Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 159714 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fahri Cheira Noor
"[Tesis ini berfokus pada pemilihan prioritas kebijakan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya mineral dan batubara, dengan menggunakan pendekatan analisis AHP. Penelitian ini melihat penilaian stakeholder atas hirarki permasalahan yang disusun dengan menggunakan metode AHP dan menentukan kebijakan yang tepat untuk dijadikan sebagai prioritas kebijakan penanganan
pengelolaan piutang PNBP SDA Minerba yang didasarkan atas pandangan dan preferensi para penilai yang diasumsikan sebagai “the experts”. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi Kementerian ESDM, Pelaku Usaha, dan pihak terkait lainnya terutama dalam upaya penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan piutang PNBP SDA Minerba. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan pendekatan Analitycal Hierarchy Process (AHP), penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan yang harus diprioritaskan adalah pembangunan perangkat produk hukum penunjang pengelolaan piutang PNBP SDA Minerba dengan bobot penilaian sebesar 0,242. Kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan merumuskan peraturan setingkat Menteri tentang tata cara pemungutan, penagihan, pembayaran dan penyetoran PNBP sektor pertambangan mineral dan batubara;This thesis focuses on the selection of the management policy priority of non-tax revenues mineral resources and coal , using AHP analysis approach . The
research looked stakeholder assessment on the hierarchy of the problems which have been prepared using AHP and determine the appropriate policies to serve as a policy priority handling receivable management PNBP Mining natural resources based on the views and preferences of the evaluators assumed as "the experts". The result of this research is expected to be used as contribution to the Ministry of
Energy and Mineral Resources, business communities, and other stakeholders, especially in solving the problems of receivable management of non-tax revenues Natural Resources Mineral and Coal.
Based on the analysis using the approach of Analytical Hierarchy Process (AHP), This study concluded that the policies that should be prioritized is the development of a legal product supporting the receivable management of non-tax revenues of Natural Resources Mineral and Coal with a weight rating of 0.242. The policy can be done by formulating the ministerial level regulation on procedures for collecting, billing, payment and remittance PNBP mineral and coal
mining sector., This thesis focuses on the selection of the management policy priority of
non-tax revenues mineral resources and coal , using AHP analysis approach . The
research looked stakeholder assessment on the hierarchy of the problems which
have been prepared using AHP and determine the appropriate policies to serve as
a policy priority handling receivable management PNBP Mining natural resources
based on the views and preferences of the evaluators assumed as "the experts".
The result of this research is expected to be used as contribution to the Ministry of
Energy and Mineral Resources, business communities, and other stakeholders,
especially in solving the problems of receivable management of non-tax revenues
Natural Resources Mineral and Coal.
Based on the analysis using the approach of Analytical Hierarchy Process
(AHP), This study concluded that the policies that should be prioritized is the
development of a legal product supporting the receivable management of non-tax
revenues of Natural Resources Mineral and Coal with a weight rating of 0.242.
The policy can be done by formulating the ministerial level regulation on
procedures for collecting, billing, payment and remittance PNBP mineral and coal
mining sector.]"
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
T44253
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Amalia Triatma
"Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Mengenai Pengaturan Divestasi dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan Studi Kasus Kegiatan Pertambangan Mangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini dilakukan karena adanya penerapan kewajiban divestasi di sektor pertambangan minerba, yang menimbulkan kekhawatiran bagi para penanam modal asing dalam melakukan kegiatan di sektor pertambangan. Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) diambil, karena daerah tersebut saat ini tumbuh dengan pesat sebagai salah satu daerah baru tujuan penanaman modal, dengan memiliki potensi pertambangan khususnya dalam sektor pertambangan minerba, dengan potensi mangan khususnya.
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendapatkan gambaran terkait regulasi pertambangan minerba dan penanaman modal dalam pelaksanaan divestasi disektor pertambangan yang ada saat ini, utamanya terkait dalam upaya memberikan kepastian hukum bagi para penanam modal asing, (utamanya dalam kegiatan pertambangan mangan yang ada di NTT). Penelitian ini jenis penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini mengkaji norma hukum yang tertulis terkait pertambangan minerba, yang dilakukan dengan penelitian sistematik hukum, sehingga penelitian dilakukan terhadap hal-hal meliputi subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum yang terkait.
