Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKMakalah ini menyelidiki apakah kualitas tata kelola (governance)pemerintahan berkorelasi dengan pembangunan ekonomi di tingkat Kabupaten diIndonesia. Menggunakan analisis cross-sectional, penelitian ini meneliti dampakdari indikator pemerintahan di kabupaten terhadap kinerja ekonomi. Selain itu,metode variabel instrumental digunakan untuk menyelidiki masalah kausalitasantara tata kelola dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan surveiTata Kelola Ekonomi Daerah sebagai variabel untuk tata kelola pemerintahan danjumlah kecamatan sebagai variabel instrumental. Temuan utama penelitian iniadalah bahwa interaksi pemerintah dengan pihak swasta, biaya transaksi dan tatakelola infrastruktur merupakan faktor penting untuk meningkatkan kinerjaekonomi. Penelitian ini juga menemukan indikasi bahwa terdapat hubungan positifdari tata kelola terhadap kinerja ekonomi.

---

ABSTRACTThis paper explore whether the quality of governance correlate with economicdevelopment at local level in Indonesia. Using cross-sectional analyses, this studyexamines the impacts of governance indicators on districts economic performance.In addition, instrumental variable method is use to investigate the causality issuebetween governance and economic growth. This study utilizes the Local EconomicGovernance survey as the variable for governance and the number of subdistrictsas the instrumental variable. The main finding is that that government-businessinteraction, transaction costs and infrastructure governance are important factors toincrease economic performance. This study also finds tentative evidence of thepositive relationship from economic governance to economic performance, This paper explore whether the quality of governance correlate with economicdevelopment at local level in Indonesia. Using cross-sectional analyses, this studyexamines the impacts of governance indicators on districts economic performance.In addition, instrumental variable method is use to investigate the causality issuebetween governance and economic growth. This study utilizes the Local EconomicGovernance survey as the variable for governance and the number of subdistrictsas the instrumental variable. The main finding is that that government-businessinteraction, transaction costs and infrastructure governance are important factors toincrease economic performance. This study also finds tentative evidence of thepositive relationship from economic governance to economic performance]"

"Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi kepatuhan atau pengungkapan penjelasan atas ketidakpatuhan terhadap pedoman tata kelola 32/SEOJK.04/2015 setelah 1 tahun berlaku secara efektif di tahun 2016. Dengan menggunakan sampel 386 perusahaan terbuka di sektor nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, penelitian ini membuktikan bahwa skor pengungkapan terkait implementasi pedoman tata kelola masih sangat timpang. Berdasarkan teori keagenan dan teori sinyal, menggunakan regresi OLS, penelitian ini juga memberikan bukti bahwa kepatuhan atau pengungkapan atas ketidakpatuhan mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, baik kinerja keuangan dan kinerja pasar, terutama terkait Dewan Komisaris. Implikasi dari hasil penelitian menunjukkan kepada regulator untuk meningkatkan implementasi pedoman tata kelola dan meningkatkan kesadaran investor terhadap implementasi mekanisme tata kelola perusahaan.

---

This study aims to investigate compliance or disclosure of non compliance with governance guidelines 32 SEOJK.04 2015 after its first year effectively implemented in 2016. Using a sample of 386 listed companies in the non financial sector listed on the Indonesia Stock Exchange, this study proves that the disclosure scores related to governance is still limp. Based on agency theory and signalling theory, using OLS regression, this study also provides evidence that compliance or disclosure of non compliance has a positive impact on the company rsquo s performance, both financial performance and market performance, especially regarding Board of Commissioners. This research signals the regulators to enforce the implementation of governance guidelines and increase investor awareness regarding implementation of good corporate governance mechanisms."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari sistem akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang telah dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi selama kurun waktu yang cukup lama. metode penelitian yang digunakan adalah konten analisis disebabkan penulis berfokus pada metode kualitatif yang berusaha mendapatkan fakta-fakta serta fenomena yang tidak dapat diceritakan menggunakan statistika. Hasil dari penelitian ini adalah beberapa kesimpulan yang pada intinya mengungkapkan bahwa sistem akuntabilitas aparatur negara dan reformasi birokrasi dapat melibatkan berbagai pihak dengan lebih masif dan kolaboratif, sebab kinerja pemerintahan merupakan tanggung jawab bersama tidak hanya para petinggi aparatur, pegawai, bahkan masyarakat Indonesia itu sendiri. Dikarenakan penelitian ini merupakan sebuah kesatuan dalam program magang, penulis berpendapat penelitian ini dapat dilanjutkan dalam format yang lebih dalam dan diteruskan untuk lebih mendalami bagaimana dampak yang berhasil dibuat oleh implementasi sistem akuntabilitas aparatur pemerintahan.

