Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKTesis ini menganalisis sikap Indonesia terhadap kebangkitan Tiongkoksebagai super power dari perspektif hedging. Menurut teori hedging, kebangkitanTiongkok sebagai super power bukan semata-mata sebagai ancaman, melainkansebagai peluang untuk dikelola secara bilateral dan multilateral menggunakan tigapendekatan yaitu dengan strategi engagement, enmeshing, dan soft balancing.Indonesia menggunakan strategi hedging dengan dasar pemikiran bahwastrategi hedging menjadi strategi yang paling ideal untuk digunakan olehIndonesia karena masih sangat singkon dengan prinsip politik luar negeri bebasaktif, sekaligus sebagai sebuah strategi yang dapat mengakomodasi kebutuhanobjektif Indonesia sebagai negara yang juga sedang bangkit.Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia menggunakan Strategihedging dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, politik danmiliter dari Tiongkok yang bangkit sebagai super power, tetapi juga untukmenciptakan keseimbangan yang ideal di kawasan, sehingga Indonesia tidakdidominasi oleh kekuatan manapun baik dari Amerika Serikat ataupun dariTiongkok. Strategi ini digunakan oleh Indonesia dengan maksud untukmeningkatkan posisi tawar (bargaining position) Indonesia di mata Tiongkok dandi kancah politik dunia internasional.

---

ABSTRACTThe focus of this theses is to analyze Indonesia perspective towards theRise of China as a new super power from hedging perspective. Acording to thetheory, the Rise of China as a new super power is not only a threat but as anopportunity for Indonesia to manage its relations to china through three approach:engagement policy, enmeshing policy, and soft balancing.Indonesia used hedging strategy because it fits well with Its nationalinterest, which may consist its international political principle, ?bebas aktif,? andas a grand strategy which could accomodate Indonesia pragmatic needs.This research concluded that Indonesia used hedging strategic to reapbenefits in economic, politic and military sector from China as a rising power. Italso create a balanced region with the U.S. down and the China up, and theASEAN stayed as the center of the region. This strategy also primarily used toupgrade Indonesia bargaining position against the U.S., China, and internationalcommunity., The focus of this theses is to analyze Indonesia perspective towards theRise of China as a new super power from hedging perspective. Acording to thetheory, the Rise of China as a new super power is not only a threat but as anopportunity for Indonesia to manage its relations to china through three approach:engagement policy, enmeshing policy, and soft balancing.Indonesia used hedging strategy because it fits well with Its nationalinterest, which may consist its international political principle, “bebas aktif,” andas a grand strategy which could accomodate Indonesia pragmatic needs.This research concluded that Indonesia used hedging strategic to reapbenefits in economic, politic and military sector from China as a rising power. Italso create a balanced region with the U.S. down and the China up, and theASEAN stayed as the center of the region. This strategy also primarily used toupgrade Indonesia bargaining position against the U.S., China, and internationalcommunity.]"

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang analisis atas interpretasi pasal 7 ayat 1 P3B Indonesia-Tiongkok. Untuk mengilustrasikan analisis digunakan studi kasus BUT ldquo;Electric rdquo; dalam lingkup Engineering Procurement Construction contract. Pokok permasalahan penelitian adalah tidak adanya penegasan tentang pemahaman frasa directly or indirectly dan frasa not undertaken or have no relation dalam OECD dan UN Model. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriftif. Hasil penelitian adalah bahwa frasa directly or indirectly merupakan perluasan atribusi, dan frasa not undertaken or have no relation merupakan pembatasan/syarat dari perluasan tersebut. Penerapan pada studi kasus BUT ldquo;Electric rdquo;, penghasilan kontrak EPC yang dapat diatribusikan kepada BUT ldquo;Electric rdquo; hanya dari aktivitas Construction. Hasil analisis diharapkan dapat menjadi dasar penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak untuk menghidari sengketa pajak dikemudian hari. Untuk menjamin dan mengamankan penerimaan negara maka perlu bersinergi dengan Kementerian Teknis untuk membuat peraturan yang memperbesar porsi aktivitas EPC di Indonesia.