Adapun temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa, divestasi bukan merupakan hal yang menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Divestasi yang ada hanya merupakan upaya pengaturan negara dalam mengelola SDA minerba yang ada, namun dalam upaya tetap memperhatikan peluang-peluang ekonomi yang tidak hanya berpotensi memberi keuntungan bagi negara, tapi juga pelaku usaha. Dalam hal ini pemerintah juga menjalankan fungsinya sebagai pelaku usaha (entrepreneur) dalam mengelola sektor pertambangan yang ada. Permasalahan-permasalahan pada tahapan perencanaan, perizinan, dan adanya benturan antara UU Minerba dengan aturan sektoral lainlah yang menjadi masalah utama.

This research discusses the legal analysis of divestment arrangements within the application of Act No. 4 Year 2009 on Mineral and Coal Mining (Mineral and Coal Act) with a case study on manganese mining activities in East Nusa Tenggara Province. This research is performed on the grounds of divestment requirements in mineral and coal mining sector, which raises concern for foreign investors in mining activities. East Nusa Tenggara is the region of focus in this research because that region grows rapidly as one of the new investment destinations, with a mining potential especially in mineral and coal mining sector and with manganese potential in particular.
This research generally aims to draw the picture of the implementation of divestment in relation to the existing regulations on the mineral and coal mining and on investment, mainly with regards to the provision of legal certainty for foreign investors looking to invest in the manganese mining activities in East Nusa Tenggara. This research is legal-normative in nature, because this research studies the written legal norms relating to the mineral and coal mining, which is performed as a systematic legal research such that it is performed on the matters covering the legal subjects, rights and duties, legal events, legal connection, and the related legal objects.
The main finding of this research is that divestment is not the source of legal uncertainty. The divestment serves only as State's efforts to manage existing mineral and coal natural resources, and whose efforts still keep in mind the economic opportunities that potentially benefit both the State as well as the businesses. With this regard, the government also functions as entrepreneur in management the mining sector. The issues in the planning and licensing stages and the conflicts between Mineral and Coal Act with the other sectoral regulations are the actual culprit of legal uncertainty.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42687
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bandung: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mineral dan Batubara, 2015
R 016.001 4 IND i
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Bandung: Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara, 2017
R 016.001 4 IND k
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Valeryan Bramasta Kelana Putra
"Konteks reformasi regulasi secara tepat menjadi penting untuk menunjang agenda
reformasi birokrasi di Indonesia. Eksistensi regulasi di Indonesia saat ini tidak terlepas
dari isu tumpang tindih yang tidak menjamin kepastian hukum terutama di sektor
pertambangan, mineral, dan batu bara. Adapun hal ini dapat dibenahi melalui strategi
reformasi regulasi sebagai upaya dalam mencapai tujuan nasional. Maka dari itu, skripsi
ini bertujuan untuk menganalisis regulatory reform pada sektor pertambangan, mineral
dan batubara di Indonesia menggunakan konsep Modern Mining Code yang
dikembangkan oleh Nguyen, Boruff & Tonts (2019). Penelitian ini menggunakan
paradigma post-positivist dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui
wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa
regulatory reform pada sektor pertambangan, mineral, dan batubara telah memberikan
beberapa manfaat mengenai kepastian investasi, hukum, dan simplifikasi permasalahan
yang ada sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan hanya terdapat 5 indikator yang
tidak sesuai dengan regulatory reform perspektif modern mining code yaitu Foreign
exchange access, Elimination of political pressure, Arbitration of impacts on local
peoples, Address indigenous issues, dan Stipulate rights of regulatory authority,
sedangkan 24 indikator sisanya dari 10 dimensi yang ada pada teori Modern Mining code
sudah sesuai dan terakomodir pada upaya regulatory reform sektor mineral dan batubara.

The proper context of regulatory reform is important to support the bureaucratic reform
agenda in Indonesia. The existence of regulations in Indonesia today is inseparable from
overlapping issues that do not guarantee legal certainty, especially in the mining, mineral,
and coal sectors. This can be addressed through a regulatory reform strategy as an effort
to achieve national goals. Therefore, this thesis aims to analyze regulatory reform in the
mining, mineral, and coal sector in Indonesia using the Modern Mining Code concept
developed by Nguyen, Boruff & Tonts (2019). This study uses a post-positivist paradigm
with data collection techniques carried out through in-depth interviews and literature
study. Research findings indicate that regulatory reform in the mining, mineral, and coal
sectors has provided several benefits regarding investment certainty, law, and
simplification of previous problems. The research results show that there are only 5
indicators that are not by regulatory reform from the perspective of modern mining code,
namely Foreign exchange access, Elimination of political pressure, Arbitration of impacts
on local peoples, Address indigenous issues, and Stipulate rights of regulatory authority,
while the remaining 24 indicators are from The 10 dimensions in the Modern Mining
code theory are appropriate and accommodated in the regulatory reform efforts of the
mineral and coal sector.
