Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hukum Persaingan Usaha di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menjadi acuan bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (?KPPU?) da lam mengawasi pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha, salah satunya adalah pengambilalihan saham. Seiring perkembangan kegiatan perekonomian di Indonesia, pemerintah pengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai pedoman bagi KPPU untuk mengawasi pelaku usaha yang ingin melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha, serta pengambilalihan saham. Di dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan saham yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan kepada KPPU dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan sahamnya berlaku secara efektif yuridis. KPPU melalui Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2012 memberikan pedoman pengenaan denda keterlambatan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif, dan datanya diperoleh dari penelitian kepustakaan dan wawancara terarah yang kemudian data-data tersebut diperiksa dan diklasifikasi secara sistematis melalui pendekatan kualitatif. Dalam menetapkan denda administrasi atas keterlambatan pemberitahuan, Majelis Komisi KPPU tidak konsisten dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2012, karena Majelis Komisi memiliki pertimbangan tersendiri, seperti misalnya itikad baik dan sikap kooperatif pelaku usaha selama proses persidangan, serta pelanggaran bukan merupakan faktor kesengajaan pelaku usaha.

---

The Competition Law in Indonesia refers to Law Number 5 Year 1999 regarding the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition which became the guideline for the Business Competition Supervisory Commission (Komisi Pengawas Persaingan Usaha (?KPPU?)) in supervising business actors in doing their business, among others the takeover of shares. Along with the development of economic activities in Indonesia, the government issued Government Regulation Number 57 Year 2010 on the Merger or Consolidation of Business Entities and the Acquisition of Company Shares which may Result in Monopolistic Practices and Unfair Business Competition as a guideline for KPPU to supervise business actors who wish to perform any merger or consolidation of business entities, as well as acquisition of shares. In Article 29 of Government Regulation Number 57 Year 2010, business actors implementing a acquisition of shares which result in their assets and/or the value of the sale to exceed a certain threshold, is obligated to notify the KPPU within 30 (thirty) days after the date of the shares takeover is judicially effective. KPPU through the Commission Regulation Number 4 Year 2012 provide a guideline on the imposing of fines for late notification of business entity merger or consolidation and acquisition of company shares. This research utilizes a judicial normative research method with a descriptive research nature, using data collected from literature research and structured interviews, the data collected to be examined and classified systematically using a qualitative approach. In imposing administrative fines for late notification, the KPPU Council Commission is inconsistent with Government Regulation Number 57 Year 2010 and Commission Regulation Number 4 Year 2012, because the Commission Council has its own considerations, such as good faith and the cooperative attitude of the business actor during the trial, and that the violation was not intentional from the business actor."

"Terhadap Putusan KPPU Nomor 16/KPPU-M/2015 tentang keterlambatan dalamkewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham oleh LG International Corp.,KPPU menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp.8.000.000.000,00. kepada LGInternational Corp. Dalam penulisan hukum ini Penulis membahas mengenaikeabsahan penerapan prinsip ekstrateritorial dalam persaingan usaha di Indonesiaserta kesesuaian substansi pokok perkara atas LG International Corp. denganperaturan persaingan usaha di Indonesia. Penulisan hukum ini bersifat yuridisnormatifyang menggunakan data sekunder. Kesimpulan dari penulisan inimenunjukkan bahwa penerapan prinsip ekstrateritorial di Indonesia tidak dapatditerapkan, hal ini dikarenakan adanya pembatasan dari definisi Pelaku Usahadalam UU Nomor 5 Tahun 1999 yang tidak dapat menjangkau aktor danperbuatan yang dilakukan di luar wilayah yurisdiksi Indonesia, sekalipun jugamenimbulkan dampak persaingan usaha tidak sehat. Kemudian dari pembahasankesesuaian substansi pokok perkara, LG International Corp. dapat dijatuhkansanksi denda berdasarkan peraturan persaingan usaha Indonesia, namun karenaKPPU tidak memiliki kewenangan ekstrateritorial, dalam kasus ini eksekusiputusan akan menjadi masalah dikarenakan terlapor berkedudukan di Korea.

