Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembiayaan murabahah merupakan portofolio aset terbesar bank syariah di Indonesia. Produktivitas pembiayaan murabahah dipengaruhi oleh tingkat harga yang ditetapkan dan kualitas angsuran yang dibayar nasabah. Oleh karena itu kontrol harga sangat diperlukan untuk menjaga pendapatan margin pembiayaan murabahah sesuai dengan target produktivitas yang diharapkan bank syariah. Metode kontrol harga dalam tesis ini dikembangkan dengan menurunkan rumus matematika keuangan dari konsep Discounted Cashflow Valuation yang diadaptasi ke dalam karakteristik pembiayaan murabahah. Sebagai alternatif lain dikembangkan juga metode kontrol harga dari konsep Rate of Profit yang lebih sesuai dengan prinsip perbankan syariah. Pembahasan metode kontrol harga dalam tesis ini mencakup tiga proses utama pembiayaan murabahah yaitu: Pertama, pada saat proses pencairan untuk menentukan harga jual murabahah; Kedua, pada saat pelunasan dipercepat untuk mencari jumlah muqosah dan kas yang harus dibayar nasabah; Ketiga, pada saat restrukturisasi untuk menghitung tingkat keuntungan aktual dan pembuatan tabel angsuran restrukturisasi. Perhitungan dan penetapan harga yang terkontrol dengan baik diharapkan dapat menciptakan prinsip keadilan yang lebih baik pada transaksi pembiayaan murabahah sehingga mampu meningkatkan daya saing perbankan syariah.

---

Murabaha financing has the largest share of Islamic banking assets in Indonesia. The productivity of this type of financing is mainly influenced by the pricing and collectability of financing. Therefore, in order to maintain the margin and the desired productivity, it is argued that control on pricing is required. This research analyzes the pricing control method by deriving the financial mathematics of the Discounted Cashflow Valuation, which is adapted into the murabahah financing. In addition to the mathematic approach, this study also develops pricing control based on Rate of Profit concept, which is more appropriate for Islamic banking. The discussion on pricing control method encompasses all the three key processes of murabaha financing. Firstly, when offering a selling price of murabaha financing to customers. Secondly, when setting the amount of money to be paid by customers if they are pay off murabaha financing before maturity. Lastly, when restructuring murabaha financing to calculate the level of actual profit and set up restructuring installment schedule. The findings of the research suggest that sufficient pricing control method is required to create better principles of justice in implementing murabaha transactions, which eventually it may improve the competitiveness of Islamic banking."

"Margin pembiayaan merupakan salah satu unsur yang diperjanjikan dan disepakati antara nasabah dan bank syariah dalam suatu akad murabahah. Dalam perikatan Islam, selain harus terpenuhinya rukun dan syarat sahnya akad, terdapat beberapa asas penting yang seharusnya juga terpenuhi, yaitu Asas Persamaan (kesetaraan), Asas Keseimbangan, Asas Keadilan, Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan), dan Asas Amanah. Margin pembiayaan syariah yang tinggi, dinilai sebagian masyarakat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah ketentuan margin dalam pembiayaan pemilikan rumah dengan akad murabahah di bank syariah ditinjau dari prinsip-prinsip syariah.Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersifat normatif serta didukung dengan hasil wawancara dengan nara sumber dari bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan penelitian didapat bahwa ketentuan margin dengan akad murabahah dalam pembiayaan pemilikan rumah di Bank Syariah X, beberapa ketentuannya belum memenuhi asas-asas dalam perikatan Islam dan prinsip-prinsip syariah serta belum adanya peraturan yang mengatur secara khusus mengenai penentuan margin di bank syariah, sehingga pada umumnya masih mengacu kepada ketentuan bunga di bank konvensional.

---

Margin of financing is one element of the agreement and agreed upon between the customer and the Islamic bank in a murabaha contract. In Islamic agreement, in addition to the fulfillment of the requirements in harmony and legality of the contract, there are some important principles that should also be fullfiled, namely the Principle of Equality (equality), Principle of Balance, Principles of Justice, principle of the benefit (not to burden), and Principles Amanah. Islamic finance high margin, considered by some people is not in accordance with Islamic principles. The problem in this research is how the determination of margins in house ownership financing with Islamic Bank Akad Murabaha In terms of the Islamic principles.

