Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKKonflik agraria semakin hari semakin sering terjadi, ini dikarena olehsumber daya tanah yang semakin terbatas dibanding dengan pertumbuhan tingkatpenduduk. Dampak lainnya adalah nilai tanah yang semakin mahal membuat tanahmenjadi ajang perebutan bagi pihak-pihak tertentu. Metode yang digunakan dalampenelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode wawancara mendalam(in-depth interview). Informan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 10orang.Menurut Ronny Rahman Nitibaskara konflik memiliki cakupan yang cukupluas, meliputi pertentangan atau bentrokan, persaingan, atau gangguan olehkelompok secara fisik atau benturan antar kekuatan-kekuatan yang sulit didamaikanatau pertentangan-pertentangan dalam tataran kualitas seperti ide-ide, kepentinganatau kehendak. Semua makna konflik tersebut, tampaknya pada waktu belakanganini cukup ramai terjadi di Indonesia. Mediasi adalah salah satu proses alternatifpenyelesaian masalah diluar pengadilan untuk dapat tercapai suatu solusi(perdamaian) yang saling menguntungkan para pihak. Dengan konflik dapatdiselesaikan dengan saling menguntungkan dari kesepakatan mediasi tersebutdiharapkan dapat menunjang ketahanan wilayah.

---

ABSTRACTAgrarian conflicts increasingly frequent, this dikarena by land resources aremore limited than the growth rate of the population. Another effect is that the moreexpensive land values make the scene of the seizure of land for certain parties. Themethod used in this study using qualitative methods with in-depth interviews (indepthinterview). Informants were used in this study as many as 10 people.According to Ronny Rahman Nitibaskara conflict has broad enoughcoverage, covering conflict or clash, competition, or interference by the groupphysically or clashes between the forces that are difficult be reconciled orcontradictions in the level of quality of such ideas, interests or the will. All themeanings of the conflict, it seems at times quite crowded lately occurred inIndonesia. Mediation is one of the alternative process issues out of court settlementto be reached a solution (peace) the parties mutually beneficial. With the conflict canbe resolved with mutual benefits of the mediation agreement is expected to supportthe resilience of the region , Agrarian conflicts increasingly frequent, this dikarena by land resources aremore limited than the growth rate of the population. Another effect is that the moreexpensive land values make the scene of the seizure of land for certain parties. Themethod used in this study using qualitative methods with in-depth interviews (indepthinterview). Informants were used in this study as many as 10 people.According to Ronny Rahman Nitibaskara conflict has broad enoughcoverage, covering conflict or clash, competition, or interference by the groupphysically or clashes between the forces that are difficult be reconciled orcontradictions in the level of quality of such ideas, interests or the will. All themeanings of the conflict, it seems at times quite crowded lately occurred inIndonesia. Mediation is one of the alternative process issues out of court settlementto be reached a solution (peace) the parties mutually beneficial. With the conflict canbe resolved with mutual benefits of the mediation agreement is expected to supportthe resilience of the region ]"

"Penelitian ini bertujuan unutk mengetahui dampak konflik yang terjadi di Lampung Selatan yaitu Kecamatan Way Panji terhadap ketahanan Wilayah/Daerah dan implikasinya terhadap ketahanan nasional. Latar belakang pemilihan judul dan objek penelitian tentang konflik di Way Panji, karena konflik tersebut sudah menjadi konflik yang berskala nasional dengan melibatkan bukan hanya kedua desa yang terlibat konflik melainkan sudah melibatkan bahkan sampai ke Banten. Penelitian ini menggunakan motode pendekatan kualitatif dengan sifat penelitian adalah deskriptif dan menggunakan data primer dan sekunder, yang didapat dari unit yang analisis (informan). Hasil penelitian menunjukan bahwa, terjadinya konflik etnis di Kecamatan Way Panji adalah akibat adanya kesenjangan sosial, dimana masyarakat Balinuraga sebagai pendatang menguasai sektor ekonomi, sedangkan masyarakat Agom yaitu masyarakat asli Lampung hanya sebagai penonton dari kekuasaan dan sumber-sumber kemakmuran di Kecamatan tersebut. Substansinya adalah karena tidak meratanya kesejahteraan yang dirasakan oleh penduduk asli yang mayoritas beretnis Lampung, dan sebaliknya masyarakat pendatang tingkat kesejahteraannya lebih baik, karena keuletan dan sikap stuggle mereka yang membuat mereka maju dalam status sosial ekonomi yang menimbulkan kecemburuan, kemudian konflik yang pada awalnya dapat diredam, akhirnya tidak dapat diredam dan menjadi konflik berskala nasional. Konflik etnik yang terjadi di Kecamatan Way Panji menimbulkan dampak yang sangat besar, antara lain korban jiwa, harta benda, dan hancurnya infrastruktur fisik dan sosial di wilayah konflik tersebut. Ditinjau dari eksistensi sebuah negara, maka konflik etnik tersebut tentunya akan menjadi sebuah ancaman terhadap keutuhan NKRI karena sudah melibatkan bukan hanya etnis Lampung dan etnis Bali melainkan beberapa etnik lain seperti Banten, Medan dll. Kondisi tersebut dapat melemahkan ketahanan wilayah tersebut, karena wilayah menjadi tidak kondusif dan tidak terkendali khususnya pada aspek kehidupan yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi dan pertahanan keamanan.