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dodik Ariyanto
"ABSTRAK
Wacana untuk menaikkan tarif royalti batubara untuk pemegang IUP kembali mengemuka seiring dengan peningkatan harga batubara. Kenaikan tariff royalty akan secara langsung meningkatkan PNBP yang berasal dari iuran produksi batubara. Di lain pihak, peningkatan kewajiban royalty yang harus disetor oleh perusahaan pemegang IUP batubara akan menurunkan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk membangun suatu model yang dapat menggambarkan pengaruh tarif royalti batubara terhadap PNBP dan kinerja keuangan perusahaan pemegang IUP batubara. Model yang dibangun dengan pendekatan sistem dinamis dan mensimulasikan variable-variabel yang berpengaruh terhadap besaran royalty yang disetor dan kinerja keuangan perusahaan. Hasil model menunjukkan bahwa peningkatan tarif royalti menjadi 4 untuk batubara low CV, 5 untuk batubara medium CV dan 8 untuk batubara high CV meningkatkan penerimaan PNBP sebesar 20 sedangkan laba perusahaan menurun 9 dibanding pengenaan tariff royalti yang berlaku saat ini. Peningkatan tarif ini lebih baik dibanding dengan skenario pengenaan tambahan royalty apabila terjadi kenaikan harga batubara wind fall sharing

ABSTRACT
The discourse to raise the coal royalty rate for IUP holders again surfaced in line with the increase in coal prices. The increase in tariff royalty will directly increase the non tax revenues from coal production contribution. On the other hand, the increase in the obligation of royalty to be paid by coal holders will decrease the company 39 s financial performance. This study aims to build a model that can illustrate the effect of coal royalty rates on non tax revenues and financial performance of coal holders. Model built with dynamic system approach and simulate the variables that affect the amount of paid royalty and financial performance of the company. The model results show that royalty rates increase to 4 for low CV coal, 5 for medium CV coal and 8 for high CV coal increases PNBP revenues by 20 while profit decreases 9 compared to current royalty tariff. This increase in tariffs is better than the royalty imposition scenario in case of rising coal price wind fall sharing "
2017
T48385
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Tenri Sompa
"ABSTRAK
Kegiatan investasi pertambangan batubara di Kabupaten Tanah Bumbu
ternyata tidak hanya bersifat ekonomi-bisnis melainkan juga mengandung
dimensi-dimensi politik dan memberi pengaruh tersendiri terhadap dinamika
kekuasaan di arena politik lokal. Kenyataan itulah yang melatarbelakangi studi
ini.Tiga pertanyaan utama yang dijawab dan dibahas dalam studi ini. Pertama,
bagaimana pola hubungan pemerintah daerah dengan pengusaha tambang
batubara serta dampak hubungan tersebut terhadap kebijakan investasi tambang
batubara di Kabupaten Tanah Bumbu? Kedua, bagaimana peran politik pengusaha
tambang batubara dalam proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tanah
Bumbu? Ketiga, bagaimana dinamika konflik berbasis tambang batubara antara
masyarakat lokal dan pelaku usaha serta bagaimana peran pemerintah daerah di
dalamnya?
Di tataran teoretik, studi ini menggunakan teori oligarki dari Osterman
sebagai acuan utama. Selain itu juga menggunakan teori negara Marxis dari
Mandel dan Althusser, teori desentralisasi dan politik lokal dari Smith dan Stoker,
dan teori konflik dari Rozen, sebagai acuan pendukung.Pada tataran metodologis,
studi ini menggunakan pendekatan kualitatif.
Temuan pokok studi ini menunjukkan bahwa hubungan pengusaha
tambang dengan penguasa lokal dan pejabat-pejabat birokrasi berlangsung dekat
karena antarpihak meskipun berbeda kepentingan namun mampu mempertemukan
kepentingan tersebut dan sama-sama mengambil keuntungan. Pengusaha tambang
mendapatkan kemudahan-kemudahan serta keuntungan ekonomi, sedangkan
pengusasa lokal dan pejabat birokrasi mendapatkan keuntungan politik dan
ekonomi sekaligus.