---

ABSTRACTThe thesis analyzes the interpretation on article 7 paragraph 1 Tax Treaty between Indonesia and Tiongkok. In order to obtain the comprehensive view, the case of EPC contract ldquo Electric rdquo Permanent Establishment is used as an example on this study. The problem is the absence of affirmation, interpretation, of article 7 paragraph 1 terminology ldquo directly or indirectly rdquo and ldquo not undertaken or have no relation rdquo on Indonesia China Tax Treaty. The terminology has not adopted terminology and definition at OECD UN Treaties Model. This research is conducted with qualitative approach and descriptive analysis. The conclutions of the research show that terminology ldquo directly or indirectly rdquo is an extention of attribution, and the terminology ldquo not undertaken or have no relation rdquo is a restriction of the extentiont. The application of the interpretation on EPC Contract for ldquo Electric rdquo PE elaborates that profit attributable to ldquo Electric rdquo PE are profit from Construction activity only. In order to avoid disputes in the future Directorate General of Taxation as Tax Authority needs to provide guidance of interpretation of the terminology in the form of circular of the DGT. DGT needs to Minister of Public Works to stipulate a regulation about the proportion of activites of the EPC contract should be performed in Indonesia. "

"Peningkatan realisasi Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia diimbangi dengan peningkatan utang luar negeri. Utang luar negeri dengan afiliasi dapat digunakan untuk penghindaran pajak, yakni dengan memaksimalkan biaya bunga pinjaman dan menurunkan laba kena pajak. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK No.169/PMK.01/2015 yang mengatur ketentuan rasio utang dan modal perusahaan (rasio DER) sebesar 4:1. Dalam penelitan ini disimpulkan bahwa rasio DER dalam PMK No.169/2015 ditentukan dengan data SPT yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dan benchmark dari negara lain. Alasan adanya pengecualian industri dalam peraturan tersebut adalah struktur modal industri tersebut didominasi oleh utang dan sudah diatur oleh ketentuan peraturan lain seperti Otoritas Jasa Keuangan dan kementerian lain. Jika dibandingkan thin capitalization rules Indonesia dan Tiongkok, Indonesia membutuhkan escape rules seperti Tiongkok agar thin capitalization rules tidak terlalu ketat terhadap struktur modal perusahaan. Oleh karena itu, sebaiknya pendekatan thin capitalization rules Indonesia dikombinasikan dengan arm‟s length principle seperti di Tiongkok, dan industri yang dikecualikan dari rasio 4:1 segera diatur serta industri infrastruktur segera diatur definisi dan kriterianya. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan memperoleh data dari wawancara mendalam kepada narasumber terkait dan studi kepustakaan.

---

Realization of Foreign Direct Investment (FDI) in Indonesia is increased, but this increasing is aligned with foreign debt. Foreign debt from affiliated company may be used to avoid tax by maximizing interest expense and reducing taxable income. To overcome that situation, Minister of Finance issued PMK No.169/PMK.01/2015 which regulates provision of Taxpayer's debt to equity ratio (DER) in the amount of 4:1. In this research, debt equity ratio in PMK No.169/PMK.01/2015 was set by Taxpayer's Tax Review which is collected by Directorate General of Tax and benchmark from other countries. The reason why there are exceptional of industries in the rules are the industries have capital structure which is dominated by loan and DER's the industries have been regulated by other Ministers and Financial Services Authority. Then, if Indonesia's thin capitalization rules is compared with Tiongkok, Indonesia needs escape clause as Tiongkok so that Indonesia's thin capitalization rules is not too rigid with company's capital structure. Therefore, approach of Indonesia's thin capitalization rules is combined with arm's length principle as well as Tiongkok, and excluded industries in PMK No.169/PMK.010/2015 should be regulated soon and also industrial infrastructure should be regulated the definition and criterias more detail. This research uses qualitative descriptive research method and collects the data through deep interview and study of literature."

"Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap key informant.Penelitian ini menghasilkan tiga hasil penelitian. Pertama, terdapat beberapa kelemahan pada CFC rules Indonesia antara lain terbatasnya definisi kontrol, tidak adanya definisi low tax juridiction, tidak terdapat ketentuan penghitungan besar dividen. Kedua, terdapat beberapa perbedaan ketentuan CFC Indonesia dengan Tiongkok antara lain tentang definisi kontrol, definisi low tax juridiction, pengecualian penerapan CFC rules. Ketiga, terdapat beberapa rekomendasi OECD yang dapat dilakukan pertimbangan adopsi antara lain perluasan definisi kontrol, pembuatan ketentuan tentang low tax juridiction dan penghitungan atribusi CFC berdasarkan persentase dan periode kepemilikan.