The study was conducted by research literature that is normative and is supported by interviews with persons in charged for the matter from conventional banks and Islamic banks. Based on the research, some provision in the determination of margin with murabahah for house ownership financing in Bank Syariah X do not meet the principles of the Islamic agreement as well as the lack of regulations governing the particulars of the determination of margin in Islamic banks, so in the essence it still generally refers to the determination of interest in conventional banks"

"Minat masyarakat untuk membeli rumah dengan cara angsuran melalui pembiayaan bank syariah cukup tinggi karena dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomisnya, dan nasabah mendapatkan berbagai fasilitas yang ditawarkan oleh Bank cukup menarik, seperti pembayaran dapat diangsur dengan margin keuntungan yang flat, diberikan asuransi jiwa dan asuransi kebakaran. Penulisan tesis ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang bagaimana peranan notaris di dalam pembuatan akad perjanjian al Murabahah yang meliputi kewenangan, kewajiban, dan larangan notaris sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, asas-asas hukum kontrak, dan prinsip-prinsip syariah dalam proses pemberian al Murabahah dengan jaminan hak tanggungan.Tipe Penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan menjelaskan asas-asas hukum kontrak dan prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan akad al Murabahah dan memaparkan bagaimana peran notaris di dalam pembuatan akad pembiayaan al Murabahah dengan jaminan hak tanggungan atas kepemilikan rumah. Hasil penelitian ini dapat memaparkan peranan notaris dalam menjalankan jabatannya pada pembuatan akad pembiayaan al Murabahah apakah sudah menerapkan asas-asas hukum kontrak dan prinsipprinsip syariah serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

---

Public interest to buy a house in installments through the financing of Islamic banks is quite high as it can be adjusted to the economic capabilities, and customers get various facilities offered by the Bank is quite interesting, such payments can be paid off with a flat profit margins, given the life insurance and fire insurance. The writing of this thesis is to inform the public about how the role of notaries in the manufacture of al Murabaha contract agreement that includes the authority, duties, and prohibition of notary as provided in Act No. 30 of 2004 on Notaries, the principles of contract law, and the principles of sharia in the process of granting guarantees al Murabaha mortgage.

This type is a descriptive analytical study, to explain the principles of contract law and the principles of sharia in al Murabaha financing agreement and described how the role of notaries in the manufacture of al Murabaha financing contracts with a guaranteed by mortgage of home ownership. The results could explain the role of the notary in carrying out his post on the manufacture of al Murabaha financing agreement has been applying the principles of contract law and the principles of sharia and in accordance with Law No. 30 of 2004 on Notaries."

"Akad yang paling banyak dipakai dari pembiayaan di bank syariah adalah akad murabahah. Produk pembiayaan yang menggunakan akad murabahah ditemukan pada hampir setiap bank syariah di Indonesia, baik yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya yang merupakan masyarakat pada umumnya, maupun kepada nasabahnya yang sekaligus merupakan pegawai dari bank syariah itu sendiri seperti yang terjadi di Bank Syariah X. Hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kesesuaian pembiayaan pegawai pada Bank Syariah X dengan ketetuan yang berlaku di Indonesia, selain itu penulis juga mengangkat masalah mengenai potensi kerugian yang dapat terjadi dalam pembiayaan murabahah pegawai tersebut. Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, kemudian penulis analisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam pembiayaan murabahah pegawai Bank Syariah X dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia baik dalam Surat Edaran Bank Syariah X perihal Pembiayaan Pegawai maupun dalam klausula akad murabahah. Di samping terdapat potensi kerugian yang dapat terjadi dalam pembiayaan murabahah pegawai di Bank Syariah X berupa kerugian finansial yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan, ketidaktelitian atau kurang telitinya para pihak terhadap isi akad, kelemahan ketentuan dalam Surat Edaran perihal pembiayaan murabahah pegawai Bank Syariah X, lemahnya pengikatan agunan, dan kurangnya koordinasi antara unit kerja tempat pegawai penerima pembiayaan bekerja terkait adanya pegawai yang berhenti dari dinas bank.

