Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Panas Bumi adalah energi terbarukan yang ramah lingkungan. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi Panas Bumi terbesar di dunia. Namun sampai dengan saat ini Indonesia belum mampu melakukan pengembangan kegiatan usaha Panas Bumi secara optimal. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Indonesia mengharapkan agar pemanfaatan energi Panas Bumi dapat dilakukan secara optimal. Faktanya pengembangan energi Panas Bumi sebagai alternatif energi pengganti energi fosil tidak banyak mengalami kemajuan yang signifikan. Oleh karena itu, pada tahun 2014 Pemerintah Indonesia mengganti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Atas permasalahan tersebut, Penulis merumuskan beberapa permasalahan sehubungan dengan tidak maksimalnya kegiatan usaha Panas Bumi khususnya dalam hal penggunaan lahan pada kawasan hutan dan penawaran lelang wilayah kerja. Penulis melakukan penelitian kepustakaan dengan mengkaji data-data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku dan wawancara dengan narasumber yang terkait. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas atas keadaan pengembangan Panas Bumi saat ini agar di masa yang akan datang pengembangan kegiatan usaha Panas Bumi dapat berkembang lebih baik.

---

Geothermal is an environmentally friendly renewable energy. Indonesia is one of the countries in the world who have the highest potential of Geothermal. However, until now Indonesia has not been able to develop Geothermal business activities optimally. By the issuance of Law Number 27 Year 2003 regarding Geothermal, Indonesia expects that the utilization of Geothermal can be optimal. In fact the developments of Geothermal as an alternative energy to replace fossil energy have no significant progress. Therefore, in 2014, Government of Indonesia replaced Law Number 27 Year 2003 regarding Geothermal with Law Number 21 Year 2014 regarding Geothermal. For such issue, the Author formulate some of the principal issues related to the nonoptimum of Geothermal business activities especially regarding to the land utilization on forestry area and the bidding offer of working area. The Author conduct literature research by reviewing secondary data such as laws, regulations, books, and interviews with related resource person. This research hopefully may deliver a clear picture of Geothermal development condition nowadays in order to conduct a better development of Geothermal business activities in the future."

"Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang pembebasan kawasan hutan untuk pengembangan panas bumi dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberikan dampak terhadap usaha pengembangan panas bumi di Indonesia yang memunculkan persepsi dari para pemangku kebijakan Stakeholders. Fokus penelitian ini memaparkan bagaimana persepsi stakeholders terhadap kedua Undang - Undang tersebut. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan adalah dengan wawancara dan studi literatur. Kemudian berdasarkan teori stakeholders dan konsep suistainable development, masalah pengalihan fungsi lahan dan pengalihan kewenangan pemerintah pusat - daerah yang diatur dalam Undang - Undang tersebut dapat mempercepat pengembangan energi panas bumi di Indonesia.Kata kunci : Panas bumi, Persepsi, Stakeholders, Suistainable Development, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah.

---

Geothermal Development Efforts and central and local government relations Study Stakeholders perception on Acts Number 21 year 2014 and Acts Number 23 year 2014 .Acts Number 21 year 2014 on the acquisition of forest areas for geothermal development and Acts Number 23 of 2014 on local government has an impact on the business development of geothermal energy in Indonesia gave rise to the perception of the stakeholders. The focus of this study describes how the perception of stakeholders about the Acts. Therefore, the research method is used by interview and literature study. Then, based on stakeholder theory and suistainable developmentconcepts, problems of land conversion and the transfer of power central ndash local government. Therefore, that Acts can accelerate the development of geothermal energy in Indonesia.Keyword Geothermal, Perception, Stakeholders,Suistainable Development Central Goverment, Local Government."

