Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seorang Notaris, dalam menjalankan kewenangannya, sebelum membuat akta otentik harus cermat dan seksama dimana hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti ini, Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris. Penting adanya dokumen pendukung atau penunjang untuk dibuatnya suatu akta otentik. Tanpa adanya dokumen pendukung sebagai dasar dibuatnya akta otentik, maka bisa saja dikemudian hari Notaris yang membuat akta otentik tersebut dituntut oleh pihak yang haknya hilang akibat akta tersebut. Selain itu, masalah keotentisitas dari akta tersebut sudah pasti akan dipermasalahkan. Penulis kemudian meneliti permasalahan ini dengan metode penelitian yuridis normatif, dimana penulis dalam meneliti permasalahan ini dengan metode penelitian deskriptif analitis.Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa walaupun Notaris hanya mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan Notaris tersebut, namun dengan adanya dokumen penunjang akan meminimalisir kesalahan Notaris dalam pembuatan akta dan mencegah terjadinya segala macam gugatan, tuntutan, ataupun sengketa yang mungkin akan timbul dikemudian hari terkait dengan akta yang dibuatnya. Akibat dari akta yang dibuat yaitu akta tersebut tetap sah dan mengikat sepanjang tidak ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa akta tersebut menjadi batal atau menjadi akta dibawah tangan.

---

A Notary in carrying out its authority, before making authentic act must be careful and thorough where it is in accordance in Article 16 paragraph (1) of Notary Act. Notary has a role to determine a course of action can be manifested in deed or not. Before coming to decision like that, Notary must be consider and take a look at all the documents that were presented to the Notary. Supporting document is important to made an authentic deed. Without supporting document as the basis of authentic deed, the in the future the Notary who makes the authentic deed is prosecuted by the party whose the rights have been lost as the consequence of the deed. The author the examine this problem with normative juridical research method, which the author examine this problem with descriptive analytical research method.

From the result of this study concluded that although the Notary only record/write down anything that desired and stated by the parties who facing the Notary. There is no obligation for the Notary to investigate any material (things) are expressed by the parties in facing the Notary, but with supporting document will minimalize errors in the Notary deed and prevent all lawsuit, claims, disputes that might be happen in the future related with the deed that Notary made. The consequence of the deed without supporting document is the certificate remains valid and binding as long as there is no court verdict which has had permanent legal forced which states that the certificate be cancelled or loss of authenticity."

"Tesis ini membahas pelanggaran Jabatan yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta otentik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis Normatif. Hasil dari Penelitian ini adalah Notaris selaku pejabat umum yang diberikan kewenangan dan kepercayaan dari Negara dalam pembuatan akta otentik, Notaris hendaknya memegang amanah tersebut sehingga segala tindakan yang dilakukan tidak merugikan orang atau pihak yang berkepentingan, terkait adanya pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh Notaris, sehingga dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah sesuai dengan koridor kewenangan dan kewajibannya seperti apa yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Sebagai seorang Notaris Pelanggaran terjadi disebabkan karena Notaris tidak bertindak seksama dan cermat dalam pembuatan akta otentik. Dimana otensitas suatu Akta harus terpenuhi agar akta yang dibuat oleh Notaris tidak terdegradasi atau menjadi batal Demi Hukum, sehingga Notaris telah melanggar ketentuan Undang- Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik, hal seperti ini akan merugikan pihak yang berkepentingan dalam pembuatan Akta tersebut dan lembaga Notaris sehingga dapat menurunkan kualitas serta pelayanan seorang Notaris sehingga tidak dapat mempertahankan harkat dan martabat sebagai profesi notaris sendiri.

