alumni Darul Hadits menjadi poin penting yangakan direkontruksi sehingga memunculkan temuan akademik yang signifikan.Penelitian ini menggunakan pendekatan teori social movement Sydney Tarrow yangberkaitan erat dengan tiga elemen penting, yaitu struktur kesempatan politik (SKP),Framing Process, dan Resource Mobilization atau mobilisasi sumber daya. Pola yangdigunakan adalah melakukan pemetaan terhadap gerakan Salafi Jihadi pada klusterkluster di Indonesia.

---

ABSTRACTThe Salafi movement is an important transnational movement to observe in thelast decade. Not only its global expansion pattern, but its network must be taken intoaccount of importance. One of the centers of the movement that are most influential inthe spread of Salafi ideology into Indonesia is Yemen. Based on the historical records,the Yemeni Salafi is a contemporary Islamic movement that started from a great figure,namely Muqbil bin Hadi al-Wadi'i. In 1979, he founded Darul Hadits Dammaj, aneducational institution located in Sa'dah Province, Yemen. Since 1990 Darul HaditsDammaj has continued to be visited by students from Indonesia as well as being usedas a place of study for seekers of religious knowledge from various countries aroundthe world.The thesis analyzes two aspects, namely: first, why did Yemeni Salafi JihadiDarul Hadits become a transnational movement? Second, how do the diaspora actorsexpand the Salafi Jihadi movement in Indonesia? The purpose of this research is tostudy the development of the Yemeni Salafi Jihadi Darul Hadith movementemphasizing on actors, networks and strategies. Actors are an important point to tracein order to get a vivid description of the figures who play a role in the diaspora of theSalafi Jihadi movement in Indonesia. In addition, the networks and strategies of theSalafi Jihadi group of Darul Hadits alumni are important points that will bereconstructed so that it may lead to a discovery of significant academic findings. Thisstudy uses the Sydney Tarrow social movement theory approach which is closelyrelated to three important elements, namely the Political Opportunity Structure, theFraming Process, and the Resource Mobilization. The pattern being used in thisresearch is to map the Salafi Jihadi movement in clusters in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap implementasi kerja sama Polri dan Korean National Police Agency (KNPA) dalam handing over Tersangka SP – anggota Muslim Cyber Army yang diketahui bersembunyi di Korea. Sebagai solusi dari lamanya proses ekstradisi, Polri menciptakan kebijakan handing over yaitu penyerahan pelaku kejahatan negara lain yang ditangkap di Indonesia melalui kerja sama Police to Police dengan berasaskan resiprositas (timbal balik). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif studi kasus dengan investigasi secara mendalam terhadap dokumen dan wawancara pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan handing over khususnya praktek kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP. Penelitian ini menemukan bahwa kerja sama Polri dan KNPA dalam kebijakan handing over SP gagal, dimana pada akhirnya SP dipulangkan ke Indonesia melalui deportasi atas kerja sama Imigrasi Korea dan Imigrasi Indonesia. Teori Kerja Sama Kepolisian Internasional digunakan untuk menggambarkan bentuk kerja sama Polri dan KNPA yang selama ini telah terjalin, sedangkan Teori Implementasi dan Teori Resiprositas digunakan dalam mengungkap kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP. Komunikasi, keterbatasan sumber daya baik anggaran dan sumber daya manusia, disposisi pengangkatan birokrasi dan struktur birokrasi yang terfragmentasi menjadi hambatan kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP berjalan secara optimal. Hambatan yang terlihat pada kasus SP memberikan gambaran upaya perbaikan internal dan eksternal yang perlu dilakukan Polri khususnya Divhubinter Polri untuk meningkatkan terwujudnya prinsip resiprositas dalam kebijakan handing over di masa yang akan datang.

