Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 96748 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Muhammad Aulia Gislir
"[Pemberian kredit oleh perbankan membutuhkan dukungan kepastian hukum yang
setidaknya meliputi kepastian mengenai bentuk pengikatan jaminan yang dapat
dilakukan, kelengkapan lembaga yang mendukung pelaksanaan pengikatan
jaminan tersebut, kedudukan bank selaku kreditor pemegang jaminan, Pokok
permasalahan yang dibahas adalah bagaimanakah kedudukan kreditor dalam
pembebanan kepentingan internasional atas obyek pesawat udara yang timbul
akibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, serta bagaimanakah
perlindungan terhadap kreditor pemegang kepentingan internasional atas obyek
pesawat udara yang timbul akibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan.
Penulisan Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan data
sekunder sebagai sumber data utama yang diperoleh melalui studi kepustakaan.
Dalam melakukan analisa, sumber hukum primer utama yang digunakan adalah
Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, Kitab Undang-undang
Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek), Undang-undang Nomor 4 tahun 1996
tentang Hak Tanggunan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan
Dengan Tanah, Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,
Walaupun UU Penerbangan telah menyatakan bahwa pembebanan kepentingan
internasional atas obyek pesawat udara yang timbul dari perjanjian pemberian hak
jaminan kebendaan menimbulkan hak prioritas kepada penerimanya, pengaturan
dalam UU Penerbangan masih menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan
kreditor yang menerima pembebanan kepentingan internasional tersebut untuk
menjamin utang atau kredit yang diberikannya, karena peraturan perundangundangan
tidak memberikan penjelasan mengenai bentuk hak jaminan kebendaan
yang dapat digunakan dalam perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan
berdasarkan UU PenerbanganPenulisan Tesis ini memiliki tujuan untuk
memperoleh jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut
The extension of credit by banks, requires the support of at least the legal
certainty which includes certainty about the form of security that can be
exercised, the avalibility of institutions that support the implementation of the
execution of the security, the position of the bank as creditor holders of collateral,
The subject matter discussed herein, is how the position of creditors in the
imposition of international interest on aircraft object arising from the security
agreement, as well as how is the protection of the interests of creditor as the
holders of international interest againts aircraft arising from the security
agreement. The wiriting of this thesis use a normative juridical research approach
with secondary data as the primary data source obtained through library
research. In conducting the analysis, the main source of primary law used is Law
No. 1 of 2009 on Aviation, Code of Civil Law (Burgerlijke Wetboek), Law No. 4 of
1996 on the Hak Tanggungan, Law No. 42 of 1999 on Fiduciary, Although the
Aviation Law has stated that the imposition of international interest on aircraft
object arising from the security agreement granting the right of priority to the
recipient, the regulation in the Aviation Law still raises questions about the
position creditors who receive the imposition of international interest arising from
security agreement for guaranteeing a debt or credit that it provides, because the
legislation does not define the form of security interest that might be used in the in
the security agreement under the Aviation Law. The writing of this thesis has the
aim to obtain answers to these problems. , The extension of credit by banks, requires the support of at least the legal
certainty which includes certainty about the form of security that can be
exercised, the avalibility of institutions that support the implementation of the
execution of the security, the position of the bank as creditor holders of collateral,
The subject matter discussed herein, is how the position of creditors in the
imposition of international interest on aircraft object arising from the security
agreement, as well as how is the protection of the interests of creditor as the
holders of international interest againts aircraft arising from the security
agreement. The wiriting of this thesis use a normative juridical research approach
with secondary data as the primary data source obtained through library
research. In conducting the analysis, the main source of primary law used is Law
No. 1 of 2009 on Aviation, Code of Civil Law (Burgerlijke Wetboek), Law No. 4 of
1996 on the Hak Tanggungan, Law No. 42 of 1999 on Fiduciary, Although the
Aviation Law has stated that the imposition of international interest on aircraft
object arising from the security agreement granting the right of priority to the
recipient, the regulation in the Aviation Law still raises questions about the
position creditors who receive the imposition of international interest arising from
security agreement for guaranteeing a debt or credit that it provides, because the
legislation does not define the form of security interest that might be used in the in
the security agreement under the Aviation Law. The writing of this thesis has the
aim to obtain answers to these problems. ]"
Universitas Indonesia, 2015
T43958
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ita Roikhatul Jannah
"Pengadaan pesawat udara melalui perjanjian leasing di Indonesia menjadi salah satu cara maskapai penerbangan untuk mengembangkan bisnisnya dikarenakan mahalnya biaya pengadaan pesawat udara jika melalui jual beli. Untuk membantu pengadaan pesawat udara tersebut, Indonesia telah mengaksesi Konvensi Cape Town 2001 beserta protokolnya dan telah melakukan penyesuaikan dalam Undang-Undang Penerbangan 2009. Namun demikian, aksesi tersebut menyebabkan ketentuan mengenai lembaga jaminan hipotek atas pesawat yang sebelumnya terdapat dalam Undang-Undang Penerbangan 1992 hapus. Dalam Undang-Undang Penerbangan 2009 hanya menyebutkan bahwa pesawat untuk dapat dibebani kepentingan internasional yang merupakan terjemahan dari istilah international interest dalam Konvensi Cape Town 2001. Hal tersebut menimbulkan permasalahan lembaga jaminan apakah yang berlaku atas pesawat udara setelah diaksesinya Konvensi Cape Town 2001. Dalam penulisan ini akan digunakan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder.
Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan bahwa jaminan yang berlaku atas pesawat udara di Indonesia setelah diaksesinya Konvensi Cape Town 2001 adalah hipotek sebagaimana diatur dalam Pasal 1162-1232 KUH Perdata dan Pasal 314-315 KUHD. Selain itu, sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Penerbangan 2009 yang menyatakan bahwa ketentuan Konvensi Cape Town 2001 beserta Protokolnya berlaku sebagai lex specialis dalam undang-undang ini sehingga ketentuan Article VIII II Protokol Konvensi Cape Town 2001 yang mengatur mengenai pilihan hukum para pihak berlaku pula untuk menentukan hukum jaminan atas pesawat udara. Dengan demikian, ketiadaan peraturan yang mengatur mengenai jaminan atas pesawat udara secara tegas dalam Undang-Undang Penerbangan 2009 tidak mengakibatkan terjadi kekosongan hukum karena ketentuan dalam KUH Perdata dan KUHD tentang hipotek dan ketentuan dalam Konvensi Cape Town 2001 beserta protokolnya mengenai pilihan hukum berlaku untuk mengatur hukum jaminan atas pesawat udara.

Aircraft procurement through leasing agreement in Indonesia is one of several ways for airlines to develop their business due to the high cost of aircraft procurement by buying and selling. To assist the procurement of an aircraft, Indonesia has accessioned The Cape Town Convention 2001 and its protocol and also adopted it in Law Number 1 Year 2009 on Aviation. After the accession, the provisions regarding mortgage in Law Number 15 Year 1992 on Aviation is revoked. In the Cape Town Convention 2001, the term international interest is defined by Law Number 1 Year 2009 on Aviation as an ldquo kepentingan internasional rdquo . It raises the question of what securities under Indonesian law applies to the aircraft after the accession of the Cape Town Convention 2001. In this thesis will uses juridical normative research method using secondary data.
From the results of the research, the author found the law under Article VIII II of the Protocol to Cape Town Convention 2001 applies to the aircraft security after the accession of Cape Town Convention 2001. The provision of Article 1162 1232 Civil Code Indonesia and Article 314 315 Commercial Code Indonesia on mortgage still valid. Beside that, the provision of the Cape Town Convention 2001 and Its Protocol is applicable under the virtue of the Article 82 of Law Number 1 Year 2009 on Aviation states that the provisions of the Cape Town Convention 2001 as lex specialis in this law. The absence of aircraft security regulations in the Law Number 1 Year 2009 on Aviation cannot be considered as a legal vacuum as the provision in the Civil Code Indonesia, Commercial Code Indonesia and the Cape Town Convention 2001 and Its Protocol provide the laws governing aircraft security."