"ABSTRAKSaat ini terdapat perbedaan pendapat tentang kewajiban Kontraktor di bidang panas bumi untuk melakukan kewajiban participating interest dan kewajiban bonus produksi. Skripsi ini membahas apakah kewajiban participating interest menurut Permentamben No. 10 Th. 1981 dan kewajiban bonus produksi menurut UU No. 21 Tahun 2014 adalah kewajiban yang sama. Selain itu, apakah Kontraktor dalam JOC Sarulla juga wajib melaksanakan kewajiban bonus produksi menurut UU No. 21 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban participating interest menurut Permentamben No. 10 Th. 1981 dan kewajiban bonus produksi menurut UU No. 21 Tahun 2014 merupakan kewajiban yang berbeda. Perbedaan ini didasarkan pada tujuannya, subyek yang menerima manfaatnya, dan syaratnya. Oleh karena itu, kontraktor juga wajib memberikan bonus produksi selain kewajiban participating interest. Adapun Kontraktor dalam JOC Sarulla wajib memberikan produksi menurut UU No. 21 Tahun 2014 karena berdasarkan asas kedaulatan, Kontraktor yang merupakan pihak dalam JOC Sarulla tetap terikat dengan ketentuan dalam hukum nasional dan perubahannya sesuai dengan tempat pelaksanaan kontrak. Namun, Pertamina tidak dapat mengubah JOC Sarulla kontrak secara sepihak. Tetapi, berdasarkan paham rebus sic stantibus yang menyatakan bahwa dalam hal salah satu pihak sulit melaksanakan kewajibannya, pihak tersebut dapat meminta dilakukannya negosiasi ulang dan memasukkan ketentuan baru. Dalam hal ini, dengan terbitnya UU Panas Bumi ini adalah suatu perubahan keadaan yang menyebabkan Pertamina juga tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam kontrak. Oleh karena itu, agar Pertamina dapat melaksanakan kewajibannya dalam kontrak dan kontraktor dapat dibebankan kewajiban baru menurut UU No. 21 Tahun 2014 maka kontrak perlu di negosiasi ulang.

---

ABSTRACTCurrently, there is a different opinion regarding the Contractor's obligation in geothermal sector to perform the obligations of participating interest and to provide a production bonuses. This paper analyzes whether the obligations of participating interest according to Permentamben No. 10 Yr. 1981 and obligation of production bonuses according to Law No. 21 Yr. 2014 is the same obligation. Furthermore, whether the Contractor in JOC Sarulla also required to perform the obligations of production bonus according to Law No. 21 Yr. 2014. This paper used normative juridical research. The results showed that the obligations of participating interest by Permentamben No. 10 Yr. 1981 and production bonus obligations according to Law No. 21 Yr. 2014 is a different obligation. The difference is based on the objective, the subject receives the benefits, and the conditions. Therefore, contractors are also required to provide a production bonus in addition to the obligations of participating interest. The Contractor shall provide the JOC Sarulla production according to Law No. 21 Yr. 2014 because based on the principles of sovereignty, the Contractor which are parties to the JOC Sarulla remains bound by the provisions of national law and its changes in accordance with a contract execution. Nevertheless, Pertamina can not change JOC Sarulla contract unilaterally. However, based on the rebus sic stantibus principle which states that in case one of the parties is difficult to perform its obligations, such parties can request a renegotiation and inserting new provisions. In this case, with the enactment of Law No. 21 Yr. 2014 is a change in the circumstances that led Pertamina also not be able to perform its obligations under the contract. Therefore, in order that Pertamina can perform its obligations under the contract and the contractor be charged on new obligations under the Law No. 21 Yr. 2014, the contract needs to renegotiating."

