Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKEnergi migas masih menjadi andalan utama perekonomian Indonesia, baik sebagaipenghasil devisa maupun pemasok kebutuhan energi dalam negeri. Denganpenurunan Produksi MIGAS 6% per tahun dan diiringi dengan kenaikanpertumbuhan konsumsi energi rata-rata mencapai 7% dalam 10 tahun terakhir,mengakibatkan Indonesia dalam kondisi Krisis MIGAS dalam 20 Tahun kedepan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa ancaman operasional survaidan pemboran dalam rangka peningkatan produksi MIGAS karena adanya faktorotonomi daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif study kasus denganmenggunakan analisa eksternal PEST dan Force Field Analisis sedangkanAnalisis Anticipatory digunakan sebagai analisa Internal. Dari analisa Eksternaldan Internal tersebut dijadikan sebagai penggerak untuk tinjauan masa depanskenario 2035. Perizinan yang merupakan salah satu yang menghambat dalampeningkatan produksi MIGAS nasional, sehingga diperlukan penyederhanaanperizinan dan peningkatan teknologi untuk dapat meningkatkan produksi MIGASnasional di Tahun 2035.

---

ABSTRACTHydrocarbon energy is the major player of Indonesia economy, in term of foreignexchange earner and also for domestic supply of energy demand. With thereduction of hydrocarbon production as 6% per year and follow with the growthof energy consumption by 7% in last 10 year, Indonesia is facing a hydrocarbonenergy crisis for the next 20 years. The aim of this study is to analyze the threat insurvey and drilling operation in order to increase the hydrocarbon production dueto regional autonomy factor existences. This study is qualitative case study thatuse external analysis of PEST and Force Field, while the Anticipatory analysis useas internal one. This external and internal analysis treat as a driving force forforesight the 2035 scenario. The licensing is one of the obstacle in increasing thenational hydrocarbon production, therefore the simplification in licensing andenhancement in technology are necessary in order to increase the nationalhydrocarbon production for year 2035, Hydrocarbon energy is the major player of Indonesia economy, in term of foreignexchange earner and also for domestic supply of energy demand. With thereduction of hydrocarbon production as 6% per year and follow with the growthof energy consumption by 7% in last 10 year, Indonesia is facing a hydrocarbonenergy crisis for the next 20 years. The aim of this study is to analyze the threat insurvey and drilling operation in order to increase the hydrocarbon production dueto regional autonomy factor existences. This study is qualitative case study thatuse external analysis of PEST and Force Field, while the Anticipatory analysis useas internal one. This external and internal analysis treat as a driving force forforesight the 2035 scenario. The licensing is one of the obstacle in increasing thenational hydrocarbon production, therefore the simplification in licensing andenhancement in technology are necessary in order to increase the nationalhydrocarbon production for year 2035]"

"PT Pertamina Persero adalah perusahaan yang bergerak di bidang energi yang menjalankan bisnisnya dari hulu hingga hilir. Pada tahun 2015, Pertamina menuntut dirinya untuk melakukan efisiensi di segala lini. Sebagai fungsi yang bertanggung jawab terhadap layanan teknologi informasi TI di Pertamina, Corporate Shared Service CSS mengambil langkah efisiensi dengan menyediakan infrastruktur video conference vicon sebagai alternatif rapat yang membutuhkan biaya perjalanan dinas. Permasalahan yang terjadi menurut VP IT Operation adalah penyediaan layanan vicon masih perlu ditingkatkan. Dari analisis akar permasalahan, dapat diambil pertanyaan penelitian yaitu, bagaimana rancangan kebijakan dan prosedur pada penyediaan layanan vicon agar dapat meningkatkan layanan vicon Pertamina? Penelitian ini bertujuan untuk menyusun kebijakan dan prosedur penyediaan layanan vicon. Penyusunan kebijakan dan prosedur dilakukan dengan Soft System Methodology SSM two strands model. Tahapan penelitian dilakukan sesuai dengan tahap-tahap pada SSM. Kebijakan dan prosedur juga disusun berdasarkan ITIL- Service Strategy dan hasil wawancara dengan tim vicon serta tim Manajemen IT Operation. Kebijakan dan prosedur yang disusun dapat mendukung beberapa klausul pada ISO/IEC 20000. Dari tahap penyusunan kebijakan dan prosedur tersebut, dihasilkan dokumen Pedoman sebagai dokumen kebijakan, dokumen Tata Kerja Organisasi TKO dan Tata Kerja Penggunaan Alat TKPA sebagai dokumen prosedurnya. Selain ketiga dokumen tersebut, dihasilkan juga strategi implementasi dan manajemen perubahan yang mendukung pelaksanaan ketiga dokumen tersebut. Dokumen-dokumen ini berisi aturan serta panduan kepada tim vicon dan juga pelanggan terkait penyediaan layanan vicon, sehingga meningkatkan layanan vicon Pertamina.

