Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKPengelolaan SDA pertambangan mineral dan batubara di Indonesia dinilai sangat memprihatinkan. Muncul berbagai masalah akibat ketidakmampuan Pemerintah dalam mengelola SDA dimaksud. Salah satu akibatnya adalah rendahnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari bidang SDA pertambangan mineral dan batubara. Penyebab dari rendahnya PNBP tersebut, antara lain ketidakjelasan penghitungan dasar bagian Negara sebagai dampak ketidakjelasan bentuk perikatan/akad yang dilakukan antara Pemerintah dengan pihak perusahaan yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi.Penulis melakukan penelitian merumuskan solusi model perikatan sesuai syariah dalam mengelola SDA pertambangan mineral dan batubara di Indonesia dengan menggunakan metodologi Analytic Networking Process (ANP) serta dengan bantuan software Super Decision. Hasil penelitian menunjukkan pilihan model perikatan/akad Mudharabah Musyarakah dalam mengelola SDA pertambangan mineral dan batubara dengan alasan pada asas keadilan.

---

ABSTRACTNatural resources management of mineral and coal mining in Indonesia is considered very alarming. Arise various problems due to the inability of the government to manage natural resources in question. One result is the low tax state revenue (non-tax) from the field of mineral and coal mining natural resources. The cause of the low non-tax revenues, among others, uncertainty calculation basis as part of the State obscurity impact the model of the contract made between the government and the companies that carry out exploration and exploitation.Authors conducted a study to formulate a solution model of contract that Shariah compliance in managing the natural resources of mineral and coal mining in Indonesia by using the methodology Analytic Networking Process (ANP) as well as with the help of software Super Decision. The results of this research is choice of Musharaka Mudaraba models of contract in managing the natural resources of mineral and coal mining based on the principle of justice., Natural resources management of mineral and coal mining in Indonesia is considered very alarming. Arise various problems due to the inability of the government to manage natural resources in question. One result is the low tax state revenue (non-tax) from the field of mineral and coal mining natural resources. The cause of the low non-tax revenues, among others, uncertainty calculation basis as part of the State obscurity impact the model of the contract made between the government and the companies that carry out exploration and exploitation.Authors conducted a study to formulate a solution model of contract that Shariah compliance in managing the natural resources of mineral and coal mining in Indonesia by using the methodology Analytic Networking Process (ANP) as well as with the help of software Super Decision. The results of this research is choice of Musharaka Mudaraba models of contract in managing the natural resources of mineral and coal mining based on the principle of justice.]"

"Negara Indonesia merupakan Negara dengan potensi kekayaan alam yang berlimpah. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, maka ?bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah Indonesia dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat?. Berdasarkan rumusan pasal tersebut, maka segala kekayaan alam yang terkandung di wilayah Indonesia hanya boleh digunakan untuk membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Meskipun potensi kekayaan alam di Indonesia, baik mineral, batubara maupun kekayaan alam lainnya sangat berlimpah, tetapi jumlah angka kemiskinan ternyata justeru semakin bertambah. Ketidaksinkronan ini disebabkan oleh pengelolaan kekayaan alam baik mineral maupun batubara yang tidak sesuai dengan konsep hak penguasaan Negara yang dirumuskan oleh Founding Fathers. Pengalaman Indonesia selama masa Orde Baru menunjukan lemahnya penegakan hukum dalam bidang pertambangan, mekanisme kontrak yang diberlakukan selama masa Orde Baru dijadikan celah bagi pihak yang ingin memproleh keuntungan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diharapkan mampu membawa perubahan yang signifikan dalam tujuan pemanfaatan segala kekayaan alam untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mekanisme kontrak yang berlaku selama Orde Baru kemudian berubah menjadi mekanisme perizinan, sehingga peran Negara dalam melaksanakan konsep hak menguasai Negara menjadi semakin nyata. Sistem penguasaan Negara terhadap kekayaan alam yang sebelumnya bersifat desentralistis kemudian kembali menjadi sentralistik, sehingga mengembalikan konsep hak menguasai Negara sesuai dengan maksud Founding Fathers.

---

Indonesia is a country with abundant natural resources potential.Pursuant to Article 33 paragraph (3) of the Constitution of Indonesia."Earth, water and all natural resources contained within Indonesian territory controlled by the State and used for the greatest prosperity of the people". Based on Article 33 paragraph (3) of the Constitution of Indonesiathen all the natural resources contained in the Indonesian territory may only be used to bring prosperity to the people of Indonesia. Although the potential of natural resources in Indonesia, whether mineral, coal and other natural resources are abundant, but the number turned out to be precisely the poverty rate increased. These discrepancies are caused by the management of natural resources both mineral and coal that is incompatible with the concept of tenure rights of the State that formulated by the Founding Fathers. The experience of Indonesia during the New Order period showed weak law enforcement in the field of mining, contracting mechanisms are put in place during the New Order period used as a loophole for those who want to profit. The enactment of act No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining is expected to bring a significant change in the purpose of the utilization of all natural resources to be used for the greatest prosperity of the people. Contracting mechanisms that apply during the New Order then turned into a licensing mechanism, so that the State's role in implementing the concept of the right to master the State is becoming increasingly apparent. State control of the system to the natural resources that were previously decentralized nature and then back into a centralized, thus restoring the right to master the concept of the State in accordance with the intent of the Founding Fathers."