---

This study aims to reveal the implementation of cooperation between the INP and the Korean National Police Agency (KNPA) in the handing over of perpetrator named SP – a Muslim Cyber Army member known to be hiding in Korea. As a solution towards the length of the extradition process, the Indonesian National Police (INP) created a handing over policy which is surrendering other countries’s fugitives who has been arrested in Indonesia through Police to Police Cooperation on the basis of reciprocity. This study uses qualitative case study research with in-depth investigation of documents and interviews of parties who involved in the handing over policy and especially the practice of the cooperation between the INP and KNPA upon SP. This study found the cooperation between the INP and KNPA regarding the handing over policy upon SP was failed. SP was eventually sent back to Indonesia through deportation process which facilitated by Korean Immigration and Indonesian Immigration cooperation instead of handing over policy. The Theory of International Police Cooperation is used to describe the form of cooperation between the INP and KNPA, while the Theory of Implementation and Theory of Reciprocity are used in revealing the cooperation between INP and KNPA upon SP. Bad communication, limited resources (financial and human resources), the disposition of bureaucratic appointments and the fragmented bureaucratic structure became obstacles which caused the cooperation between INP and KNPA upon SP was not running optimally. However, SP case could be an important experience for INP especially International Relations Division to formulate internal and external breakthroughs to increase the realization of the principle of reciprocity in handing over policy in the future."

"Penelitian kritis ini menggunakan pendekatan strukturalisme dalam menjelaskan wacana ideologi negara dalam pendidikan, yang dilakukan pada periode berlakunya Kurikulum 1975 sampai dengan Kurikulum 1994 Suplemen 1999. Latar belakang yang mendasarinya adalah adanya fenomena bidang pendidikan yang mengalami perubahan-perubahan secara besar-besaran selama rentang sejarah Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran kecenderungan tema-tema ideologi negara dalam teks-teks pendidikan, menjelaskan proses produksi dan konsumsi teks tersebut, serta menggambarkan pengaruh kondisi sosial budaya pada saat teks-teks tersebut dihasilkan. Implikasi teoritis penelitian ini tampak pada penggunaan teori-teori kritis: teori ideologi Althusserian dan teori hegemoni Gramscian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis, dimana analisis pada level teks dilakukan dengan analisis framing model Gamson dan Modigliani untuk menjawab tujuan pertama, analisis pada level praktek wacana menggunakan studi pustaka dan wawancara untuk menjawab tujuan kedua, demikian pula analisis pada level praktek sosial budaya menggunakan studi pustaka untuk menjawab tujuan penelitian ketiga.Berkaitan dengan tujuan pertama, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tema-tema ideologi negara yang muncul dalam teks-teks pendidikan pada masa antara tahun 1975-2001 adalah sebagai berikut Kurikulum 1975, tema ideologi ketertiban untuk bidang studi PMP dan kemajuan material untuk IPS; Kurikulum 1984 tema ideologi stabilitas dan kemajuan materiil untuk bidang studi PMP, untuk bidang studi IPS adalah tema ideologi stabilitas, untuk bidang studi PSPB tema ideologi kemajuan materiil dan bahaya laten komunisme; Kurikulum 1994 tema ideologi ketertiban dan nasionalisme untuk bidang studi PPKN dan tema ideologi nasionalisme untuk IPS; sedangkan dalam Suplemen GBPP 1999 muncul tema ideologi nasionalisme untuk PPKN dan konstitusionalisme untuk IPS. Secara singkat, tema ideologi negara yang cenderung muncul sepanjang periode tersebut adalah: stabilitas/keamanan nasional, kemajuan materiil/pembangunan, dan nasionalisme/persatuan dan kesatuan.Berhubungan dengan tujuan penelitian yang kedua, menunjukkan teks-teks yang muncul merupakan hasil proses produksi yang sangat terkontrol oleh negara, dalam hal ini melalui Pusat Perbukuan Nasional, sementara konsumsi teks dikontrol melalui pola-pola pemanfaatan buku dan sistem evaluasi yang menentukan keberhasilan penguasaan teks oleh peserta didik. Pada tujuan yang kedua ini, peneliti menemukan adanya fakta bahwa di dalam proses produksi terjadi kolusi pada proses tender pencetakan buku demi keuntungan ekonomi, sebagai efek sistem kontrol yang sangat ketat dalam proses produksi.Sedangkan tujuan penelitian yang ketiga menunjukkan bahwa kondisi sosial politik dan budaya yang terjadi pada masa berlakunya Kurikulum 1975 sampai Kurikulum 1994 menunjukkan bahwa pendidikan digunakan sebagai pewarisan moral dengan mengedepankan antiintelektualisme dan anti-kritik, sebagai ciri negara yang menjalankan. pendidikan beridelogi konservatisme reaksioner (fundamentalism). Hal ini sejalan dengan kebijakan politik orde baru yang juga menerapkan sistem kontrol pada level sosial budaya masyarakat, sebagai ciri represi politik orde baru. Sementara Kurikulum 1994 Suplemen GBPP 1999 mengarahkan pendidikan lebih humanistik untuk mendorong pembaharuan sosial yang bersifat ilmiah dan rasional, meskipun kadang masih menggabungkan adanya pewarisan moral (fundamentalism liberasionism). Hal ini dikondisikan oleh situasi sosial politik masa reformasi yang menuntut perubahan menuju masyarakat madani.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia merupakan bentuk hegemoni negara pada masyarakat, yang dibangun atas dasar kesepakatan bersama dengan meneguhkan cara-cara lama yang mendorong kembali pada dasar negara (Pancasila dan UUD 1945) sebagai orientasi korektif masa lalu. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses hegemoni yang dijalankan berdampingan dengan tindakan-tindakan represif (RSA), misalnya dengan tindakan hukum, pelarangan dan sensor. Akan tetapi proses hegemoni tersebut berhadapan dengan munculnya proses counter hegemony dalam menawarkan pendidikan aliternatif bagi masyarakat, yaitu adanya teks-teks pendidikan yang tidak disahkan negara, munculnya televisi swasta, berkembangnya Internet, dan adanya kelompok-kelompok diskusi."

