Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas pemanfaatan media televisi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di BNN. Meningkatnya pengguna baru narkotika mengindikasikan lemahnya upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, termasuk di dalamnya upaya pencegahan yang dilakukan melalui media televisi. Pencegahan anti narkotika melalui televisi dinilai belum optimal karena dilakukan hanya beberapa saat dan tidak intensif sehingga tidak banyak mempengaruhi masyarakat untuk menjauhi narkotika. Ketidakoptimal- an ini terkait dengan sarana dan prasarana dan sumber daya manusia yang terlibat dalam program pencegaahan melalui media televisi, serta biaya pembuatan dan penayangan program anti narkotika di televisi yang cukup besar. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya strategis untuk program pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui media televisi. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data, observasi dan wawancara mendalam terhadap satu orang staf pelaksana teknis Sub Direktorat Media Elektronik Deputi Pencegahan BNN, satu orang produser acara pendidikan TVRI dan dua orang residen Program Rehabilitasi Narkotika BNN. Penulis menilai program pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui media televisi ini masih belum optimal untuk dapat mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

---

ABSTRACT

This thesis discusses the use of television media in the prevention of drug abuse at BNN. Increased new drug users indicate poor drug abuse prevention efforts, including prevention efforts conducted through the medium of television. Prevention of anti-narcotics through television not considered optimal because it is done only a few times and not intensive so it does not much affect the public to stay away from narcotics. Nonoptimalization is associated with the infrastructure and human resources involved in the program prevention through television media, the cost production and the anti-narcotics program aired on television is quite large. Therefore it is necessary for strategic effort for drug abuse prevention programs through the medium of television. The approach taken in this research is descriptive qualitative data collection methods, observation and depth interview with one staff person technical implementation of Electronic Media Sub Directorate Deputy Prevention BNN, one educational event producer TVRI and two resident BNN Narcotics Rehabilitation Program. The authors assess the drug abuse prevention program through the medium of television is still not optimal in order to support the Prevention and Combating Drug Abuse and Illicit Narcotics (P4GN)."

"Penyalahgunaan prekursor pada clandestine laboratory narkotika merupakan sebuah masalah global, termasuk di Indonesia. Dari hal tersebut, dibutuhkan tindakan yang tepat untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan prekursor non farmasi pada clandestine laboratory narkotika di Indonesia. Salah satu upaya pencegahan tersebut dilakukan melalui pengawasan oleh Direktorat Prekursor dan Psikotropika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (Dit P2 BNN RI). Upaya Pengawasan oleh Dit P2 BNN RI terdapat dalam bentuk peraturan dan kebijakan yang diatur secara tertulis. Beberapa upaya pengawasan oleh Dit P2 BNN RI dianalisis lebih lanjut menggunakan menggunakan aspek strategi pencegahan kejahatan situasional. Analisis ini menggunakan teknik analisis isi untuk mendapatkan penjelasan dan penggambaran yang menyeluruh dari upaya pengawasan dan aspek startegi pencegahan kejahatan situasional. Hasil kategorisasi dan analisis menunjukkan terdapat 8 aspek pencegahan kejahatan situasional yang terlihat pada berbagai upaya pengawasan oleh Dit P2 BNN RI. Kemudian, 8 aspek strategi pencegahan kejahatan situasional tersebut sejalan dengan beberapa upaya pengawasan yang dilakukan oleh Dit P2 BNN RI. Oleh karena itu, keseluruhan hasil analisis menunjukkan bahwa pengawasan oleh Dit P2 BNN RI dapat dikatakan sebagai bentuk pencegahan penyalahgunaan prekursor non farmasi pada clandestine laboratory narkotika di Indonesia.