---

PT Pertamina Persero is a company engaged in the field of energy that runs its business from upstream to downstream. In 2015, Pertamina demands itself to make efficiency on all fronts. As a responsible function of Information Technology IT services in Pertamina, Corporate Shared Service CSS takes efficiency by providing video conference vicon infrastructure as an alternative to meetings that require official travel expenses. Problems that occur according to VP IT Operation is, the provision of vicon service still need to be improved. From root cause analysis, the research question is, how is the design of policy and procedure on vicon service provision in order to improve Pertamina vicon service.

This study aims to develop policies and procedures the provision of vicon services. The design of policies and procedures is done with Soft System Methodology SSM two strands model. The stages of the study were conducted in accordance with the stages of the SSM. Policies and procedures are also developed on the basis of the ITIL Service Strategy and interviews with the vicon team and the IT Operation Management team. The policies and procedures prepared may support some clauses in ISO IEC 20000.

From the preparation stage of such policies and procedures, Pedoman areproduced as a policy document, Tata Kerja Organisasi TKO and Tata Kerja Penggunaan Alat TKPA as the procedure documents. In addition to these three documents, also generated implementation and change management strategies that support the implementation of the three documents. These documents contain rules and guidelines to vicon teams as well as customers related to the provision of vicon services, thereby enhancing Pertamina vicon services."

"Penelitian ini bertujuan untuk mencari bagaimana cara mengoptimalisasi tingkat persediaan material dengan pengaplikasian persediaan pengaman safety stock yang optimal untuk dapat mengakomodir jadwal pemboran yang dapat berubah-ubah. Kegiatan pemboran merupakan pekerjaan yang beresiko tinggi dan memerlukan biaya besar sehingga optimasi tingkat persediaan material sangat penting dalam kelangsungan proses tersebut. Tujuan sebenarnya adalah untuk menentukan jumlah dari persediaan yang mendukung service level yang tinggi dan memaksimalkan kinerja keuangan perusahaan. Service level digunakan dalam manajemen persediaan untuk mengukur kinerja kebijakan persediaan dan menunjukkan kemungkinan tidak terjadinya stockout. Safety stock adalah persediaan untuk mencegah terjadinya stockout. Perusahaan memilih untuk menjaga tingkat Safety stock sebagai penyangga terhadap variabilitas permintaan yang mengakibatkan kurangnya efisiensi dan modal kerja yang tinggi. Pengoptimalan tingkat persediaan memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan perputaran persediaan.Material pemboran yang akan menjadi objek penelitian dipilih dengan menggunakan klasifikasi ABC yang selanjutnya diklasfikasikan kembali frekuensi penggunaannya. Perhitungan selanjutnya adalah penentuan biaya pengadaan dan persediaan dari material. Perhitungan tingkat persediaan menggunakan metode min-max. Hasil dari perhitungan dengan menggunakan metode min-max adalah jumlah pemesanan kembali Q , titik pemesanan kembali ROP/Min, tingkat persediaan maksimum Max dan persediaan pengaman SS.