"Salah satu cara alternatif pemerintah dalam menghadapi krisis energi fosil adalah dengan mengembangkan energi terbarukan dan salah satu jenis energi yang menjadi fokus adalah panas bumi. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan pemerintah diperlukan untuk mendorong industri panas bumi termasuk kebijakan pajak. Pada tahun 2003 (rezim baru panas bumi) pemerintah melakukan perubahan kebijakan atas pajak penghasilan badan yang sebelumnya bersifat lex specialis menjadi lex generalis. Penelitan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis latar belakang perubahan kebijakan pajak penghasilan pada bidang usaha panas bumi. Tujuan kedua adalah menggambarkan dan menganalisis perubahan kebijakan pajak penghasilan badan antara rezim lama dan rezim baru pada bidang usaha panas bumi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan dan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pertama bahwa ada 3 faktor yang melatarbelakangi perubahan kebijakan PPh tersebut yaitu masalah penentuan jenis penghasilan, bagian pemerintah yang sudah tidak ekonomis lagi dan konsep kontrak panas bumi yang tidak dapat mengimbangi perubahan ekonomi. Hasil selanjutnya adalah kebijakan pajak penghasilan badan untuk bidang usaha panas bumi memerlukan peraturan yang terjamin kepastian hukumnya terutama pada rezim baru yang menggunakan asas lex generalis. Saran penelitian ini antara lain bahwa seyogyanya perumusan Peraturan Pemerintah tentang industri panas bumi memperhatikan kebutuhan investor sehingga PP yang dikeluarkan akan tepat sasaran dan juga menjamin kepastian hukum yang tinggi, sebaiknya pemerintah lebih mensosialisasikan kepada investor mengenai fasilitas pajak penghasilan pada bidang usaha panas bumi, dan pemerintah sebaiknya lebih mengkaji fungsi pajak penghasilan pada rezim baru panas bumi.

---

One of the way to encounter the fossil energy crisis is to evolving non-renewable (non fossil) energy and geothermal become the top choice to be developed. Thus, government’s policy is needed to support this industry, so is tax policy. In 2003 (new regime for geothermal in Indonesia), government reformed the tax policy from lex specialis to lex generalis.

This research is aimed to describe and analyze the background of tax reform in geothermal industry. Secondly, is to describe and analyze the comparation of tax policy for new and old regime of geothermal industry. This research use qualitative method.

The result of this research is (1) there are 3 factors which reform the tax policy in geothermal industry, the problem to indentify the type of income, uneconomically government’s share and lex specialis principle which can’t be counterbalanced the economic change. (2) Tax policy for geothermal industry need certainty the most, specially in new regime which use lex generalis principle.

Recommendation of this research comprised that government should concern about government regulation for geothermal industry making in order to produce a precise regulation and a certainty laws, government should socialize about income tax facility to investor and also government have to consider about income tax function of new geothermal regime."

"ABSTRAKTesis ini berfokus pada Nota Kesepahaman antara Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami implementasi pengelolaan energi panas bumi. Tesis ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang menggunakan data sekunder atau data kepustakaan dan melakukan analisis terhadap nota kesepahaman.Hasil penelitian penulis temukan adalah bahwa pengelolaan panas bumi dalam implementasinya mengalami hambatan dari ketentuan perundang-undangan khususnya pasal 38 Undang-undang Kehutanan yang menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.Konsekuensinya, pada kawasan hutan konservasi tidak boleh dilakukan pertambangan panas bumi. Selain itu pada kawasan hutang lindung tidak boleh dilakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Akibatnya, optimalisasi produksi dan penggunaan energi panas bumi sebagai daya alam atau sumber energi yang dapat diperbarui menjadi terhambat. Untuk mengatasi hambatan tersebut dilakukan beberapa upaya yaitu perubahan peruntukan kawasan hutan dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan dilakukan perubahan fungsi kawasan hutan baik atas sebagian atau atas seluruh kawasan hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan yang lain. Nota Kesepahaman merupakan upaya strategis dalam mempercepat implementasi pengelolaan panas bumi namun tetap menunggu perangkat hukum yang pasti.Penulis menyarankan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan revisi terhadap Undang-undang Panas Bumi terkait dengan istilah kegiatan pertambangan atau penambangan supaya diubah menjadi kegiatan usaha pemanfataan panas bumi dan tidak masuk kategori kegiatan pertambangan. Penulis menyarankan supaya pemerintah diberi hak untuk melakukan penunjukan langsung tanpa prosedur lelang bagi penambangan panas bumi skala kecil untuk memenuhi kebutuhan listrik daerah terpencil. Kepada Kementerian ESDM disarankan agar terus mengoptimalkan pemanfaatan panas bumi dengan mempersiapkan langkah-langkah dan instrumen-instrumen hukum yang bersifat teknis dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip konservasi.

