Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKSecara umum konsumen menggunakan informasi harga sebagai sinyal kualitas (price-quality cue). Namun hal tersebut tidak berlaku secara universal pada semua jenis jasa. Penelitian ini ingin meneliti tingkat penggunaan price-quality cue dan perbedaan penggunaannya pada jasa-jasa yang berbeda-beda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan price-quality cue ada pada semua jasa yang diteliti. Meski demikian penggunaan price-quality cue berbeda-beda antara satu jasa dengan jasa lainnya. Penggunaan price-quality cue memiliki korelasi yang signifikan dengan persepsi kompleksitas produk pada semua jasa yang diteliti. Namun tidak pada semua jasa ditemukan korelasi yang signifikan antara price-quality cue dengan persepsi heterogenitas penyedianya.

---

ABSTRACTIt has been a market belief that price is a proxy of a product?s quality. However, the use of it comes with various level depends on the service type. This research try to study the usage of this price-quality cue on consumer services perceived to have different product and market characteristics. The result shows that, even though at the various level, consumer use price as quality cue in all kind of services researched. Price-quality cue usage has strong correlation with perceived product complexity for all services researched. However not at all researched services found significant correlation between price-quality cue with perceived provider heterogeneity.;It has been a market belief that price is a proxy of a product?s quality. However, the use of it comes with various level depends on the service type. This research try to study the usage of this price-quality cue on consumer services perceived to have different product and market characteristics. The result shows that, even though at the various level, consumer use price as quality cue in all kind of services researched. Price-quality cue usage has strong correlation with perceived product complexity for all services researched. However not at all researched services found significant correlation between price-quality cue with perceived provider heterogeneity., It has been a market belief that price is a proxy of a product’s quality. However, the use of it comes with various level depends on the service type. This research try to study the usage of this price-quality cue on consumer services perceived to have different product and market characteristics. The result shows that, even though at the various level, consumer use price as quality cue in all kind of services researched. Price-quality cue usage has strong correlation with perceived product complexity for all services researched. However not at all researched services found significant correlation between price-quality cue with perceived provider heterogeneity.]"

"Keberadaan transportasi berbasis aplikasi menjadi fenomena di masyarakat, keberadaan PT GO-JEK Indonesia sebagai salah satu perusahaan transportasi berbasis aplikasi menjadi jawaban atas kebutuhan konsumen atas transportasi umum yang nyaman dan mudah didapatkan. Dalam memanfaatkan layanan yang disediakan oleh PT GO-JEK Indonesia, konsumen diwajibkan untuk memasukan data pribadi miliknya untuk mempergunakan layanan yang disediakan. Pengumpulan data pribadi konsumen ini rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan dapat menimbulkan permasalahan hukum terkait penyalahgunaan data pribadi konsumen. Adapun skripsi ini membahas mengenai peralihan tanggung jawab yang dilakukan oleh PT GO-JEK Indonesia selaku pelaku usaha yang mengalihkan tanggung jawabnya dalam perlindungan data pribadi yang dikumpulkannya kepada pihak lain maupun konsumen sendiri. Hal tersebut tentunya merugikan konsumen dalam memanfaatkan layanan yang disediakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan hasil penelitian menghasilkan bahwa PT GO-JEK Indonesia seharusnya dapat tetap bertanggung jawab atas keamanan privasi konsumen pengguna jasa transportasi berbasis aplikasi. Hasil penelitian ini menyarankan untuk diperlukan pengaturan baru dalam peraturan kebijakan privasi milik PT GO-JEK Indonesia.

---

The existence of application based transportation has become a phenomenon in the society, the existence of PT GO JEK Indonesia as one of the application based transportation companies has become the answer to the consumer needs of a comfortable and easy to get public transportation. In utilizing the services provided by PT GO JEK Indonesia, the consumers are required to enter their personal data to use the services provided. The collection of the consumers rsquo personal data is susceptible to be misused by irresponsible parties and may cause legal problems regarding the misuse of consumer personal data. This thesis discusses about the transition of responsibilities by PT GO JEK Indonesia as a business actor who transferred its responsibilities of the collected personal data to the consumers and other parties. The transition of responsibilities has certainly detrimental to consumers in using the services provided. Normative juridical method is used ad the research method, which concludes that PT GO JEK Indonesia should be able to remain responsible for their consumer 39 s privacy. The result of this study suggests that a new regulation regarding the privacy policy of PT GO JEK Indonesia, is required."