Depok: Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dwi Gustiani Fazsah
"Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidak mengatur secara jelas terkait lembaga jaminan apa yang dapat dibebankan bagi pesawat udara di Indonesia. Berdasarkan Naskah Akademik Badan Pembinaan Hukum Nasional, pada prakteknya yang berlaku saat ini adalah debitur menggunakan Lembaga Jaminan Fidusia untuk menjaminkan komponen-komponen pesawat udara sebagai objek jaminan fidusia karena tidak ada ketentuan dalam UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang melarang komponen pesawat sebagai objek Fidusia.. Namun, tentunya tetap dibutuhkan pengaturan hukum yang jelas terkait pengaturn hukum jaminan terhadap pesawat udara yang paling sesuai dengan kebutuhan di Indonesia. Dalam melakukan pembaharuan pengaturan hukum jaminan terhadap pesawat udara tersebut, Indonesia hendaknya memperhatikan tata cara hukum jaminan Negara lain, salah satunya adalah Negara Inggris. Oleh karena itu, dalam skripsi ini dilakukan perbandingan hukum jaminan atas pesawat udara antara Indonesia dan Inggris dengan metode perbandingan yang menghasilkan bentuk penelitian yuridis-normatif. Dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa terdapat persamaan maupun perbedaan antara hukum jaminan di Indonesia maupun di Inggris. Perbedaan utama yang terlihat adalah di Inggris, semua objek suatu pesawat udara baik secara utuh maupun suku cadangnya dapat dijadikan jaminan, dan di Inggris memiliki lembaga yang melakukan pendaftaran terhadap jaminan pesawat udara. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan di Inggris sangat mengakomodir pesawat udara untuk dijadikan jaminan.

Law no. 1 of 2009 on Aviation does not specify the security interest that can be charged for aircraft in Indonesia. Based on the Academic Paper of the National Law Development Agency, the current practice shows that debtors use Fiducia Security to charge parts on aircraft as objects of Fiducia Security because there is no provision in the Law no. 42 of 1999 on Fiducia Security which prohibits charging parts of an aircraft as the object of Fiducia Security. However, it remains necessary to renew the regulation regarding security interest in aircraft that best suits the needs. In designing the regulation, Indonesia should pay attention to law on the security interest in aircraft in other countries, especially countries that are suppliers of aircraft, among others, United Kingdom. Therefore, as an inspired function, a comparison of security interest in aircraft is made between Indonesia and the United Kingdom under comparison method producing forms of normative- juridical research. This research shows that the security interest in aircraft in Indonesia, as compared to that in the United Kingdom has similarities and differences. The main visible difference is that in the United Kingdom, all objects of an aircraft either in whole or its part can be charged as collateral, and the United Kingdom has institution that manages the registration of security interest in aircraft. This fact shows that the regulations in the United Kingdom are very accommodative to the parties that want to charge an aircraft as a collateral for the debt."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aliftya Tjakra Susanto
"Tulisan ini menganalisis bagaimana pengikatan jaminan kebendaan terhadap pesawat di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan dan bagaimana urgensi pembentukan lembaga pendaftaran jaminan kebendaan terhadap pesawat di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Pesawat merupakan benda bergerak berdasarkan sifat dan hakikatnya di pasal 509 KUHPerdata. Sebagai benda bergerak, pesawat dapat dibebankan jaminan kebendaan sebagai jaminan pelunasan utang. Namun, dalam pelaksanaannya, pesawat sukar untuk dijaminkan dengan gadai mengingat bobot dan ukurannya yang lebih besar dibanding ukuran rata-rata benda bergerak lainnya. Pasal 12 ayat (1) UU Penerbangan 1992 telah mengatur lembaga jaminan terhadap pesawat melalui hipotik. Namun, aturan pelaksanaan hipotik terhadap pesawat tersebut masih belum disahkan hingga keberlakuan UU Penerbangan 2009 yang mencabut keberlakuan UU Penerbangan 1992. Ketentuan yang ada di UU Penerbangan 2009 tidak mengatur secara jelas lembaga jaminan yang dapat dibebankan terhadap pesawat. Ketidakjelasan pengaturan terhadap jaminan pesawat ini menjadikan belum adanya lembaga pendaftaran jaminan kebendaan pesawat di Indonesia sehingga jaminan terhadap pesawat tidak dapat lahir. Sementara itu, aktivitas penerbangan sipil dan kebutuhan akan pesawat udara yang semakin meningkat mengakibatkan kebutuhan akan jaminan dalam pembiayaan pengadaaan pesawat juga semakin meningkat. Agar jaminan yang dibebankan atas pesawat ini dapat lahir dan memiliki kekuatan hukum diperlukan suatu lembaga pendaftaran jaminan kebendaan terhadap pesawat. Oleh karena itu, pembentukan lembaga pendaftaran jaminan terhadap pesawat menjadi hal yang penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan hak kreditur dan pelaksanaan eksekusi terhadap pesawat.