---

This study aims to find out how to optimize the level of material inventory with optimal application of safety stock to accommodate the varying drilling schedule. Drilling activity is a high risk job and requires substantial cost, therefore, optimization of material inventory is critical for the process continuity. The actual objective is to determine the value and the mix of inventory that support a high service level and that maximizing the companies rsquo financial performance. Service level is used in inventory management to measure the performance of inventory policies and represents the probability of not being stock out. Safety stock is inventory that is carried to prevent stock outs. Safety stock determinations are not intended to eliminate all stock outs, just majority of them. Companies choose to keep safety stock level high as a buffer against demand variability resulting in inefficiencies and high working capital requirements. Safety stock optimization enables companies to achieve savings and increase inventory turns.The selection of the drilling material that will be the research object uses ABC classification which further being re classified by the usage frequency. The next calculation is to determine material setup cost and holding cost, which will be used in the next calculation, which is inventory calculation method by using min max method. The calculation result using the min max method is the total of re orders Q, re order point ROP Min , maximum inventory level Max, and safety stock SS. "

"Secara alami, produksi minyak dan gas (migas) akan mengalami penurunan(decline). Berbagai upaya dilakukan untuk mempertahankan tingkat produksimigas sekaligus meningkatkan produksinya. Salah satu upaya adalah denganmelakukan pemboran sumur baru. Kegiatan pemboran merupakan suatu kegiatanyang memiliki Risiko Bahaya kategori Tinggi. Mitigasi harus dilakukan untukmengurangi potensi bahaya dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja.Ruanglingkup penelitian ini mencakup seluruh kegiatan utama yang ada pada suatukegiatan pemboran. Analisa risiko ditinjau dari aspek manusia, peralatan,lingkungan dan citra perusahaan. Metode Bow Tie dilakukan untuk melihat danmenganalisa risiko yang ada pada kegiatan pemboran di PT Pertamina EP. Untukmendukung data penelitian, juga dilakukan pengambilan data berupa kuesionerdari para pekerja yang terlibat di kegiatan pemboran PT Pertamina EP. Secaraumum sudah dilakukan mitigasi untuk kegiatan pemboran di PT Pertamina EPsehingga operasi pemboran tersebut berada pada kondisi aman. Beberapamasukan hasil penelitian ditujukan untuk meningkatkan keamanan operasipemboran PT Pertamina EP

---

Naturally, oil and gas production will decline. Some efforts have to do to keep oil

and gas production rate as well as to increase the production. One of them is

drilling new well. Basically, hazards in drilling activities are categorized as High

Risk. Mitigation should be done to reduce the potential hazards and prevent

accidents.The scope of this study covers all the major events that exist in a drilling

activities. Analysis of risk in terms of aspects of human, equipment, environment

and corporate image. Bow Tie method is performed to see and analyze the risks

involved in drilling activity in the PT Pertamina EP. To support research data,

also conducted a questionnaire data collection from the workers involved in the

drilling activities of PT Pertamina EP. In general, mitigation has been carried out

for drilling activities at PT Pertamina EP so that the drilling operations are in safe

condition. Some input the results of research aimed at improving the safety of

drilling operations of PT Pertamina EP."

"Skripsi ini membahas mengenai penunjukan langsung antara perusahaan afiliasi di lingkungan perusahaan PT Pertamina (Persero) selaku salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditinjau dari pedoman tata kerja yang berlaku di kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan dari perspektif hukum persaingan usaha. Sebagai salah satu bentuk pengadaan barang dan jasa, penunjukan langsung anak perusahaan memiliki potensi terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat apabila tidak mematuhi aturan yang berlaku. Bentuk pelanggaran yang dapat terjadi akibat penunjukkan langsung tersebut adalah terjadinya persekongkolan terhadap pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan tertutupnya kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk ikut mengambil bagian dalam persaingan dalam pengadaan barang dan jasa tersebut. Pertamina selaku BUMN adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Hal ini mengakibatkan Pertamina tunduk kepada beberapa peraturan yang menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan usahanya termasuk dalam pengadaan barang dan jasa. Selain Pedoman Tata Kerja, Pertamina dan Perusahaan afiliasi Pertamina masuk kedalam kategori BUMN dan anak perusahaan BUMN yang tercantum didalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Skripsi ini berusaha membahas mengenai keabsahan penunjukan langsung antara perusahaan afiliasi Pertamina ditinjau dari Pedoman Tata Kerja dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