---

This study aims to determine the impact of the accountability system on the performance of government apparatuses that have been managed by the Ministry of Administrative Reform and Reform for a considerable period of time. The research method used is content analysis because the author focuses on qualitative methods that try to get facts and phenomena that cannot be told using statistics.

The results of this study are some conclusions which basically reveal that the system of accountability of state apparatus and bureaucratic reform can involve various parties more massively and collaboratively, because government performance is a shared responsibility not only officials of officials, employees, and even the Indonesian community itself.

Because this research is an integral part of the apprenticeship program, the authors argue that this research can be continued in a deeper format and continued to explore more about the impact that was successfully made by the implementation of the accountability system of government officials."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tata kelola syariah (shariah governance) dengan kinerja keberlanjutan (sustainable performance) perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dimana tata kelola syariah diukur melalui skor sharia board governance (SBG) dan atribut individu dewan syariah diukur melalui ukuran, jumlah rapat, latar belakang edukasi, dan diversitas anggota DPS. Sedangkan kinerja keberlanjutan diproksikan melalui tiga dimensi yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial dengan indikator yang mengikuti pedoman Global Reporting Initiative (GRI). Data yang digunakan berasal dari data Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia selama periode tahun 2010—2020, sedangkan metode penelitian adalah analisis konten manual (manual content analysis) dan regresi panel data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola syariah berdampak positif dan signifikan terhadap kinerja keberlanjutan, baik dalam dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial pada perbankan syariah di Indonesia. Adapun atribut individu dewan syariah yang signifikan berdampak positif hanya jumlah rapat, sedangkan atribut lainnya tidak signifikan dalam studi ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi atas implementasi tata kelola syariah dan dapat mendukung promosi operasional bisnis yang berkelanjutan melalui tata kelola syariah.