---

This research aims to study the effects of the conflicts in South Lampung sub district namely Way Kanji to the region resilience and its implications to national resilience. The reason why to study Way Panji conflict is because the conflict has become national scale which involves not only two villages but its spread to the villages around the region. This study uses a qualitative approach method with descriptive nature and use of primary and secondary data obtained from informants. The results showed that, ethnic conflict in Way Panji is due to the existence of social inequality, which Balinuraga society as immigrants dominate economic sectors, while indigenous people of Lampung, Agom, was just as viewers of the power and resources of the prosperity of the district. The problem is the inequality of prosperity felt by the majority of the indigenous population in Lampung, and as the immigrant community life prosper because they struggle tenacity and attitude that make them advance in their socioeconomic status raises jealousy, therefore conflicts that can initially be muted, finally break lose and become a conflict of national scale. Ethnic conflict that occurred in Way Kanji raises huge impact in physical and social infrastructure in the region. Viewed from the existence of a state, the ethnic conflict is certainly going to be a threat to the integrity of the Republic because it is not only involved the people of Lampung and Bali but also some other ethnic groups such as Banten, Medan, etc.. This condition can weaken region’s resistance, because the region is not conducive and uncontrolled especially in relation to social, economic and defense security."

"Bank Negara Indonesia sebagai salah satu Bank BUMN, dalam menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat tidak terlepas dari beberapa permasalahan, khususnya masalah tentang keluhan nasabah yang berujung pada sengketa nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penerapan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa nasabah di BNI, dan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan setelah adanya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa nasabah di BNI. Penulis menggunakan cara pendekatan masalah, yaitu pendekatan yuridis normatif. Penelitian dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan narasumber pada objek penelitian yang berhubungan dengan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa nasabah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNI selalu menggunakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa nasabah. Dalam menghadapi permasalahan atau sengketa nasabah, pihak BNI memberikan waktu kepada nasabah untuk dapat menyelesaikan masalahnya agar tidak berlarut-larut. Apabila tidak berhasil, maka pihak BNI memanggil nasabah tersebut untuk mendapatkan solusi yang terbaik agar tidak menimbulkan masalah berkepanjangan. Apabila kedua cara tersebut tidak berhasil, maka pihak BNI melakukan cara mediasi dengan pihak luar, seperti pengadilan negeri atau pengadilan arbitrase agar bisa menghilangkan konflik dan mengesekusinya. Proses mediasi perbankan merupan cara yang paling efektif untuk menyelesaikan konflik antara nasabah dengan BNI. Pihak BNI jarang sekali menggunakan proses pengadilan atau arbitrase untuk menyelesaikan sengketa nasabah karena hanya dengan proses mediasi perbankan, permasalahan sengketa nasabah sudah dapat diselesaikan dan mendapatkan solusi terbaik.

---

Bank Negara Indonesia as one of the state owned banks, in providing banking services to the public is inseparable from several problems, especially the problem of customer complaints that lead to customer disputes. This study aims to find out the process of applying mediation as an alternative to resolve customer disputes in BNI, and to know the impact caused after the mediation as an alternative to dispute the customer 39 s disputes in BNI. The author use ways of approaching the problem, namely the normative juridical approach and. The research was conducted through observation and interview with resource persons on research object related to mediation as an alternative to customer dispute settlement. The results showed that BNI always use mediation as an alternative to customer dispute resolution. In the face of problems or disputes of customers, the BNI gives time to customers to be able to solve the problem so as not to drag on. If not successful, then the BNI call the customer to get the best solution so as not to cause prolonged problems. If the two methods are unsuccessful, then the BNI mediates with outsiders, such as the district court or arbitration tribunal in order to eliminate the conflict and execution . The banking mediation process is the most effective way to resolve conflicts between customers and BNI. BNI parties rarely use litigation or arbitration to resolve customer disputes because only with the mediation process of banking, customer disputes problems can be resolved and get the best solution."

