Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKThesis ini menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di bidangpendidikan terhadap keikutsertaan siswa dalam pendidikan, dengan menggunakanmetode effek tetap (fixed effect) terhadap data panel pada pemerintahkabupaten/kota di Indonesia selama periode 2008-2010. Analisis dilakukandengan memisahkan keikutsertaan siswa dalam pendidikan dasar (sekolah dasardan sekolah menengah pertama) dan keikutsertaan siswa dalam pendidikanlanjutan untuk melihat perbedaan pada keduanya. Thesis ini menemukan bahwasetelah mengendalikan karakteristik pulau, pengeluaran pemerintah di bidangpendidikan memiliki efek yang positif dan signifikan terhadap keikutsertaan siswadalam pendidikan dasar. Setelah memisahkan wilayah Indonesia bagian timur danbarat, ditemukan bahwa pengeluaran pemerintah hanya memiliki efek yangsignifikan terhadap keikutsertaan siswa dalam pendidikan dasar di wilayahIndonesia bagian timur. Thesis ini juga menemukan bahwa kualitaspenyelenggaraan pemerintahan tidak memiliki pengaruh terhadap efektifitaspengeluaran pemerintah di bidang pendidikan selama periode analisis.

---

ABSTRACTThis paper analyses the impact of government education spending oneducation enrolment, using a fixed effect method on a panel data atdistrict/municipal level of government in Indonesia during the period 2008-2010.The analyses separate basic education (elementary and junior high school)enrolment and senior high school enrolment to see whether the effects aredifferent among them. This paper finds that after controlling for islandcharacteristics, government education spending has a positive, significant effecton basic education enrolment. After separating between east region and westregion, this paper finds that government spending only has significant effect onbasic education enrolment in east region. This paper also finds that the quality ofgovernance has no influence on the effectiveness of government educationspending during the period of study., This paper analyses the impact of government education spending oneducation enrolment, using a fixed effect method on a panel data atdistrict/municipal level of government in Indonesia during the period 2008-2010.The analyses separate basic education (elementary and junior high school)enrolment and senior high school enrolment to see whether the effects aredifferent among them. This paper finds that after controlling for islandcharacteristics, government education spending has a positive, significant effecton basic education enrolment. After separating between east region and westregion, this paper finds that government spending only has significant effect onbasic education enrolment in east region. This paper also finds that the quality ofgovernance has no influence on the effectiveness of government educationspending during the period of study.]"

"Penelitian ini meneliti dampak dari pengeluaran pendidikan pemerintah terhadap kesenjangan pengeluaran rumah tangga di Indonesia. Hal tersebut dilatarbelakangi adanya keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah. Alokasi yang tepat khususnya pada sektor pendidikan diharapkan dapat mendorong pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Berdasarkan penelitian menggunakan data level provinsi di Indonesia dengan periode 2003 sampai dengan 2011 dan menggunakan fixed effect model, peneliti menemukan bahwa kenaikan anggaran pendidikan samapai dengan 20% mampu untuk mengurangi Koefisien Gini sebesar 1,601. Oleh karena itu kebijakan ini mampu untuk mengurangi kesenjangan pengeluaran antar rumah tangga di Indonesia. Temuan lainnya, dampak desentralisasi pengelolaan dana pendidikan secara statistik tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa baik dana pendidikan dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dampak pengeluaran pendidikan pemerintah terhadap kesenajang pengeluaran ruamh tangga relatif sama.

---

This study investigates the impact of government education spending on expenditure inequality in Indonesia. Since the government of Indonesia has limited resources to finance public sector, right budget allocation on public sector, particularly education is expected to encourage reducing poverty and inequalities. By investigating data across provinces in 2003-2011 using fixed effect model, this study finds that increase in the proportion of the education spending up to 20% of the government budget are able to reduce gini coefficient by 1.601. Therefore, this policy are able to reduce expenditure inequality among households in Indonesia. Another finding is that the impact of dezentralization of the education spending on expenditure inequality is statistically insignificant. It means that wether the manager of education funds is central governmnet or local government, the impact of education spending on expenditure inequality among households is relatively the same."

"Penelitian ini menguji pengaruh aspek keuangan (rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan) terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Skor kinerja menggunakan skor kinerja Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) tahun 2008 ? 2010 yang sumber utamanya adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2008 - 2010. Dengan menggunakan uji regresi berganda terhadap 800 sampel hasilnya menunjukkan bahwa rasio desentralisasi fiskal berpengaruh positif, sedangkan rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan berpengaruh negatif terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hanya rasio efektivitas PAD yang tidak berpengaruh terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

---

This research tested the effect of financial aspect (fiscal decentralization ratio, effectiveness of PAD ratio, activity ratio, growth ratio) towards the performance scores of the local government implementation in Indonesian district/cities. Performance scores used in this research is the performance score of EKPPD which the main sources are LPPD budget year 2008 - 2010. By using the multiple regression of 800 sample showed that fiscal decentralization ratio have positive effect, while activity ratio and growth ratio have negative effect to performance score of local government implementation. Only effectiveness of PAD ratio did not have effect on performance score of local government implementation."