This paper analyzes how the binding of collateral for aircraft in Indonesia based on applicable and implemented laws and regulations in Indonesia and how urgent it is to establish an agency for registering collateral for aircraft in Indonesia. This article was prepared using doctrinal research methods. Aircraft are movable objects based on their nature and essence in Article 509 of the Civil Code. As a movable object, an aircraft can be subject to material collateral as collateral for debt repayment. However, in practice, it is difficult to pledge aircraft as collateral considering their weight and size are greater than the average size of other movable objects. Article 12 paragraph (1) of the 1992 Aviation Law regulates the institution of guarantees for aircraft through mortgages. However, the regulations for implementing mortgages on aircraft have not yet been ratified until the 2009 Aviation Law comes into force, which revokes the 1992 Aviation Law. The provisions in the 2009 Aviation Law do not clearly regulate the collateral institutions that can be imposed on aircraft. This lack of clarity in the regulations regarding aircraft guarantees means that there is no institution for registering aircraft material guarantees in Indonesia so that guarantees for aircraft cannot be issued. Meanwhile, civil aviation activities and the increasing need for aircraft have resulted in the need for collateral in financing aircraft procurement also increasing. For the guarantee imposed on this aircraft to be valid and have legal force, an agency for registering material collateral for the aircraft is required. Therefore, the establishment of an agency for registering collateral for aircraft is important to provide legal certainty regarding the protection of creditors' rights and the execution of aircraft."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lisda Feby Susanto
"Perkembangan ekonomi yang sangat pesat membuat kepastian hukum untuk lembaga-lembaga keuangan sangatlah diperlukan untuk menjamin kembalinya hak yang dimilikinya. Hal tersebut mengaikbatkan diperlukannya jaminan untuk memperkuat kepastian hukum yang dimiliki oleh pemegang jaminan untuk didahulukan apabila si pemberi jaminan cidera janji atau wanprestsasi. Namun pada kenyataannya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan pemegang jaminan tersebut kehilangan jaminannya tersebut. Salah satu diantaranya hapusnya Hak Tanggungan yang dimiliki oleh pemegang hak tanggungan diakibatkan itikad buruk dari pemberi hak tanggungan. Oleh karena itu diperlukan kepastian hukum lebih lanjut agar terjaminnya perlindungan dan kedudukan kreditur dalam pemberian jaminan.
Dalam Tesis ini mengangkat mengenai putusan Makhamah agung Republik Indonesia Nomor 396/K/Pdt/2009 mengenai pembebasan Tanah yang dijadikan jaminan utang dari pembebanan hak tanggungan yang membuat kerugian bagi pihak pemegang hak tanggungan. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelittian kepustakaan, data yang diperlukan adalah data sekunder. Penulisan tesis ini membahas mengenai perlindungan kreditur sebagai pemegang hak tanggungan atas pembebasan tanah yang dijadikan jaminan utang dari pembebanan hak tanggungan dalam perjanjian kredit dan upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak tanggungan untuk bisa mendapatkan haknya sebagai pemegang hak tanggungan.

The rapid economic growth requires the legal certainty for financial institutions to guarantee the return of the owned rights. Therefore, warranty is necessary to strengthen the legal certainty of the guarantee holder if the guarantor violates the contract. However, in the reality, many holders lose their guarantee due to the breaches. One of them is the voidance of Mortgage Right of its holder by reason of the ill will of the mortgage giver. Thus, further legal certainty is requisite to guarantee the creditor protection and position in the guarantor.
