Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan ini berangkat dari kecenderungan developmentalisme melalui institusi pembangunan global dalam menghadapi krisis kemiskinan dan keterbelakangan dunia ketiga. Diskursus tersebut mengkonstruksi perspektif pengetahuan terhadap kondisi global melalui universalisasi dan standardisasi yang diakarkan dari logika modern untuk membentuk identifikasi, definisi serta intervensi bagi identitas masyarakat dunia ketiga agar bisa menjadi masyarakat modern seutuhnya. Kesulitan untuk membentuk diri dan menjadi mandiri dari negara dunia ketiga dipengaruhi oleh adanya pengetahuan yang sudah selalu didominasi oleh pengetahuan barat sebagai perspektif dominan dan penerimaan masyarakat dunia ketiga bahwa apapun yang datangnya dari Barat adalah sebuah kebenaran final. Ketergantungan yang jelas-jelas merugikan satu pihak dalam relasi ini dianggap sebagai kewajaran global. Praktik kekuasaan dengan begitu terjadi karena adanya relasi dari kedua pihak yang menyetujuinya. Tesis ini merupakan cara lain untuk membaca kondisi global yang sebenarnya sedang terjadi tersebut. Hasil penelusuran ini berujung pada ditemukannya relasi kuasa dan upaya interpretatif untuk menjelaskan bagaimana beroperasinya sebuah diskursus dalam mekanisme kuasa. Penelusuran ini difasilitasi dari perspektif atau kerangka berfikir Michel Foucault yang digunakan oleh Post-Development sebagai bingkai analisa yang efektif dalam mengurai dan membaca kondisi relasi kekuasaan yang terjadi. Ide diskursus yang disasar oleh analisa post-development ini diberangkatkan berdasar muatan filosofis Michel Foucault terkait kondisi modernitas yang dianggap terlalu menyempitkan perspektif global dengan menutup jalan pembicaraan kondisi dunia dari posisi yang lebih plural dan lokal. Developmentalisme dan ?kecenderungan untuk selalu merugi dan terbelakang bagi negara dunia ketiga? benar-benar sedang terjadi dan kecenderungan ini menjadi candu.

---

This writing is departed from the tendency of developmentalism in facing poverty crisis and underdevelopment of third world countries through global development institutions. Such discourse constitute a knowledge perspective towards the global condition by universalising and standardizing, rooted from the modern logic in forming an identification, definition, and intervention towards the third world citizen identity in order to become a completely modern citizen. The difficulties in third world countries forming an identity and to become independent are influenced by an established biased knowledge dominated by western knowledge as a dominant perspective, as well as the acceptance from the third world countries citizen on anything coming from The West as a final truth. This dependency which clearly detriments one party of this relation is deemed as a global fairness. A practice of authority then happens as a result from a relation between two parties agreeing upon it. This thesis serves as an alternative to read such happening and ongoing global condition.

The result of this finding ends to a discovery of power relation and interpretative effort to explain how a discourse in power mechanism operates. This finding is facilitated with Michel Foucault's perspective or framework used by Post-Development movement as an effective analysis frame to parse and read the happening power relation condition. The discourse idea aimed by post-development analysis is departed from the basis of Michel Foucault's philosophical content related to the modernity condition deemed much narrowing the global perspective by blocking the more plural and local conversation on the world condition. Developmentalism and the 'tendency to always detriment and under-develop the third world countries' really is happening where such tendency serves as an opium."

"Logka proposisi dan logika predikat merupakan bahasa dalam matematika yang tujuan utamanya merumuskan argumentasi dalam logika matematik dengan simbol-simbol. Dalam tugas akhir ini dibanas aturan sintetik dan aturan semantik dari masing-masing bahasa itu dan metoda penentuan keabsahan kalimat-kalimat dalam kedua bahasa itu."

"Tulisan ini membahas wacana argumentatif dalam ceramah para ulama Indonesia tentang hukum demonstrasi. Argumen tersebut dibagi menjadi dua sudut pandang, yaitu argumen prodemonstrasi dan argumen kontrademonstrasi. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan perbedaan unsur-unsur argumentasi yang dibangun oleh para ulama dalam pendapatnya tentang hukum demonstrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sumber data yang digunakan berasal dari video-video ceramah dalam laman YouTube dengan tiga kriteria: 1) video berdurasi tidak lebih dari 10 menit, 2) video bermuatan argumentasi pro atau kontra demonstrasi, dan 3) ceramah itu disampaikan oleh ustaz asal Indonesia. Atas dasar itu, dipilih enam video yang dibagi menjadi tiga ceramah prodemonstrasi dan tiga ceramah kontrademonstrasi. Setelah itu, video-video tersebut ditranskripsi dengan teknik ortografis untuk dijadikan sebagai data analisis. Teori yang digunakan untuk menganalisis data adalah teori Toulmin (2013). Hasil penelitian ini adalah ditemukan perbedaan penyampaian klaim serta sumber data dan pembenaran yang dijadikan sebagai landasan penetapan hukum Islam. Klaim dalam pendapat prodemonstrasi cenderung bersifat tersirat secara logis. Data dan pembenaran yang digunakannya berasal dari sumber sekunder hukum Islam, yaitu urf dan mashlahah mursalah. Sementara itu, klaim dalam pendapat kontrademonstrasi bersifat lugas dengan data dan pembenaran yang berasal dari Al-Qur’an dan sunah/hadis Nabi.