---

This thesis discusses about the abuse of Notary incumbency as public official in making of authentic Deed. This thesis uses a juridical normative analysis method. The results of this research are the Notary as a public official is given the authority and the trust of the Nation in making the authentic deed, The notary should hold the mandate so that all acts committed not to harm people or interested parties, related to offenders the Office undertaken by the notary, so that in the exercise of his duties and must comply with its obligations as a corridor authority and what has been stated in the Act of Notary and ethical code. As a notary public Violations occurred because the Notary does not act carefully and meticulously authentic certificate creation. Where otensitas a Deed must be fulfilled in order for the deed by the notary is not degraded or be annulled by law, making it Notarized had violated provisions of the Act of notary and ethical code, things like this will be detrimental to the parties concerned in making the Deed and Notarial institutions so that it can lower the quality and services of a notary public and therefore cannot defend the dignity and the dignity of the profession of notary public."

"Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT adalah pejabat yang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Akta Otentik adalah alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna, oleh karena itu sudah selayaknya pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut harus menjaga produk yang dihasilkannya. Adanya unsur kesalahan dalam pembuatan akta otentik dapat mengakibatkan Notaris dan PPAT patut diduga melakukan tindak pidana, lalu bagaimana tanggungjawab Notaris dan PPAT dalam membuat akta otentik yang mengandung unsur pemalsuan surat, dan bagaimana kedudukan akta otentik yang terbukti mengandung unsur pemalsuan surat, dalam menjawab permasalahan tersebut tesis ini menggunakan metoda yuridis normatif, dengan menganalisis masalah tersebut melalui bahan hukum sekunder yaitu bahan literatur kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Maka PPAT/Notaris dan dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, apabila terbukti ada unsur kesalahan dalam pembuatan akta otentik, dan akta otentik yang terbukti ada unsur pemalsuan di dalamnya dapat menjadikan akta otentik menjadi akta di bawah tangan.

---

Notary and Land Deed Official PPAT is an officer who by law are authorized to create an authentic deed. An authentic deed is evidence that the strength of perfect, therefore it is proper authorities to make such deed must keep the products it produces. The element of error in making authentic act can result Notary and PPAT reasonably suspected of committing a crime, then how responsibilities Notary and PPAT in making authentic act containing elements of forgery, and how to position the authentic act is proven to contain elements of forgery, in addressing these problems this thesis using normative juridical method, by analyzing the problem through secondary law which is material literature literature and legislation. Notary and PPAT then be held criminally accountable, if it is proven there is an element of error in making authentic deed and authentic act that proved there was an element of forgery in it can make authentic deed into a deed under hand."

"Minuta akta merupakan bagian dari protokol notaris. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Akta notaris terdiri dari minuta akta dan dokumen pendukung akta berupa surat dan dokumen serta sidik jari penghadap. Proses konversi arsip minuta akta dan dokumen pendukung akta ke dalam bentuk digital dan legalitasnya dapat merujuk pada Undang-Undang Kearsipan dan Dokumen Perusahan. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengaturnya. Berdasarkan hal tersebut, penulisan mengulas konversi penyimpanan minuta akta dan dokumen pendukung akta ke dalam bentuk elektronik oleh pemegang protokol notaris merujuk Undang-Undang Kearsipan dan Undang-Undang Dokumen Perusahaan. Selain itu diulas juga legalitas dan autentikasi dokumen digital hasil pengalihmediaan minuta akta dan dokumen pendukung akta dilihat dari perspektif Undang-Undang Kearsipan dan Undang-Undang Dokumen Perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Setelah melakukan penelitian dan analisa maka penulis mendapatkan 11 (sebelas) langkah yang harus ditempuh dalam pengalihmediaan minuta akta dan dokumen pendukung akta menjadi bentuk digital. Dokumen digital yang dihasilkan perlu dilakukan legalisasi dan autentikasi dalam perspektif Undang-Undang Kearsipan dan Undang-Undang Dokumen Perusahaan. Legalisasi dan autentikasi diperlukan agar dokumen digital yang dihasilkan memenuhi unsur keterpercayaan atau