---

This study aims to analyze the relationship between sharia governance and sustainability performance of Islamic banks in Indonesia. The research adopts a quantitative research method where sharia governance is measured by the sharia board governance (SBG) score and their individual attributes (size, number of meetings, educational background, and diversity of Sharia board members). Meanwhile sustainability performance is proxied by its economic, environmental, and social dimensions following the indicators outlined by the Global Reporting Initiative (GRI) guidelines. The data used in this study is sourced from Islamic Commercial Banks (ICBs) in Indonesia during the period from 2010 to 2020. The research employs manual content analysis and panel data regression. The results indicate a positive and significant impact of Shariah governance on overall sustainability performance. Among the individual attributes, only the Sharia board’s meeting shows a significant positive impact while other attributes do not have a significant effect in this study. The findings are expected to serve as an evaluation of the implementation of sharia governance and to promote sustainable operations through Sharia governance."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran dewan komisaris dan direksi yang memiliki hubungan dengan pemerintah/kementerian dan yang berasal dari internal BUMN serta yang terkoneksi dengan partai politik dan/atau elit politisi dalam memediasi dampak privatisasi terhadap kinerja dan masalah keagenan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Hipotesis yang dikembangkan adalah bahwa efektifitas privatisasi dalam meningkatkan kinerja dan memitigasi masalah keagenan di BUMN terjadi melalui pengurangan proporsi birokrat dan elit politik dalam struktur tata kelola pada level dewan komisaris dan direksi. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan model regresi panel Difference in Difference (DID) dengan sampel berpasangan. Sampel tersebut dihasilkan melalui pencocokan dengan metode Propensity Score Matching (PSM). Pencocokan dilakukan dalam rangka menghadirkan kondisi pembanding (counterfactual) berupa BUMN yang tidak diprivatisasi sebagai kelompok kontrol yang menjadi pasangan bagi BUMN yang diprivatisasi sebagai kelompok perlakuan yang akan diuji. Penerapan quasi-experimental tersebut diharapkan dapat mengatasi bias dalam pemilihan sampel serta memperoleh dampak bersih dari kebijakan privatisasi yang telah dilaksanakan. Hasil uji empiris memperlihatkan bahwa privatisasi di Indonesia cenderung tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja dan pengurangan masalah keagenan pada BUMN yang diprivatisasi. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa dewan komisaris dan direksi berlatarbelakang birokrat maupun yang terkoneksi secara politik tidak memediasi dampak tidak langsung privatisasi terhadap kinerja dan masalah keagenan. Hasil tersebut disebabkan oleh tidak adanya perbedaan proporsi yang signifikan dari keberadaan dewan komisaris dan direksi berlatar belakang seperti itu baik sebelum maupun setelah privatisasi. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa privatisasi sendirian tidaklah memadai. Privatisasi semestinya berkonsekuensi membawa perubahan penting dan mendasar di dalam perusahaan. Salah satu perubahan mendasar tersebut adalah berupa reformasi tata kelola di level dewan komisaris dan direksi dengan mengurangi penunjukkan pejabat birokrat serta figur yang terkoneksi secara politik sebagai dewan komisaris maupun direksi di BUMN. Disamping itu, penunjukan mereka perlu didasarkan atas kompetensi dan komitmen serta dipastikan kesesuaiannya dengan kepentingan perusahaan. Diperlukan pula dukungan penegakan kepatuhan terhadap code of conduct, guna memastikan efektifitas penugasan dari siapapun yang ditunjuk sebagai dewan komisaris dan direksi di BUMN. Reformasi tata kelola di level puncak tersebut diharapkan menjadi faktor penentu keberhasilan privatisasi dalam meningkatkan kinerja serta memitigasi masalah keagenan di BUMN pasca-privatisasi.

---

This study aims to examine the board governance role of bureaucrats and politically connected board members in mediating the impact of privatization on performance and agency problems of Indonesian privatized state-owned enterprises (SOEs). The hypothesis is the efficacy of privatization on increasing SOE performance and mitigating agency problems may occur through the disentanglement of those bureaucrats and political elites in the board governance structure. Conducting a quasi-experimental using panel Difference in Difference (DID) model with matching samples as a counterfactual group derived from Propensity Score Matching (PSM) method, we expect to overcome sample selection bias and obtain the net impact of privatization. The empirical results suggest that privatization insignificantly impact performance enhancement and agency problem lessening of the privatized SOEs. Furthermore, this study found that bureaucrats and politically connected figures serving as board members do not mediate the impact of privatization on improving post-privatization performance and agency problems. The results are evidently due to no significant variance found on the engagement of those bureaucrats and political elites before and after privatization. The findings suggest that the privatization itself is not sufficient. It should have brought consequences for major changes within the company. One of those changes justifiably is board governance reform by minimizing bureaucrats and politically connected SOE board members. Besides, it is required that their appointment should be based upon competence, commitment and conformity with the company interest. It is also demanded to reinforce compliance with the code of conduct to ensure the assignment effectiveness of anyone appointed as board member. That reform would be the determinant of success in getting SOE post-privatization performance better."