"Praktik dark pattern sering ditemui dalam layanan yang diberikan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Dark pattern merujuk pada suatu tampilan antara muka pengguna yang mengarahkan atau memanipulasi penggunanya untuk membuat pilihan yang menguntungkan penyedia layanan. Dikaitkan dengan pelindungan data pribadi konsumen, praktik dark pattern dapat memanipulasi konsumen untuk memberikan lebih banyak data daripada yang dibutuhkan tujuan pemrosesan, menghalangi konsumen untuk mendapatkan haknya, serta tidak memberikan informasi yang cukup untuk konsumen memilih pilihan privasi yang tepat, dan lain-lain. Saat ini belum terdapat aturan yang jelas dan ekplisit yang mengatur terkait praktik dark pattern. Penelitian ini dilakukan melalui metode yuridis normatif dengan bahan hukum utamanya pada ketentuan terkait penyelenggaraan sistem elektronik seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, ketentuan pelindungan data pribadi seperti Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, ketentuan pelindungan konsumen seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan ketentuan sektor jasa keuangan seperti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa praktik dark pattern melanggar ketentuan prinsip pemrosesan data pribadi dan dasar pemrosesan data pribadi "persetujuan yang sah dan eksplisit". Terhadap persetujuan yang diperoleh dengan praktik dark pattern, maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian "suatu sebab yang halal" sehingga batal demi hukum. Selain itu, terdapat sanksi perdata, administratif, dan pidana terhadap pelaku usaha jasa keuangan yang melakukan praktik dark pattern dalam layanannya.

---

Dark pattern practices are often found in services provided by Financial Services Business Actors. Dark pattern refers to a user interface that directs or manipulates users to make choices that benefit the service provider. In relation to the protection of consumers' personal data, dark pattern practices can manipulate consumers to provide more data than needed for processing purposes, prevent consumers from obtaining their rights, and do not provide sufficient information for consumers to choose the right privacy choices, and others. Currently, there are no clear and explicit rules governing dark pattern practices. This research is conducted through the normative juridical method with legal materials mainly on provisions related to the implementation of electronic systems such as Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions which was last amended by Law No. 1 of 2024 concerning the second amendment to Law No. 11 of 2008, provisions on personal data protection such as Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, provisions on consumer protection such as Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and provisions on the financial services sector such as Law No. 4 of 2023 concerning Strengthening and Development of the Financial Sector. The results of this study state that the practice of dark patterns violates the provisions of the principles of personal data processing and the basis for processing personal data "valid and explicit consent". For consent obtained through dark pattern practices, the agreement does not meet the validity requirement of a "lawful" agreement and is therefore null and void. In addition, there are civil, administrative, and criminal sanctions against financial service business actors who practice dark patterns in their services.  "

"Penggunaan teknologi yang tinggi sejalan dengan kenaikan pengguna internet yang tinggi pula, menjadi pemicu pertumbuhan bisnis digital. Dengan meningkatnya pengguna internet, membuka kesempatan baru bagi para pembisnis untuk merambah ke dunia digital dengan mengembangkan produk atau layanan yang menjadi kebutuhan konsumen khususnya bagi pengguna internet. Salah satu layanan konten hiburan saat ini adalah layanan streaming video atau biasa disebut video on demand (VoD). Video on demand (VoD) merupakan suatu layanan yang berisi berbagai konten acara TV, film dengan berbagai genre, dan serial TV yang bisa diakses pengguna menggunakan jaringan internet. VoD ini memungkinkan kita untuk menikmati, mengunduh, dan memilih konten yang kita inginkan kapanpun dan melalui perangkat apapun. Dalam Penelitian ini terdapat beberapa variabel yaitu, variabel Perceived Usefullness, Perceived Ease of Use, Attitude Towards Using, Behavioral Intention to Use dan variabel Actual Use. Penelitian dilakukan melalui kuesioner dengan metode Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling karena hanya individu yang pernah berlangganan VoD saja yang dapat menjadi sample penelitian. Sedangkan teknik pengambilan sample yang digunakan adalah accidental/incidental yaitu menggunakan individu-individu yang ditemui pada saat penelitian. Penelitian ini menggunakan Technology Acceptence Model (TAM). Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan bantuan aplikasi SmartPLS 4 menggunakan teknik Structural Equation Modeling (SEM) dengan metode Partial Least Square (PLS). Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa seluruh hipotesis diterima dimana Perceived ease of use berpengaruh positif dan signifikan terhadap perceived usefullness, Perceived ease of use berpengaruh positif dan signifikan terhadap attitude towards using, Perceived usefullness berpengaruh positif dan signifikan terhadap attitude towards using, Perceived usefullness berpengaruh positif dan signifikan terhadap behavioral intention to use, Attitude towards using berpengaruh positif dan signifikan terhadap behavioral intention to use, Behavioral intention to use berpengaruh positif dan signifikan terhadap actual use. Berdasarkan evaluasi kebaikan dan kecocokan menghasilkan bahwa model yang digunakan menunjukan kecocokan acceptable fit.