This thesis discusses the verdict of Indonesian Supreme Court No. 396/K/Pdt/2009 on land acquisition as loan guarantee which causes loss for the mortgage right holder party. This thesis uses library research, for the data to be used is secondary data. This thesis discusses creditor protection as mortgage right holder of land acquisition as loan guarantee from mortgage burden in the credit agreement and legal actions of the mortgage right holder to obtain the right as the mortgage right holder.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T43088
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Pasaribu, Ryan Lucky Bahara
"Pembiayaan Multiguna dalam pembelian kendaraan mobil yang menitikberatkan permasalahan pada pembiayaan mobil, diikat berdasarkan perjanjian multiguna antara perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dengan debiturnya. Keikutsertaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam permasalahan kreditur dan debitur pada suatu perjanjian pembiayaan menambah metode penyelesaian permasalahan pembiayaan diluar pengadilan yang secara awam memunculkan perbedaan pandangan dimana pada dasarnya BPSK adalah lembaga yang mengurusi urusan konsumen dengan produsen atau penyedia barang/jasa yang diberikan pada konsumen namun juga melaksanakan penyelesaian sengketa hubungan kreditur dengan debitur. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian kualitatif yang berangkat dan berdasarkan pada data-data yaitu peraturan perundang-undangan yang telah ada dan berjalan di Indonesia yang dikaitkan pula dengan yurisprudensi/putusan-putusan pengadilan sebagai data lapangan yang telah ada dan digunakan yang mencoba memecahkan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian. Undang-Undang hanya menyebutkan BPSK berperan sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan namun dalam prakteknya dengan didasarkan pada tugas pokok dan aturan-aturan ternyata masih ada celah kecil BPSK tidak menjadi efektif walaupun bersifat final dan binding tapi masih ada bisa dilakukan upaya lain yang dapat mengubah hasil putusannya.

Nunpurpose Financing in the purchase of vehicles that focuses on problems in car-loan financing, is bound by a nunpurpose agreement between the financing company as the creditor and the debtor. The participation of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) in creditors and debtor problems in a financing agreement adds to the method of solving out-of-court financing problems which in general raises different views where basically BPSK is an institution that deals with consumer affairs with producers or providers of goods / services provided at consumers but also carry out dispute resolution between creditors and debtors. The research method that the author uses in this paper is a qualitative research method that departs and is based on data, which are existing and current laws and regulations in Indonesia which are also associated with jurisprudence / court decisions as field data that already exists and is used which tries to solve the problem formulation discussed in the research. The law only states that BPSK acts as an alternative to resolving consumer disputes outside the court, but in practice based on the main task and regulations, it turns out that there is still a small gap that BPSK is not effective even though it is final and binding but there are still other efforts that can change the result of the verdict."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anodya Sangun Gagahdo
"ABSTRAK
Guna mendapatkan bentuk jaminan di Indonesia yang ideal di masa yang akan datang maka perlu dikaji mengenai pengaturan jaminan terhadap pesawat udara di negara lain. Skripsi ini mencoba untuk mengkaji jenis jaminan pesawat udara di Perancis guna mendapatkan gambaran yang memadai mengenai bentuk jaminan yang ideal terhadap pesawat udara. Tulisan ini akan mengkaji mengenai bentuk jaminan terhadap pewawat terbang yang berlaku di Perancis, bagaimana proses penjaminannya serta bagaimana cara melakukan eksekusinya apabila debitur wanprestasi. Hasil kajian tersebut akan dibandingkan dengan pengaturan dan praktek penjaminan pesawat terbang di Indonesia sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang perlu diatur dalam ketentuan jaminan pewawat terbang di Indonesia pada masa yang akan datang. Penulis menggunakan metode perbandingan hukum dengan menjadikan Indonesia sebagai acuan atau primum comparandum dan hukum positif Perancis sebagai pembanding atau secundum comparandum. Setelah penulis memaparkan hukum jaminan terhadap pesawat udara di masing-masing negara, kemudian penulis dapat melakukan perbandingan yang nantinya akan diperoleh persamaan dan perbedaan diantara kedua negara tersebut. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah, peneliti menemukan bahwa pengaturan mengenai bentuk hukum jaminan bagi pesawat udara di Indonesia belum diatur secara jelas, di Indonesia hanya bagian-bagian tertentu dari pesawat udara yang dapat dijaminkan dengan fidusia, dan di Perancis telah terdapat ketentuan khusus yang mengatur tentang jaminan terhadap pesawat udara berupa jaminan hipotik pesawat udara serta lembaga pendaftaran khususnya.