---

This paper discusses the argumentative discourse in the lectures of the Indonesian ulemas about the law of demonstration. The argument is divided into two points of view, that is the pro-demonstration argument and the counter-demonstration argument. The purpose of this study is to describe the differences in the elements of argumentation developed by the ulemas in their opinion about the law of demonstration. The method used in this research is qualitative method. The source of the data used comes from video lectures on the YouTube page with the following criteria: 1) videos are about 10 minutes long, 2) videos containing pro-demonstration or counter-demonstration arguments, and 3) the lectures are delivered by Indonesian ulemas. On that basis, six videos were selected which were divided into three pro-demonstrations and three counter-demonstrations. After that, the videos were transcribed using orthographic techniques to be used as data analysis. The theory used to analyze the data is the theory of Toulmin (2013). The results of this study are found differences in the submission of claims as well as sources of data and warrant that are used as the basis for determining Islamic law. Claims in pro-demonstration opinions tend to be logically implied. The data and the warrant it uses come from the second source of Islamic law, namely urf and marshalah mursalah. Meanwhile, the claims in the counter-demonstration opinion are straightforward with data and warrant derived from the Qur'an and hadith."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas problem panoptisisme oleh pemerintah yang terjadi di dalam internet. Penulis menggunakan pendekatan Foucauldian dalam melihat kasus Edward Snowden yang membocorkan program panoptik dari NSA. Konsekuensi dari pengawasan ini adalah hilangnya privasi bagi pengguna internet dan mengakibatkan tidak adanya kebebasan untuk bisa menggunakan internet. Masyarakat telah masuk ke dalam sebuah penjara imajiner di mana mereka saling mengawasi dan saling ketakutan karena merasa diawasi.

---

ABSTRACTThis research is focused on problem of panopticism by the government in internet. Writer use a Foucauldian approach to examine the Edward Snowden case who leaked the NSA top secret document to the journalist. The consequences of this surveillance is the loss of personal privacy for the internet user and also there is no such thing as freedom in internet if we always been watched. The society now have step to imaginary prison, where they were watching each other and feel insecure by the constant surveillance. "

"Hak Asasi Manusia Internasional atau kerap disebut dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) termasuk ke dalam dokumen International Bills of Rights, bersama dengan dua perjanjian lainnya yang turut mendukung visi kemanusiaan. Hak Asasi Manusia dapat memberikan kekuasaan pada negara-negara berdaulat yang menandatangani International Bills of Rights untuk menyebarkan dan mempromosikan HAM kepada masyarakatnya. Namun, tidak sedikit yang menganggap bahwa HAM kurang relevan untuk diterapkan pada wilayah, masyarakat, atau budaya-nya. Michel Foucault menyediakan sudut pandang filosofis untuk melihat pembentukkan pengetahuan, dimulai dari konsepsi kekuasaan produktif yang membentuk jejaring di dunia modern. Foucault memaparkan berbagai perubahan bentuk hukuman, bagaimana proses strukturisasi pengetahuan modern akan berakhir menjadi berbagai hal yang bersifat menormalisasi dalam masyarakat modern. Konsep relasi kekuasaan dan pengetahuan ini kemudian akan menganalisis bagaimana dunia modern membentuk suatu pemahaman bersama atau common knowledge, dalam konteks ini, bagaimana relasi tersebut menciptakan sebuah ideologi HAM Internasional yang menyatakan bahwa ia memayungi keseluruhan manusia di dunia. Sebuah ideologi yang bersifat menormalisasi ini perlu dikaji secara filosofis. Tulisan ini hendak menawarkan sebuah pandangan lain dalam memahami Hak Asasi Manusia Internasional, tidak hanya dengan menganggapnya sebagai sesuatu yang semerta-merta diberikan. Dengan menggunakan perspektif power-knowledge Michel Foucault, akan dilihat bagaimana suatu common knowledge yakni Hak Asasi Manusia Internasional dan Ideologi HAM yang mengklaim dirinya sebagai sesuatu yang universal, kemudian dapat dipandang secara partikular.

---

International Human Rights or often referred as the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) is included in the International Bills of Rights, along with two other agreements that support the humanitarian vision. Human Rights can give sovereign states who signed the International Bills of Rights the power to disseminate and promote human rights to their citizens. However, not only a few considered, that human rights are less relevant to be applied to their region, society, or culture. Michel Foucault provides a philosophical point of view to see the formation of knowledge, starting from the conception of productive power that forms networks in the modern world. Foucault describes various changes in the form of punishment, how the process of structuring modern knowledge will end up becoming various things that tend to be normalizing in modern society. The concept of the relation of power and knowledge will then analyze how the modern world forms a common understanding or common knowledge, in this context, how this relation creates an international human rights ideology which states that, it is the umbrella for all human beings in the world. This normalizing ideology needs to be studied philosophically. This paper would like to offer a different perspective in understanding International Human Rights, not only by considering it as something that is immediately given. Using Michel Foucault's power-knowledge perspective, it will be seen how common knowledge, namely International Human Rights and Human Rights Ideology, which claims to be universal, can then be viewed in a particular way."