"Banyak makna tentang ideologi. John B. Thompson (1984) menyebut istilah ideologi memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, istilah itu tampak dalam karya beberapa penulis dan merembes ke beberapa disiplin modern dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Sebagai wacana, makna ideologi bisa berkonotasi positif dan bisa juga negatif. Konotasi positif ideologi setidaknya menunjukkan adanya konsepsi netral tentang ideologi sebagai sistem berfikir, sistem kepercayaan, praktek-praktek simbolik yang berhubungan dengan tindakan sosial dan politik. Steven Vago (Social Change, 1989) memaknai ideologi secara positif dalam bentuk sebagai acuan pokok bagi solidaritas sosial dalam kehidupan kelompok atau masyarakat serta memberi motivasi terhadap pola-pola tindakan yang pasti dan harus dilakukan.Ideologi bekerja melalui bahasa, oleh karena itu mempelajari ideologi berarti mempelajari cara-cara dimana makna [pemberian makna] secara terus menerus menjalankan relasi dominasi. Bahasa adalah tanda. Oleh sebab itu untuk menemukan ideologi perlu diketahui konteks dimana tanda [bahasa] itu berada dan menurut budaya si pemakai. Sebab sebuah tanda dapat berubah-rubah maknanya sesuai konteksnya, baik konteks itu dalam bentuk kalimat, waktu, tempat, maupun budaya.Konstruksi ideologi Muhammadiyah dalam kerangka pemikiran Amien Rais dan Syafii Maarif dalam sudut pandang wacana dibangun melalui bahasa [tanda] dalam konteks.Sejumlah situasi sosial mikro dan makro memberi pengaruh pada gagasan-gagasan dasar kedua tokoh tersebut dalam memahami realitas sosial di lingkungan Muhammadiyah. Dengan asumsi inilah peneliti mencoba menggali, melalui strategi analisis Critical Discourse Analysis [CDA] versi Norman Fairclough, relasi antara pemikiran-pemikiran ideologis Amien Rais dan Syafii Maarif dengan persoalan tekstual, konteks discourse practice dan sociocultural practice.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muhammadiyah merupakan gerakan, yang dimensi ideologisnya cukup kuat. Secara sejarah, dimensi ideolgis bahkan merupakan satu alasan bagi KH. Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah walaupun dimensi itu berakar dari faktor agama [baca ; Islam]. Dalam perkembangannya, faktor ideologis memberi dampak yang kuat dalam mempertahankan eksistensi Muhammadiyah ditengah gelombang perubahan zaman yang sarat dengan pertarungan ideologi lain dibalik fenomena perilaku sosial politik yang ada. Munculnya ideologi Muhammadiyah seperti Mugaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, serta dimensi ideologis lain semacam Khittah Perjuangan Muhammadiyah merupakan rumusan-rumusan yang dalam konteks zamannya memiliki peran signifikan bagi keberadaan Muhammadiyah.Rumusan-rumusan ideologis diatas, tentu saja perlu rekonstruksi, seperti dikatakan Syafii Maarif, perlu penyesuaian-penyesuaian dan penafsiran-penafsian yang memadai untuk era kini yang dinamika sejarah dan peradabannya berbeda dengan masa-masa silam. Konstruksi Amien Rais dan Syafii Maa if, menunjukkan adanya benang merah yang kuat dengan konsep-konsep ideologis Muhammadiyah yang telah ada. Tetapi konstruksinya juga menunjukkan sesuatu yang baru yang terjelmakan dalam ideologi praksis yang, dalam level aplikasi, diperlukan Muhammadiyah dalam mengusung program dakwah dan tajdid-nya.Penelitian ini menyandarkan diri pada paradigma konstruktivisme. Alasannya adalah gagasan Amien dan Syafii yang menjadi sasaran penelitian pada dasarnya merupakan hasil dari suatu proses pembentukan realitas. Sebagaimana diketahui, paradigma ini secara ontology meyakini relativisme, dimana realitas dipandang terdiri dari banyak bagian dan berada dalam pikiran-pikiran manusia, dan secara epistemologis, paradigma ini mengambil sisi subjektivitas dalam anti peneliti dan yang diteliti lebur ke dalam sate entitas tunggal sehingga penemuan secara keseluruhan merupakan ciptaan dari proses interaksi keduanya.Secara keseluruhan dari hasil studi yang oleh peneliti dinilai telah memadai untuk menjawab persoalan penelitian, dapat dikemukakan bahwa konstruksi ideologi yang digagas oleh Amien Rais dan Syafii Maarif tidak lepas dari sejumlah faktor individu dan faktor sosial dalam dimensi situasi dan zaman yang melingkunginya. Dipihak lain, urgensi ideologi bagi sebuah organisasi sosial keagamaan memiliki nilai yang tinggi dan positif. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dituntut memiliki ruh yang dapat menjadi motor dan pengendali program gerakan dalam membangun kehidupan umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan. Melalui pembangunan ini diyakini cita-cita Muhammadiyah menjadi mungkin direalisasikan [masyarakat Islam yang sebenar-benarnya]. Secara demikian seluruh konsep-konsep ideologis Muhammadiyah dapat dikelompokkan kedalam dua ideologi yakni ideologi dakwah dan ideologi tajdid, yang komitmen utamanya adalah membangun tatanan yang serba lebih maju dan lebih baik sesuai nilai dan misi Islam.Ideologi dakwah dan tajdid, pada akhirnya merupakan citra diri Muhammadiyah disepanjang sejarahnya dan tentu tidak boleh berada dalam tataran slogan belaka tetapi harus dibumikan dalam kenyataan memenuhi realitas kehidupan umat sehingga setiap usaha Muhammadiyah bukan sekedar memberi nilai pragmatis sesaat bagi umat tetapi jiiga mendorong terbangunnya kesadaran umat untuk lebih maju dan lebih baik dalam kawasan nilai-nilai Islam. Sosok pimpinan Muhammadiyah dengan kriteria demikian hendaknya menjadi pilihan prioritas dalam tubuh Muhammadiyah."

"Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana nilai-nilai dasar Pancasila khususnya sila 1 Ketuhanan Yang Maha Esa dapat berfungsi sebagai acuan pemerintahan di kota Bandung sehingga tujuan penyelenggaraan Otonomi Daerah dapat terlaksana secara maksimal tanpa mengurangi makna persatuan dan kesatuan bangsa. Bahwa masyarakat dan pemerintahan disiapkan dan memperlengkapi diri dalam pemahaman nilai-nilai dasar itu sehingga dapat mewujudkan tujuan nasional melalui penyelenggaraan Otonomi.Penyelenggaraan Otonomi Daerah sejak tahun 2001 yang lalu dimaksudkan untuk makin memperkokoh Negara Kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya. Setelah lebih setahun di kotamadya Bandung terasa ada nuansa peningkatan pelayanan aparatur pemerintahan, namun juga sekaligus kekecewaan sebagian masyarakat.Fungsi-fungsi negara yang diemban oleh Pemerintahan kota Bandung adalah kewajiban yang harus terwujud makin baik. Untuk itu perlu mengevaluasi, apakah sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu telah menjadi acuan dalam pelaksanaan pelayanan sehari-hari? Bila yang menjadi acuan pelayanan kepada masyarakat ini bukan nilai-nilai dasar Pancasila, maka terwujudnya ketahanan individu masing-masing warga jauh dari harapan. Selanjutnya secara berjenjang ketahanan keluarga sampai dengan ketahanan nasional tidak terselenggara dengan baik.Ketahanan Nasional niscaya didukung oleh berbagai pelayanan pemerintahan yang mengacu kepada nilai dasar Pancasila, khususnya nilai-nilai Ketuhanan YME.Pelayanan pemerintahan dengan mengacu kepada "shared values" yang berbeda misalnya sikap membedakan layanan kualitas kepada berbagai segmen masyarakat yang dilayani, hal ini akan menimbulkan kecemburuan sosial yang dalam ini senantiasa menjadi ancaman, sebagai akibat dari ketidakmerataan hasil pembangunan.Realitas yang terjadi, pelayanan aparatur pemerintahan dipengaruhi oleh masyarakat maupun tingkatan sosial hidup warga yang datang untuk dilayani.Kecemburuan yang diakibatkan perbedaan layanan ini, akan menimbulkan rasa saling curiga satu sama lainnya. Pada gilirannya dapat memicu terjadinya konflik yang bernuansa "SARA".Dari kacamata Ketahanan Nasional kondisi kecemburuan itu cenderung sangat tidak menguntungkan, sebab dapat mengakibatkan terjadinya perpecahan bahkan disintegrasi bangsa. Karena itu nilai-nilai Ketuhanan YME harus dapat dimiliki dan dilaksanakan baik melalui proses asimiliasi, akulturasi dan interaksi sosial yang kondusif maupun norma yang berlaku. Bilamana tidak berhasil dilaksanakan, maka secara laten hal ini akan menjadi potensi yang mengancam integritas, identitas dan kelangsungan hidup berbangsa. Dengan kata lain akan berdampak negatif terhadap ketahanan nasional. Karena itu, agar potensi negatif yang mengancam tidak menjadi efektif, sewajarnyalah, hasil temuan penelitian ini diantisipasi dengan pencarian solusi yang tepat