"Studi mengenai kompensasi eksekutif sebagian besar berfokus pada tingkat struktur gaji dewan atau sensitifitas kompensasi terhadap kinerja perusahaan dalam struktur tata kelola perusahaan. Dalam studi ini, akan menganalisa efek interaktif antara kompensasi eksekutif, kinerja perusahaan, dan tata kelola perusahaan dengan menambahkan aspek pemantauan dan penyelarasan insentif sebagaimana yang disarankan dalam agency theory. Penelitian ini menggunakan data dari 51 persahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018, dengan model panel dinamis dan metode System Generalized Method of Moments, Dari hasil penelitian ditemukan bahwa hubungan timbal balik terdapat pada tata kelola perusahaan, kompensasi eksekutif, dan kinerja perusahaan. Penelitian ini diharapkan memiliki implikasi mendalam untuk strategi tata kelola perusahaan dan kompensasi eksekutif untuk meningkatkan kinerja perusahaan akan datang.

---

Much of the management compensation literature focuses either on the level and structure of executives' pay or the pay-for-performance sensitivity in a set of corporate governance structure. In this study, we examine the interactive effect of executive compensation, firm performance and corporate governance by adding aspects of monitoring and aligning incentives as suggested in agency theory, using data for 51 manufacturing companies listed in the Indonesia Stock Exchange between 2014 and 2018. The data model used is dynamic panel data analyzed with System Generalized Method of Moments. We found evidence of a significant positive reciprocal relationship between executive compensation and corporate governance. From the results of this study found that the reciprocal relationship lies in corporate governance, executive compensation, and company performance. This research is expected to have profound implications for corporate governance strategies and executive compensation to improve future firm performance."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara indeks tata kelola perusahaan dengan kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA dan Tobin’s Q. Penelitian ini menggunakan sampel dari 200 perusahaan non-financial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021 dengan kapitalisasi pasar tertinggi. Indeks tersebut terdiri dari 14 sub-indeks dalam mengukur kepatuhan tata kelola perusahaan merujuk kepada penelitian Tanjung (2020). Dengan menggunakan metode estimasi GMM (Generalized Method of Moments), hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa indeks tata kelola perusahaan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Tobin’s Q, namun memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA.

---

The purpose of this study is to determine the relationship between the corporate governance index and financial performance using ROA and Tobin's Q. This study using sample of 200 non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2017-2021 period with the highest market capitalization. The index consist of 14 sub-indexes to measure corporate governance compliance referring to Tanjung (2020). Using the GMM (Generalized Method of Moments) estimation method, the results of this study indicate that the corporate governance index has a significant negative effect on Tobin's Q, but has an insignificant negative effect on ROA."

"Saat ini Indonesia menganut sistem tata kelola migas dengan model (tiga kaki), artinya terjadi pemisahan tiga fungsi antara fungsi kebijakan (policy), fungsi regulasi (regulatory), dan fungsi komersial (commercial), dan penggunaan fiskal gross split. Akan tetapi, kinerja hulu migas Indonesia ternyata masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tata kelola migas yang paling tepat untuk dapat memajukan industri migas Indonesia. Dari penelitian Thurber dkk. (2011) diketahui bahwa format tata kelola tiga kaki yang sukses di Norwegia belum tentu bisa ditiru di negara lain. Keberhasilan tata kelola tidak ditentukan oleh faktor digabung atau dipisahkannya pelaksanaan ketiga fungsi semata, tetapi juga oleh faktor-faktor lain. Penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu analisis (quadrant mapping) penelitian Thurber pada 13 negara dan metode CBA dengan penggunaan AHP dengan 17 pakar/praktisi untuk menentukan tata kelola migas yang paling optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja industri migas Indonesia akan berjalan baik apabila menggunakan sistem tata kelola (dua kaki) varian NOC Dominated Model dengan fiskal PSC Cost Recovery. Akan tetapi, mengingat banyak faktor lain yang tidak bisa ditangkap oleh kedua metodologi dalam penelitian ini, maka pilihan kebijakan tata kelola dua kaki NOC Dominated tidak bisa juga dianggap sebagai desain yang terbaik saat ini untuk Indonesia.