---

This research uses qualitative approach. Data were collected through in depth interviews of key informants. This study yields three research results. First, there are some weaknesses in CFC rules of Indonesia such as limited definition of control, there is no definition of low tax juridiction, there is no provision of large dividend calculation. Secondly, there are some differences between CFC rules in Indonesia and Tiongkok such as definition of control, definition of low tax juridiction, exemption of CFC rules implementation. Third, there are some OECD recommendations that can be taken into consideration of adoption such as the expansion of the definition of control, the preparation of low tax juridiction and the calculation of CFC attribution based on the percentage and period of ownership."

"Penelitian ini mengkaji fenomena kejahatan dalam perdagangan Indonesia – Tiongkok dari perspektif Indonesia sebagai korban penipuan. Diawali dengan mengidentifikasi faktor-faktor kriminogenik asimetris yang menciptakan celah terjadinya viktimisasi, dilanjutkan analisis integratif teori transnational organized crime (Massari, 2001), organized fraud (Levi dan Lord, 2011), fraud victimization (Levi, 2009) dan criminogenic asymmetries (Passas, 1999). Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode triangulasi, studi pustaka, focus group discussion, dan concept development merujuk Marek (2015), peneliti menemukan bahwa fraud victimization terhadap eksportir Indonesia dilakukan oleh kelompok kriminal yang menggunakan kedok perusahaan. Mereka memanfaatkan empat faktor kriminogenik asimetris dan didorong adanya tiga jalur ekspor dari Indonesia ke Tiongkok. Kemudian peneliti melakukan kontekstualisasi konsep fraud victimization ke dalam criminogenic asymmetries dan konseptualisasi fraud victimization menjadi international fraud victimization.

---

This study examines the phenomenon of crime in Indonesia-China trade from the perspective of Indonesia as a victim of fraud. They begin with identifying asymmetric criminogenic factors that create gaps for victimization, followed by an integrative analysis of the theory of transnational organized crime (Massari, 2001), organized fraud (Levi and Lord, 2011), fraud victimization (Levi, 2009), and criminogenic asymmetries (Passas, 2009). 1999). Through a descriptive qualitative approach using the triangulation method, literature study, focus group discussion, and concept development, referring to Marek (2015), the researcher found that fraud victimization against Indonesian exporters by criminal groups using the guise of companies. They take advantage of four asymmetric criminogenic factors and are encouraged by the existence of three export routes from Indonesia to China. Then the researchers contextualized the concept of fraud victimization into criminogenic asymmetries and conceptualized fraud victimization into international fraud victimization."

"Tekanan yang terus terjadi terhadap mata uang Rupiah sebagai imbas dari diberlakukannya rezim nilai tukar mengambang bebas sejak 14 Agustus 1997, memberikan dampak tersendiri bagi neraca perdagangan Indonesia dengan negara lain, khususnya Tiongkok. Mencakup sekitar 17 dari total perdagangan atau sekitar 11 dari total ekspor dan 23 total impor di tahun 2016, Tiongkok menjadi mitra dagang terbesar Indonesia saat ini. Nilai tukar riil Rupiah terhadap Renmibi yang terus mengalami tekanan dari waktu ke waktu memberikan dampak tersendiri bagi neraca perdagangan baik secara agregat maupun sektoral di antara kedua negara. Dengan menggunakan model Autoregressive Distributed Lag ARDL Bounds Testing Approach, peneliti menemukan bahwa depresiasi nilai tukar riil Rupiah terhadap Renmibi memberikan dampak yang beragam dalam jangka pendek dan cenderung negatif dalam jangka panjang terhadap neraca perdagangan sekoral Indonesia dengan Tiongkok. Dampak yang beragam dari depresiasi terhadap neraca perdagangan dibuktikan oleh ditemukannya koefisien yang signifikan dari nilai tukar riil terhadap neraca perdagangan di sejumlah sektor dan bukti keberadaan fenomena J-Curve dalam jangka pendek. Sedangkan dalam jangka panjang, depresiasi nilai tukar riil justru memberikan dampak yang cenderung negatif. Hanya sektor kayu serta batu dan kaca yang terdampak positif oleh depresiasi dalam jangka panjang atau memeuhi asumsi Marshall-Lerner Condition. Sektor kayu bahkan teridentifikasi memenuhi kriteria J-Curve berdasarkan pengertian modern, yakni koefisien negatif dalam jangka pendek diikuti oleh koefisien positif dalam jangka panjang.