---

Minutes of deed are part of the notary protocol. Notary Protocol is a collection of documents which are state archives that must be stored and maintained by a Notary. The notary deed consists of the minutes of the deed and supporting documents of the deed in the form of letters and documents as well as the fingerprint of the appearer. The process of converting the minuta deed archive and supporting documents into digital form and its legality can refer to the Archives and Company Documents Law. This is because the Law on Notary Positions has not regulated it. Based on this, the writing reviews the conversion of the storage of the minutes of deed and supporting documents of the deed into electronic form by the notary protocol holder referring to the Archives Law and the Company Document Law. Beside that analys of the legality and authentication of documents resulting from digital transfer of the minutes of deed and supporting documents for the deed from the perspective of the Archives Act and the Company Documents Act. This study uses a normative juridical research method with a statutory approach. After conducting research and analysis, the authors get 11 (eleven) steps that must be taken in transferring the media of the minutes of the deed and supporting the deed into digital form. The resulting digital documents need to be legalized and authenticated in the perspective of the Archives Law and the Company Documents Law. Legalization and authentication are required so that the resulting digital documents meet the reliability."

"Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau dikehendaki oleh para pihak. Notaris juga berwenang untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan groose, salinan dan kutipan akta sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepadanya pejabat atau orang lain. Oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) juga harus taat pada Kode Etik Profesi Notaris. Notaris bertanggungjawab terhadap masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi maupun terhadap negara. Namun, pada kenyataannya ada notaris yang mengabaikan tugas dan wewenang notaris yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Profesi Notaris sehingga menimbulkan problematika hukum. Salah satu problematika hukum tersebut dapat muncul pada saat notaris menjadi saksi dalam akta bawah tangan yang di ditandatangani olehnya. Dalam penulisan ini, penulis menganalisis mengenai kasus atas notaris yang menandatangani suatu akta yang dibuat di bawah tangan sebagai saksi dan juga membubuhi stempel notaris pada setiap halaman pada akta di bawah tangan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbuatan yang termasuk pelanggaran jabatan yang dilakukan notaris dalam pembuatan akta di bawah tangan dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Metode penulisan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, data yang dipergunakan adalah data sekunder, alat pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, sedangkan tipologi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa notaris bertanggung jawab secara hukum dan secara moral atas tindakannya yang dilakukan diluar kewenangan jabatannya.

---

Notary is the only public official that has authority to make an authentic deed about conducts, agreements and enactments obliged by regulations and/ or required by parties. Other rights of notary are to ensure the creation date of the deed, to save the deed, to give the groose, copies, and citation of the deed, on condition that the creation of the deed is not ordered or exempted to other official or other person by any regulations. Because of these authorities, while doing his/ her tasks and occupation as public official, notary must obey Law Number 2 Year 2014 juncto Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Occupation (UUJN) and also Code of Ethic of Notary. Notary also accountable to the served community, professional organization, and to the country. However, in fact some notary neglect their tasks and authorities ruled in UUJN and Code of Ethic of Notary thus result in laws problems. One of the problems may incur when notary becomes witness and sign unofficial deed.

This thesis analyzes a case about a notary who signed an unofficial deed as witness and also affixed notarys stamp on every page of the unofficial deed. The purpose of this thesis is to address a conduct that considers as the obstruction of the profession which done by the notary in making unofficial deed. This thesis also analyze the law consequences ensued from that action. This research uses normative juridical method, data used is secondary data, and the tool in collecting data is literature study, while the typology of this thesis is in descriptive analysis. The result of the research shows that notary is legally and ethically responsible for any acts that he/ she did which obstruct his/ her professions rights."