---

The most widely used contract of financing in Islamic banks is murabaha contract. Financing products that use the murabaha agreement is found in almost every Islamic bank in Indonesia, kindly provided by Islamic banks to their customers who are the people in general, and to the customers who is an officer of the Islamic banks themselves as was the case in Islamic Banking X. The issue in this research is how to finance the suitability of an employee at Islamic Bank X with the provisions laid down in force in Indonesia, in addition, the authors also raised concerns about the potential loss that may occur in the employee murabaha financing. The research in this thesis using normative legal research methods, and then is analyzed using descriptive analytic method. In this study it was found that there is a mismatch in the financing murabaha Islamic Bank employee X with applicable regulations in Indonesia, both in the Circular Letter concerning Islamic Bank Financing Employee X and the murabaha contract clause. In addition there are potential losses that may occur in the financing murabaha Islamic Bank X employees in the form of financial loss caused by weak oversight, inaccuracy of the parties to the contract contents, weakness provisions in Circular Letter concerning financing murabaha Islamic Bank employee X, weak binding collateral, and lack of coordination between the receiver unit where employees work related to the financing of an employee who quit the bank official."

"Emas merupakan logam mulia yang sangat diminati untuk investasi. Di Indonesia, Investasi emas pada bank syariah didasarkan pada Fatwa DSN MUI No. 77/DSNMUI/ VI/2010 tentang Jual beli Emas Secara Tidak Tunai dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/16/Dpbs tahun 2012 tentang Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah banyak bank syariah yang memberikan Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE), diantaranya Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah). Pokok permasalahan pada skripsi ini adalah bagaimana penerapan akad murabahah dan akad murabahah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif untuk mengetahui penerapan akad murabahah dan rahn pada PKE BSM dan BNI Syariah. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa PKE BSM dan BNI Syariah terdapat masalah terkait dengan objeknya yang tidak ada pada saat akad disepakati, sehingga melanggar rukun akad yang mengandung unsur gharar, tetapi pada akad rahnya telah sesuai.

---

Gold is a pure metal which so popular for investment. In Indonesia, the regulation against gold investment in Islamic bank is ruled under Fatwa of National Sharia Bord?Indonesia Ulema Concil Number. 77/DSN-MUI/VI/2010 concerning of Sell- Purchase of Gold by Credited and Circulating Letter of Bank Indonesia No. 14/16/Dpbs year of 2012 concerning about Gold Own Financing to Islamic Bank and Islamic Trade Unit, many of Islamic bank in Indonesia gave Gold Own Financing, those of them are Bank Syariah Mandiri (BSM) and Bank Indonesia Syariah (BNI Syariah).

The issue of this thesis is how the implementation of murabaha and rahn based on Islamic law and positive law perspective. This research use juridical method with descriptive typology to know about the implementation of murabaha and rahn in gold own financing at BSM and BNI Syariah.

As the result of research, factually in BSM dan BNI Syariah the object of akad (gold) are not there when akad is signed, so it violets requirement of akad. But for akad rahn in both banks are correct."

"Bisnis pelayaran merupakan salah satu bisnis yang memerlukan dana besar. Dengan perjanjian line facility akad murabahah Bank Syariah X memberikan pembiayaan pembelian kapal kepada PT Y. Tesis ini membahas mengenai bagaimana ketentuan akad Murabahah dalam pemberian Line Facility Pembelian Kapal Tunda dan Tongkang pada Bank Syariah X berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 45/DSN-MUI/II/2005 tentang Line Facility juncto Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Selain itu juga membahas mengenai peran dan tanggung jawab Notaris dalam perjanjian tersebut berdasarkan UUJN/UUJNP. Dengan penelitian yuridis normatif, penulis meneliti dokumen-dokumen terkait peristiwa hukum tersebut. Penulis menemukan fakta bahwa Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dengan memberikan kuasa khusus kepada nasabah atas nama Bank. Walau demikian akad yang dibuat notaris adalah sah karena telah sesuai dengan ketiga peraturan tersebut di atas, meskipun belum sejalan dengan prinsip syariah yang termuat dalam kitab-kitab fiqih.

