Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKPerkembangan ekonomi politik di kawasan Asia Pasifik yang semakindinamis berdampak pada lahirnya beberapa institusi ekonomi regional baru,termasuk salah satu yang menarik perhatian adalah Trans Pacific Partnership.Sebagai instutusi yang disponsori oleh AS, TPP diproyeksikan sebagai high levelFTA yang tidak sekedar mencakup kesepakatan terkait perdagangan dan investasinamun juga isu-isu lain yang lebih kompleks seperti perlindungan hak cipta (IPR),perlindungan hak buruh, kompetisi terkait Badan Usaha Milik Negara, danbeberapa isu-isu lain dengan standard yang cukup tinggi. Dengan persyaratanseperti ini, maka menjadi menarik ketika Vietnam memutuskan untuk bergabungke dalamnya. Setidaknya ada dua faktor yang membuat keanggotaan Vietnamdalam TPP menjadi menarik untuk dianalisa lebih lanjut, yang pertama adalahkedekatan antar Vietnam dengan Tiongkok yang selama ini terbangun, sertakemampuan Vietnam sebagai negara berkembang dalam memenuhi syarat-suarattinggi yang sedang dirundingkan oleh TPP.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor utama penyebabbergabungnya Vietnam ke dalam TPP. Adapun penelitian ini menggunakanmetode kalitatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancarabaik langsung maupun tidak langsung kepada beberapa pihak yang terkait dengankeanggotaan Vietnam dalam TPP.

---

ABSTRACTThe development of Asia Pacific's political economy which has impactedon the birth of several new institutions, including Trans Pacific Partnership. Asinstitution which sponsored mainly by the United States, TPP is projected as highlevel FTA since it covers not only common issues like trade and investment, butalso other issues such as Intellectual Property Right, labor right protection,competition related to State Owned Enterprise, and other other high level issues.Based on these facts, it is interesting when Vietnam finally decide to join TPP.There are at least two factors which made Vietnam membership in TPP isinteresting to be analyzed, first is about its close relation with China, and secondis Vietnam's ability in achieving the high standard regulations set by TPP.This research aims to find out main factors which cause Vietnam to joinTPP. This research uses qualitative method and literature study as well as direct orindirect interview in collecting data process, The development of Asia Pacific’s political economy which has impactedon the birth of several new institutions, including Trans Pacific Partnership. Asinstitution which sponsored mainly by the United States, TPP is projected as highlevel FTA since it covers not only common issues like trade and investment, butalso other issues such as Intellectual Property Right, labor right protection,competition related to State Owned Enterprise, and other other high level issues.Based on these facts, it is interesting when Vietnam finally decide to join TPP.There are at least two factors which made Vietnam membership in TPP isinteresting to be analyzed, first is about its close relation with China, and secondis Vietnam’s ability in achieving the high standard regulations set by TPP.This research aims to find out main factors which cause Vietnam to joinTPP. This research uses qualitative method and literature study as well as direct orindirect interview in collecting data process]"

"Pasca Perang Dunia II, Jepang maju pesat sebagai negara industri maju. Sektor manufaktur Jepang, termasuk industri otomotif berkembang pesat. Namun, laju industrialisasi menyebabkan perpindahan penduduk usia produktif dari desa ke kota dan dari sektor pertanian ke sektor industri. Akibatnya, sektor pertanian hanya ditangani oleh tenaga kerja usia lanjut. Di samping itu, nilai tambah yang rendah juga menyebabkan sektor pertanian kurang diminati oleh generasi muda angkatan kerja. Akibatnya, pertanian menjadi sektor yang tidak kompetitif di Jepang. Sejak era pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerintah Jepang menjalankan kebijakan proteksi dengan memberi subsidi kepada pelaku sektor pertanian. Memasuki abad ke-21, globalisasi dan liberalisasi perdagangan menjadi agenda utama dunia, termasuk Jepang. Untuk mengantisipasi impor produk pertanian yang lebih murah, pemerintah Jepang harus menjalankan kebijakan untuk tidak hanya melindungi, tetapi juga membantu meningkatkan daya saing sektor pertanian. Setelah menjabat sebagai perdana menteri pada Desember 2012, PM Shinzo Abe mengeluarkan paket kebijakan ekonomi salah satunya untuk sektor pertanian. Selain itu, pada Mei 2013 PM Shinzo Abe memutuskan bahwa Jepang akan berpartisipasi dalam perundingan Trans-Pacific Partnership (TPP). Di saat yang bersamaan, PM Abe mendorong implementasi beberapa kebijakan untuk meningkatkan daya saing sektor pertanian Jepang.