"Notaris ataupun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selaku pejabat umum, keduanya berwenang mengeluarkan akta autentik tetapi dengan jenis yang berbeda. Untuk dapat suatu akta dikatakan sebagai akta autentik, maka harus memenuhi persyaratan dari verlijden, yang diartikan sebagai serangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh notaris atau PPAT, saksi-saksi dan para penghadap, sehingga merupakan suatu proses, yang dimulai dengan penyusunan akta oleh notaris atau PPAT, kemudian dibacakan oleh notaris atau PPAT kepada para penghadap dan saksi-saksi,dan akhirnya ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan notaris atau PPAT. Berdasarkan uraian diatas, terdapat 2 (dua) rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, meneliti bentuk penerapan asas verlijden pada pembuatan akta PPAT, dan kedua upaya yang dapat dilakukan agar Notaris dan PPAT dapat saling bekerjasama tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian eksplanatori analitis. Hasil analisa dari penelitian yaitu pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menyatakan bahwa Untuk pemenuhan sifat autentik dari akta yaitu pembacaan akta dilakukan sendiri oleh PPAT, Penandatanganan para pihak, saksi dan oleh PPAT, dilakukan segera setelah pembacaan akta dimaksud. Sehingga terdapat rangkaian perbuatan yang harus dilaksanakan secara berurutan oleh PPAT dalam membuat akta sebagai bentuk penerapan atas asas Verlijden dan sesuai dengan yang ada dalam peraturan Pasal 22 PP 37 Tahun 1998 dan berkaitan dengan kerjasama antara Notaris dan dengan tetap menjaga kerahasiaan dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan dan kode etik.

---

Notaries or Land Deed Making Officials (PPAT) as public officials, both have the authority to issue authentic deeds but with different types. For a deed to be said to be an authentic deed, it must meet the requirements of verification, which is defined as a series of actions taken by a notary or PPAT, witnesses and witnesses, so that it is a process, which begins with the preparation of a deed by a notary or PPAT, then read by a notary or PPAT to the appearers and witnesses, and finally signed by the appearers, witnesses, and the notary or PPAT. Based on the description above, there are 2 (two) problem formulations in this study, namely first, examining the form of application of the Verlijden principle in making PPAT deeds, and secondly efforts that can be made so that Notaries and PPATs can cooperate with each other without violating applicable regulations. To answer this problem, a juridical-normative research method with a typology of explanatory-analytical research is used. The results of the analysis of the research are Article 22 of Government Regulation Number 37 of 1998 concerning the Regulation of the Position of Land Deed Officials which states that for the fulfillment of the authentic nature of the deed, namely the reading of the deed is carried out by PPAT itself, the signing of the parties, witnesses and by PPAT, is carried out immediately after the reading the deed in question. So that there is a series of actions that must be carried out sequentially by PPAT in making a deed as a form of application of the Verlijden principle and in accordance with the provisions of Article 22 PP 37 of 1998 and relating to cooperation between Notaries and while maintaining confidentiality and not violating the laws and regulations. invitation and code of ethics."

"ABSTRAKNotaris sebagai pejabat umum berwenang membuat segala macam akta perjanjian diluar yang telah ditentukan kepada pejabat umum lainnya. Akta yang dibuat dihadap Notaris merupakan akta Otentik yang dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Dalam membuat akta otentik, Notaris wajib berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN). Untuk membuat sebuah akta otentik, Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak memihak, dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dengan adanya kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka seorang Notaris harus mematuhi dan mentaati aturan tersebut. Jika ketentuan tersebut dilanggar oleh Notaris terutama dengan sengaja memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik yang dibuatnya, berdasarkan hasil pemeriksaan, baik pemeriksaan melalui majelis pengawas Notaris maupun hasil pemeriksaan penyidik dapat membuktikan secara hukum akan tindakan Notaris yang memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik, maka Notaris yang bersangkutan harus dikenakan sanksi yang tegas. Baik sanksi perdata, sanksi administratif, maupun sanksi pemecatan dari organisasi. Dan bahkan Notaris juga dapat dikenakan sanksi pidana.Kasus yang dianalisis dalam Tesis ini menekankan pada Notaris yang melakukan tindakan tidak jujur, dan memihak kepada salah satu pihak yang terkait dalam akta dengan cara memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai hal yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akta itu. Berdasarkan penelitian ini, Penulis dapat menyimpulkan bahwa Notaris yang bersangkutan melanggar hukum (ketentuan pasal 85 UUJN), dan melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik (ketentuan pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), serta melanggar kode etik profesi.