---

ABSTRACT The focus of this study is the Memorandum of Understanding between the Ministry of Energy and Mineral Resources and the Ministry of Forestry. The purpose of this study is to understand the implementation of management of geothermal energy. This thesis uses normative juridical type of research which use secondary or library data and also analyze the Memorandum of Understanding between the Ministry of Energy and Mineral Resources and the Ministry of Forestry.As the result, the author finds that the implementation of geothermal energy finds obstacles especially by Article 38 of Law Number 41 Year 1999 regarding forestry, which only allow the usage of production forest and protection forest for the sake of development which is not related to forestry activities.Consequently, it is forbidden for mining activities in conservative forest. Besides, in the protection forest, it is forbidden to conduct open geothermal mining. This regulation obstruct the production and consumption geothermal energy as renewable energy. To overcome the obstacles in the implementation of the management geothermal energy especially in conservation energy, the forrest area is changed to non forest area and change the function. It also change the the function for the part or entire of the forrest area to become the different function.Besides, the Memorandum of Understanding between the Ministry of Energy and Mineral Resources and the Ministry of Forrestry is a strategic effort in accelerate the implementation of geothermal management, but the effort should perceive the principles of natural resouces and keep on waiting for the definite rule instruments."

"Salah satu inovasi yang dilakukan para penyedia jasa asuransi ini adalah dengan menggabungkan dua keuntungan yang akan diterima nasabah dengan hanya menggunakan aspek investasi dan proteksi dalam satu jenis produk asuransi dengan tetap mengutamakan pemberian jasa penangguhan risiko, yang dikenal dengan produk Unit Link. Perlindungan hukum itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah dan diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penyesuaian antara dasar hukum yang menjadi landasan bagi masyarakat dengan kenyataan di lapangan haruslah memiliki korelasi yang kuat, agar masyarakat sebagai pemakai jasa asuransi dapat menempatkan diri dalam mempertahankan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Unit link memberikan manfaat hasil investasi dari premi yang ditempatkan pada dana investasi yang dinyatakan dalam unit, kinerja imbal hasilnya tergantung pada kinerja subdana investasi unit link yang dipilih nasabah sesuai dengan kondisi pasar saham dan pasar uang. Konsumen dilindungi oleh hukum dan memiliki hak paling tinggi dalam hal perusahaan asuransi mengalami pailit, hal ini terbukti telah diaturnya hak-hak konsumen yang merupakan kewajiban pelaku usaha dalam, kewenangan supervisi OJK, layanan pengaduan konsumen, program penjaminan polis dan penyelesaian sengketa di luar peradilan dan melalui BMAI.

---

Unit link is part of the innovation of the insurance product that combine the aspects of life insurance protection and investments benefit in one package, on which the risks aspect is taken into account within the product. The consumer protection in this context refer to any activities or actions given by the government in accordance to the rights and obligations based on the prevailing laws and regulations. In ideal ways, the positive laws shall have a strong correlation with the implementation. So that, the society as the policy holders could deserve their rights and obligations as stipulated under the prevailing laws and obligations. Unit link provides life insurance protection and investment gain from the insurance premium paid here in after referred as unit, where the return of investment is based on the current market performance of the stock exchange and money market. In regards with the customer protection on the products, unit link policy holders are protected by law and owns the paramount rights in the event of default of the insurance company or in the event of insolvency. The consumer protection aspects particularly on the consumer?s rights (including unit link policy holders) and the obligations of the business owner (including insurance company), policy protection programme, customer hotline for complaints and the dispute settlement through litigation and Insurance Mediation Institution Indonesia against unit link policy holders are governed under the Consumers Protection Law Number 8/1999, Financial Services Authority Law Number 21/2011 and Insurance Law Number 40/2014."

"Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana perusahaan melakukan tindakan melindungi kawasan konservasi dalam memanfaatkan tenaga panas bumi untuk penggunaan tidak langsung. Energi panas bumi telah diakui sebagai energi bersih yang berpotensi untuk diganti batubara, tetapi sampai sekarang penggunaannya belum dioptimalkan karena ada hambatan pengembangan panas bumi. Tenaga panas bumi banyak ditemukan di kawasan konservasi yang bertentangan dengan konservasi lingkungan. Hukum Panas Bumi Energi No. 21 Tahun 2014 membawa perspektif baru di mana pemanfaatan panas bumi tidak lagi dipahami sebagai aktivitas penambangan, yang kemudian membuka peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan proyek panas bumi untuk memasok kebutuhan energi masyarakat. Dalam kegiatan operasionalnya, proyek - proyek panas bumi juga dapat membawa manfaat tambahan untuk perusahaan yang berpartisipasi dalam mekanisme pembangunan bersih, sedang diverifikasi oleh UNFCCC. Selain itu, pemanfaatan panas bumi di kawasan konservasi juga harus seimbang dengan cara pelestarian lingkungan. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang energi bersih, perlindungan kawasan konservasi harus diprioritaskan dan juga memerlukan tambahan proyek mekanisme pembangunan bersih. Untuk mengatasi lainnya Kendalanya, pemerintah mungkin juga merancang kebijakan baru tentang panas bumi harga listrik, yang responsif terhadap warga dan juga perusahaan.

---

This research will discuss about how companies take action to protect conservation areas in utilizing geothermal power for indirect use. Geothermal energy has been recognized as clean energy that has the potential to be replaced by coal, but until now its use has not been optimized due to obstacles geothermal development. Geothermal power is commonly found in conservation areas that conflict with environmental conservation. Geothermal Energy Law No. 21 of 2014 brings a new perspective on where geothermal utilization is it is no longer understood as a mining activity, which then opens up opportunities for companies to develop geothermal projects to supply community energy needs. In its operational activities, geothermal projects can also bring additional benefits to companies participating in the clean development mechanism are being verified by the UNFCCC. In addition, the use of geothermal energy in conservation areas must also be balanced with environmental preservation. As a company engaged in the clean energy sector, protection of conservation areas must be prioritized and also require additional clean development mechanism projects. To overcome other constraints, the government might also design new policies on geothermal electricity prices, which are responsive to citizens and also companies."

"Tesis ini membahas eksistensi Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan perlindungan terhadap Notaris sebagai pejabat umum. Majelis Kehormatan terdapat dalam Pasal 66 dan 66A Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Kewenangan memberikan persetujuan atau penolakan ini sebelumnya dimiliki oleh Majelis Pengawas Notaris. Namun kewenangan tersebut dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan No. 49/PUU-X/2012. Dalam hal persetujuan atau penolakan atas permintaan penyidik, penuntut umum dan hakim untuk pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris diperlukan keobjektifitasan Majelis Kehormatan Notaris dan memberikan indikator yang jelas berkaitan dengan kewenangannya tersebut.

---

This thesis discusses the existence of Honorary Council of Notary in giving protection to Notary as public official. The Honorary Council is contained in Articles 66 and 66A of Law Number 2 Year 2014 Concerning Amendment to Law No. 30 Year 2004 Concerning Position of Notary. The Honorary Council of Notary has the authority to perform the notary's guidance and the obligation to grant approval or refusal for the interest of the investigation and judicial process, for taking photocopies of the deed ministry and the calling of a Notary to attend the examination relating to the Notary's deed or protocol. The authority to grant this approval or refusal was previously owned by the Notary Supervisory Board. However, the authority was abolished by the Constitutional Court based on the decision. 49 / PUU-X / 2012. In the case of approval or rejection at the request of the investigator, the public prosecutor and judge for taking photocopies of the Minutes of Notary and Notary's invocation are required to objectify the Notary Public Council and provide clear indicators in relation to such authority."