---

Precursor abuse in clandestine laboratory narcotics is a global problem, including in Indonesia. From this, appropriate action is needed to prevent the abuse of non- pharmaceutical precursors in clandestine narcotics laboratories in Indonesia. One of the prevention efforts is carried out through supervision by the Directorate of Precursors and Psychotropics of the National Narcotics Agency of the Republic of Indonesia (Dit P2 BNN RI). Supervision efforts by Dit P2 BNN RI are in the form of regulations and policies that are regulated in writing. Several monitoring efforts by Dit P2 BNN RI were further analyzed using aspects of situational crime prevention strategies. This analysis uses content analysis techniques to obtain a thorough explanation and description of monitoring efforts and aspects of situational crime prevention strategies. The results of the categorization and analysis show that there are 8 aspects of situational crime prevention seen in various monitoring efforts by the Directorate of P2 BNN RI. Then, the 8 aspects of the situational crime prevention strategy are in line with several monitoring efforts carried out by Dit P2 BNN RI. Therefore, the overall results of the analysis show that supervision by Dit P2 BNN RI can be regarded as a form of preventing the abuse of non-pharmaceutical precursors in clandestine narcotics laboratories in Indonesia."

"ABSTRAK<>br>Tulisan ini membahas mengenai penjualan barang yang mengandung zat narkotika dengan menggunakan media sosial. Media sosial yang digunakan adalah Facebook, Twitter, dan Instagram yang merupakan media sosial dengan jumlah pengguna yang tinggi. Dalam membahas permasalahan, tulisan ini menggunakan teori rational choice sebagai dasar penjelasan motif pertimbangan pelaku dalam memilih melakukan tindakan kejahatan ini. Selain itu tulisan ini juga menggunakan teori lifestyle exposure sebagai dasar untuk penjelasan gaya hidup seseorang dalam menggunakan media sosial yang dapat membuat pengguna media sosial rentan menjadi calon pembeli produk narkotika yang dijual di media sosial. Penulis berasumsi dalam menggunakan tiga media sosial sebagai sarana jual beli e-commerce barang dengan zat narkotika, pelaku penjualan mempunyai pilihan rasional yang menjadi pertimbangan cost dan benefit pelaku. Orang-orang yang membeli narkotika di media social diasumsikan merupakan pengguna baru narkotika. Hal ini karena pembelian narkotika di media social tidak vulgar seperti penjualan narkotika konvensional. Hasil dari tulisan ini mengungkapkan bahwa dengan menggunakan pelaku penjualan barang dengan zat narkotika di media sosial, mempunyai keuntungan dan kendala dalam tindakannya, selain itu, gaya hidup seseorang dalam menggunakan media sosial juga membuat mereka rentan menjadi sasaran penjualan atau calon pembeli.

---

ABSTRACT<>br>This paper discusses the study of the sale of goods containing substance drugs using social media. Social media used are Facebook, Twitter, and Instagram which is a social media with a high number of users. In discussing the problem, this paper uses the rational choice theory as the basic explanation of the motives of the perpetrator 39 s judgment in choosing to commit this crime. This paper also uses theory of lifestyle exposure as the basis for the explanation of one 39 s lifestyle in using social media that can make the users of social media vulnerable to potential buyers of narcotic products sold on social media. The author assumes in using three social media as a means of buying and selling e commerce goods with substances narcotics, sales actors have a rational choice that into consideration cost and benefit perpetrators. People who buy narcotics from social media are assume to be new user of narcotics. This is because the purchase of narcotics in social media is not vulgar like the sale of conventional narcotics. The result of this paper reveals that by using drug salespeople with narcotic substances in social media, it has advantages and constraints in its actions, in addition, one 39 s lifestyle in using social media also makes them vulnerable to being targeted by sales or prospective buyers."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan media relations yang dilakukan Bagian Hubungan Masyarakat BNN dalam upaya diseminasi informasi pencegahan dan pemberantasan narkotika. Humas sebagai juru bicara organisasi mengemban tugas menginformasikan program, kegiatan dan kinerja pemerintah kepada masyarakat. Kegiatan utama yang dilakukan Humas BNN antara lain menyelenggarakan konferensi pers, membuat press release dan melakukan publikasi kelembagaan. Konsep yang digunakan adalah media relations, public relations dan humas pemerintah. Kegiatan media relations ini memerlukan kerja sama dengan media massa dan satuan kerja di BNN. Hambatan yang dihadapi adalah Humas belum berperan sebagai penyedia informasi utama, kualitas SDM yang belum optimal, dan publikasi kelembagaan yang belum terukur keberhasilannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas BNN hanya berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi kedeputian dengan media massa yang membutuhkan informasi.