"Penelitian ini menguji pengaruh opini, temuan audit dan gender serta tingkat kemandirian dan ukuran Pemda terhadap skor kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2008-2010. Skor kinerja menggunakan skor kinerja Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) yang sumber utamanya adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2008-2010. Dengan menggunakan metode uji regresi berganda terhadap 1082 Pemda kabupaten/kota, hasilnya menunjukan bahwa opini audit Wajar Tanpa Pengecualian dan Wajar Dengan Pengecualian berpengaruh terhadap kinerja Pemda. Temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja Pemda. Sedangkan Pernda dengan pemimpin Wanita ternyata terbukti berpengaruh terhadap skor kinerja Pemda dan kedua variabel kontrol (tingkat kemandirian dan ukuran Pemda) memiliki pengaruh positif terhadap skor kinerja.

---

This study examined the influence of opinion, audit findings and gender and level of independence and local govemment size to score the performance of local government in Indonesia in 2008-2010. Performance scores using the performance scores Operation Performance Evaluation of Local Government (EKPPD) Which is the main source of Government Implementation Report (LPPD) in 2008-2010. By using the method of multiple regression test against 1082 local government, the result shows that the unqualified audit opinion and qualified opinion affects the performance of local government. Audit findings adversely affect the performance of local govemment. While the government with Women's as the leaders were shown to affect the performance of local government. And the two control variables (level of independence and the size of government) has a positive effect on performance scores."

"Thesis ini memeriksa pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui rasio penerimaan sekolah secara tidak langsung, khususnya di Indonesia. Dengan menggunakan set panel data dari 26 provinsi sejak tahun 2000 sampai dengan 2010 dan menerapkan pendekatan fixed effect, kami menemukan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan berpegaruh positif signifikan terhadap penerimaan sekolah satu tahun yang lalu; data juga menunjukan bahwa penerimaan sekolah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan mengaplikasikan chain rule, pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara menyeluruh, temuan ini menyarankan bahwa meningkatkan pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dapat meningkatkan rasio penerimaan sekolah dan lebih lanjut lagi menambah pertumbuhan ekonomi.

---

This paper examines the effect of government spending on education on growth as an indirect process through enrollment rate, specifically in Indonesia. Usinga panel data set of 26 provinces from 2000 to 2010 and applying fixed effect approach of panel regression, we find that government spending on education has a positive relationship with enrollment with one-year lag; also, the data show that enrollment affect growth significantly. By enacting the chain rule, government spending on education has a positive effect in economic growth indirectly. Together, these findings suggest that raise government spending on education can increase enrollment rate and enhance economic growth."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas dampak belanja pemerintah untuk sektor pendidikan kabupaten/kota terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu model regresi data panel dari data populasi kabupaten/kota di Indonesia selama tahun 2013-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah untuk sektor pendidikan memberi dampak terhadap kualitas pendidikan di Indonesia, baik pada tingkat SMP maupun SMA. Belanja pemerintah untuk pendidikan dalam bentuk transfer pusat ke daerah untuk guru dan Bantuan Operasional Sekolah memengaruhi kualitas pendidikan di tingkat SMP. Sedangkan di tingkat SMA, belanja pemerintah untuk sektor pendidikan melalui belanja DAK fisik dan belanja daerah untuk fungsi pendidikan memiliki dampak terhadap peningkatan kualitas pendidikannya.

---

This study aim to look the impact of the realization of government spending on the education sector in on the quality of education in Indonesia. This study using a quantitative approach, namely panel data regression models from population data of districts/cities in Indonesia during 2013-2018. The results of the study indicate that the realization of government spending for the education sector has an impact on the quality of education in Indonesia, both at the junior and senior high school level. Government spending on the education sector in the form of Intergovernmental Fiscal Transfer (IFT) for teachers and School Operational Assistance affects the quality of education at the junior secondary level. While at the high school level, government spending on the education sector through Special Allocation Funds (DAK) and regional education function spending has an impact on improving the quality of education."

"Tujuan penelitian ini adalah utuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah untuk infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi data panel dengan metode fixed effect. Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah untuk infrastruktur memiliki pengaruh dalam mengurangi kemiskinan di kabupaten/kota di Jawa Timur pada periode penelitian tahun 2008-2010. Hal ini ditunjukkan dengan adanya koefisien pengeluaran pemerintah daerah untuk infrastruktur sebagai variabel bebas yang bertanda negatif. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan. Sedangkan pengeluaran untuk jalan, irigasi, dan jaringan memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi penduduk miskin. Adanya variasi intersep antar kabupaten/kota yang ada dalam model persamaan yang digunakan menunjukkan bahwa masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur memiliki karakteristik kemiskinan yang berbeda-beda.