---

Regarding the Indonesian business competition supervision commission (KPPU)'s

Decision Number 16/KPPU-M/2015 concerning the obligation to notify the

takeover of shares by LG International Corp., KPPU imposed a fine of

Rp.8,000,000,000.-. to LG International Corp. In this study, the author discusses

the validity of the application of the extraterritorial principle in business

competition in Indonesia as well as the suitability of the substance of the case

against LG International Corp. with business competition regulations in

Indonesia. This legal writing is juridical-normative using secondary data. The

conclusion from this assumption shows that the application of the extraterritorial

principle in Indonesia cannot be applied, this is because the principle that states

the definition of business actors in Law Number 5 of 1999 which cannot reach

actors and acts committed outside the jurisdiction of Indonesia, even though it

also has an impact on competition which is contributes to unhealthy business

environment. Then from the discussion of the suitability of the subject matter of

the case, LG International Corp. Fines can be removed based on Indonesian

competition regulations, however, because KPPU does not have extraterritorial

authority, in this case the execution of the verdict will be a problem because the

reported party is domiciled in Korea."

"ABSTRAK:Skripsi ini membahas pengaturan dan penerapan ketentuan Tanggal Efektif Secara Yuridis mengenai Pemberitahuan Pengambilalihan Saham kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan studi kasus Putusan KPPU No. 08/KPPU-M/2012. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan ketentuan Tanggal Efektif Secara Yuridis mengenai Pemberitahuan Pengambilalihan Saham kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha terutama bersumber kepada penjelasan Pasal 133 UU No. 40 Tahun 2007. Pengaturan tersebut kemudian diadopsi oleh berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum persaingan usaha yaitu Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, Bab 4 huruf B angka 2.1 huruf b Lampiran Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012, serta Pasal 2 ayat (2) huruf a butir ii Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012. Hasil penelitian lainnya adalah, dalam Putusan KPPU No. 08/KPPU-M/2012, Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah salah dalam menerapkan dasar hukum dengan mengacu kepada Pasal 2 ayat (2) huruf a butir ii Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012 padahal Peraturan Komisi ini baru diberlakukan pada tanggal 27 Agustus 2012, sedangkan tanggal efektif secara yuridis pengambilalihan saham adalah tanggal 27 April 2012.

---

ABSTRACT:This thesis discusses the regulation and application of the provisions of the Juridical Effective Date of Shares Acquisition Notice to Commission Of Business Competition Supervision with case study Commission's Decision No. 08/KPPU-M/2012. This study is a normative legal research with qualitative analysis. The results showed that the regulation provisions of Juridical Effective Date of Shares Acquisition Notice to Commission Of Business Competition Supervisio is mainly regulated in the explanation of Article 133 of Law No. 40 of 2007. The regulation is then adopted by various laws and regulations in the field of competition law, namely Article 5 paragraph (1) of Government Regulation No. 57 Year 2010, Chapter 4 letter b letters B number 2.1 Competition Commission Regulation Appendix No. 3 of 2012 , and Article 2 paragraph (2) letter a clause ii Competition Commission Regulation No. 4 of 2012. Other study result is,in Commission's Decision No. 08/KPPU-M/2012, the Business Competition Supervisory Commission Council was wrong in applying the legal basis with reference to Article 2 paragraph (2) letter a clause ii Competition Commission Regulations No. 4 of 2012 when the new Commission Regulation entered into force on August 27, 2012, while the legally effective date of the acquisition of shares is dated 27 April 2012.."

"ABSTRAKKPPU telah menjatuhkan sanksi yang bersifat ekstrateritorial yakni kepada pelaku usaha dan perbuatan di luar wilayah Indonesia, yaitu Toray Advance Materials Korea Inc. Sebagai bagian dari penelitian yuridis normatif, artikel ini membahas mengenai keabsahan penerapan prinsip ekstrateritorial persaingan usaha di Indonesia serta kesesuaian substansi pokok perkara atas Toray Advance Materials Korea Inc dengan peraturan persaingan usaha di Indonesia. Disimpulkan bahwa prinsip ekstrateritorial persaingan usaha tidak dapat diterapkan di Indonesia karena definisi Pelaku Usaha dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak dapat menjangkau aktor dan perbuatan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia sekalipun menimbulkan dampak persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Sedangkan dari sisi substansi pokok perkara Toray Advance Materials Korea Inc dapat dijerat oleh peraturan persaingan usaha Indonesia, namun karena KPPU tidak memiliki kewenangan ekstrateritorial, dalam kasus ini eksekusi putusan akan menjadi masalah dikarenakan yang menjadi terlapor hanya Toray Advance Materials Korea Inc yang berkedudukan di Korea. Seharusnya, KPPU menjadikan grup Toray di Indonesia (PT Toray Polytech Jakarta) juga sebagai Terlapor.