---

This research aims to determine the activities of media relations conducted by Public Relations Division of BNN Humas in disseminating information on prevention and eradication of narcotics. Humas as the spokesperson of the organization carry out the task of informing the program, activities and performance of the government to the public. The main activities of BNN Public Relation are holding press conferences, making press releases and organizing institutional publications. The concepts used by Humas are media relations, public relations and public relations government. This media relations activity requires cooperation with mass media and work units at BNN. The obstacles faced are the PR has not acted as the main information provider, the quality of human resources is not optimal, and institutional publications that have not measured its success. The results showed that BNN Public Relations only acts as facilitator which facilitates each deputy with mass media that need information."

"Upaya pelayanan rehabilitasi telah dilaksanakan BNN bersama dengan instansi terkait yang sebelumnya diatur di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sepanjang tahun 2021, telah dilakukan rehabilitasi terhadap 43.320 orang. Penelitian difokuskan pada Loka Rehabilitasi BNN Kalianda, sebagai penerima penghargaan Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Layanan Prima” Tahun 2021 dari Kemenpan RB. Loka Rehabilitasi BNN Kalianda juga ditunjuk sebagai salah satu unit kerja pelayanan berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Kemenpan RB pada tanggal 20 Desember 2021. Tujuan penelitian untuk mengetahui kondisi klien secara fisik dan mental sebelum dan sesudah menjalani rehabilitas, menjelaskan dukungan yang diberikan keluarga, menganalisis persepsi gugat cerai terhadap peran suami sebagai kepala keluarga dan menganalisis adaptasi perlakuan yang paling efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) Klien merasakan adanya perubahan dalam kondisi fisik dan mental selama menjalani rehabilitasi; (2) Dukungan keluarga memiliki dampak yang signifikan dalam proses rehabilitasi klien; (3) Ketahanan psikososial budaya keluarga memiliki peran penting dalam proses rehabilitasi klien; (4) Lamanya proses rehabilitasi rawat inap yang dijalani seorang kepala keluarga memberikan santunan kepada anggota keluarga lainnya. Tidak adanya dukungan keluarga besar berdampak pada ketahanan keluarga pada keluarga inti; (5) Program kegiatan keluarga seperti Family Support Group dan Family Dialog penting dalam proses pemulihan klien.

---

Rehabilitation service efforts have been carried out by BNN together with related agencies previously regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Throughout 2021, 43,320 people have been rehabilitated. The research focused on the BNN Kalianda Rehabilitation Workshop, as the recipient of the 2021 Public Service Provider Award for the "Excellent Service" Category from the RB Ministry. The BNN Kalianda Rehabilitation Workshop was also appointed as one of the service work units with the predicate towards a Free from Corruption Area (WBK) by the RB Ministry on December 20, 2021. The purpose of the study was to determine the client's physical and mental condition before and after undergoing rehabilitation, explain the support provided by the family, analyze the perception of divorce lawsuits on the husband's role as the head of the family and analyze the most effective and efficient treatment adaptation. This research uses qualitative research methods with a case study approach. The results of the study showed that (1) The client feels a change in physical and mental condition during rehabilitation; (2) Family support has a significant impact on the client's rehabilitation process; (3) Psychosocial resilience of family culture has an important role in the client's rehabilitation process; (4) The length of the inpatient rehabilitation process that a family head undergoes provides compensation to other family members. The absence of extended family support has an impact on family resilience in the nuclear family; (5) Family activity programs such as Family Support Group and Family Dialogue are important in the client's recovery process."