---

This thesis generally discuss the direct appointment between the subsidiary company of Pertamina as one of the Indonesian State Owned Entity according to perspective of procedural guidelines and competition law. If the direct appointment conducted without highly consideration of the law,it has the potential to against the principles of fair competition such as rigging or discrimination which create barriers to other company to compete in the procurement goods and services. Pertamina as a State Owned Entity has its capital owned by the state through direct participation that is derived from the state?s separated assets which caused it comply to several regulations as its guideline to run its business including in goods and services procurement. These regulations has create multi interpretation of Pertamina as an actor in national economy. The research method used in this thesis is Legal Normative to analyze various regulation related to the procurement in subsidiary company of Pertamina such as Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition Against Monopolistic Practices And Unfair Business Competition, Law No. 19 of 2003 Concerning State-Owned Entities, Law No. 40 of 2007 Concerning Limited Liability Company and other regulations such as regulations from Ministry of State-Owned Entities, Guidelines from Supervise Commissioner of the Business Competition and Internal Regulation of Pertamina."

"ABSTRAKPenelitian ini menguji intensi whistleblowing karyawan di salah satu BUMN diIndonesia dengan menyajikan beberapa skenario kecurangan untuk meneliti pengaruhdari kecurangan dan faktor situasional; seperti tipe kecurangan, materialitas,kesadaran pelaku, dan kesadaran karyawan lain; pada intensi whistleblowing. Masihbelum banyak bukti tentang faktor yang mempengaruhi intensi calon whistlebloweruntuk melaporkan kecurangan, khususnya dalam konteks faktor situasional. Hasil daripenelitian ini mengindikasikan bahwa karyawan lebih memiliki sedikit intensi untukmelaporkan kecurangan laporan keuangan daripada pencurian, kecurangan yang tidakmaterial daripada material, kecurangan pada kondisi dimana pelaku sadar akanpengetahuan calon whistleblower akan kecurangan dan ketika sesama karyawan tidaksadar akan kecurangan tersebut. Hasil penemuan studi ini dapat menjadi sumberinformasi untuk meningkatkan efektivitas whistleblowing system

---

ABSTRACTThis research examined one of Indonesian state-owned company employeeswhistleblowing intention by presenting several fraud scenarios to assess the impact offraud and situational factors; such as fraud type, materiality, wrongdoer?s awareness,and others? awareness; on employees? whistleblowing intention. There is still notmuch evidence on the factors affecting potential whistleblowers intention to reportwrongdoing, particularly in the context of situational factors. The data are collectedthrough questionnaire distribution to the employees. The result indicates thatemployees are more likely to report theft than financial statement fraud; materialfraud than immaterial fraud; in condition in which the wrongdoer is aware and whenothers are aware of the wrongdoing. The findings may become source of informationto enhance whistleblowing policies effectiveness."

"Area drilling merupakan salah satu area kerja yang memiliki tingkat resiko kecelakaan kerja yang paling tinggi, dimana angka kecelakaan kerja di industri pengeboran minyak paling banyak terjadi di area ini. Kecelakaan kerja itu sendiri dapat terjadi karena berbagai faktor, yakni faktor kelalaian manusia yang melakukan tindakan tidak aman, faktor kondisi tidak aman, dan faktor lain yang tidak dapat diperhitungkan. Meskipun demikian, masih terdapat kontradiksi antara tingkat resiko yang tinggi dengan perilaku tidak aman yang dilakukan pekerja. Hal yang sama juga terlihat di area drilling Pertamina Pondok Tengah. Perilaku tidak aman ini sebenarnya dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni : (1) faktor internal, yang berasal dari dalam diri individu, seperti pengetahuan dan persepsi; (2) faktor eksternal, yang berasal dari luar individu, seperti pengawasan, safety-meeting, dan pelatihan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi kedua faktor tersebut, berkaitan dengan perilaku tidak aman yang dilakukan pekerja di lokasi penelitian. Dari hasil pengolahan data yang dilakukan, terlihat bahwa kondisi kedua faktor tersebut sudah cukup baik. Tetapi temyata ada hal-hal lain yang turut mempengaruhi sehingga pekerja tetap melakukan tindakan tidak aman. Selanjutnya, penelitian ini juga memberikan masukan bagi unit drilling Pertamina Pondok Tengah berkaitan dengan faktor-faktor tersebut. Saran yang diberikan dalam penelitian ini terutama berkaitan dengan kondisi pelatihan dan safety meeting yang dilaksanakan perusahaan. Dengan demikian diharapkan dapat memperbaiki tindakan pekerja tersebut.

