Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 222478 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rachmawati Octaviani
"[Seiring dengan pembangunan yang dilakukan di berbagai bidang oleh pemerintah Indonesia, khususnya di Kementerian ESDM, yang merupakan salah satu Kementerian penyumbang pendapatan negara terbesar, jumlah Barang Milik Negara terus bertambah baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Barang Milik Negara merupakan sumber daya penting bagi pemerintah sebagai penopang pendapatan Negara. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan Barang Milik Negara
yang baik dan optimal untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pengaruh faktor implementasi pengelolaan Barang Milik Negara, akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara serta monitoring dan evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara terhadap efektivitas pengelolaan Barang Milik Negara, 2) pengaruh peran Sumber Daya
Manusia terhadap efektivitas pengelolaan Barang Milik Negara dan 3) pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap hubungan antara faktor implementasi pengelolaan Barang Milik Negara, akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara serta monitoring dan evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara dengan efektivitas pengelolaan Barang Milik Negara. Populasi penelitian adalah 27 unit Satuan Kerja dan Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian ESDM dengan jumlah responden sebanyak 115 orang. Data yang didapat diolah dengan
menggunakan Software SPSS 19.0 dan Lisrel 8.7 dan dianalisis dengan path analysis model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia merupakan moderasi murni (pure moderation) dimana Implementasi, Akuntabilitas, serta Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara yang dimoderasi oleh Sumber Daya Manusia berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Negara. Dimana semakin baik Implementasi, Akuntabilitas, serta Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Barang
Milik Negara yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang handal maka semakin efektif juga Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian ESDM.;As the Government of Indonesia grows and develops, the amount of government assets continue to grow both quantitatively and qualitatively. This numbers grows exceptionally high in Ministry of Energy and Mineral Resource of Indonesia which is one of the largest contributors to the government incomes. Therefore, a
good government assets management is required since it is a vital aspect to government incomes. An optimal government assets management will aid Indonesia to achieve good governance. This study aimed to determine: 1) the effect of implementation, accountability and
monitoring and evaluation of government assets management to the effectiveness of government assets management, 2) the role of human resources to the effectiveness of government assets management and 3) the influence of human resources role on the interaction of implementation, accountability and monitoring and evaluation of government assets management to the effectiveness of government assets management. In order to find out the outcome, this study
conducted a survey to 115 respondents from 27 different units within The Centre Management of Government Assets in the Ministry of Energy and Mineral Resources. The data acquired from the survey was processed using SPSS 19.0 software for the descriptive analysis and Lisrel 8.7 software for path analysis model. The study indicated that Human Resource is a pure moderation which has significant effects on the relation between implementation, accountibility, monitoring, and evaluation of government assets to government assets management. This mean better implementation, accountibility, monitoring and
evaluation of government assets which supported by great human resource will lead to a better government assets management within Ministry of Energy and Mineral Resource of Indonesia, As the Government of Indonesia grows and develops, the amount of government
assets continue to grow both quantitatively and qualitatively. This numbers grows
exceptionally high in Ministry of Energy and Mineral Resource of Indonesia
which is one of the largest contributors to the government incomes. Therefore, a
good government assets management is required since it is a vital aspect to
government incomes. An optimal government assets management will aid
Indonesia to achieve good governance.
This study aimed to determine: 1) the effect of implementation, accountability and
monitoring and evaluation of government assets management to the effectiveness
of government assets management, 2) the role of human resources to the
effectiveness of government assets management and 3) the influence of human
resources role on the interaction of implementation, accountability and monitoring
and evaluation of government assets management to the effectiveness of
government assets management. In order to find out the outcome, this study
conducted a survey to 115 respondents from 27 different units within The Centre
Management of Government Assets in the Ministry of Energy and Mineral
Resources. The data acquired from the survey was processed using SPSS 19.0
software for the descriptive analysis and Lisrel 8.7 software for path analysis
model.
The study indicated that Human Resource is a pure moderation which has
significant effects on the relation between implementation, accountibility,
monitoring, and evaluation of government assets to government assets
management. This mean better implementation, accountibility, monitoring and
evaluation of government assets which supported by great human resource will
lead to a better government assets management within Ministry of Energy and
Mineral Resource of Indonesia]"
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
T44232
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Putri Sion
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara BMN berupa rumah negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Kementerian Keuangan. Perencanaan rumah negara DJKN belum terintegrasi dengan rencana strategis DJKN sehingga jumlah rumah negara DJKN baru terpenuhi 198 rumah negara atau 18,02 dari jumlah jabatan yang seharusnya mendapatkan rumah negara. Pendekatan yang digunakan adalah Integrated Strategic Asset Management framework khususnya pada bagian Strategic Planning. Penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan dengan membandingkan perencanaan kebutuhan BMN berupa rumah negara DJKN yang ada dengan Integrated Strategic Asset Management framework.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan BMN berupa rumah negara yang saat ini dilakukan oleh DJKN belum selaras dengan strategi-strategi yang diamanatkan dalam Integrated Strategic Asset Management, yaitu agar terintegrasi dengan rencana strategis organisasi. Selanjutnya, disusun usulan perbaikan strategi lsquo;gap rsquo; analysis, strategi pengelolaan aset terinci, dan strategi identifikasi risiko aset yang berpengaruh dalam pelayanan, dalam rangka menyelaraskan perencanaan kebutuhan BMN berupa rumah negara DJKN dengan rencana strategis organisasi, yang akan mempercepat penambahan jumlah rumah negara DJKN dengan tetap selaras dengan pencapaian tujuan organisasi.