---

At present Indonesia adheres to an oil and gas regulatory system with a three-feet model, which is related to three functions between policy, regulatory, and commercial functions, and gross split fiscal use. However, Indonesias upstream oil and gas performance is still not going well. This research seeks to find the most appropriate oil and gas governance to advance Indonesias oil and gas industry. From the previous research of Thurber et al. (2011) it was known that the three-feet management format that is successful in Norway cannot necessarily be replicated in other countries. The success of governance is not determined solely by the factors combined or separated from the implementation of the three functions, but also by other factors. This study uses two methods, namely the analysis of "quadrant mapping" Thurber research on 13 sample countries and the CBA method with the use of AHP with 17 experts/practitioners for the most optimal regulation of oil and gas governance. The result of the study showed that the Indonesian oil and gas industry research will run well using the two feet governance system with variant of the NOC Dominated Model and the Cost Recovery PSC fiscal. However, given the many other factors that cannot be captured by the two methodologies in this study, the choice of a two-feet NOC Dominated governance policy cannot also be considered the best design at present for Indonesia."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tata kelola koperasi dan kaitannya dengan kinerja koperasi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kasus pada KPBS Pangalengan dan KPSBU Jabar. Tata kelola koperasi diukur oleh 14 indikator yang diturunkan ke dalam 50 sub indikator sedangkan kinerja koperasi diukur oleh 15 indikator. Hasil penelitian menunjukkan tata kelola KPSBU Jabar lebih baik dari KPBS Pangalengan dalam hal pendidikan anggota, sistem keanggotaan, komunikasi, kontrol keuangan, hubungan antar koperasi, visi dan misi, transparansi, serta latar belakang pendidikan pengawas. Hal ini berkorelasi positif dengan kinerjanya, di mana KPSBU Jabar secara umum memiliki kinerja yang lebih baik dari KPBS Pangalengan.

---

ABSTRACTThis study explains cooperative governance and its correlation with cooperative performance in Indonesia. The methodogy used is case study of KPBS Pangalengan dan KPSBU Jabar. The result indicates that cooperative governance in KPSBU Jabar is better than KPBS Pangalengan in its cooperative education, membership system, cooperative communication, finanancial control system, vision and mission statement, transparency, and financial background of boards. Moreover, the result shows that KPSBU?s governance appears to be positively correlated with its performance since KPSBU also performs better performance than KPBS."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan dan struktur modal perusahaan non-keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008-2017. Tata kelola perusahaan diproksikan oleh ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komisaris perempuan, komite audit, konsentrasi kepemilikan dan reputasi auditor. Dengan menggunakan sampel 262 perusahaan dan jumlah observasi 2308 firm-year, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan secara signfikan mempengaruhi kinerja perusahaan dan struktur modal perusahaan. Dimana konsentrasi kepemilikan dan komisaris perempuan berpengaruh secara positif terhadap kinerja perusahaan dan struktur modal perusahaan, sedangkan ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komite audit dan reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan dan struktur modal perusahaan. Lalu, secara sempurna leverage memediasi hubungan antara ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komisaris perempuan, komite audit, dan konsentrasi kepemilikan serta secara parsial leverage memediasi hubungan antara reputasi auditor dan kinerja perusahaan.

---

This study aims to investigate and analyze the effect of corporate governance on firm performance and capital structure of non-financial companies listed on Indonesia Stock Exchange Period 2008-2017. Corporate governance is proxied by board commissioner size, independent commissioner, female commissioner, audit committee, ownership concentration, and audit reputation. Using 262 companies and the number of observations of 2308 firm-year, this study found that corporate governance associated with firm performance and capital structure. Furthermore, ownership concentration and female commissioners have positive effect on firm performance and capital structure, while board commisioners size, independent commisioners, audit committees, and audit reputation have negative effect on firm performance and capital structure. Then, financial leverage perfectly mediates the effect of board commisioners size, independent commisioners, female commissioners, audit committees, and ownership concentration on firm performance, while leverage partially mediates the effect of audit reputation on firm performance.

"