---

ABSTRACTKPPU has imposed extraterritorial sanctions on business actor outside the territory of Indonesia, namely Toray Advance Materials Korea Inc. As part of normative juridical research, this article discusses the validity of extraterritorial principles application in business competition in Indonesia and the suitability of the substance of the case for Toray Advance Materials Korea Inc related to regulations on business competition in Indonesia. It was concluded that the principle of extraterritorial business competition cannot be applied in Indonesia because the definition of Business Actors in Law Number 5 Year 1999 cannot reach actors and acts committed outside the territory of Indonesia even though it causes impact of unfair business competition in Indonesia. Meanwhile, in terms of the main substance of the case, Toray Advance Materials Korea Inc can be charged with Indonesian business competition regulations, but because KPPU does not have extraterritorial authority, the execution in this case will be a problem because the reported party is only Toray Advance Materials Korea Inc which domiciled in Korea. KPPU should include the Toray group in Indonesia (PT Toray Polytech Jakarta) also the reported party."

"Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan kewenangan kepada KPPU untuk memberikan sanksi berupa denda administratif kepada pelaku usaha. Saat ini, pedoman bagi KPPU untuk menetapan besaran denda administratif diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009, namun pada praktiknya KPPU tidak melakukan keseluruhan langkah-langkah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 untuk menetapkan besaran denda administratif. Skripsi ini akan membandingkan beberapa Putusan KPPU dalam menetapkan besaran denda administratif pada kasus keterlambatan pelaporan pengambilalihan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan terhadap aturan-aturan hukum tertulis, selain itu dapat pula dikatakan sebagai penelitian berfokus masalah yaitu melihat teori dengan praktiknya. Hasil dari penelitian tersebut adalah KPPU dalam menetapkan besaran denda administratif tidak mendasarkan pada nilai penjualan, namun didasarkan pada nilai maksimal denda, sehingga hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009.

---

Law Number 5 of 1999 gives KPPU the authority to impose sanctions in the form of administrative fines. KPPU Regulation No 4 of 2009 is a guideline for the KPPU to assess the amount of administrative fines. In practice, KPPU doesn’t take all the steps as stipulated in the KPPU Regulation Number 4 of 2009 to determine the number of the administrative fines. This research will compare KPPU decisions in determining the number of administrative fines in cases of late acquisition reporting. This research uses a juridicial- normative research method, named library research conducted on written legal rules, also this research used problem focused research, named seeing theory with practice. The result of this research is KPPU in determining the number of administrative fines is not based on the sales value, but is based on the maximum value of the fines, it’s not in accordance with the KPPU Regulation Number 4 of 2009."

"Penelitian ini menitikberatkan pada kedudukan Pendapat KPPU sebagai suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh KPPU atas dasar kewenangannya untuk memberikan penilaian terhadap post-notification MKA yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pengaturan pada Perkom No. 2 Tahun 2013 sebagai peraturan pelaksana dari PP No. 57 Tahun 2010 tidak memberikan kesempatan terhadap pelaku usaha untuk mengajukan keberatan terhadap Pendapat KPPU. Tidak diberikannya kesempatan pengajuan keberatan terhadap Pendapat KPPU menunjukkan bahwa tidak adanya sarana kontrol terhadap Pendapat KPPU.Sistem notifikasi yang dianut oleh UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010 yaitu merupakan sistem post-notification memiliki potensi merugikan pelaku usaha apabila tidak terdapat upaya yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha untuk mengajukan keberatan terhadap Pendapat KPPU. Pada penelitian ini dilakukan perbandingan yang memperlihatkan bahwa Pendapat KPPU sebagai suatu pendapat hukum memiliki sifat yang lebih kuat dibandingkan dengan Fatwa MA, Pendapat Hukum KPI serta Pendapat Komnas HAM namun memiliki kemiripan dengan pendapat mengikat lembaga arbitrase. Dalam segi hukum persaingan usaha, Pendapat KPPU merupakan produk hukum KPPU yang memiliki kekuatan mengikat berdasarkan Pasal 28 dan 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. PP No. 57 Tahun 2010 dan tidak terdapat kesempatan pengajuan keberatan terhadapnya. Apabila dibandingkan dengan hukum persaingan usaha yang dianut oleh negara negara Rusia dan Korea Selatan memperlihatkan kedudukan Pendapat KPPU yang tidak memiliki sarana kontrol seperti yang terdapat pada hasil penilaian notifikasi MKA di negara Rusia dan juga Korea Selatan yang menyediakan kesempatan pengajuan keberatan terhadap hasil penilaian notifikasi tersebut.