---

Drilling area is one of the highest level of occupational accident, where occupational accident in petroleum drilling industry mostly happen in this area. This occupational accident itself happens because of some factors: unsafe acts by the labors, unsafe working condition factor, and factor such as the act of God. Eventhough, there is still a contradiction between this high level of occupational accident and unsafe act by the labors.

This contradiction can also be seen in Pertamina Pondok Tengah drilling area. This unsafe acts actually influenced by two major factors: (1) internal factors, coming from the inside of the individual, such as knowledge and perception; (2) external factors, coming from the outside of the individual, such as controlling, safety meeting held by the company, and training.

This research intends to describe the condition of the two factors, in connection with the unsafe acts by labors where this research was held. Data analyzing process shows that the condition of both factors is good enough. But there still are other influencing things that affect labors to keep doing unsafe acts.

Furthermore, this research also intends to give some recommendation on those two factors for Pertamina Pondok Tengah drilling unit. The recommendations in this research mainly about the condition of training and safety meeting held by the company. Hopefully, these recommendation can be used to improve labors behavior."

"Skripsi ini menganalisa prinsip arbitrase yaitu, prinsip otonomi para pihak dan kompetenz-kompetenz. Khususnya, menjabarkan apakah para pihak dalam arbitrase melanggar prinsip otonomi para pihak apabila mengajukan sengketa ke Pengadilan Negeri; apakah PT Golden Spike Energy Indonesia (GSEI) melanggar prinsip-prinsip arbitrase ketika mengajukan sengketa ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan apakah tindakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menerima kasus arbitrase sesuai dengan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbirase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif dan Peraturan Arbitrase oleh ICC.Berdasarkan metode penelitian hukum normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak dalam perjanjian arbitrase melanggar prinsip otonomi para pihak jika mengajukan sengketa ke Pengadilan Negeri; PT GSEI pada dasarnya melanggar kedua prinsip otonomi para pihak dan kompetenz-kometenz dengan mengajukan sengketa arbitrase ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, meskipun Pengadilan Negeri telah menyetujui untuk megadili gugatan; dan tindakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menerima sengketa arbitrase tidak sesuai dengan Pasal 3 dan 11 (2) UU No. 30 Tahun 1999, yang menyatakan bahawa Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase.

---

This thesis analyzes the principle of party autonomy and kompetenz-kompetenz in arbitration. Particularly, it elaborates whether party to arbitration violates principle of party autonomy when filing commercial dispute to court; whether PT Golden Spike Energy Indonesia (GSEI) violates the principle of arbitration in filing dispute settlement to Central Jakarta District Court; and whether the action of Central Jakarta District Court in accepting an arbitration case is inconsistent with Law No. 30 year 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution and ICC Arbitration Rules.

Based on normative legal research, it has found that party to arbitration violates principle of party autonomy when settling dispute by litigation when there is a valid arbitration clause; PT GSEI basically violates both principles of party autonomy and kompetenz-kompetenz in filing dispute to Central Jakarta District Court, even though the District Court approved to hear legal claim; and the action of Central Jakarta District Court is inconsistent with Article 3 and 11 (2) of Law No. 30 Year 1999, which states that District Court must refuse to settle arbitration disputes that contain any written arbitration clause."