Hubungan antara pengusaha tambang dengan penguasa lokal terlihat
sangat jelas pada saat pemilihan kepala daerah. Dalam sejarah pemilihan kepala
daerah langsung di Kabupaten Tanah Bumbu selama ini, pasangan kandidat yang
memenangkan kontestasi selalu saja yang mendapat dukungan penuh dari para
pengusaha tambang. Pengusaha tambang yang cukup berpengaruh dalam setiap
momen pemilihan kepala daerah langsung serta dalam dinamika politik lokal
Kabupaten Tanah Bumbu merupakan para pengusaha lokal.
Teori-teori yang digunakan dalam studi ini, baik teori utama maupun teori
pendukung, sangat membantu dalam memberikan penjelasan terhadap temuantemuan
penelitian, serta dalam membentuk kerangka berpikir ketika membangun
interpretasi-interpretasi. Memang, satu teori tidak secara utuh bisa menjadi
sandara penjelasan, dan karena itu dilengkapi dengan teori-teori yang lain

ABSTRACT
This research is based on the activity of coal mining investment in Tanah Bumbu District
that is not merely for economic and business purposes, butalso contains the dimensions of
politics which affect the power dynamics in the local politics. Three major questions are
answered and discussed by this study. First, what is the relationship pattern between the local
government and the coal mining businessmen and how does it affect the policies of coal mining
investment in Tanah Bumbu? Second, what is the political role of the coal mining businessmen
in the local elections? Third, how is the coal mine-based conflict between the local communities
and the coal mining businessmen, and what is the government?s role in it?
In a theoretical level, this study uses Osterman?s theory of oligarchy as the main theory.
In addition, Mandel?s and Althusser?s theory of Marxist states, Smith?s and Stoker?s
decentralization theory and local politics theory, and Rozen?s conflict theory are used as its
supporting theories. Furthermore, this study uses a qualitative approach.
The principal finding of this study shows that the close relationship between the coal
mining businessmen and the local authorities as well as the bureaucratic officers is the result of
each party?s interest. Although they have different interests, they managed to combine it and
benefit from it. The coal mining businessmen are guaranteed facilities and economic benefits,
while the local authorities and bureaucratic officers gains political and economic benefits.
The relationship between the coal mining businessmen and the local authorities can be
seen clearly during the local elections. Throughout the years, the winning candidates of the
Tanah Bumbu local elections are those who gain the support of the coal mining businessmen.
Therefore, it is evident that the coal mining businessmen have influence over the local elections
and over the dynamics of the local politics in Tanah Bumbu.
Both the main and supporting theories used in this study are helpful in giving a clear
explanation of the research findings and in forming a framework while constructing the
interpretations. In order to give a thorough explanation, several theories are needed"
2016
D1706
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Daman
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pendapatan, piutang, dan Utang Kelebihan Pembayaran Non Pajak Lainnya yang berasal dari iuran Badan Usaha di bidang BBM dan Gas Bumi pada Laporan Keuangan BPH Migas dan kesesuainya dengan SAP berbasis Akrual. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dan penelitian studi kasus.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan- Laporan Operasioanl (LO), Piutang PNBP, dan Utang Kelebihan Pembayaran Non Pajak Lainnya dari Iuran Badan Usaha bidang BBM dan Gas Bumi pada Laporan Keuangan BPH Migas Tahun 2015 Unaudited belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Atas ketidaksesuain tersebut maka perlu dilakukan koreksi terhadap Laporan Keuangan BPH Migas Tahun 2015 Unaudited.
Saran utama yang diberikan dalam penelitian ini adalah perlu dilakukan koreksi terhadap kebijakan akuntansi BPH Migas terkait Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan- LO, Piutang PNBP dan Utang Kelebihan Pembayaran Non Pajak Lainnya dari Iuran Badan Usaha bidang BBM dan Gas Bumi. Upaya yang diperlukan BPH Migas dalam meningkatkan keberhasilan penerapan standar akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dalam penyusunan Laporan Keuangan BPH Migas adalah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Dukungan dan Komitemen dari Pimpinan Organisasi, Penyediaan Sistem Informasi Akuntansi (Aplikasi Keuangan) yang terintegrasi dan terkomputerisasi, dan Peningkatan Sistem Pengendalian Internal.