"[ABSTRAKMeningkatnya jumlah penyalahgunaan Narkoba saat ini sudah menjalar hingga sekolah-sekolah dan kampus tanpa memandang tingkatan usia. Khususnya di DKI Jakarta, 20% dari 4 juta pemakai narkoba adalah anak di bawah usia 18 tahun atau remaja yang notabene penerus cikal bakal negeri ini. Bahkan, 3 dari 10 anak di Jakarta terlibat penggunaan narkoba sekaligus terlibat produksi dan distribusinya.BNN Provinsi DKI Jakarta merupakan lembaga vertikal BNN di wilayah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai macam program pencegahan salah satunya melalui pemeriksaan urin Narkoba di lingkungan sekolah. Pemeriksaan urin narkoba yang dilakukan di sekolah sangat penting karena dapat mendeteksi secara dini apakah seseorang terindikasi penyalahgunaan narkoba atau tidak, sehingga dapat memotong jalur peredaran narkoba di lingkungan sekolah.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif- analitis, dimana faktor operasionalisasi penelitian sudah ditentukan di awal. Data primer diperoleh dari informan yang merupakan Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan dokter BNNP DKI Jakarta. Data sekunder didapatkan dari data yang telah tersedia dan dilakukan studi data. Analisis disampaikan berdasarkan penilaian (judgement) penulis dengan didasari oleh kerangka teori yang dipakai dalam penelitian ini.Hasil yang didapatkan dari Implementasi Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Sekolah Melalui Pemeriksaan Urin Narkoba masih belum maksimal karena belum adanya kesadaran dari peserta tes urin yang hasilnya positif Narkoba untuk melakukan konseling adiksi/rehabilitasi agar menghentikan penggunaan Narkoba dan merubah perilaku yang lebih sehat. Kendala yang ditemukan masih kurang aktifnya pihak sekolah dan orang tua membawa siswa yang positif Narkoba untuk dilakukan konseling adiksi. Saran yang diberikan oleh penulis adalah perlu adanya evaluasi dan pembinaan lanjutan setelah pemeriksaan urin Narkoba melalui kerjasama antara pihak sekolah, orangtua, instansi terkait dan BNN dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah serta pemberian informasi dan pendidikan sejak dini tentang bahaya Narkoba agar siswa mempunyai kemampuan untuk menghindari dan menolak menggunakan Narkoba.

---

ABSTRACTThe increasing number of drug abuse is now spreading to schools and colleges regardless of age levels . Especially in Jakarta , 20 % of the 4 million drug users are children under the age of 18 years old or a teenager that in fact the successor to the forerunner of the country. In fact , 3 out of 10 children in Jakarta involved the use of drugs involved in the production and distribution at the same time .National Narcotic Board of DKI Jakarta Province is a vertical organization BNN in the area of Jakarta has conducted a wide range of prevention programs one of them through urine testing drugs in the school environment . Urine drug conducted in school is very important because it can detect early whether the person indicated drug abuse or not , so as to cut off the circulation of drugs in the school environment .This study used a qualitative approach with descriptive-analytic design, in which the operation of the factors specified in the initial study. Primary data were obtained from an informant who is the Head of Prevention and Community Empowerment and doctor National Narcotic Board of Jakarta Province. Secondary data were obtained from data already available and carried out the study data. The analysis presented is based on assessment (judgment) by the author based on the theoretical framework used in this study.The results obtained from the Examination of Drug Abuse Prevention Program in Schools Through Urine Drug Investigation is still not maximized due to the lack of awareness of participants urine test result is positive drug addiction counseling / rehabilitation in order to stop the use of drugs and more healthy behavior change. Problems were found still less active the school and parents bringing students to do positive drug addiction counseling. The advice given by the authors is necessary the evaluation and follow-up coaching after a urine drug through a partnership between the school, parents, relevant agencies and BNN in the prevention of drug abuse in the school environment as well as the provision of information and education from an early age about the dangers of drugs so that students have the ability to avoid and reject the use of drugs., The increasing number of drug abuse is now spreading to schools and colleges regardless of age levels . Especially in Jakarta , 20 % of the 4 million drug users are children under the age of 18 years old or a teenager that in fact the successor to the forerunner of the country. In fact , 3 out of 10 children in Jakarta involved the use of drugs involved in the production and distribution at the same time .National Narcotic Board of DKI Jakarta Province is a vertical organization BNN in the area of Jakarta has conducted a wide range of prevention programs one of them through urine testing drugs in the school environment . Urine drug conducted in school is very important because it can detect early whether the person indicated drug abuse or not , so as to cut off the circulation of drugs in the school environment .This study used a qualitative approach with descriptive-analytic design, in which the operation of the factors specified in the initial study. Primary data were obtained from an informant who is the Head of Prevention and Community Empowerment and doctor National Narcotic Board of Jakarta Province. Secondary data were obtained from data already available and carried out the study data. The analysis presented is based on assessment (judgment) by the author based on the theoretical framework used in this study.The results obtained from the Examination of Drug Abuse Prevention Program in Schools Through Urine Drug Investigation is still not maximized due to the lack of awareness of participants urine test result is positive drug addiction counseling / rehabilitation in order to stop the use of drugs and more healthy behavior change. Problems were found still less active the school and parents bringing students to do positive drug addiction counseling. The advice given by the authors is necessary the evaluation and follow-up coaching after a urine drug through a partnership between the school, parents, relevant agencies and BNN in the prevention of drug abuse in the school environment as well as the provision of information and education from an early age about the dangers of drugs so that students have the ability to avoid and reject the use of drugs.]"