---

The purpose of this study is to analyze the effect of local government expenditures for infrastructure to the poverty level in the districts/cities in East Java Province. The study uses quantitative approach with panel data regression with fixed effect methods. The results show that local government expenditures for infrastructure have an effect in reducing poverty in the districts/cities in East Java in period 2008-2010. This is indicated by the coefficient of local government expenditures for infrastructure as the independent variable that have negative sign to the poverty level as the dependent variable. Expenditures for the buildings have no significant effect in reducing poverty level. Whereas expenditures for the road, irrigation, and network have a significant effect in reducing poverty level. The existence of intercepts variation between the districts/cities in the model indicates that the respective districts/cities in East Java Province have different characteristics of poverty."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut audit terhadap persepsi korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II di Indonesia periode tahun 2008-2010. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data panel. Pengujian model menggunakan model regresi berganda dengan model efek random. Hasil penelitian membuktikan bahwa opini audit yang diperoleh pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi, temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundangundangan berpengaruh positif terhadap persepsi korupsi, serta tindak lanjut hasil audit yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi di pemerintah daerah Tingkat II selama periode tahun 2008-2010. Namun, temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap persepsi korupsi. Pengujian tambahan yang dilakukan membuktikan bahwa temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, serta temuan audit atas ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah baik secara nyata maupun yang masih bersifat potensi juga berpengaruh positif terhadap persepsi korupsi.

---

The objective of this research is to analyze the effect of audit opinion, audit irregularities, and audit rectification on perception of corruption in local governmnet in Indonesia during 2008-2010. This study is quantitative research by using panel data and multiple regression with random effect model. The study found that audit opinion has negative correlation on perception of corruption, audit irregularities of the complience to the regulation has positive correlation on perception of corruption, and audit rectification has negative correlation on perception of corruption. However, audit irregularities of the weakness of the internal control system has no correlation on perception of corruption. Additional test on this study proved that audit irregularities related to the weakness of accounting and reported control system, and audit irregularities which caused financial loss have positive correlation to perception of corruption. "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengetahui peran pengeluaran pemerintah (baik secara porsi maupun secara pengelolaan belanja di pemerintah) dan masyarakat terhadap pembangunan manusia dan dimensinya di Indonesia. Penelitian menggunakan data panel tingkat provinsi di Indonesia selama tahun 2008-2011, yang diestimasi menggunakan metode efek tetap dengan estimator Generalized Least Square.Hasil estimasi menunjukkan bahwa porsi belanja pendidikan dan kesehatan pemerintah kurang mempengaruhi secara positif pembangunan manusia. Tingkat birokrasi pendidikan dan tingkat pengambil kebijakan belanja kesehatan kurang mempengaruhi secara positif pembangunan manusia. Porsi konsumsi pendidikan rumah tangga mempengaruhi positif, sedangkan konsumsi kesehatan kurang mempengaruhi secara positif pembangunan manusia dan dimensinya di Indonesia.

---

ABSTRACT

This study aims to determine the role of government spending (both in portion and in management in government spending) and households spending on human development and its dimensions in Indonesia. This study uses provincial panel data during 2008-2011 in Indonesia, which is estimated using fixed effects method with Generalized Least Square estimator.

The results showed the share of government?s education and health spending has less impact positively on human development. Bureaucracy?s level in education and level of health policy makers in government spending have positive effect on human development. Share of education?s consumption have positive impact, while health?s consumption have less impact on human development in Indonesia."

"Desentralisasi fiskal menyebabkan peningkatan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Adanya desentralisasi fiskal menyebabkan peningkatan belanja daerah di Indonesia, salah satunya pada bidang kesehatan. Peningkatan belanja kesehatan diharapkan dapat meningkatkan status kesehatan, yang digambarkan oleh angka kematian bayi. Dengan menggunakan data tingkat provinsi dari tahun 2002-2012 dan menggunakan metode data panel, penelitian ini menemukan bahwa belanja kesehatan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota berpengaruh negatif terhadap angka kematian bayi. Selain itu rasio tenaga kesehatan per infrastruktur layanan kesehatan juga berpengaruh negatif terhadap angka kematian bayi.

---

Fiscal decentralization increases cash transfer from central to local government. It also increases local government spending, which include health spending. An increases in health spending is expected to improves health status, which indicated by infant mortality rate. Using state data from 2002-2012 and using panel data estimation, this research find that municipal and state level health spending has negative impact towards infant mortality rate. In addition, number of health worker over health infrastructure also has negative impact towards infant mortality rate."