---

In post World War II era, Japan has transformed itself into a leading industrial nation. Manufacturing industries, including automotive industry, has become a leading industry for Japan. However, rapid industrialization caused the urbanization and the migration of working forces from rural to urban area. Consequently, agricultural sector was left to the elderly worker. Meanwhile, the value added of the agricultural products are much lower, causing it less and less attractive to the younger generation. As a result, agricultural sector became less competitive. Since the era of high economic growth, the Japanese government has been taking a number of protective policies, including heavy subsidies, to protect the farmers. However, in the 21st century, globalization and trade liberalization has become the rule of the day, and Japan must also join itu. In order to anticipate the influx of low price agricultural product imports, the Japanese government had to implement policies not only to protect, but also to empower the farmers, and to make agricultural sector in Japan more competitive. In December 2012, prime minister Abe Shinzo came to power, and immediately after, he announced a number of economic policies, including policies to boost the growth of agricultural sector. In May 2013, PM Abe announced that Japan will join the negotiation of Trans-Pacific Partnership (TPP). At the same time, PM Abe had push the implementation of a number of policies to boost agricultural sector in Japan."

"Tesis ini membahas peluang dan tantangan Indonesia dalam menyikapi perkembangan lingkungan strategis Asia Pasifik. Trans Pacific Partnership (TPP) sebuah kesepakatan perdagangan antar beberapa negara di kawasan Asia Pasifik yang bertujuan membentuk kawasan perdagangan bebas diantara mereka. Indonesia sebagai salah satu negara di Asia Pasifik memutuskan tidak ikut bergabung dalam TPP karena beberapa alasan seperti, tingkat daya saing global Indonesia yang masih rendah, kemampuan diplomasi yang lemah, putaran perundingan yang terlalu mengikat dan beberapa alasan lain. Dengan memperhatikan kondisi ketahanan nasional, Indonesia cukup beralasan memutuskan untuk tidak bergabung. Daya saing Indonesia perlu ditingkatkan agar mampu bersaing dengan negara lain dalam perdagangan bebas.

---

This thesis discusses the opportunities and challenges of Indonesia in addressing the development of the Asia-Pacific strategic environment. Trans Pacific Partnership (TPP) trade agreement among a few countries in Asia Pacific which aims to establish a free trade area between them. Indonesia as one of Asia Pacific countries decided not to join the TPP because of several reasons such as, the level of global competitiveness Indonesia is still low, the ability of weak diplomacy, negotiation rounds that are too binding and some other reasons. By considering the condition of the national resistance, Indonesia stands to reason decided not to join. Indonesia's competitiveness needs to be improved in order to compete with other countries in the free trade."

"Tugas karya akhir ini membahas mengenai strategi Vietnam dalam menjaga keamanan Laut Tiongkok Selatan pada tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk membahas dan menganalisa strategi Vietnam dalam menjaga keamanan Laut Tiongkok Selatan pada tahun 2011. Strategi yang dilakukan Vietnam salah satunya dengan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat melalui penegasan MoU pada tahun 2011. Kerja sama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kekuatan militer Vietnam guna menjaga keamanan di Laut Tiongkok Selatan dari negara-negara yang bersengketa terutama Tiongkok, selaku pemilik kekuatan militer terbesar di kawasan tersebut. Hal ini menuntut Vietnam melakukan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat sebagai strategi extended deterrence dalam menjaga keamanan Vietnam di Laut Tiongkok Selatan.

---

This thesis discusses Vietnam's efforts in maintaining the security in the South China Sea in 2011. This study uses explanative and qualitative methods. It to discuss and analyze strategies how Vietnam maintain the security in the South China Sea in 2011. One of the strategies is defense cooperation with United States through the signing of the MoU in 2011. The defense cooperation was expected to help to improve Vietnam’s military strength in order to maintain the security of the South China Sea against the threats produced by other claimants policy, especially China as the largest military forces in the region. Vietnam’s policy to embrace United States extended deterrence, in part was a reaction to China’s military posture."

"Penelitian ini membandingkan peran gender dan adat dalam upacara pernikahan di Tiongkok dan Vietnam serta implikasinya terhadap norma sosial. Melalui analisis kualitatif, penelitian ini meneliti tradisi pernikahan di kedua negara untuk memahami bagaimana adat memperkuat ekspektasi gender. Di Tiongkok, adat pernikahan lebih menekankan kelanjutan garis keluarga dan menegaskan dominasi laki-laki dalam hierarki keluarga, sementara di Vietnam, lebih berfokus pada kesatuan keluarga dan penghormatan leluhur. Metode penelitian mencakup analisis konten dari media massa, teks akademik, serta analisis narasi tekstual dan visual dari dokumenter yang berkaitan dengan praktik pernikahan. Dengan menggunakan teori ritual Turner, performativitas gender Butler, maskulinitas hegemonik Connell, deskripsi Tebal Geertz, dan teori Objektifikasi Nussbaum, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana adat pernikahan tradisional mempertahankan norma peran gender. Hasilnya menunjukkan bahwa, meski ada perubahan karena modernisasi, banyak praktik tradisional masih memengaruhi pandangan masyarakat di daerah pedesaan. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang fungsi adat pernikahan dalam memperkuat peran gender di Tiongkok dan Vietnam, serta bagaimana modernitas menantang praktik-praktik ini.