The purpose of this research is to determine the recognition, measurement and disclosure of revenues, accounts receivable, and Excess Debt Payments Other Non Tax derived from the levy of Enterprises in the downstream oil and gas through pipelines in the Financial Statements of BPH Migas and suitability to Accrual-based Government Accounting Standards. The method used in this research is descriptive and case study research.
The results of this research show that Recognition, Measurement, Presentation and Disclosure operational reports - earnings, non-tax receivables and Excess Debt Payments Other Non Tax levy of Enterprises in the downstream oil and gas through pipelines in the Financial Statements of the Year 2015 Unaudited BPH Migas not fully in accordance with the provisions set in Government Regulation Number 71 Year 2010 concerning the Government Accounting Standards. The non-conformance on the necessary corrections to the Financial Statements BPH Migas 2015 Unaudited.
The main advice given in this research is a necessary correction of the accounting policy related to BPH Migas Recognition, Measurement, Presentation and Disclosure operational reports -earnings, non-tax receivables and Debt Payments Excess Other Non Tax from the levy of Enterprises in the downstream oil and gas through pipelines. Efforts are needed BPH Migas in improving the success of the application of accounting standards Government accrual basis in preparing the Financial Statements of BPH Migas is Improving the Quality of Human Resources, Support and commitment from the leadership of the Organization, Provision of Accounting Information Systems (Financial Applications) integrated and computerized, Improved Control Systems internal.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ilma Theana
"ABSTRAK
Rendahnya tax ratio terkait pemungutan PBB pertambangan batubara di Provinsi
Sumatera Selatan salah satunya disebabkan karena ketidakmampuan Kanwil DJP
Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dalam menyediakan data pembanding.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dan implementasi strategi
dalam meningkatan penerimaan PBB pertambangan batubara di Provinsi
Sumatera Selatan. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan
paradigma post-positivisme dan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah
wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi yang
digunakan untuk meningkatkan penerimaan PBB pertambangan batubara adalah
ekstensifikasi pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak dan perluasan basis
pajak, serta intensifikasi pajak berupa penyempurnaan administrasi pajak dan
sosialisasi perpajakan. Implementasi strategi dilakukan oleh semua KPP Pratama
di wilayah administrasi Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
Dalam pelaksanaannya, tidak semua strategi telah direalisasikan yaitu penggunaan
teknologi pesawat drone. Hal tersebut karena adanya skala prioritas dan juga
kendala yang dihadapi dalam proses pemungutan PBB pertambangan batubara.
Kontrol strategi oleh KPP Pratama dan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Bangka
Belitung dilakukan dengan rapat koordinasi secara berkala dengan tujuan untuk
mengevaluasi pelaksanaan strategi di KPP Pratama.

ABSTRACT
Inability of South Sumatera and Bangka Belitung DGT Regional Office in
providing comparative data is one of factors of the low level of tax ratio in
Property Tax on Coal Mining collection. This research is aimed to analyze the
strategy and it?s implementation in increasing the Property Tax on Coal Mining
revenue. The research is conducted with post-positive paradigm, quantitative
approach, and in-depth interview as data collection technique. As the result, the
strategies are tax extensification and tax intensification. Tax extensification
includes expanding the number of tax payers and tax bases. Tax intensification
includes tax administration improvement and tax socialization. The strategy
implementation was done by all Pratama Tax Offices. Utilization of drone aircraft
technology is one of strategies which is not implemented yet. Priority level and
some obstacles as the factors. Regular meetings are done by Pratama Tax Offices
and South Sumatera and Bangka Belitung DGT Regional Office to implement the
controlling function;"
2016
S64557
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Surya Aji
"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan bentuk antara Kuasa Pertambangan, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dengan Izin Usaha Pertambangan . Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan bersifat komparatif-analitis, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah segera menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini, agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam perubahan regulasi ini. Dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung kebijakan yang telah diambil pemerintah ini kecuali dengan sebuah kritik yang membangun. Pertambangan Batubara, Kuasa Pertambangan, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Izin Usaha Pertambangan.

This thesis discusses the comparison between the Power of Mining, and the Coal Contract of Works with the Coal Mining Business License. Research method used is the approach of juridical normative and comparative-analytical, whereas the method of analysis is a method of qualitative data. The researcher suggests that the government immediately set a Government Regulation which set out more for this Law Number 4 Year 2009 About Coal Mining Mineral, in order not to cause confusion in this regulation change. And invites the whole society to support the policies that this government has taken, exception with the good criticism."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S24778
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>