ABSTRACT
In order to obtain the ideal form of security in Indonesia in the future, it is necessary to review the regulation of aircraft securities in other countries. This article attempts to assess the type of aircraft securities in France in order to get an adequate picture of the ideal form of security towards an aircraft. This paper will examine the form of securities towards French aircraft applicable in France, how the security process and how to execute if the debtor defaults. The results of the study will be compared with the arrangement and practice of aircraft security in Indonesia so that it can be known what matters that need to be regulated in terms of securities of aircraft Indonesia in the future. The author uses the comparative method of law by making Indonesia as a reference or primum comparandum and French positive law as a comparandum or secundum comparandum. After the authors explain the security interest law in aircraft in each country, then the author can do a comparison that will be obtained equations and differences between the two countries. The conclusion of this study is that the researchers found that the regulation of the legal form of security for aircraft in Indonesia has not been clearly regulated, in Indonesia only certain parts of aircraft can be pledged with fiduciary, and in France there are special provisions which stipulates the guarantees of aircraft in the form of aircraft mortgage warrants as well as the registration agencies in particular. "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Utang piutang merupakan hal yang biasa dalam praktek
perekonomian terutama dalam menunjang pertumbuhan ekonomi
negara. Kreditor yang memberikan pinjaman pasti menuntut
kepastian bahwa debitor akan mengembalikan uangnya dan salah
satu kepastian yang diberikan hukum adalah dengan memberikan
hak atas kebendaan tertentu milik debitor untuk menjadi jaminan
pelunasan utangnya. Kreditor jenis ini disebut kreditor
pemegang hak jaminan atau kreditor separatis. Mereka mempunyai
kedudukan yang cukup aman dalam memperoleh pelunasan piutangnya
secara utuh karena mempunyai benda tertentu yang setiap saat
dapat dieksekusi sendiri bila debitor wanprestasi dan mempunyai
kedudukan yang didahulukan. Dalam praktek jaminan seperti ini
sangat disukai. Kepailitan merupakan salah satu proses
pembagian harta debitor pada para kreditor termasuk kreditor
separatis. Dalam undang-undang kepailitan (UUK) pasal 56A
diatur mengenai penangguhan dimana selama jangka waktu 90 hari
kreditor separatis tidak boleh mengeksekusi benda jaminannya.
Selain itu UUK juga memberikan kewenangan pada curator untuk
mengunakan benda jaminan kreditor separatis dan bahkan
menjualnya, karena itu dalam penelitian ini akan dikaji
bagaimana UUK mengatur kedudukan kreditor separatis dalam
memperoleh pelunasan atas piutangnya."
Depok: Universitas Indonesia, 2004
S21158
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kris Menanti Natalia
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai bentuk pengikatan Fidusia terhadap obyek
jaminan berupa pesawat udara dalam suatu perjanjian kredit perbankan yang
merupakan salah satu pilihan untuk melindungi kepentingan kreditur. Terhadap
pengikatan pesawat udara, ketentuan perundang-undangan positif menyatakan
dapat menjadi suatu obyek jaminan kredit dengan menggunakan Hipotik, namun
tidak terdapat ketentuan hukum pelaksana (lex specialis) lebih lanjut yang
mengatur prosedur pelaksanaannya, sehingga penggunaan Hipotik tidak dapat
dilakukan dengan sempurna dan perlindungan hukum atas kreditur menjadi
lemah. Skripsi ini mencoba menganalisa bentuk pengikatan pesawat udara secara
Fidusia dengan melakukan perbandingan terhadap bentuk pengikatan Hipotik.
Bentuk dari penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif
pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap
bahan-bahan hukum tertulis. Tipe dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif
dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber

ABSTRACT
This thesis discusses the form of Fiduciary Transfer of Ownership as a binding
form for an aircraft object in a bank credit agreement as an option to cover the
legal interests of creditors. To bind an aircraft as collateral, the provisions of the
legislation states to use a Hypoteek guarantee, but there is no implementing law
(lex specialis) that cover a further implementation procedures, so the use of
Hypoteek can not be done completely and creditors legal protection will be
uncomplete. This thesis tries to analyze the binding form of the Fiduciary Transfer
of Ownership of an aircraft with a comparison of the binding forms of Hypoteek.
The research form is normative juridical. Normative legal research has been used
to make systematization on written law research. Type of research is descriptive
research by conducting literature study and interviews with informants and
practitioners.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S43868
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>