"Rendahnya pemanfaatan layanan rehabiltasi rawat jalan secara sukarela di Klinik IPWL BNN setiap tahun terutama dalam 3 tahun terakhir sangat berdampak pada masih tingginya prevalensi angka penyalah guna narkotika di Indonesia. Sesuai dengan teori Andersen (1974), faktor penyebab perilaku pemanfaatan layanan kesehatan terdiri dari 3 yaitu faktor predisposing, enabling dan reinforcing. Penelitian ini hanya fokus terhadap faktor reinforcing yaitu dukungan keluarga terhadap pemanfaatan layanan rehabilitasi rawat jalan sukarela di Klinik IPWL BNN. Tujuan untuk menggali informasi secara mendalam tentang faktor dukungan keluarga terhadap pemanfaatan layanan rehabilitasi di Klinik IPWL BNN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan diskusi kelompok terarah. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa rendahnya pemanfaatan layanan rehabilitasi di klinik IPWL BNN disebabkan faktor kurangnya pengetahuan keluarga tentang bagaimana melakukan deteksi dini dan upaya intervensi terhadap anggota keluarga yang mulai terlibat penyalahgunaan narkotika sebelum keluarga membawa ke layanan rehabilitasi. Masih tingginya stigma dimasyarakat juga menjadi penyebab keluarga malu untuk membawa klien ke layanan, hubungan komunikasi antara keluarga kurang baik. Kurangnya sosialiasi program layanan rehabilitasi dan perlunya model intervensi dan regulasi tentang keterlibatan keluarga dalam rehabilitasi. Progam sosialisasi melalui media massa TV, radio, surat kabar, media sosial, majalah sangat efektif membantu penyebaran informasi deteksi dini penyalahguna narkotika di lingkungan keluarga serta upaya rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Kemudian untuk mengatasi tingginya stigma terhadap pecandu narkotika dimasyarakat perlu adanya bentuk layanan rehabilitasi yang melibatkan masyarakat (rehabilitasi berbasis masyarakat).

---

The low utilization of voluntary outpatient rehabilitation services at the BNN Voluntary Clinic every year, especially in the last 3 years has a significant impact on the high prevalence of narcotics abusers in Indonesia. In accordance with Andersens theory (1974), the causes of health service utilization behavior consisted of 3 factors: predisposing, enabling and reinforcing. This study only focused on reinforcing factors, namely family support for the utilization of voluntary outpatient rehabilitation services at the BNN Voluntary Clinic. The purpose of this study is to explore information about the factors of family support for the utilization of rehabilitation services at the BNN Voluntary Clinic. This study uses qualitative methods by collecting data through interviews and focus group discussions. Based on the results of the study, it was found that the low utilization of rehabilitation services at the BNN IPWL clinic was due to a lack of family knowledge about how to conduct early detection and intervention efforts through rehabilitation of family members who were involved in narcotics abuse before family access to rehabilitation centre. The stigma in the community is also a cause of shame for families to bring clients to services, communication links between poor families. Lack of socialization of rehabilitation service programs and the need for intervention models and regulations regarding family involvement in rehabilitation. Socialization programs through mass media such as television, radio, newspapers, social media, and magazines are very effective in helping disseminate information on early detection of narcotics abusers in the family environment and rehabilitation efforts for narcotics addicts. Then to overcome the high stigma against narcotics, the community it self needs to be empowered in a form of comprehensive rehabilitation program (community based rehabilitation)."