---

This study focuses on the position of Legal Opinion issued by the Business Competition Supervisory Commision based on their authority to assess postnotification of merger, consolidation or acquisition of shares. Regulations stated on Perkom No. 2 of 2013 as the implementing regulations of PP No. 57 of 2010 does not give an opportunity to the parties connected to the merger, consolidation or acquisition to raise objections to the Commission's Opinion . Not given the opportunity of filing objections to the Commission's opinion suggests that the absence of a means of control over the Commission's Opinion.Notification system adopted by Law No. 5 of 1999 and PP No. 57 of 2010 is a postnotification system that has the potential to disadvantage entrepreneurs if there are no effort that can be taken to object to the Commission's Opinion. In this study, the comparison shows that the Commission's opinion as a legal opinion is more powerful than Fatwa MA, KPI Legal Opinion and Komnas HAM Legal Opinion but has similarities with binding opinion of arbitration institution. In terms of competition law, the Commission’s Opinion is a product of the Business Competition Supervisory Commision that has binding force under Article 28 and 29 of Law No. 5 Year 1999 jo. PP No. 57 in 2010 and there are no chance of filing an objection to it. When compared to the competition law adopted by the Federation of Russia and the Republic of South Korea show the position of the Commission's opinion does not have the means of control as well as on the results of the assessment of merger notification in Russia and South Korea that provides the opportunity for filing an objection to the output of assessment of the notification."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai kewajiban pelaku usaha pada PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk. untuk menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT. Prima Top Boga kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan bagaimana penerapan sanksi yang diberikan kepada PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk. akibat dari keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham. Bahwa dengan adanya ketentuan yang berlaku atas kewajiban pelaku usaha untuk melakukan pembeitahuan dengan syarat-syarat tertentu dilakukan adalah agar Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai regulator dapat mengawasi atau memantau atas segala tindakan pelaku usaha yang dimungkinkan terjadinya praktek monopoli dari tindakan hukum pengambilalihan saham perusahaan. Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan ini diketahui bahwa penerapan sanksi akibat keterlambatan pemberitahuan pengambialihan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian dengan adanya kasus yang terjadi ini maka dapat menjadikan salah satu contoh bagi pelaku usaha lain yang juga ingin melakukan pengambilalihan perusahaan lain untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku agar tidak terjerat dengan kasus yang sama.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the obligations of business actor at PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk. to convey a notification of aquisition of shares of PT. Prima Top Boga to The Business Competition Supervisory Commission and how the application of sanctions given to PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk. as a consequent of overdue notification in the acquisition of shares. Whereas with the provisions that apply to the obligations of business actors to make notification with certain conditions carried out so The Business Competition Supervisory Commission as a regulator, it can supervise or monitor all actions of business actors which may result in monopolistic practices from legal actions aquisition of company shares. Based on the results of the research conducted, it is known that the application of sanctions due to the overdue notification is already in accordance with the applicable laws and regulations. Thus with the existence of this case, it can make one example for other business actors who also want to Aquisition of other companies to pay attention to the applicable provisions so that they are not entangled in the same case."

"Pemberitahuan kepada Komisi telah terjadinya pengambilalihan saham harus dilakukan apabila sudah melebihi jumlah tertentu dan harus dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan tersebut. PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. Terlambat menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Centurion Perkasa Iman kepada KPPU selama 2 (dua) hari kerja. Atas pelanggaran tersebut, PT PP (Persero), Tbk dijatuhkan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah). Denda tersebut mengalami pengurangan dari pengaturan undang-undang karena pertimbangan hal-hal yang meringankan oleh Majelis Komisi. Pengurangan denda karena hal-hal yang meringankan mengakibatkan pendapat Majelis Komisi menjadi peran sangat penting. Selain itu, dalam kasus ini juga terdapat perbedaan pendapat mengenai definisi dan kategori perusahaan terafiliasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tujuan menganalisis kasus pengambilalihan saham PT CPI oleh PT PP (Persero), Tbk berdasarkan undang-undang. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat salah pengertian oleh PT PP (Persero), Tbk mengenai perusahaan terafiliasi dan penghitungan nilai aset dan/atau nilai penjualan gabungan. Pertimbangan Majelis Komisi dengan alasan hal-hal yang meringankan tidak diatur dalam undang-undang.

---

The Commission must be notified of the acquisition of shares after a particular period of time has elapsed and no later than thirty (30) days after the date of acquisition. PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk is known to have been 2 (two) business days late in notifying KPPU of the takeover of PT Centurion Perkasa Iman shares. For this infraction, PT PP (Persero), Tbk was liable to a fine of IDR 1,000,000,000.00 (One Billion Rupiah). However, the amount of the fine was reduced from that which had been stipulated by law because of the relief granted by the Commission Council. In this case, the Commission Council has a very important role in reducing the fines that have been set at PT PP (Persero) Tbk. Furthermore, in this scenario, there are varying opinions on what constitutes an affiliated company and how to classify them. To analyse the situation of PT PP (Persero), Tbk's takeover of PT CPI shares in a way that is compliant with the law, this study employs a method known as normative juridical research. Based on the findings of this research, PT PP (Persero), Tbk has some confusion about how to value its affiliated companies' assets and/or total sales. The consideration of mitigating circumstances by the Commission Council is not governed by law."