---

High technology usage in line with the rising number of internet users has driven the growth of digital businesses. The increase in internet users opens new opportunities for businesses to venture into the digital world by developing products or services that cater to consumer needs, especially for internet users. One of the current entertainment content services is video streaming services or commonly known as Video on Demand (VoD). Video on Demand (VoD) is a service that offers various TV shows, films of different genres, and TV series that can be accessed by users through the internet. Unlike traditional television, where we have to wait for content according to the broadcast schedule, VoD allows us to enjoy, download, and choose the content we want anytime and through any device. In this research, there are several variables: Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Attitude Towards Using, Behavioral Intention to Use, and Actual Use. The research was conducted through questionnaires using a non-probability sampling method because only individuals who have subscribed to VoD can be the research sample. The sampling technique used is accidental/incidental, which involves individuals encountered during the research. This study uses the Technology Acceptance Model (TAM). In this research, the analysis was conducted with the help of the SmartPLS 4 application using the Structural Equation Modeling (SEM) technique with the Partial Least Square (PLS) method. The hypothesis testing results show that all hypotheses are accepted, where Perceived Ease of Use positively and significantly affects Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use positively and significantly affects Attitude Towards Using, Perceived Usefulness positively and significantly affects Attitude Towards Using, Perceived Usefulness positively and significantly affects Behavioral Intention to Use, Attitude Towards Using positively and significantly affects Behavioral Intention to Use, and Behavioral Intention to Use positively and significantly affects Actual Use. Based on the evaluation of goodness of fit, the model used shows an acceptable fit."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kategori service yangdibagi ke dalam tiga kategori berdasarkan level interaksi (high contact andcustomized service, moderate contact non personal, dan moderate contactstandardize) mempengaruhi nilai personal involvement dan perceived relationalbenefits konsumen, hingga akhirnya berpengaruh pada relational responsebehavior. Untuk menguji hipotesis pada penelitian ini, penulis membaginyamenjadi empat analisa, (1) analisa perbedaan nilai personal involvement padaketiga jenis kategori service, (2) analisa perbedaan nilai perceived relationalbenefits pada tiga kategori service, (3) analisa hubungan antara personalinvolvement dengan perceived relational benefits, (4) analisa hubungan antaraperceived relational benefits dengan relational response behavior. Keempatanalisa tersebut menggunakan analisis perbedaan (ANOVA dan MANOVA) sertaanalisa Structural Equation Modeling (SEM). Analisa ANOVA dan MANOVAdiolah menggunakan SPSS 16.00, sedangkan analisa Structural EquationModeling (SEM) diolah menggunakan smart PLS 2.0.Hipotesis pada penelitian ini seluruhnya terbukti dan memperkuat hasiltemuan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Gwinner (1998) danKinard & Capella (2006), bahwa service provider dengan tingkat interaksi yangtinggi antara konsumen dengan penyedia jasa layanan, akan memiliki nilaipersonal involvement dan perceived relational benefits yang tinggi, dan akhirnyaberpengaruh pada perilaku konsumen atau relational response behavior yangsemakin loyal terhadap perusahaan. Sehingga untuk service provider yangtermasuk ke dalam kategori moderate contact non personal dan moderate contactstandardize sebaiknya mengetahui lebih dalam tentang kebutuhan, harapan, sertanilai yang diinginkan oleh konsumen, karena hal ini nantinya dapat memunculkanpersonal involvement pada diri konsumen terhadap perusahaan, hingga konsumenmenginginkan terciptanya hubungan antara dirinya dengan service provider, halini tentunya menguntungkan perusahaan karena setelah konsumen tersebutmenginginkan adanya hubungan yang baik, konsumen akan menjadi loyalterhadap jasa layanan perusahaan.

---

ABSTRACTThis study aims to determine whether the type of service providers that aredivided into three categories of service (high contact and customized service,moderate non-personal contact, standardize and moderate contact) affect the valueof personal involvement and perceived service benefits the consumer, finally therelational response behavior. The hypothesis in this study is divided into fouranalysis, (1) analysis of differences in the value of personal involvement in allthree categories of service providers, (2) analysis of differences in the perceivedvalue of relational benefits on three categories of service providers, (3) analysis ofthe relationship between personal involvement with the perceived relationalbenefits, (4) analysis of the relationship between perceived relational benefits withrelational response behavior. The fourth analysis using difference analysis(ANOVA and MANOVA) and structural equation modeling (SEM). ANOVA andMANOVA running data using SPSS 16.0, and for the SEM analysis using SmartPLS 2.0.The hypothesis in this study proves and reinforces the findings of previousstudies that the service provider with a high level of interaction between theconsumer and the service provider will have the value of personal involvementand high perceived relational benefits , and ultimately affect the behavior ofconsumers or relational behaviors are more loyal response against the company .So as to service providers that fall into the category of moderate and moderatenon-personal contact standardize contact should learn more about the needs,expectations, and values that consumers want from a service provider services, asthis will be able to bring a personal involvement in the self-consumer of thecompany, consumers want to create a relationship between himself and the serviceprovider, it is certainly beneficial for the company once the consumer wants agood relationship, consumers will tend to feel loyal."