---

ABSTRACTNotary as publicofficer is authorized tomake all kinds of agreement deedsother than have been assigned toanother public officer. Deed which is made by or in presence of a Notary is an authentic deed madeaccording to formand procedure prescribed in the Law. In making an authenticdeed, a Notary must follow the provisions stipulated by Law No. 30 of2004 concerning Notarial Duties (UUJN). To make an authenticdeed, a Notaryis obliged to act honestly, carefully, independent, impartial,and safe guarding the interestsof the partiesin alegal action. With the obligations that have been stipulated by LawNo. 30 of2004 concerning Notarial Duties, thenaNotarymustabide by and obey these rules. If the provisionsare violated by a Notary especially deliberately entering false information into theauthentic deed made, based ontheresults ofthe examination, the examination either through hover sight panel investigating the Notary and the results can legally prove the acts that included falsifying informati on into an authentic deed, the Notary in question must be given tough sanctions. Bothcivil penalties, administrative sanctions, or sanctions of dismissal from the organization. Andeven a Notarymay also be subjectto criminal sanctions. The case analyzed in this the sisemphasizes the Notary who did not acthonestly and impartially to one of the parties involved in the deed by enteringfalse information into anauthentic deed regarding the truth which must bestated in the deed. Based onthis study, the authorconcludes that the Notaryin questionviolated the law(Article 85 of UUJN), and thecriminal actof authenticforgery (Article 264ofthe Penal Code), and violating the code of ethicsof the profession."

"Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang membuat akta otentik. Pembuatan akta otentik tidak hanya didasarkan karena adanya keinginan para pihak tetapi juga karena adanya keharusan yang ditetapkan oleh undangundang. Salah satu undang-undang yang mengharuskan perbuatan hukum dibuat dalam akta notaris adalah Undang-undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Bentuk akta Notaris yang diharuskan UUPT adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Berita Acara RUPS.Notaris dalam menjalankan wewenangnya diberi sejumlah kewajiban dan larangan-larangan yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris.Namun dalam praktek sering dijumpai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris baik disengaja maupun tidak.Dalam putusan MPPN No.02/B/Mj.PPN/VIII/2010 terjadi pembuatan akta pernyataan keputusan rapat dan Berita Acara RUPS-LB dengan nomor dan tanggal sama.Berita Acara RUPS-LB tersebut dibuat tanpa ada minuta yang mendasarinya.Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang Jabatan Notaris.Majelis Pengawas Notaris memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena menekankan pada penggunaan data sekunder.Hasil penelitian menyatakan bahwa perbuatan Notaris membuat Berita Acara RUPS-LB tanpa minuta yang mendasarinya dapat dikenai sanksi pidana, sanksi berupa teguran lisan tersebut terlalu ringan. Berita Acara RUPS-LB tidak mempunyai kekuatan selain hanya sebagai akta palsu karena tidak ada minuta yang mendasarinya.

---

Notary is a public official who has authority to draw up an authentic deed. The drawing up of an authentic deed is not based solely on the desires of the parties, but it is also required by law. One of the laws which require a certain legal action to be concluded in a notarial deed is Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies ("UUPT"). The forms of notarial deed required by UUPT are Deed of Meeting Resolution Statement and Minutes of General Meeting of Shareholders (RUPS). In carrying out their authorities, Notaries are bound by certain obligations and prohibitions which are provided under the Law on Notarial Title. However, in practice, infringement committed whether intentionally or unintentionally by Notaries are often found.In the decision of Notary Central Supervisory Council ("MPPN") No.02/B/Mj.PPN/VIII/2010, a case was made out of the drawing up of a deed of meeting resolution statement and Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders which have the same number and date. This is clearly a infringement according to the Law on Notarial Title. The Notary Supervisory Council handed down a ruling penalizing the violator with administrative sanction in a form of verbal warning. This thesis utilizes normative jurudicial approach method because it emphasizes the use of secondary data. The result of the research concludes that the Notary`s action in drawing up Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders without any minutes serving as the basis may be penalized with criminal sanction, while verbal warning would only serve as a very light punishment. Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders does not have any binding force other than forged deed since there are no minutes to support it."