"PT. Pertamina Hulu Energi PHE memiliki 54 anak perusahaan di dalam negeri, satu anak perusahaan di luar negeri, dan beberapa mitra/afiliasi. PHE memiliki kepentingan untuk melakukan evaluasi dan analisis terhadap informasi dari anak-anak perusahaannya untuk kepentingan analisis investasi dan kinerja pencapaian target produksi. PHE WMO dan PHE ONWJ merupakan anak-anak perusahaan PHE dimana PHE memiliki Participating Interest terbesar dan merupakan operator. Saat ini data dan aplikasi anak-anak perusahaan PHE, termasuk PHE WMO dan PHE ONWJ belum terstandardisasi. Hal ini mengakibatkan sulitnya konsolidasi dan pelaporan informasi dari anak-anak perusahaan PHE ke induk perusahaannya. Selain itu, biaya untuk pengelolaan data dan aplikasi di PHE dan AP PHE, termasuk biaya untuk lisensi, support, dan modifikasi aplikasi, menjadi semakin tinggi, seiring dengan bertambahnya jumlah aplikasi di PHE dan AP PHE. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan Information System Architecture sebagai bagian dari penyusunan Enterprise Architecture PHE WMO dan PHE ONWJ. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan paradigma interpretivism. Data dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan wawancara kualitatif, diskusi kelompok terarah, serta pengumpulan dan pemeriksaan materi dan artefak berupa dokumen perusahaan yang berhubungan dengan kondisi arsitektur perusahaan saat ini. Sedangkan pengolahan dan analisis data dilakukan dengan Thematic Analysis. Pembangunan Information System Architecture dilakukan dengan mengacu pada framework TOGAF. Hasil dari penelitian ini adalah Information System Architecture PHE WMO dan PHE ONWJ yang terdiri dari Prinsip-Prinsip Arsitektur, Pemetaan Stakeholder, Visi Arsitektur, Arsitektur Bisnis, Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Data, Solusi Arsitektur, dan Rencana Migrasi. Information System Architecture yang dihasilkan dalam penelitian ini menjadi panduan dalam melakukan standardisasi serta integrasi data dan aplikasi di PHE WMO dan PHE ONWJ. Hal ini untuk menghindari pengembangan aplikasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan proses bisnis.

---

PT. Pertamina Hulu Energi PHE has 54 subsidiaries in Indonesia, one subsidiary abroad, and several partners affiliates. PHE concerns in conducting information evaluations and analysis of its subsidiaries rsquo to analyse the investment that have been made on the subsidiaries and its performance achievement on production targets. PHE WMO and PHE ONWJ are PHE subsidiaries where PHE has the largest Participating Interest and is an operator.

Currently PHE subsidiaries data and applications, including in PHE WMO and PHE ONWJ, have not been standardized. This condition causes the difficulty of consolidating and reporting information from PHE's subsidiaries to its parent company. In addition, the costs related to data and application management in PHE and its subsidiaries, including fees for licensing, support, and application modification, are increasingly higher, along with the increasing number of applications in PHE and its subsidiaries. To resolve these problems, this research was conducted to develop the Information System Architecture as part of Enterprise Architecture development in PHE WMO and PHE ONWJ.

This research was conducted using qualitative research method with interpretivism paradigm. The data were collected using several approaches which were qualitative interview, focus group discussion, as well as collection and examination of materials and artifacts in the form of company documents related to the condition of the company's current architecture. Furthermore, the data processing and analysis was done using Thematic Analysis. The TOGAF Framework was used as the reference to develop the Information System Architecture.

The result of this research is PHE WMO and PHE ONWJ Information System Architecture, which consists of Architecture Principles, Stakeholder Mapping, Architecture Vision, Business Architecture, Application Architecture, Data Architecture, Architecture Solutions, and Migration Planning. The developed Information System Architecture of PHE WMO dan PHE ONWJ in this research will provide guidance on standardization and integration of data and applications in PHE WMO and PHE ONWJ. The objective is to avoid the development of applications that do not fit the needs of business processes."