"Konflik atas sumber daya hutan terjadi secara meluas di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Berbagai kajian mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi di Indonesia ini terjadi karena implementasi kebijakan pemerintah yang membatasi akses warga kampung hutan untuk ikut serta mengelola hutan sekaligus mendapatkan manfaat dari sumber daya tersebut. Konflik yang diuraikan ini sebenarnya hanya merupakan bagian dari konflik secara keseluruhan yang dihadapi warga kampung hutan dalam kehidupan mereka.Dengan melihat konflik sebagai suatu proses rangkaian kejadian dimana masing-masing pihak yang berkonflik berusaha memenangkan kepentingan masing-masing dengan pilihan Cara masing-masing, kajian ini mengupas pilihan pranata yang diambil oleh warga kampung hutan dalam mekanisme penanganan konflik yang mereka hadapi, termasuk konflik yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya hutan. Pilihan ini diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dapat dirumuskan seagai kemanan dan kenyamanan pihak yang terlibat dalam menangani konflik dengan tetap memperjuangkan kepentingannya sebagai tujuannya.Kajian mengenai konflik ini didasarkan pada sejumlah kasus konflik yang ditemukan pada saat penelitian lapangan dan kemudian dituliskan kembali dalam bentuk ilustrasi rangkaian kejadian konflik dengan satu konteks tertentu. Konflik yang disajikan berupa konflik yang berkenaan dengan penguasaan dan pemanfaatan lahan baik di areal warga maupun di kawasan hutan negara, konflik seputar renovasi masjid Al - Iman di Kampung Baru, konflik pengelolaan kawasan hutan berupa peremajaan kopi dan pengarangan dalam kawasan hutan negara dan konflik-konflik pencurian.Dari kajian ini ditemukan bahwa warga kampung hutan mendasarkan pilihan pranata berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang paling mendasar adalah ketersediaan pranata dalam masyarakat setempat. Dari pranata-pranata tersebut, ada kemungkinan pihak-pihak yang terlibat memilih lebih dari satu pranata dengan pertimbangan keamanan dan kenyamanan posisi mereka dan tercapainya tujuan yang diinginkan. Pada kondisi dimana aturan dan mekanisme penanganan konflik tidak tersedia, warga kampung, dengan dibantu oleh pihak luar ataupun tidak, mampu menciptakan pranata baru melalui musyawarah yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan bersama antara berbagai pihak yang berkepentingan. Kehadiran pihak luar sebagai pihak yang menyadarkan para. pihak yang berkonflik dan menggerakkan para pihak itu untuk bersama-sama menangani konflik, sekaligus menjadi teman belajar bersama untuk menemukan suatu bentuk pranata yang sesuai untuk menangani konflik yang terjadi dapat mempercepat proses pembangunan pranata ini.Berdasarkan hasil dari kajian ini, dapat diambil suatu pemahaman baru mengenai konflik masyarakat kampung hutan. Pada umumnya, konflik yang terjadi pada masyarakat kampung hutan terjadi karena adanya ketidaksepahaman yang dibiarkan berlanjut dan diejawantahkan dalam sikap terbuka atau terselubung dalam berbagai arena social. Oleh karena itu, walaupun konflik yang terjadi tidak serta merta dapat difragmentasi sebagai konflik kehutanan atau non-kehutanan. Dengan melihat konflik masyarakat kampung hutan sebagai suatu kesatuan, dapat dilihat dengan lebih jelas bahwa ternyata, konflik warga kampung hutan dengan pihak Dinas Kehutanan sehubungan dengan pemanfaatan dan penguasaan lahan dalam kawasan hutan negara hanya merupakan satu bagian kecil dari satu konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kampung hutan.Upaya untuk mencegah dan menangani konflik yang terjadi Dapat dilakukan secara efektif jika masyarakat memiliki pranata yang kuat sebagai tempat mereka berpaling dan bersandar. Keberadaan pranata yang kuat juga dapat menjadi sarana komunikasi antara warga dan pihak lain yang terkait dengan pengelolaan kawasan hutan. Selain itu, peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah juga dapat dijadikan bagian dari pranata ini dengan cara menyederhanakan proses dan bahasa aturan tersebut. Kiranya, inilah cara yang paling efektif yang dapat dilakukan untuk proses sosialisasi peraturan dan kebijakan."