---

This study compares gender roles and marriage customs in wedding ceremonies in China and Vietnam, as well as their implications for social norms. Through qualitative analysis, this research examines wedding traditions in both countries to understand how customs reinforce gender expectations. In China, wedding customs place greater emphasis on the continuation of the family lineage and reinforce the male dominance in the family hierarchy, while in Vietnam, they focus more on family unity and ancestral reverence. The research methodology includes content analysis of mass media, academic texts, along with textual and visual narrative analysis of documentaries related to wedding practices. Using Turner’s ritual theory, Butler’s gender performativity, Connell’s hegemonic masculinity, Geertz’s thick description, and Nussbaum’s objectification theory, this study explores how traditional marriage customs sustain gender role norms. The results indicate that while modernization has brought about changes, many traditional practices continue to influence societal views in rural areas. This research contributes to an understanding of the function of marriage customs in reinforcing gender roles in China and Vietnam, as well as how modernity challenges these practices."

"[WTO sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang perdagangan seharusnya menjadi penggerak perdagangan dunia. Dengan ekonomi Tiongkok yang terus bertumbuh terlebih karena menggunakan pendekatan perdagangan internasional seharusnya mendapat keuntungan lebih apabila menjadi anggota WTO. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat dampaknya keanggotaan WTO Tiongkok terhadap perdagangannya dengan ASEAN+6 yang ditinjau melalui pendekatan model gravitasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keanggotaan WTO bagi Tiongkok meningkatkan jumlah perdagangan Tiongkok ke ASEAN+6 yang secara signifikan dibandingkan saat Tiongkok masih belummenjadi anggota WTO. Sehngga keanggotaan WTO dapat diasumsikan meningkatkan jumlah perdagangan negara anggotanya.

---

WTO as an international organization which is focused on trade should be the main engine in world trade. With China's economy ever growing especially because it uses a foreign trade approach would suggest that WTO

accession would be beneficiary for China. The purpose of this study is to analyze the impact of China's WTO accession towards its trade with ASEAN + 6 by using a gravity model approach. The results of this study has shown that China's WTO accession has indeed increased the volume of trade between China and ASEAN + 6 by a significant margin compared to China prior WTO membership. Thus meaning that WTO membership is likely to increase a nations trade volume.

, WTO as an international organization which is focused on trade should be

the main engine in world trade. With China’s economy ever growing

especially because it uses a foreign trade approach would suggest that WTO

accession would be beneficiary for China. The purpose of this study is to

analyze the impact of China’s WTO accession towards its trade with ASEAN +

6 by using a gravity model approach. The results of this study has shown that

China’s WTO accession has indeed increased the volume of trade between

China and ASEAN + 6 by a significant margin compared to China prior WTO

membership. Thus meaning that WTO membership is likely to increase a

]"

"ABSTRAKStudi ini menganalisis perilaku soft balancing Tiongkok yang berbeda di Timur Tengah, khususnya pada krisis Libya dan Suriah dalam membatasi pengaruh Amerika Serikat (AS). Studi ini menggunakan teori Realisme Neoklasik yang dapat memberikan penjelasan kebijakan luar negeri atau strategi suatu negara dalam suatu isu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kongruensi dengan pengambilan data melalui studi kepustakaan. Analisis tersebut memberikan hasil bahwa perbedaan perilaku soft balancing Tiongkok dalam menghadapi AS disebabkan oleh faktor domestik yang berbeda dalam melihat krisis Libya dan Suriah. Faktor domestik penentu kebijakan luar negeri suatu negara oleh Schweller menyebutkan terdapat lima variabel yaitu elite consensus, government atau regime vulnerability, social cohesion, dan elite cohesion. Analisis di dalam tesis ini menyebutkan terdapat perbedaan variabel yang muncul di krisis Libya dan Suriah di dalam domestik Tiongkok sendiri. Akibatnya, Tiongkok menunjukan perilaku soft balancing yang berbeda di dalam krisis Libya dan Suriah dalam membatasi pengaruh AS.

---

ABSTRACTThis study analyzes the different Chinas soft balancing behaviors in the Middle East, particularly in the Libyan and Syrian crises in limiting the influence of the United States (US). This study uses the theory of Neoclassical Realism which can provide an explanation of a countrys foreign policy or strategy on an issue. This research is a qualitative study using a congruence method with data collection through a literature study. The analysis gives the result that differences in Chinas soft balancing behavior in dealing with the US are caused by different domestic factors in seeing the Libyan and Syrian crisis. Domestic factors determining a countrys foreign policy by Schweller said there are five variables, namely elite consensus, government or regime vulnerability, social cohesion, and elite cohesion. The analysis in this thesis states that there are differences in the variables that appear in the Libyan and Syrian crises within China itself. As a result, China exhibits different soft balancing behaviors in the Libyan and Syrian crises in limiting US influence."