---

The ongoing pressure on Rupiah currency as a result of the establishment of floating exchange rate regime since August 14, 1997, had impacted Indonesia rsquo s trade balance with other countries, particularly China. Covering about 17 of total trade or about 11 of total exports and 23 of total imports in 2016, China is Indonesia rsquo s largest trading partner today. The real exchange rate of the Rupiah against Renmibi, which continues to experience pressure over time, has its own impact on the trade balance, both aggregate and sectoral, between two countries. Using Autoregressive Distributed Lag ARDL Bounds Testing Approach model, the study found that the depreciation of the real exchange rate of Rupiah against Renmibi gives diversed short run impact and long run negative impact on most of Indonesia rsquo s sectoral trade balance with China. The diversed impact of depreciation on the trade balance is proven by the discovery of significant coefficient of the real exchange rate on the trade balance in several sectors and the evidence of the existence of the J Curve phenomenon in the short run. While in the long run, the depreciation of the real exchange rate has a negative impact. Only wood stone and glass sectors are positively affected by depreciation in the long run, which fulfill the Marshall Lerner Condition assumption. Wood sector is even identified to meet the J Curve criteria based on modern definition, which proven by the negative coefficient in the short run followed by the long run positive coefficient. "

" ABSTRAK Hubungan Rusia dan Tiongkok di kawasan Asia Tengah merupakan contoh kasus unik yang memiliki implikasi tidak hanya pada keamanan regional tetapi juga keamanan global. Latar belakang penelitian ini adalah ldquo;jika sebuah kerja sama yang kuat terbentuk antara Rusia dan Tiongkok di kawasan Asia Tengah, maka dapat membatasi kemampuan aktor eksternal kawasan, termasuk Amerika Serikat, untuk mempengaruhi negara-negara Asia Tengah. rdquo; Oleh karena itu penelitian ini mengajukan pertanyaan bagaimana hubungan Rusia dan Tiongkok di kawasan Asia Tengah dari tahun 2007 hingga tahun 2016? Melalui pertanyaan tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi hubungan Rusia dan Tiongkok di kawasan Asia Tengah serta dampak dari hubungan tersebut terhadap sistem keamanan global. Signifkansi penelitian ini bagi literatur adalah untuk mengembangkan kajian sistem keamanan internasional pada tingkat global maupun regional dan mengembangkan kajian kawasan Asia Tengah. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus melalui pengujian terhadap model hubungan kausal antara keterlibatan negara kuat, konflik regional, dan keamanan internasional yang ditulis oleh Benjamin Miller dan Korina Kagan. Dengan menggunakan model tersebut penelitian ini menemukan bahwa 1 hubungan Rusia dan Tiongkok di kawasan Asia Tengah dalam periode 2007-2016 sesuai dengan jalur kausalitas kerja sama; 2 Rusia dan Tiongkok di kawasan Asia Tengah memiliki kapabilitas seimbang dan kepentingan ldquo;tinggi, simetris; berkonflik; rdquo; 3 Ketergantungan kerja sama Rusia dan Tiongkok di kawasan Asia Tengah terhadap derajat rivalitas kedua negara. Berdasarkan temuan-temuan tersebut penelitian ini berkontribusi dalam badan ilmu bagi kajian hubungan bilateral Rusia dan Tiongkok.

---

ABSTRACT Russian and Chinese bilateral relations in Central Asia is an unique case that have implication not only to regional security but also to global security. This study rsquo s background is ldquo if a strong cooperation is formed between Russia and China in Central Asia, it may limit the ability of external actors, including United States, to influence Central Asian countries. rdquo Therefore, the research question asks how is the bilateral relation between Russia and China in Central Asia from 2007 to 2016 This study use ldquo case study rdquo method to test the model of causal relations between great power involvement, regional conflicts and international security by Benjamin Miller and Korina Kagan. By using this model, this research finds that 1 the bilateral relations of Russia and China in Central Asia within 2007 2016 period is in accordance to the line of causality of cooperation. 2 Rusia and China have equal capabilites and ldquo high symetrical conflicting rdquo interest in Central Asia. 3 the cooperation of Russia and China in Central Asia depends on both countries rsquo degree of rivality. With this respect, this study has contributed to the study of bilateral relation of Russia and China."