Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisis fenomena keberadaan tokoh Babadook bukan sebagai fenomena spiritiual. Sebagai film horor, naratif film The Babadook digerakkan oleh hubungan antara tokoh Amelia, sebagai Ibu yang tak bisa menerima kematian suaminya, dan keberadaan Samuel, anaknya. Dalam analisis, nantinya tesis ini akan menunjukkan bahwa fenomena keberadaan Babadook merupakan akibat dari permasalahan psikis tokoh Amelia yang berhubungan dengan animus dan shadow. Analisis dalam tesis ini menggunakan teori psikologi analitik Carl Gustav Jung, untuk membuktikan bahwa tokoh Babadook merupakan fenomena yang bersumber dari permasalahan psikis tokoh Amelia.

---

This thesis analyzes the existence of Babadook, not as a spiritual phenomenon. As a horror movie, the narrative in The Babadook is driven by the relationship between Amelia, as a mother who cannot accept her husband?s death, and the presence of Samuel, her son. In the analysis, this thesis will point out that the existence of Babadook is a result of Amelia?s pschye problem that is related to the concept of animus and shadow. This thesis used Carl Gustav Jung?s analytical psychology to prove that Babadook is a phenomenon that comes from Amelia?s psyche problem."

"The shadow effect of leather puppet's movements on the screen can be used to determine performance quality of the puppet and the creativity of a puppeter....."

"[ABSTRAKKetentuan mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam pasal 134, 136bis, dan pasal 137 KUHP. Pasal ini muncul sebagai adopsi dari pasal penghinaan terhadap Raja dan Ratu Belanda yang turut diberlakukan di Indonesia pada era sebelum kemerdekaan berdasarkan asas konkordansi. Setelah kemerdekaan, ketentuan tersebut dipertahankan namun dengan penyesuaian berupa perubahan pada frasa "Raja" dan "Ratu" menjadi "Presiden" dan "Wakil Presiden". Sejak periode rezim pemerintahan Soeharto, ketentuan tersebut, khususnya pasal 134 KUHP banyak digunakan untuk mengkriminalisasi ungkapan, tulisan, atau perbuatan yang dinilai mencemarkan nama baik Presiden dan Wakil Presiden. Ketiadaan parameter untuk mengidentifikasi rasa keterhinaan menyebabkan unsur menghina dimaknai secara kabur oleh para hakim yang mengacu pada politik hukum pidana masing-masing rezim tanpa mempertimbangkan situasi kebatinan yang ada. Adanya potensi kelenturan pemaknaan pasal yang bisa melanggar kebebasan berekspresi mendorong adanya pencabutan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden oleh Mahkamah Konstitusi. Skripsi ini berusaha membuktikan kecenderungan pemaknaan pasal 134 KUHP secara luas melalui analisis terhadap putusan pengadilan, ditunjang dengan dokumen-dokumen sejarah yang ada, di samping membandingkan keberadaan ketentuan tersebut dengan ketentuan serupa di beberapa negara lain.

---

ABSTRACT

;Defamation towards President and Vice President of Republic of

Indonesia is regulated in Article 134, 136bis, and article 137 Indonesian Penal

Code. These articles were adopted from the originals regulating defamation

towards King and Queen of Dutch Monarch, which was enforced in Indonesia in

pre-independence period upon concordance basis. After the independence, those

articles were maintained after getting through a conformation?replacement of

?King? and ?Queen? phrases with ?President? and ?Vice President?. Since the

Soeharto era, those articles, especially article 134, were regularly used to

criminalize oral or written expression, and also dissent behavior which were

valued as insulting and jeopardizing the image of President or Vice President. The

absence of parameter to identify the feeling of being insulted caused the obscure

interpretation of the ?defaming? aspect in article 134. The judges gave the

interpretation in the compliance with the politics of criminal law of each regime,

neglecting the ongoing social situation. The possibility of interpreting the law

widely could result on the abuse of freedom of expression, and according to it,

Constitutional Court of Republic of Indonesia decided those existing laws on

defamation towards President and Vice President were void. This thesis aims to

prove the flexibility in interpreting the law, through analyzing court decisions

supported with studies on historical documents regarding defamation towards the

head of the State. This thesis also compared the law of defamation, especially

defamation towards the President and Vice President in Indonesia with other countries., Defamation towards President and Vice President of Republic of