"Semakin pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia sekarang ini menyebabkan makin meningkatnya potensi untuk timbulnya konflik atau sengketa pertanahan, untuk mencegah atau paling tidak mengurangi potensi konflik atau sengketa tersebut dibutuhkan perangkat hukum dan sistem administrasi pertanahan yang teratur dan tertata rapi. Oleh karena itu, pemindahan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta Jual beli Notaris/PPAT agar bisa didaftarkan. Sebagai akta otentik akta Notaris/PPAT haruslah memenuhi tata cara pembuatannya, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturanperaturan lainnya. Seorang Notaris/PPAT dalam pembuatan akta jual beli yang tidak melihat dokumen/surat aslinya dapat menimbulkan resiko baik terhadap akte itu sendiri maupun terhadap Notaris/PPAT. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode analisis data dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil analisa penelitian ini ternyata pembuatan akta jual beli tanpa melihat dokumen asli berakibat batalnya akta tersebut dan tuntutan gantirugi kepada Notaris/PPAT yang telah melakukannya.

---

The growing importance of the meaning of land to human life is now causing the ever increasing potential for conflicts or land disputes. The organized and neat law and land administration is required to prevent or avoid conflict dispute. Therefore, transfer of rights over land must be evidenced by the Notary / PPAT deed of sale and purchase to be registered. As an authentic deed, deed of Notary / PPAT must fulfill the procedures of manufacture, as determined by the laws and other regulations. A Notary/PPAT who don't see the original document/letter in the making of the deed of sale and purchase may pose a risk for both the certificate itself and the Notary/PPAT. This study is using the normative juridical method with the method of data analysis and the qualitative approach. The result of this study stated that the creation of the deed of sale and purchase without seeing the original document can end with the cancellation of the deed and the compensation claim for the Notary / PPAT who have done so."

"Tesis ini membahas mengenai keberpihakan seorang Notaris  dalam pembuatan akta autentik yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang merugikan salah satu pihak dikarenakan Notaris tersebut merubah salinan akta menjadi tidak sesuai dengan minutanya. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus menegakkan kode etik Notaris. Kode etik notaris ini diatur oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Terdapat kaidah hukum dalam Undang-undang Jabatan Notaris untuk mengawasi Notaris dalam melaksanakan jabatan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bertugas melakukan pengawasan terhadap Notaris dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian yang diperoleh dari penulisan ini, disimpulkan mengenai kedudukan suatu akta autentik apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan adalah menjadi batal demi hukum atau dibatalkan, selain itu Notaris yang tidak jujur dalam melaksanakan jabatannya dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana.

---

This thesis discusses about Partiality of a Public Notary in make of an authentic deed, is a Sale and Purchase Agreement that harms one party, He’s changing the deed to be inconsistent with the minuta. Notary when doing his/her position must obey the code of ethics of Notary. This code of ethics of Notary is issued by the Indonesian Notary Association (INI) regulated in the Notary's Law. There is a rule of law in the Notary's for the construction of a Notary in the use of a position. The Minister of Law and Human Rights shall examine the Notary with the Notary Supervisory Board. The research method used in this research is normative juridical, that is the approach done based on the existing legal materials in the regulation and using other materials relevant to the research. Based on the research obtained from this institution, it can be concluded that the position of an authentic deed if it does not meet the provisions of the legislation may become null and void, otherwise the dishonest Notary in performing his / her position may be subject to sanctions in the form of administrative sanctions, private sanctions, and public sanctions."