"Tesis ini membahas mengenai legalitas atas hak cipta lagu parodi yang diunggah di dalam layanan berbagi video YouTube dengan mengkaji sejauhmana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur hal tersebut termasuk perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta dan pelaku pertunjukan lagu asli. Dengan kemajuan teknologi, kepastian hukum atas suatu ciptaan lagu yang ditransformasikan menjadi parodi dan kemudian diunggah di internet sangatlah penting untuk dikertahui oleh pencipta dan pelaku pertunjukan lagu asli. Terdapat dua cara untuk mengetahui sejauhmana suatu lagu parodi yang diunggah melalui YouTube adalah sah ataukah bertentangan dengan UUHC. Jika terjadi pelanggaran hak cipta, maka pencipta dan pelaku pertunjukan lagu asli berhak atas perlindungan hukum dengan cara mengajukan penghentian, gugatan perdata, maupun tuntuan pidana yang diatur di dalam UUHC, UU ITE dan Copyrigts on YouTube.

---

This thesis discusses the legality to Copyright of Parody Song which being uploaded in video-sharing website, YouTube by analyzing at how far The Law of Republic of Indonesia Number 28 Year 2014 Regarding Copyright regulates this matter including the protection of moral right and economic right of the original songwriter and performer. With the progress of technology, legal certainty of the song which being transformed to parody and also uploaded to internet is very important for original songwriter and performer to know. There are two ways to find out about a parody song which were uploaded through YouTube be valid or contrary to UUHC. When there is a violation of copyright, the original songwriter and performer have a rights to access legal protection by reporting the termination, filing a lawsuit for compensation, and criminal charges as governed in UUHC, UU ITE, and Copyrights on YouTube."

"Penelitian ini akan membahas mengenai regulasi energi dalam pemanfaatan tenaga listrik yang ada di Indonesia saat ini dalam menuju transisi energi terbarukan sehingga terciptanya ketahanan energi nasional. Selanjutnya dalam penelitian ini akan mengupas mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah Indonesia yang mempengaruhi transisi energi terbarukan. Serta melihat implikasi dari hadirnya regulasi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja sebagai regulasi awal menuju energi terbarukan dan mewujudkan sasaran energi nasional. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam perkembangan regulasi energi di Indonesia berorientasi pada aspek kemanfaatan. Terkait dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pelaksanaan energi terbarukan dapat disimpulkan bahwa beberapa aturan dan kebijakan yang ada perlu disesuaikan dan diubah sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Implikasi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja bagi sektor energi khususnya panas bumi menuju transisi energi sangat berpeluang meningkatkan persentase pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia.

---

This study will discuss energy regulation in using electric power in Indonesia at this time towards the transition of renewable energy to create national energy security Furthermore, this research will examine the Indonesian government's laws, regulations, and policies that affect the transition to renewable energy. At the core of this paper's discussion is knowing the implications of the regulation of Law 11/2020 on Job Creation (UU CK) as an initial regulation toward renewable energy and realizing national energy targets. In this study, the method used is normative juridical. This study concludes that the development of energy regulation in Indonesia is oriented to the aspect of benefit. Related to the laws and regulations and government policies that affect the implementation of renewable energy, it can be concluded that some existing rules and policies need to be adjusted and changed to increase renewable energy utilization. The implications of Law 11/2020 on Job Creation for the energy sector, especially geothermal to the energy transition, can potentially increase the percentage of renewable energy utilization in Indonesia."