---

The shipping business is one of those businesses that require huge funds. With murabaha line facility agreement Syariah Bank X provides financing of the ship to PT Y. This thesis describes how the provisions in the granting Murabaha Line Facility Agreement of tugboat and cargo vessel financing based on Fatwa No. 45/DSN-MUI/II/2005 on Line Facility in conjunction with Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/ 2000 on Murabaha, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah and Bank Indonesia Regulation Number:10/16/PBI/2008 regarding the implementation of Sharia in the Activity Fund Raising and Distribution Sharia Bank Services and Funds. It also discusses the roles and responsibilities of Notary in the agreement based on UUJN /UUJNP.

With normative juridical research, the authors examine the documents relating to such legal events. The authors found the fact that the Bank purchased the necessary goods by giving customers special authorization on behalf of the Bank. However, the contract made by a notary is legal because it is in accordance with the above three rules, although not in line with the principles of sharia contained in the books of fiqh."

"Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan badan hukum hasil merger atau penggabungan dari 3 (tiga) Bank Syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah. Dalam dunia perbankan syariah, akad yang paling banyak diminati nasabah debitur adalah akad pembiayaan murabahah, yang merupakan salah satu jenis transaksi yang digunakan bank syariah dalam menyalurkan produk pembiayaan. Pasca terjadinya merger, terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih dan harus dilanjutkan oleh Bank Syariah Indonesia terhadap nasabah debitur sebelum dilakukan merger. Bagaimana akibat hukum dan bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah debitur dalam akad murabahah tersebut sesudah terjadinya merger merupakan pokok masalah dari penelitian ini. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan tipologi penelitian kualitatif. Kesimpulan dari analisis penelitian ini, akibat hukum terhadap peralihan status akad, jaminan dan resiko gagal bayar terhadap akad murabahah tersebut setelah dilakukannya merger Bank Syariah mengakibatkan aktiva dan pasiva beralih karena hukum sehingga tidak dibutuhkan akta peralihan untuk mengalihkan hak dan kewajiban tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah adalah perlindungan hukum Preventif dengan cara melakukan pembinaan kepada nasabah dan perlindungan represif melakukan penindakan dan pemberian sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur.

---

Bank Syariah Indonesia (BSI) is a legal entity resulting from a merger or amalgamation of 3 (three) Syariah Banks, namely Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah and Bank BRI Syariah. In the world of Islamic banking, the contract that is most in demand by debtor customers is a murabahah financing agreement, which is one type of transaction used by Islamic banks in distributing financing products. After the merger occurs, there are rights and obligations that are transferred and must be continued by the debtor's Indonesian Sharia Bank before the merger is carried out. What are the legal consequences and forms of legal protection for debtor customers in the murabahah contract prior to the merger, which is the main problem of this research. The method that the author uses in this thesis is a normative legal research method and using a qualitative research typology. The conclusion of this research analysis, the legal consequences of the transfer of contract status, guarantees and the risk of default on the murabahah contract after the merger of Sharia Banks resulted in assets and pasiva being transferred due to the law so that no deed of transition was needed to transfer these rights and obligations. The legal protection provided to customers is Preventive legal protection by providing guidance to customers and repressive protection in carrying out enforcement and sanctions in accordance with the governing law."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel sikap, pengaruh sosial, agama, harga, dan dukungan pemerintah terhadap intensi nasabah bank syariah untuk menggunakan pembiayaan rumah syariah. Penelitian ini menggunakan TRA (Theory of Reasoned Action) oleh Ajzen serta menambah 3 variabel lainnya agama, harga, dan dukungan pemerintah. Sampel terdiri dari 140 nasabah Bank Syariah Mandiri, Jakarta Pusat. Data primer diperoleh melalui survei dengan cara penyebaran kuisioner. Analisis data menggunakan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa sikap dan pengaruh sosial tidak berpengaruh secara signifikan secara parsial terhadap intensi nasabah bank syariah untuk menggunakan pembiayaan rumah syariah. Variabel agama, harga, dan dukungan pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap intensi nasabah bank syariah untuk menggunakan pembiayaan rumah syariah. Hasil penelitian juga menunjukkan nilai adjusted R Square sebesar 49,2%, berarti variabel sikap, pengaruh sosial, kewajiban agama, harga, dan dukungan pemerintah bersama- sama dapat menjelaskan variasi Intensi nasabah Bank Syariah untuk menggunakan pembiayaan syariah sebesar 49,2% dan sisanya 50,8% dijelaskan variabel lain yang tidak diperhitungkan dalam model penelitian ini.