This research was aimed at analyzing State Owned Assets Barang Milik Negara BMN requirement planning in the form of state owned houses at Directorate General of State Assets Management Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN of Ministry of Finance. Directorate General of State Assets rsquo state owned houses planning has not yet integrated with Directorate General of State Assets rsquo strategic planning so Directorate General of State Assets rsquo state owned houses have only reached 198 houses or 18,02 of the number of posts that should be given state owned houses. This approach used Integrated Strategic Asset Management framework especially in Strategic Planning. This research was a qualitative research with case study approach. Analysis was done through comparing the planning of state owned asset need in the form of existing Directorate General of State Assets state owned houses with Integrated Strategic Asset Management framework.
The result of the research shows that state owned asset needs planning in the form of state owned houses has not yet fitted with strategies as addressed in Integrated Strategic Asset Management, that is, in order be well integrated with organization strategic planning. Further, the improvement of gap analysis strategy, detailed assets management strategy, and assets risk identification strategy influencing services are proposed in order to fit state owned asset needs planning in the form of Directorate General of State Assets rsquo state owned houses with organization srategic planning, that will accelerate the addition of the number of Directorate General of State Assets rsquo state owned houses which still fits with organization goals achievement.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zsoraya Kharina Diamantina
"Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pengelolaan aset tetap menggunakan pendekatan Life Cycle Asset Management Model LCAM yang terdiri perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Siklus tersebut memberikan pedoman pengelolaan aset sehingga aset tersebut dapat dimanfaatkan dengan optimal highest and best use . Tujuan dari LCAM juga digunakan untuk meningkatkan kualitas laporan Barang Milik Negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan mengambil objek penelitian di Kementerian Kehutanan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa LCAM belum sepenuhnya diterapkan di Kementerian Kehutanan. Pada penerapan LCAM di Kementerian Kehutanan terdapat perencanaan pengelolaan aset yang kurang matang serta sumber daya manusia yang kurang dalam memahami pengelolaan aset.

This research aims to analyze implementation of fixed assets management using Life Cycle Asset Management Model LCAM approach which are consist of planning, acquisition, operation, and disposal. This cycle is guidance for an excellent assets management and utilization. The LCAM is also used to improve quality of the Government owned Assets Report. This research uses qualitative approach in the Ministry of Forestry. The result of this research shows that LCAM at Ministry of Forestry is not completely used due to several weakness such as improper planning and human resource lack of knowledge asset management. "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Palupi, Dwi
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen aset pada pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Perindustrian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen aset telah diterapkan di Kementerian Perindustrian namun masih terdapat beberapa kelemahan dalam penerapannya. Kelemahan tersebut adalah tidak adanya kebijakan umum yang mengatur manajemen aset dan standar kebutuhan barang, kurangnya peran Sekretariat Jenderal sebagai unit sentralisasi dalam manajemen aset, lemahnya perencanaan, sumber daya manusia yang kurang memahami manajemen aset, data aset yang tidak akurat serta lemahnya sistem pengawasan.