"Penelitian ini dilakukan karena adanya jumlah peningkatan jumlah kasus narkoba yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Penanganan permasalahan narkoba merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Badan Narkotika Nasional sebagai focal poin dalam penanganan masalah narkoba di Indonesia telah menetapkan Surat Keputusan No: Skep/92/XII/2004/BNN tentang Strategi Nasional P4GN yang dapat dijadikan pedoman/acuan bagi instansi pemerintah dan organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang narkoba dalam melakukan upaya-upaya P4GN dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia bebas narkoba 2015.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Strategi Nasional P4GN pada instansi anggota BNN dan untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam implementasi Strategi Nasional P4GN pada instansi anggota BNN. Penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner ke 28 (dua puluh delapan) instansi anggota BNN, yang memberikan jawaban atas kuesioner tersebut ada 16 (enam belas) instansi anggota BNN, dan melakukan wawancara mendalam kepada informan kunci yaitu Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Biro Umum Sekretariat Lakhar BNN, Direktur Pengawasan Napza Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, dan Staf Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Analisis data dilakukan dengan metode kuantitatif dan kualitatif (gabungan). Teori yang digunakan untuk melakukan analisis data yaitu teori George C. Edward III yang terdiri atas variabel komunikasi, variabel sumber-sumber, variabel sikap/kecenderungan, variabel struktur organisasi, teori Donald S. Van Meter dan Van Horn yaitu variabel hubungan antar organisasi, serta ditambah dengan variabel pelaksanaan program. Hasil penelitiannnya menunjukkan bahwa kebijakan Strategi Nasional P4GN telah dikomunikasikan dengan baik kepada petugas/pegawai yang menangani bidang P4GN pada instansi anggota BNN, begitu juga dengan sumbersumber, sikap, struktur birokrasi, hubungan antar organisasi, dan pelaksanaan program juga dilaksanakan dengan sangat baik dan mendukung atas implementasi kebijakan tersebut pada instansi anggota BNN. Namun demikian dalam imlpementasi kebijakan tersebut masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi.

---

This study was conducted since there had been a significant increase in drug cases from year to year. Dealing with drug problems is the responsibility of the society as a whole. The National Narcotics Board as the focal point related to drug problems in Indonesia has issued a Decree No.: SKEP/92/XII/2004/BNN on the National Strategy in the Prevention and Eradication of Drug Abuse and Illicit Trafficking as a reference for government agencies, including social organizations in the prevention and eradication of drug abuse and illicit trafficking as a realization of a Drug-free Indonesia in 2015.The purpose of the study is to know how the National Strategy on the Prevention and Eradication of Narcotics, Psychotropic Substances and other Addictive Substances is implemented at the Member agencies of BNN. Also to identify the obstacles encountered related to the implementation. The study is conducted through distribution of questionnaires to 28 Member agencies of BNN, but only 16 responded to the questionnaire; in depth interviews were also conducted on key informants, i.e. Heads of Organization and Personnel Divisions, Bureau of General Affairs, Secretariat of the BNN Executive Office, Director of the National Agency of Food and Drugs, Republic of Indonesia, Staff of the Directorate General of Immigration, Department of Justice and Human Rights. Data analysis was made through a combination of the quantitative and qualitative methods. The theory applied here is the theory of George Edward III, consisting of variables of communication, resources, attitudes/trends, organizational structure, including the theory of Donald S. Van Meter and Van Horn related to the variable on inter-organizational relation, and added with a variable on program implementation. The outcome of the study shows that the policy on the National Strategy related to the Prevention and Eradication of Drug Abuse and Illicit Trafficking has been well communicated to the officials of the related Member agencies of BNN dealing with the prevention of drug abuse; in addition, resources, attitudes, structure of bureaucracy, inter-organizational relations, as well as program implementation were carried out very well and supported. However, there are still obstacles that are encountered in the implementation of the national strategy."