---

The purpose of this research is to examine the effects of the following factors: attitude, social influence, religious obligation, pricing, and government support on the Islamic bank customers intention to use Islamic home financing. This research uses the TRA (Theory of Reasoned Action) model by Ajzen and add 3 others variables religious obligation, pricing, and government support. The sample comprised of 140 customers of Bank Syariah Mandiri, Jakarta Pusat. Data were obtained through survey using questionnaire. Methodology of this research uses multiple linear regression analysis.

This research found attitudes and social influence to be insignificant in influencing the intention to use Islamic home financing. Religious obligation, pricing, and government support were found to be significant predictors.

The results also show the adjusted R square of 49,2 %, meaning the variable attitudes, social influence, religious obligation, pricing, and government support can explain the variation of Islamic bank customers intention to use Islamic home financing at 49,2% and the remaining 50,8% is explained by other variables are not taken in this research model."

"Pembiayaan kepemilikan rumah di bank syariah dengan menggunakan akad murabahah berdampak pada angsuran yang tidak dapat berubah selama jangka waktu pembiayaan berpotensi terjadi kesenjangan jika dibandingkan dengan harga rumah yang cenderung selalu meningkat yang merupakan volatilitas komoditas harga rumah sepanjang periode pembiayaan. Berbeda dengan kredit perumahan di bank konvensional yang menggunakan suku bunga floating (mengambang) sebagai dasar untuk menetapkan besarnya angsuran sehingga besarnya angsuran setiap bulan akan berbeda tergantung pada suku bunga pada bulan saat pembayaran dilakukan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah pola pembiayaan perumahan murabahah atau kredit perumahan konvensional bisa mengatasi volatilitas harga rumah setelah jatuh tempo pembiayaan. Data yang digunakan adalah data angsuran pembiayaan perumahan murabahah di Bank Syariah Mandiri dan Bank BRI Syariah serta angsuran kredit perumahan konvensional berdasarkan bunga kredit konsumtif pada Bank Swasta Nasional. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pembiayaan perumahan murabahah di bank Syariah Mandiri, Bank BRISyariah maupun kredit perumuhan konvensional mengalami capital loss yang disebabkan oleh karena adanya volatilitas harga rumah di mana nilai pasar rumah setelah pembiayaan jatuh tempo lebih tinggi dari nilai rumah berdasarkan pembiayaan murabahah maupun kredit konvensional.

---

Home ownership financing in Islamic banks using the murabaha contract affects the installment that can not be changed during the term of the financing could potentially be a gap when compared with home prices tend to increase the volatility of commodity prices which is home throughout the period of financing. In contrast to conventional housing loans in banks that use a floating interest rate as the basis for establishing the amount of the installment so that the installment amount each month will vary depending on interest rates in the time payment is made.

The purpose of this study was to determine whether the pattern of housing financing murabaha or conventional mortgages can overcome the volatility of house prices after the maturity of the financing. The data used is the housing finance murabaha installment in Bank Syariah Mandiri and Bank BRISyariah and conventional housing loan installment consumer loan interest is based on the National Private Bank.