This research is aimed to analyze the implementation of asset management in state owned property management at Ministry of Industry. This research uses qualitative method with case study approach. Results of research indicate that asset management has been implemented at Ministry of Industry, but there are many weaknesses in its implementation. These weaknesses are the absence of a general policy and standard of asset requirement, lack of role of Sekretariat Jenderal as unit of centralization, lack of asset planing, lack of human resources understanding about asset management, innacurate data of asset, and lack of controling systems."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zuwesty Eka Putri
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2007
T 24491
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sylvia Fatrani Aisyah
"Penatausahaan barang milik daerah merupakan salah satu bagian penting dalam rangka menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang akurat dan andal. Skripsi ini membahas mengenai penatausahaan barang milik daerah di Pemerintahan Kabupaten Buru dan bertujuan menggambarkan proses penatausahaan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Buru, mengidentifikasi kendala yang ditemui, dan memberikan rekomendasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan telah sesuai dengan ketentuan tetapi terdapat perbedaan proses pelaporan dan beberapa kendala dalam pelaksanaannya.
Fixed asset management is one of the important parts in preparing accurate and reliable regional financial statements. This thesis focuses on analyzing the management of fixed asset at the Government of Buru Regency and aims to explain the process of asset management that is currently run by the Buru Regency, identify the problems that are met during the process, and provide recommendations regarding the management. This research uses qualitative method and gathers the data through interviews, observation and related literatures. Result shows that the processes of administration, inventory, and reporting have generally been done according to the regulation but there are few differences and some problems have occurred in the fixed asset management process."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sensony Dwi Purwahyu
"Upaya mengembangkan model dengan faktor yang lebih efisien dibanding FF6 factors model sangat berarti untuk strategi berinvestasi di pasar Eropa. Faktor-faktor dieliminasi dengan metode spanning test dan uji significance of intercepts model pada 75 portfolio dengan metrics GRS, A|?i|, SE|?i|, Sharpe ratio, Average Distance, dan NPSI. Dengan confidence level 95%, faktor QMJ dapat menjadi subtitusi faktor RMW, CMA, dan UMD, sedangkan faktor BAB tereliminasi, Hal ini dimungkinkan karena faktor QMJ dibentuk oleh profitability, growth, safety, and payout. Model kombinasi 4 faktor (MKT-SMB-HML- QMJ) menjadi model yang lebih efisien dan sebanding dengan FF6 factors model untuk pasar Eropa.

Developing a parsimony model than the FF6 factors model is meaningful for investing strategy in the European market. Factors were eliminated by spanning test method and significance of intercepts test using GRS statistic, A|?i|, SE|?i|, Sharpe ratio, Average Distance, and NPSI metrics on 75 portfolios. With a confidence level of 95%, QMJ factor can subtitute RMW, CMA, and UMD factors, while BAB factor is eliminated, it can be explained that QMJ factor is formed by profitability, growth, safety, and pay-out. The combination model result (MKT-SMB-HML-QMJ) is more parsimonous and comparable to the FF6 factors model for the European market"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Heristika Nirwani
"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi pengendalian internal dalam pengelolaan aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah unit Eselon I di Kementerian Keuangan yang berperan sebagai manajer aset publik di Indonesia. Tugasnya meliputi merumusan dan melaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Sejak tahun 2009 ketika PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PT PPA) menyerahkan aset kelolaannya kepada Kementerian Keuangan, maka aset eks kelolaan BPPN dan PT PPA yang sesuai dengan tugas dan fungsi DJKN, mulai dikelola oleh DJKN. Hanya saja, sejak tahun 2014, BPK menemukan masalah dalam pengelolaan aset properti eks BPPN/PT PPA. Bahkan, temuan dalam pengelolaan aset properti eks BPPN/PT PPA ini kembali muncul di laporan pemeriksaan BPK tahun 2015, 2016, 2019, dan 2020. Berdasarkan adanya temuan berulang atas pengelolaan aset properti tersebut, perlu dilakukan evaluasi atas pengendalian internal dalam pengelolaan aset properti eks BPPN/PT PPA. Tujuan dilakukannya evaluasi atas pengendalian unternal tersebut adalah untuk mengetahui implementasi pengendalian internal dalam pengelolaan aset yang dilakukan Kantor Pusat DJKN, sehingga dapat ditentukan perbaikan atas kelemahan dalam pengelolaan aset hingga akhirnya dapat menyelesaikan masalah yang ditemukan BPK. Evaluasi atas pengendalian internal dilakukan dengan kriteria yang ada dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dengan metode kualitatif atas data dan informasi yang didapatkan dari kajian literatur, analisis dokumen, kuesioner, dan wawancara. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengendalian internal yang dilakukan oleh DJKN memiliki kelemahan dalam rancangan pengendalian internal dan pelaksanaan pengendalian internal.