"The potential for conflict exists in every interaction. But when one doesn’t know how to deal with these disagreements constructively, they can escalate into unproductive and even destructive situations. The key is not to avoid conflict, but to recognize and manage it skillfully to produce the best possible outcome. In this powerful and practical guide, author Gini Graham Scott shows readers how to identify the reason for the conflict, recognize and control the emotional factors, and find the best solution. Disagreements, Disputes, and All-Out War offers a simple but proven system for resolving conflicts resulting from:- poor communication and misunderstandings - different agendas, interests, and values - political power struggles - incorrect assumptions about others’ motives and actions - difficult peopleWritten in an accessible, conversational style, packed with real-life examples, and including simple exercises and tools to help assess conflict situations, this indispensable guide shows readers how to handle whatever life throws at them."

"[Dalam skenario keuangan ekonomi dan non-keuangan dimana kelangsungan hidup organisasi dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang lebih dikondisikan dari sebelumnya oleh kinerja kompetitif. Karya tulis ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa penggabungan strategis dari tindakan yang bertanggung jawab secara sosial, lebih peduli, keterlibatan usaha dengan para stakeholder, serta memberikan kontribusi untuk meningkatkan competitive performance organisasi. Dengan demikian, keberadaan hubungan langsung atau peran mediasi antara pengembangan praktik Corporate Social Responsibility (CSR) dan competitive performance dianalisis dari perspektif stakeholder. Data dikumpulkan dari sampel 150 UMKM di Jabodetabek. Hasil menunjukkan bahwa perkembangan praktik CSR kontribusi untuk meningkatkan kinerja kompetitif baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui kemampuan organisasi-organisasi ini untuk mengelola peningkatan hubungan dengan stakeholder;In a financial economic and non financial scenario in which the organization survival of micro, small and medium enterprises (SME) are more conditioned than ever by competitive performance. This paper aims to show that the strategic incorporation of socially responsible actions, more concerned and engaged with stakeholders, contributes to improve the competitiveness of these organizations. Thus, the existence of a direct or mediated relationship between the development of Corporate Social Responsibility (CSR) practices and competitive performance has been analyzed from a stakeholder perspective. To accomplish this task, data were collected from a sample of 150 Jabodetabek SME?s. Results showed that the development of CSR practices are not significantly influential in enhance the competitive performance, both directly and indirectly, through the ability of these organizations to manage the relational improvement their stakeholders.;In a financial economic and non financial scenario in which the organization survival of micro, small and medium enterprises (SME) are more conditioned than ever by competitive performance. This paper aims to show that the strategic incorporation of socially responsible actions, more concerned and engaged with stakeholders, contributes to improve the competitiveness of these organizations. Thus, the existence of a direct or mediated relationship between the development of Corporate Social Responsibility (CSR) practices and competitive performance has been analyzed from a stakeholder perspective. To accomplish this task, data were collected from a sample of 150 Jabodetabek SME?s. Results showed that the development of CSR practices are not significantly influential in enhance the competitive performance, both directly and indirectly, through the ability of these organizations to manage the relational improvement their stakeholders.;In a financial economic and non financial scenario in which the organization survival of micro, small and medium enterprises (SME) are more conditioned than ever by competitive performance. This paper aims to show that the strategic incorporation of socially responsible actions, more concerned and engaged with stakeholders, contributes to improve the competitiveness of these organizations. Thus, the existence of a direct or mediated relationship between the development of Corporate Social Responsibility (CSR) practices and competitive performance has been analyzed from a stakeholder perspective. To accomplish this task, data were collected from a sample of 150 Jabodetabek SME?s. Results showed that the development of CSR practices are not significantly influential in enhance the competitive performance, both directly and indirectly, through the ability of these organizations to manage the relational improvement their stakeholders., In a financial economic and non financial scenario in which the organization survival of micro, small and medium enterprises (SME) are more conditioned than ever by competitive performance. This paper aims to show that the strategic incorporation of socially responsible actions, more concerned and engaged with stakeholders, contributes to improve the competitiveness of these organizations. Thus, the existence of a direct or mediated relationship between the development of Corporate Social Responsibility (CSR) practices and competitive performance has been analyzed from a stakeholder perspective. To accomplish this task, data were collected from a sample of 150 Jabodetabek SME’s. Results showed that the development of CSR practices are not significantly influential in enhance the competitive performance, both directly and indirectly, through the ability of these organizations to manage the relational improvement their stakeholders.]"