"Jasa keuangan dan melakukan kegiatan usaha pembiayaan pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen berupa pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan alat-alat rumah tangga, pembiayaan barang-barang elektronik dan pembiayaan perumahan. Pranata hukum pembiayaan konsumen di Indonesia dimulai pada tahun 1988, yaitu dengan dikeluarkannya Keppres No.61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, dan Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Lembaga Pembiayan Konsumen dalam pranata hukum di Indonesia diatur dalam Buku III KUHPerdata Tentang Perikatan, UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, PMK No. 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang kegiatan usaha lembaga pembiayaan.Selain itu, tujuan pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap kegiatan usaha perusahaan pembiayaan konsumen agar tercipta ketertiban, dan keamanan dalam perekonomian, kemakmuran, meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi dan menambah keuntungan bagi pelaku usaha dengan terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik. Pelanggaran atas peraturan/ketentuan dan tidak dipenuhinya ketentuan Otoritas Jasa Keuangan akan mengakibatkan perusahaan pembiayaan ini terkena sanksi hukum yaitu sanksi administratif.

---

Consumer finance institutions are part of the business activities in the financial services industry and conduct business activities financing the procurement of goods based on the needs of consumers in the form of vehicle financing, financing of household appliances, electronic goods financing and mortgage financing. Consumer finance legal institutions in Indonesia started in 1988, with the issuance of Presidential Decree No. 61 of 1988 On Financing Agency, and the Ministry of Finance Decree No.1251 / KMK.013 / 1988 About Conditions and Procedures for Financing Institutions. Consumer financing institutions in the legal institutions in Indonesia is regulated in Book III of the Civil Code On Engagement, Law No.21 Year 2011 on the Financial Services Authority, PMK No. 84 / PMK.012 / 2006 About Company Financing, Presidential Decree No. 9 of 2009 on Financing Institutions and Regulation of the Financial Services Authority which regulates the business activities of financial institutions.Moreover, the purpose of regulation and supervision of the Financial Services Authority on the business activities of consumer finance companies in order to create order and security in the economy, prosperity, increase public confidence in the transaction and increase profits for businesses with the implementation of good corporate governance. Violation of rules / regulations and noncompliance with the provisions of the Financial Services Authority will lead the finance company is exposed to legal sanctions which administrative sanctions."

"Fokus dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang memiliki dampak pada kepuasan konsumen terhadap produk keuangan keuangan danservicesby menganalisis beberapa faktor yaitu prinsip-prinsip perlindungan konsumen tingkat tinggi, tujuan perlindungan konsumen, tugas perlindungan konsumen, kemampuan penanganan masalah perlindungan konsumen di, dan kepuasan konsumen. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif yang meyakinkan. Penelitian ini menemukan bahwa tujuan perlindungan konsumen keuangan dan masalah kemampuan tentang perlindungan konsumen penanganan berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen keuangan. Namun, prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan kemampuan untuk mengatasi tugas perlindungan konsumen tidak berdampak pada kepuasan konsumen keuangan.

---

The focus of this study is to examine the factors that has an impact on the financial consumer satisfaction towards financial products and servicesby analysing several factors namely the high level consumer protection principles, consumer protection objectives, duties on consumer protection, problem handling ability in consumer protection, and consumers satisfaction. This research is using quantitative descriptive conclusive analysis. This research finds that financial consumer protection objectives and problem handling ability on consumer protection has positive influence on the financial consumers satisfaction. However, the principles of consumer protection and the ability to cope with consumer protection duties does not have an impact on the financial consumers satisfaction."

"Klausula baku adalah suatu klausula atau syarat-syarat dan ketentuan standar yang dibakukan dan dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam hubungannya dengan konsumen. Skripsi ini membahas mengenai penerapan klausula baku pada tiket valet parking berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, beserta masalah-masalah yang terjadi di dalamnya. Analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 18 yang mengatur mengenai klausula baku. Penulis berpendapat bahwa pengawasan terhadap klausula baku adalah tanggung jawab bersama dari pemerintah, pelaku usaha, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri selaku konsumen.

---

Standard clause is a clause or terms and standard provisions that are standardized and made unilaterally by businesses in relation to consumers. This thesis discusses the application of standard clause in the valet parking ticket based on the Consumer Protection Law, along with the problems that occured with it.

The analysis of the problems discussed in this thesis is done based on the Law Number 8 of 1999 regarding Consumer Protection, especially in Article 18 which regulate about the standard clause. The author argue that the control to the application of standard clause is a shared responsibility of government, companies, non-government organization, and the society itself as a consumer."