"Hubungan antara sumber daya alam dan pembangunan di dunia yang dinamakan sedang berkembang merupakan hal yang penting. Pertanyaan yang diajukan di dalam artikel ini ialah bagaimana jenis sumber daya alam yang berbeda seperti, minyak bumi dan gas cair alam (LNG) serta hutan dapat mempengaruhi hubungan yang lebih luas antara lingkungan hidup dan pembangunan? Studi ini menunjukkan bahwa keberadaan sumber daya alam khususnya industri minyak bumi dan gas cair alam (LNG) memainkan peran utama dalam pembangunan nasional Indonesia. Di dalam konteks kesinambungan konseptual Evans, Indonesia mempunyai baik elemen-elemen jenis negara predatoris maupun jenis negara developmentalis ditinjau dari sudut pandang hubungan antara lingkungan hidup dengan pembangunan.

---

The relationship between natural resources and development in the so-called developing world is important. The question posed in this paper is how do the different types of natural resources; oil, LNG, and forests affect the broader environment-development relations? This study shows that the presence of natural resources especially the oil and LNG industries played a major role in the Indonesian national development. In the context of Evans conceptual continuum, Indonesia has both the elements of predatory and developmental state viewed from the environment-development relations."

"Kajian harmonisasi regulasi dilakukan atas 26 Undang-undang (UU)terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).Pemeriksaannya dilakukan dalam dua aras: aras pertama,memeriksa kesesuaian materi di dalam peraturan perundang undangan yang sudah diinventarisasi(17 UU sektor terkait langsung SDA dan 9 UU pendukung) dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam TAP MPR IX/2001.Aras kedua, memeriksa tumpang-tindih norma,azas, dan aturan yang ada di dalam UU terkait SDA.Proses pemeriksaan tumpang-tindih ini hanya dilakukan pada peraturan perundang-undangan yang setara atau horizontal. Prinsip keadilan sosial menjadi prinsip yang paling kurang terpenuhi dalam UU terkait SDA yang diperiksa. Temuan ini mengindikasikan perlu ada arah baru dalam perubahan dan penyusunan regulasi terkait dengan SDA."

"ABSTRAKBahan bakar batubara menyumbang 44% dari total emisi CO2 global, serta merupakan sumber terbesar emisi gas GHG (greenhouse gas) yang memicu perubahan iklim. Pada tahun 2026 diproyeksikan penggunaan batubara masih 50,4%, selain itu Indonesia telah menandatangani perjanjian Paris pada tahun 2015 Indonesia harus mengurangi emisi CO2 sampai 29% pada tahun 2030. Clean Coal Technologi yang ada saat ini adalah Ultra Supercritical (USC) dan Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC). Untuk mengetahui efisiensi dari kedua teknologi tersebut diperlukan pendekatan eksergi dalam analisisnya, analisis ekonomi diperlukan untuk menentukan kelayakan pembangunannya, serta harus diterima dari aspek lingkungan. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa teknologi IGCC memiliki efisiensi eksergi lebih tinggi yaitu 41.51% sedangkan USC 33.71%, dengan jumlah batubara yang sama net power yang diproduksi sebesar 42 MW untuk IGCC dan 22 MW untuk USC. Dari segi ekonomi biaya investasi dan LCoE untuk teknologi IGCC dan USC secara berturut-turut (Rp 963,875,195,117; Rp 2,334/kWh) dan (Rp 309,489,207,487; Rp 2,993/kWh). Emisi CO2 yang dihasilkan setelah dilakukan capture pada IGCC sebesar 0.997 ton CO2/MWh dan USC sebesar 2.242 ton CO2/MWh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teknologi IGCC merupakan teknologi pembangkit listrik yang lebih tepat untuk diterapkan di Indonesia

---

ABSTRACTCoal fuel contributes 44% of total global CO2 emissions and is the largest source of GHG (greenhouse gas) emissions, which triggers climate change. In 2026, the composition of Indonesia's electricity production projected to be 50.4% using coal fuel. Indonesia has signed a Paris agreement in 2015 in which Indonesia must reduce CO2 emissions by 29% in 2030. Clean Coal Technology currently is Ultra Supercritical (USC) and Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC). To find out the efficiency of the two technologies exergy approach is required in its analysis; economic analysis also needed to determine the feasibility of its development and accepted from environmental aspects. From the results, that IGCC technology has a higher exergy efficiency of 41.51% while USC 33.71%, with the amount of coal with the same net power produced at 42 MW for IGCC and 22 MW for USC. In terms of economic investment costs and LCoE for IGCC and USC technologies respectively (Rp. 963,875,195,117; Rp. 2,334 / kWh) and (Rp. 309,489,207,487; Rp. 2,993 / kWh). CO2 emissions produced after capture in IGCC technology are 0.997 tons CO2/MWh and USC of 2.242 tons of CO2/MWh. Therefore, it concluded that IGCC technology is a power generation technology that is more appropriate to applied in Indonesia."