Indonesia is regulated in Article 134, 136bis, and article 137 Indonesian Penal

Code. These articles were adopted from the originals regulating defamation

towards King and Queen of Dutch Monarch, which was enforced in Indonesia in

pre-independence period upon concordance basis. After the independence, those

articles were maintained after getting through a conformation?replacement of

?King? and ?Queen? phrases with ?President? and ?Vice President?. Since the

Soeharto era, those articles, especially article 134, were regularly used to

criminalize oral or written expression, and also dissent behavior which were

valued as insulting and jeopardizing the image of President or Vice President. The

absence of parameter to identify the feeling of being insulted caused the obscure

interpretation of the ?defaming? aspect in article 134. The judges gave the

interpretation in the compliance with the politics of criminal law of each regime,

neglecting the ongoing social situation. The possibility of interpreting the law

widely could result on the abuse of freedom of expression, and according to it,

Constitutional Court of Republic of Indonesia decided those existing laws on

defamation towards President and Vice President were void. This thesis aims to

prove the flexibility in interpreting the law, through analyzing court decisions

supported with studies on historical documents regarding defamation towards the

head of the State. This thesis also compared the law of defamation, especially

defamation towards the President and Vice President in Indonesia with other countries.]"

"Gunungan wayang kulit adalah salah satu perlengkapan yang sangat penting dalam pertunjukan wayang kulit. Gunungan wayang kulit memiliki beberapa gagrag atau gaya, seperti gagrag Yogyakarta, gagrag Banyumas, gagrag Surakarta, gagrag Cirebon, dan sebagainya. Gunungan wayang kulit dengan berbagai macam gagrag memiliki simbol yang berbeda-beda satu sama lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan apa saja yang terdapat pada gunungan wayang kulit gagrag Yogyakarta dan gagrag Banyumas dengan metode analisis. Hasil penelitian ini berupa perbedaan makna simbolik yang terdapat pada gunungan wayang kulit gagrag Yogyakarta dan gagrag Banyumas.

---

There is one important property called gunungan in shadow puppet’s show. Gunungan shadow puppet’s have some gagrag or style, such as gagrag Yogyakarta, gagrag Banyumas, gagrag Surakarta, gagrag Cirebon, etc. Gunungan shadow puppet’s with various gagrag have different symbols from each other. This study aims to find out what the differences between gunungan gagrag Yogyakarta and gagrag Banyumas using analysis method. This result in the form of differences in symbolic significance contained in gunungan shadow puppet’s Yogyakarta and Banyumas."

"Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang dijalankan oleh pengurus atau direksi yang secara resmi ditunjuk dan diangkat oleh pemegang saham. Namun terdapat praktek pengurusan serta pengendalian Perseroan Terbatas melalui pihak lain di luar kedudukan resminya sebagai direksi, yakni oleh shadow director. Shadow director merupakan konsep hukum korporasi yang berkembang di Inggris dimana pengendalian korporasi dilakukan oleh pihak lain selain direksi resmi. Menurut hukum Inggris melalui Companies Act diatur bahwa kedudukan shadow director sama dengan direktur resmi sehingga pertanggungjawaban hukum yang sama juga melekat padanya. Adapun di Indonesia juga terjadi praktik pengendalian korporasi oleh pihak yang teridentifikasi sebagai shadow director, namun yang membedakan adalah tidak adanya aturan yang jelas dan tegas mengenai kedudukan dan tanggung jawab shadow director dalam hukum Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini selain dimaksudkan untuk mempromosikan konsep hukum shadow director ke Indonesia, juga untuk mengidentifikasi kedudukan dan tanggung jawab pemilik manfaat sebagai shadow director berdasarkan teori fiduciary duty, mengingat keberadaan direktur dalam kegiatan pengurusan perseroan terbatas sangat penting terutama dalam konteks good corporate governance (GCG). Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian doktrinal yang menganalisis konsep hukum shadow director di Inggris dan di Indonesia. Menurut hasil penelitian ini, Indonesia belum memiliki peraturan yang mengatur tentang shadow director, namun demikian, ditemukan peraturan di Indonesia yang setelah diidentifikasi, mengatur serupa dengan shadow director di Inggris, yakni kebijakan transparansi pemilik manfaat perseroan terbatas. Penelitian ini menunjukkan adanya kesamaan antara pemilik manfaat dengan shadow director, tetapi karena tidak adanya peraturan mengenai shadow director di Indonesia maka Pemerintah perlu untuk mengatur kedudukan dan tanggung jawab shadow director.