"Rancangan tugas akhir ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petugas pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam menangani konflik antar narapidana dengan menggunakan teknik mediasi. Teknik mediasi memposisikan petugas sebagai orang yang netral dalam mendamaikan pihak yang berkonflik. Konflik antar narapidana yang sering terjadi di Lembaga Pemasyarakatan berakibat langsung terhadap terciptanya stabilitas keamanan sehingga setiap permasalahan harus cepat diselesaikan. Kondisi keamanan yang kondusif menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan Lapas karena hal tersebut dapat mendukung terselenggaranya proses pembinaan narapidana.Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa kemampuan petugas saat ini dalam menangani masalah antar narapidana belum maksimal Pendekatan keamanan masih menjadi prioritas dalam mengambil tindakan. Data dilapangan juga menunjukkan sering terjadinya masalah-masalah pemerasan, perkelahian, dan penyalahgunaan obat terlarang.Program ini berbentuk pelatihan yang akan diselenggarakan selama 6 hari dengan beberapa materi ketrampilan dasar yang harus dikuasai petugas pengamanan sebagai mediator. Dengan kegiatan tersebut diharapkan petugas pengamanan mampu untuk menangani konflik antar narapidana dan menyelesaikan secara damai tanpa ada pihak yang dirugikan. Hasil dari pelatihan dapat dilihat dari efektifitas petugas pengamanan yang telah mengikuti pelatihan ketika mengaplikasikan kemampuannya dalam menangani permasalahan di lapangan."

"ABSTRAK

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian konflik norma peraturan perundang-undangan memlalui jalur mediasi yang dilakukan oleh lembaga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi. Berlakunya Permenkumham No. 2 Tahun 2019 ini kemudian memunculkan permasalahan, yang itu berkaitan degan kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menyelesaikan konflik norma peraturan perundang-undangan melalui mediasi dan mengenai mekanisme mediasi itu sendiri dan akibat hukum yang ditimbulkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, sejarah, dan konseptual. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Kemenkumham tidak memiliki kewenangan dalam menyelesaikan konflik norma peraturan perundang-undangan melalui mediasi  dan penyelesaian konflik norma peraturan perundang-undangan melalui mediasi tidak termasuk dalam tugas dan fungsi Kemenkumham maupun Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian dalam hal mekanisme mediasi yang digunakan merupakan suatu kekeliruan, karena mediasi merupakan mekanisme yang biasa diterapkan dalam perkara yang bersifat privat, dimana para pihak bertindak untuk dan atas namanya sendiri. sehingga menjadi aneh apabila mediasi digunakan dalam penyelesaian konflik norma peraturan perundang-undangan yang normanya mengatur secara umum. Adapun hasil dari mediasi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak memiberikan dampak hukum terhadap keberlakuan dari norma peraturan perundang-undangan yang telah disepakati.

---

ABSTRACT

---

Abstract

This research discusses the conflict completion of legislative norm through mediation path which is held by Ministry of Justice and Human Rights based on Justice and Human Rights Ministry Regulation No. 2/2019 about Completion Disharmony of Regulation by Mediation. The validity of Justice and Human Rights Ministry Regulation No. 2/2019 brings some problems up which related to authority of Ministry of Justice and Human Right on completing conflict of legislative norm by mediation, the mediation mechanism, and legal consequences. This study is normative which used statute, historical, and conceptual approach. The result showed Ministry of Justice and Human Rights did not has any authority for completing legislative norm by mediation and conflict compelation of legislative norm through mediation is not include in duties and function of the Ministry of Justice and Human Rights or Directorate General of Legislation. Moreover, mediation mechanism used by Justice and Human Rights Ministry is a mistake. Mediation is a mechanism which is used on private cases, in which the parties act and to their name self. As a result, mediation is a weird feature if it used for completing legislative norm conflict which was created for general norm. Its outcomes have no binding legal force and no legal consequence on the validity of legislative norm which was agreed.

"

"ABSTRACTIntegrating mediation into the process of civil procedure in court can be one of effective instruments to overcome cases backlog problems in the court and to strengthen and maximise the function of the court in setting disputes in addition to the court process which is of adjudicatory nature. However, the implementation of the Supreme Court Regulation Number 02 of the year 2003 and also under the Supreme Court Regulation Number 01 of the year 2008 is still far behind expectation. The percentage of success mediate cases on this regulation in district court pilot project of the Supreme Court of Republic of Indonesia is below 2,5 %, in spite of the contradiction between the amicable tradition of Indonesian people. The constraints which have been hampering the implementation of court-annexed mediation in district court pilot project are categorized into three factor, such as structure, substance and legal culture. Although court-annexed mediation is still far behind expectation, there are still so many things to be optimal in the effort to make court-annexed mediation success in Indonesia. There is a need to improve the procedures of court-annexed mediation by involving all stakeholders. The big hope comes from judges, mediator, advocates and the nature of Indonesian people?s way resolving conflict or disputes through amicable settlemen."