"KPPU berwenang menjatuhkan denda administratif sebesar Rp 1.000.000.000 untuk setiap hari keterlambatan pemberitahuan dengan denda paling tinggi sebesar Rp 25.000.000.000. Penulisan skripsi ini membahas mengenai apakah implementasi pengaturan denda administratif sudah memenuhi keadilan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Besaran denda dirasakan tidak wajar jika hanya melihat masalah keterlambatan sehingga pengaturan denda tidak memenuhi keadilan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Dalam hal pelaku usaha terlambat melakukan pemberitahuan bukan berarti tindakan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan yang dilakukan dapat menyebabkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Keterlambatan pemberitahuan dapat terjadi dikarenakan perbedaan pemahaman antara Komisi dengan pelaku usaha.

---

The Commission authorized to impose administrative fines amounting Rp 1.000.000.000 for every day delay with the highest fines amounting Rp 25.000.000.000. Of writing this minithesis concerning on whether the implementation of administrative fines regulation already meet justice and legal certainty for businessmen. The amount of fines perceived unnatural if only look at delays problem so that the regulation of administrative fines does not meet the justice and legal certainty for businessmen. In terms of businessmen failure to fill the notification does not mean that the act of merger, consolidation, or acquisition was being done may result a monopolistic practice and unfair business competition. The failure to fill notification can occur due to the difference understanding between KPPU and businessmen"

"Skripsi ini membahas mengenai perkara dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 09/KPPU-M/2012 yang memberikan sanksi denda sebesar Rp 4.600.000.000,00 kepada PT. Mitra Pinasthika Mustika atas keterlambatannya melakukan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham. Penelitian ini juga membahas sistem pemberitahuan pengambilalihan saham di Indonesia yang dilakukan setelah pengambilalihan berlaku efektif secara yuridis atau yang biasa disebut pemberitahuan pasca akuisisi (post merger notification). Penelitian ini menganalisis efektivitas dan efisiensi kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham di Indonesia yang menganut sistem pemberitahuan pasca akuisisi dengan contoh kasus keterlambatan pelaksanaan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham oleh PT. Mitra Pinasthika Mustika dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 09/KPPU-M/2012. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengggunakan metode eksplanatoris. Dari hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa kewajiban pemberitahuan di Indonesia hanya dilakukan oleh pelaku usaha yang akuisisinya menyebabkan nilai aset dan/atau nilai perusahaan melebihi batas tertentu setelah akuisisi; didapatkan juga hasil bahwa pengaturan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan dalam hukum persaingan usaha di Indonesia adalah tidak efektif dan efisien; dan didapatkan hasil bahwa PT. Mitra Pinasthika Mustika sesuai dengan peraturan mengenai kewajiban pemberitahuan di Indonesia terbukti terlambat melakukan kewajiban pemberitahuan akuisisi, namun ketentuan di Indonesia sendiri tentang kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan tidak tepat.

---

This thesis explains about the case in the Decision of Business Competition Supervisory Comission Number 09/KPPU-M/2012 which sentenced Rp 4.600.000.000,00 amount fine to PT. Mitra Pinasthika Mustika for its delay to fulfill its acquisition notification duty. This research also explains the system of acquisition notification duty in Indonesia which set to be done after the acquisition legally valid or usually called post merger notification. This research is aimed to analyzes the effectiveness and efficiency of explains the system of acquisition notification duty in Indonesia which applies the post merger notification system with the delay of acquisition notification duty did by PT. Mitra Pinasthika Mustika in the Decision of Business Competition Supervisory Comission Number 09/KPPU-M/2012 as the case example. This research is a normative juridical research using exlanatory method. From the reult of this research, found that acquisition notification duty in Indonesia only have to be done by entrepreneur whose acquisition caused his company?s sell value and/or asset value has more value than the threshold after the acquisition done; from the result also found that the regulation of acquisition notification duty in competition law in Indonesia is ineffective and inefficient; and found the result that PT. Mitra Pinasthika Mustika was proved belated in submission of its acquisition notification according to the regulation of acquisition notification duty in Indonesia, but the regulation of acquisition notification duty in Indonesia itself is not appropriate."