---

A Limited Liability Company is a legal entity run by management or directors who are officially appointed by the shareholders. In practice, there is managing and controlling Limited Liability Companies through other parties outside their official position as directors, namely by shadow directors. Shadow director is a concept in corporate law that developed in England where corporate control is carried out by parties other than the official directors. According to English law, through the Companies Act, it is regulated that the position of a shadow director is the same as that of an official director so that the same legal responsibilities are also attached to him. Meanwhile, in Indonesia there is also the practice of corporate control by parties identified as shadow directors, but what is different is that there are no clear and firm regulations regarding the position and responsibilities of shadow directors under Indonesian law. Therefore, this research is not only intended to promote the legal concept of shadow directors to Indonesia, but also to identify the position and responsibilities of beneficial owners as shadow directors based on fiduciary duty theory, considering that the presence of directors in limited liability company management activities is very important, especially in the context of good corporate governance (GCG). This research was conducted using a doctrinal research method that analyzes the legal concept of shadow directors in England and Indonesia. According to the results of this research, Indonesia does not yet have regulations governing shadow directors, however, regulations were found in Indonesia which, after being identified, regulate similar regulations to shadow directors in England, namely the policy of transparency of beneficial owners of limited liability companies. This research shows that there are similarities between beneficial owners and shadow directors, but because there are no regulations regarding shadow directors in Indonesia, the Government needs to regulate the position and responsibilities of shadow directors."

"Semakin meningkatnya dan semakin majunya teknologi yang ada saat ini tidak akan lepas dari kebutuhan akan listrik. Listrik telah menjadi salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting sehingga ketersediaan sumber energi listrik perlu dijaga agar tetap tersedia. Salah satu sumber energi yang dapat menghasilkan energi tak terbatas dan bebas digunakan dalam jumlah yang tak terhingga adalah matahari. Energi matahari dapat dikonversikan menjadi energi listrik menggunakan sel surya. Dalam pengunaan panel surya tidak dapat dihindari gangguan-gangguan yang mungkin terjadi pada panel surya tersebut. salah satu jenis gangguan itu adalah bayangan. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pengaruh bayangan terhadap besarnya luas permukaan panel surya yang tertutup. pengujian dilakukan dengan mengukur keluaran tegangan dan arus akibat adanya bayangan pada panel surya. Hasil pengujian menunjukkan bayangan pada panel surya sangat berpengaruh terhadap perubahan nilai arus dari panel surya namun, pengaruhnya kecil terhadap perubahan nilai tegangan keluaran. Dengan besar penurunan tegangan saat penutupan bayangan secara array yaitu 0%; 3,2%; 14,26%; 24,82%: 34,23% dan penurunan arus yaitu 0%; 94%; 99,32%; 99,61%; 99,74%. Kemudian, besar penurunan tegangan saat penutupan bayangan secara string yaitu 0%; 5,94%; 12,08%; 20,3% dan penurunan arus yaitu 0%; 1,41%; 4,7%; 98,71%. Penurunan arus terbesar terjadi saat penutupan bayangan secara array dengan nilai penurunan yaitu 99,74%.