This research aims to evaluate the internal control in asset property management held by The Directorate General of State Assets Management. The Directorate General of State Assets Management is an Echelon I unit in the Ministry of Finance that acts as a public asset manager in Indonesia. Its duties include formulating and implementing policies in the field of state property, separated state assets, other state assets, valuation, state receivables, and auctions. Since PT Perusahaan Pengelola Aset handed over their managed assets to the Ministry of Finance in 2009, the assets managed by Indonesian Bank Restructuring Agency and PT Perusahaan Pengelola Aset, which are by the duties and functions of Directorate General of State Assets Management, began to be managed by Directorate General of State Assets Management. However, since 2014, The Audit Board of the Republic of Indonesia has found problems in managing these property assets. These findings re-emerged in 2016, 2019, and 2020 reports. Based on these repeated findings, it is necessary to evaluate the internal control in managing property assets. The purpose of the evaluation of the internal control is to assess the internal control in asset management so that improvements can be made to weaknesses in asset management and finally resolve the problems found by The Audit Board of the Republic of Indonesia. Evaluation of internal control is carried out using the criteria contained in the Government Internal Control System following Government Regulation No. 60 of 2008 with qualitative analysis of data and information obtained from literature review, document analysis, questionnaires, and interviews. The results show that the internal control carried out by the Directorate General of State Assets Management has weaknesses in the design and the implementation of internal controls."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Okvian Dyah Elma Susanti
"Tesis ini membahas pilihan atas alternatif pendanaan yang lebih baik antara Obligasi dan Sekuritisasi Aset untuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Saat ini permasalahan maturity mismatch yang dihadapi oleh perusahaan menyebabkan bank menghadapi risiko likuiditas yang tinggi, untuk itu tulisan ini akan menganalisis melalui rasio keuangan bagaimana dampak terhadap pos-pos laporan keuangan setelah menggunakan alternatif dari pendanaan tersebut. Penelitian ini merupakan studi kasus pada perusahaan dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perusahaan lebih baik menggunakan dan mempertahankan pendanaan melalui Sekuritisasi Aset selain dapat menghindari perusahaan terhadap resiko kredit namun juga secara kontinyu dapat meningkatkan fee based income.

This thesis explores a better alternative funding options between Bond and Asset Securitization for PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Presently maturit y mismatch problems faced by the company led to banks facing high risk liquidity, for that reason this paper will analyze how the impact of the financial ratios of the financial statements of the posts after using of the said alternative financing. This research is studying the case in companies with a descriptive design. The results suggest that the company is better to use and maintain the financing through Asset Securitization in order to not only avoid credit risk but also can continuously improve the fee-based income."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T33510
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Angela Shinta Puspitasari
"ABSTRAK
Laporan magang ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan proses inventarisasi Barang Milik Daerah berdasarkan teori pengendalian internal dan memberikan rekomendasi mengenai pelaksanaan inventarisasi bagi pemerintah daerah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan observasi saat pelaksanaan magang di PT Medina Multi Mitra. Prinsip lingkungan pengendalian yang kurang efektif adalah prinsip integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, dan akuntabilitas individual, sedangkan prinsip kegiatan pengendalian yang kurang efektif adalah prinsip kebijakan dan prosedur serta mitigasi risiko. Rekomendasi atas permasalahan proses inventarisasi yakni adanya tahap persiapan inventarisasi, identifikasi, dan koreksi setelah inventarisasi yang dilakukan pada tingkat kuasa pengguna barang, pengguna barang, dan pengelola barang.

ABSTRACT
This internship report attempted to analyze the problems in the inventarization process of public asset based on internal control theory, and provide recommendations on the implementation of inventarization. This report is using qualitative approach by observation during internship at PT Medina Multi Mitra. The less effective control environment principles are integrity and ethics, commitment to competence, and individual accountability principle, while the less effective control activity principles are policy and procedure principle and risk mitigation principle. The recommendations of the inventarization process problems are in the preparation of inventarization stage, identification stage, and correction after the inventory stage conducted on the authorized goods user, the goods user, and the goods manager. "
2017
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>