---

The Implementation of Core Shared Values of Pancasila in Conducting Region Otonomi (Case Study in Bandung City-West Java), 2003

The problem in this Thesis is how Pancasila core of shared values especially the first sila the only One God functioned as root factor in governing Bandung city service, in order making maximum aim of conducting Region Otonomi, Instead of decreasing unity and integrity of nation. People and civilian service officer are to be ready and be required themselves in encreasing core shared values. In turn, to realise the nation aim through conducting Region Otonomi.

Since the beginning of 2001 Region Otonomi has launched in Indonesia. The goals are to grade up the integrity of Republic of Indonesia and to encerase the whole people wellfare of life. Allmost 2 yers in Bandung there is encreasing of quality service in the part of government personels, also the dissapointed of a little part of people.

State functions which are conducted by Bandung City Government as obligation ought to be influenced better. For needed to evaluate, is the first sila believing to the only One God has been as root factor in conducting service daily ? When root factor in conducting service to the people is not the shared values of Pancasila, as a fact the resilien of individual also the people is out of hope. In turn, countinually the resilien of people up to national resilien of nation has been not enough well.

National Resilien ought to be supported by a certain of government service which has root factor to the shared values of Pancasila, especially the values of the Only One God.

Government service which has root factor different with Pancasila, for example to make unequal in the qualitry of service for the whole people. In this style of service is going to make social problem, which is the constraint as unequal of the development output.

In Reality, government personnel service is influenced by the religious majority of the people, social status of the people. Unequal treatment caused of different service of the officer is going to encrease the bad feeling one-another. In turn, this is going to be real conflic as SARA (tribe, religion, ras, separated class of people).

In point of national resilien, this condition tends unbeneficial, cause encreasing disintegration of nation. As first shared values of pancasi la the Only One God ought to be owened and implemented as proses asimiliation, aculturation, and social interaction in conducting and actual norm. In another words, it is going to collapse as latent potensial for integration, identity and the contraint of nation life. In other words, thia is going to be negatif contribution for National Resilien. Because of that negatif potensial is inefective, this thesis founding should be anticipated to find out the right solution."