---

The increasing and advancing technology that exists today will not be separated from the need for electricity. Electricity has become one of the most important human needs so that the availability of electrical energy resources needs to be maintained to remain available. One source of energy that can produce unlimited energy and is free to use in infinite quantities is the sun. Solar energy can be converted into electrical energy using solar cells. In the use of solar panels can not be avoided disturbances that may occur in the solar panel. one type of disorder is a shadow.

This thesis discusses how the effects of shadows on the surface area of a solar panel are closed. testing is done by measuring the voltage and current output due to the shadow on the solar panel.

The test results show that the shadows on solar panels greatly influence changes in the current value of solar panels, however, the effect is small on changes in the value of the output voltage. The amount of voltage drop when the shadow closure is array are 0%; 3.2%; 14.26%; 24.82%: 34.23% and the decrease in current are 0%; 94%; 99.32%; 99.61%; 99.74%. Then, the amount of voltage drop when the shadow closure is string are 0%; 5.94%; 12.08%; 20.3% and a decrease in current are 0%; 1.41%; 4.7%; 98.71%. The biggest decrease in flow occurs when the shadow closure in an array with a decrease value of 99.74%."

"Pertunjukan wayang kulit merupakan pertunjukan wayang yang sudah dikenal secara turun temurun dari satu generasi ke generasi lainnya dan telah ada sejak ± 1500 SM. Pertunjukan wayang juga menjadi salah satu mata pencaharian bagi sebagian orang terutama dalang. Namun semenjak terjadi pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan berlakunya ketentuan mengenai PSBB, segala pertunjukan langsung beralih menjadi pertunjukan secara virtual dan salah satunya melalui Youtube. Hal tersebut berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertunjukan wayang itu sendiri dan kepada para seniman pertunjukan wayang terutama dalang. Salah satu dampaknya adalah mengenai kejelasan kedudukan pertunjukan wayang dan kedudukan dalang dalam pertunjukan wayang yang dilakukan secara virtual melalui Youtube berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat tiga rumusan masalah antara lain (1) apakah pertunjukan wayang yang dilindungi dalam UUHC termasuk ke dalam ekspresi budaya tradisional atau ciptaan?; (2) bagaimana kedudukan dalang dalam UUHC?; dan (3) apa saja tindakan yang dapat dilakukan oleh dalang jika terjadi pelanggaran hak cipta atas video pertunjukan wayang kulit miliknya didasarkan pada ketentuan Youtube dan dibandingkan dengan UUHC? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, dan pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara penelitian kepustakaan. Pertunjukan wayang dalam UUHC termasuk ke dalam EBT maupun ciptaan. Pertunjukan wayang sebagai salah satu EBT dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (1) huruf d, dan sebagai ciptaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e. Kemudian mengenai kedudukan dalang dalam UUHC, tergantung kepada kedudukan pertunjukan wayang itu sendiri. Apabila pertunjukan wayang termasuk EBT maka dalang berkedudukan sebagai pelaku pertunjukan. Namun apabila pertunjukan wayang termasuk ciptaan maka dalang berkedudukan sebagai pencipta, pemegang hak cipta, maupun pelaku pertunjukan. Terakhir, mengenai tindakan yang dapat dilakukan oleh dalang apabila terjadi pelanggaran hak cipta atas video pertunjukan wayang kulit yang didasarkan pada ketentuan Youtube yang dibandingkan dengan UUHC. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh dalang adalah mendapatkan content ID, melakukan monetisasi, mengisi formulir web untuk penghapusan karena pelanggaran hak cipta