The study says that housing finance murabaha at bank Syariah Mandiri, Bank BRISyariah and conventional mortgages experienced a capital loss caused due to the volatility of house prices where the market value of the home after the maturity of the financing is higher than the value of the house based on murabaha financing and conventional loans."

"ABSTRAKDalam Pembiayaan Murabahah, Bank Syariah harus mematuhi Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah guna memenuhi Prinsip Syariah. Fatwa tersebut memuat aturan, dalam Murabahah, dimana Bank Syariah hendak memberi kuasa kepada Nasabah untuk membeli objek akad kepada Pihak Ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank Syariah. Terdapat Akta Notaris antara Bank X Syariah dengan Nasabah dalam Akta "Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah" Nomor: 75 dan "Akad Wakalah" Nomor: 76, Dengan demikian Pembiayaan Murabahah dilakukan tanpa Nasabah melaksanakan tugas wakalahnya. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan tipelogi penelitian deskriptif analitis. Metode penelitian tersebut menghasilkan suatu kesimpulan, status kepemilikian objek dalam Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah antara Bank X Syariah dengan Nasabah sudah dimiliki Nasabah sedari awalnya. Hal tersebut tertera dalam "Akta Jaminan Fidusia" Nomor: 77 bahwa terdapat surat pernyataan Objek Akad dimiliki oleh Nasabah yang dibuat sehari sebelum dilaksanakannya Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah. Dengan demikian penerapan Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah tidak memenuhi rukun dan syarat Murabahah, serta Pembiayaan Murabahah dalam Hukum Positif Indonesia, dimana objek akad harus dimiliki Bank terlebih dahulu. Notaris tidak memperhatikan apa yang tertuang dalam draft ketiga akta, sehingga apa yang tertuang dalam Akta tidak memuat kebenaran transaksi antara Nasabah dan Bank X Syariah dihadapan Notaris. Akibatnya yang terjadi antara Nasabah dan Bank X Syariah bukanlah Murabahah melainkan pinjam meminjam dengan keuntungan yang menghadirkan unsur Riba. Patutnya Nasabah, Bank X Syariah dan Notaris memperhatikan rukun dan syarat Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah guna bermuamalah sesuai dengan Prinsip Syariah.

---

ABSTRACTIn Murabahah financing, Shariah Bank should comply the fatwa of DSN-MUI Number 04/DSN-MUI/2000Murabahah in order to fulfill Sharia Principles. The Fatwas contain rules, in Murabahah, where Shariah Bank by the request of the customers purchase the object of the contract (assets or goods) from a third party. The Murabahah contract of sale must be done after the goods in principle belong to the Shariah Bank. There is a Notarial Deed between Bank X Syariah and the customer in the contract agreement of "Murabahah Bil Wakalah Number" 75. and "Wakalah Agreement" Number 76. Therefore, Murabahah financing was done without the customer carried out their Wakalah duties. This type of research was normative juridical research with analytical descriptive research typology. The research method produced a conclusion, that the ownership status of the object in the contract agreement of Murabahah Bil Wakalah between Islamic bank X and the customer has been owned by the customer from the beginning. This contains in the premisse of "Fiduciary Deed" Number 77. that there is a statement letter that was made one day before the implementation of the contract agreement of Murabahah Bil Wakalah that the object of the contract (asset or goods) belongs to the customer. Therefore, the implementation of Murabahah Bil Wakalah financing does not meet the pillars and conditions of Murabahah, also Murabahah financing in Indonesian positive law, where the object of the contract (assets or goods) must belong to the bank. The Notary public does not pay attention to what is stated in the third draft deed so that the statements in the deed do not contain the truth of transactions between the Bank X Syariah and the customer before the notary public. So, what happens between the Bank X Syariah and the customer is not Murabahha but loans with benefits that contain Riba. The customer, Bank X Syariah, and the notary public should pay attention to the pillars and the conditions of Murabahah Bil Wakalah financing to act according to the Shariah Principles."