"Dunia Islam di Asia dan Afrika di wilayah Timur Tengah adalah wilayah-wilayah yang secara geografis dan kultural sangat kaya dan menjanjikan. Bagi imperialis jalur perdagangan ini sangat baik untuk menopang pembangunan ekonomi dunia Islam yang sejak abad 18 menjadi mitra dagang Eropa dijadikan koloni pada abad 19. Kolonialisme dan Imperialisme barat dimulai dan ini berlangsung sampai dengan abad 20.Sumber-sumber kekayaan alam di dunia Islam hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang, yaitu kalangan elit pemerintahan, elit ekonomi serta para imperialis dan sebagian besar sumber-sumber vital dikuasakan kepada lembaga-lembaga asing. Keadaan seperti itu telah mengkristal menjadi sebuah struktur sehingga perubahan harus dilakukan baik secara ideologis maupun struktural dalam rangka memperbaiki nasib rakyat secara keseluruhan.Munculnya Gamal Abdul Nasser pada pertengahan abad 20 merupakan mata rantai diujung lingkaran perjuangan di wilayah Islam, terutama di di timur tengah Arab. Ideologi perjuangan dan sepak terjang politik Gamal Abdul Nasser yang kemudian dikenal dengan sebutan Nasserisme, telah menimbulkan perhatian yang sangat besar, bukan hanya kalangan timur tengah arab tetapi juga didunia internasional. Hal ini karena timur tengah, terutama wilayah Arabnya merupakan wilayah yang menduduki posisi strategis bagi percaturan politik internasional dimana negara-negara besar yang berkepentingan memperbesar pengaruh dan kekuasaannya menjadikan wilayah ini sebagai incaran untuk dikuasai dan dieksploitasi sumber-sumbernya.Penelitian tesis ini bertujuan untuk memberi kejelasan mengenai sejarah dan karakteristik Nasserisme sebagai ideologi politik yang dikembangkan oleh Gamal Abdul Nasser berdasarkan hal tersebut diatas maka untuk mengarahkan penelitian selanjutnya penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: "Bagaimana sejarah dan karakteristik Ideologi Politik Pan Arabisme, politik dan ekonomi sosialisme arab yang dikembangkan Gamal Abdul Nasser".Agar jawaban pokok permasalahan tersebut lebih terarah, selanjutnya penulis memperinci tujuan penelitian ini yang mencakup menganalisis dan mendeskripsikan sejarah dan karakteristik ideologi politik Pan Arabisme, ideologi politik ekonomi sosialisme arab yang dikembangkan oleh Gamal Abdul Nasser di timur tengah Arab.Dari data yang telah di analisa diperoleh suatu kesimpulan bahwa karakteristik Pan Arabisme dan sosialisme Arab Nasser dapat dimengerti dari berbagai pernyataan persatuan arab untuk menjaga identitas, berkat martabat, dan kepentingan regional arab dan menghapus pengaruh-pengaruh imperialisme ekonomi barat yang kapitalistik.

---

By the cultural and geography the Islamic world in Africa and Asia on middle east territory was the territories which was very rich and promising for the imperialist, this trade way was very good to hold the economic development, since the 18th century the Islamic world got Europe trading company was become a colony in the 19th century. West Imperialism and Colonialism was begun and this is happening until the 20th century.

Natural resources in the Islamic world was only felt by a little part of people, such as government elite society, economy elite and Imperialism and a big part of vita, resources was held to foreign institutions. The situation was like be done not only ideologies but also structural in order to repair people destinies entirety.

Gamal Abdul Nasser appeared in the middle of the 20th century as a link in the end of struggle circle in the Islamic territory, especially in Middle East. Struggle Ideology and Politic of Carnal Abdul Nasser, which was known as Nasserism. It had appeared attention that is very big, not only in Middle east but also International. It was because middle east, especially its Arab territory, was a territory which held a strategy position to international politic, where big countries authority to be large their power and influence became this territory as a target to be held and exploitation their resources.

This thesis research aimed to give an explicit about Nasserism Characteristic and history as a politic Ideology that was developed by Gamal Abdul Nasser. Based of matters above, so that, to direct next research, the writer formulates subject of problem: "How characteristic and history of Arabism Pan Politic Ideology, Arab Socialism Economic and Politic which expanded by Carnal Abdul Nasser".

In order problem subject answer is more direction, the writer explains this research aim, which scope history description and analyze and characteristic of Arabism Pan Politic Ideology, Arab Socialism economy politic ideology that was expanded by Gamal Abdul Nasser in Middle East.

This research thesis is a history research category is observed from complex problem which is researched, and is observed from research sources is literature research.

From date, which had analyzed it, got a conclusion that the characteristic of Arabism Pan and Nasser Arab Socialism can be understood from all kinds of Arab society statement to keep identity, dignity and Arab Regional importance and deleting of Capitalistic west economy Imperialism influences."