---

The leather shadow puppet show has been known for generations and has existed since ± 1500 BC. Puppet shows are also a source of livelihood for some people, especially the master puppeteer or known as dalang. However, since the Covid-19 pandemic in 2020 and the enactment of the provisions regarding PSBB, all live performances turned into virtual shows via Youtube. That brings impacts both directly and indirectly on the shadow puppet show itself and the artists, especially the puppeteers. One of the impacts is about the puppet show’s standing and puppeteer’s standing in the virtual puppet show via Youtube based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Based on this explanation, there are three matters such as, (1) are the shadow puppet shows defined as traditional cultural expressions or works under Copyright Law?; (2) how is the puppeteer’s standing based on Copyright Law?; and (3) what kind of actions can be taken by the puppeteer if there is a copyright infringement on his leather shadow puppet performance video based on the provisions of Youtube and compared to Copyright Law? This research uses normative legal methods, uses primary and secondary legal materials, and data collection in this study is using library research. In Copyright Law, shadow puppet shows are defined as TCE and also as works. Puppet show as one of the TCE is defined in the Explanation of Article 38 paragraph (1) letter d, and as works in Article 40 paragraph (1) letter e. Then regarding the puppeteer’s standing in Copyright Law, it depends on the position of the shadow puppet show itself. If the shadow puppet show is part of TCE then the puppeteer is the performer of the show. However, if the puppet show is defined as work then the puppeteer is the creator, the copyright holder, and the performer. Finally, regarding the actions that can be taken by the puppeteer in case, there is any copyright infringement on the video of their performance based on the provisions of Youtube compared to Copyright Law. The actions that can be taken by the puppeteer are getting a content ID, monetizing, and filling out web forms for removal due to copyright infringement."

"Tulisan ini membahas etika keselarasan dalam lakon wayang kulit purwa lakon Bagong Mbangun Pabrik karya Ki Seno Nugroho. Lakon wayang kulit purwa dengan tokoh utama Bagong banyak ditemukan, seperti Bagong Mbangun Deso, Bagong Ratu, Bagong Duto, dan lain-lain. Lakon Bagong Mbangun Pabrik menjadi pertimbangan dalam melakukan penelitian ini karena lakon ini mengandung nilai moral yang berkaitan erat dengan zaman sekarang. Masalah utama dalam penelitian ini bagaimana etika keselarasan digambarkan dalam lakon Bagong Mbangun Pabrik karya Ki Seno Nugroho. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan strategi penyelarasan yang dilakukan oleh tokoh Bagong. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu video pagelaran wayang kulit purwa lakon Bagong Mbangun Pabrik karya Ki Seno Nugroho yang diunggah di Youtube Ki Dalang Seno. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan objektif serta menggunakan kerangka konseptual teoritis Etika Jawa dari Franz Magnis Suseno. Hasil yang ditemukan adalah etika keselarasan yang digambarkan oleh tokoh Bagong berkaitan dengan strategi penyelarasan dengan menggunakan kekuasaan, eksistensi kayu dewandaru dan jayandaru, serta diplomasi dan negosiasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai keselarasan hidup perlu adanya etika dalam berinteraksi, mengutamakan prinsip rukun dan hormat serta mengusahakan perdamaian.

---

This paper discusses the ethics of harmony in the wayang kulit purwa play Bagong Mbangun Pabrik by Ki Seno Nugroho. There are quite a number of wayang kulit purwa plays with the main character Bagong, such as Bagong Mbangun Deso, Bagong Ratu, Bagong Duto, and others.play Bagong Mbangun Pabrik is considered in conducting this research because this play contains moral values ​​that are closely related to today's era. The main problem in this research is how the ethics of harmony is described in the play Bagong Mbangun Pabrik by Ki Seno Nugroho. This study aims to describe the alignment strategy carried out by the Bagong character. The data used in this study is a video of the wayang kulit purwa play Bagong Mbangun Pabrik by Ki Seno Nugroho uploaded on YouTube Ki Dalang Seno. The method used in this research is descriptive qualitative with an objective approach and uses the theoretical conceptual framework of Javanese Ethics from Franz Magnis Suseno. The results found are the ethics of harmony described by the Bagong figure related to the alignment strategy using power, the existence of Jayandaru and wood, as well as diplomacy and negotiation. Based on the results of the study, it can be concluded that in achieving harmony in life, it is necessary to have ethics in interacting, prioritizing the principles of harmony and respect and seeking peace.

"