Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemberdayaan yang melibatkan partisipasi masyarakat dan peranserta pemangku kepentingan dalam pengelolaan DAS di Kabupaten Bandung Barat telah berkontribusi terhadap upaya konservasi DAS berkelanjutan. Hal ini menunjukan pentingnya pendekatan pengelolaan lingkungan yang berbasis masyarakat dan pelibatan peranserta pemangku kepentingan untuk mengatasi kegagalan pengelolaan yang bersifat sentralistik dan menekankan command and control, terutama pada tataran kebijakan, operasional, maupun pelaksanaan. Studi ini bertujuan untuk mengkaji proses pemberdayaan masyarakat dan juga menganalisis peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan limbah kotoran sapi sebagai upaya konservasi DAS di wilayah hulu DAS Cikapundung. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode campuran (mixed-methods). Teori Community Based Natural Resource Management (CBNRM), yang cukup populer sebagai pendekatan yang mampu melibatkan masyarakat dalam mengkonservasi lingkungan tanpa mengenyampingkan sosial ekonomi masyarakat, digunakan untuk menganalisis proses pemberdayaan dan peran pemangku kepentingan pada dua kelompok pengelolaan dalam rangka membandingkan, yaitu Kelompok Tani Ternak Batu Loceng dan Kelompok Mekar Asih yang berada di Desa Suntenjaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Studi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan peranserta pemangku kepentingan tidak dapat dipisahkan dalam mempengaruhi upaya konservasi DAS berkelanjutan.

---

Empowerment which involve the participation of communities and stakeholders on the management of watershed in West Bandung Regency have contributed to sustainable watershed conservation efforts. It shows the importance of community-based environmental management approach and involvement of stakeholders to address the centralize management failure that emphasized command and control, especially at the level of policy, operational as well as implementation. Community Based Natural Resource Management (CBNRM) approach is quite popular to analyze the environment conservation without throw over socio-economic aspect of the community in the region. This study aims to analyze the process of community empowerment as an effort of watershed conservation through community-based cow manure management and also to analyze the roles of stakeholders in the community-based management in Cikapundung upstream watershed area.

This study used a qualitative approach with mixed methods. The CBNRM theory is used to analyze the empowerment process and stakeholders roles in two groups to compare, they are Kelompok Tani Ternak Batu Lonceng and Kelompok Mekar Asih in Suntenjaya Village, Lembang District, West Bandung Regency. The relation between participation and contribution of each stakeholders in every phase of cow manure management activities implies to Cikapundung watershed conservation effort. This study shows that public participation and stakeholders involvement are inseparable in influencing the efforts for sustainable watershed conservation."

"Tekstur tanah merupakan sifat fisik tanah yang penting, karena mengatur sebagian besar proses fisik, kimia, biologi, dan hidrologi di tanah. Informasi mengenai tekstur tanah sangat penting untuk pengelolaan tanaman dan lahan yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan persebaran spasial tekstur tanah menggunakan metode Kriging, serta menganalisis pengaruh lereng, ketinggian, dan penggunaan lahan terhadap tekstur tanah. Hasil penelitian menunjukkan persebaran tekstur tanah di daerah penelitian didominasi oleh tekstur liat, lempung, dan lempung berpasir. Ketinggian dan lereng diketahui memiliki korelasi yang cukup kuat terhadap fraksi pasir dan debu dengan korelasi yang positif, sedangkan fraksi liat menunjukkan korelasi negatif. Persebaran fraksi pasir dan debu cenderung semakin tinggi ke arah Selatan, sedangkan fraksi liat ke arah Utara. Validasi menggunakan nilai RMSE menunjukkan nilai RMSE masing-masing fraksi pasir, debu, dan liat menggunakan metode Kriging yaitu 0,33, 0,17, dan 0,37.

---

Soil texture is an important soil physical property, because it regulates most physical, chemical, biological, and hydrological processes in the soil. Information about soil texture is very important for proper management of plants and land. This study aims to map the spatial distribution of soil textures using the Kriging methods, and analyze the effect of slope, elevation, and land use on the soil texture. The results showed the distribution of soil texture in the study area was dominated by the texture of clay, loam, and sandy loam. The elevation and slope have a strong correlation with the sand and silt fraction with a positive correlation whereas, the clay fraction shows a negative correlation. The distribution of sand and silt fraction tends to be higher to the south, while the clay fraction to the north. Accuracy using RMSE values shows the RMSE values of each sand, silt and clay fraction using Kriging method is 0.33, 0.17 and 0.37."

"ABSTRACTThis study estimates the relationship between Forest and Land Rehabilitation policies and the quality and health of watersheds measured by the Coefficient of Flow Regime. The method used is the estimation of the Granger causality relationship. The results of this study indicate that in the short term or less than three years of forest and land rehabilitation does not have a significant relationship with the good value of the coefficient of flow regime. It is hoped that with these findings, the government can review the methodology, institutional system, location, quality of materials and tools for forest and land rehabilitation by taking into account the natural and geographical conditions around the watershed. furthermore, the government can implement other measures to support forest and land rehabilitation in accordance with existing regulations."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai pengelolaan daerah aliran sungai DAS Bekasi dalam pencegahan banjir di Kabupaten Bekasi bagian utara. Permasalahan yang dikaji adalah tentang pentingnya pengelolaan DAS terpadu dalam mencegah banjir terutama di Kabupaten Bekasi bagian utara yang menjadi bagian dari dua DAS besar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis, perundang-undangan dan konseptual yang berkaitan dengan daerah aliran sungai, pendekatan ekoregion dan pembangunan berkelanjutan, lintas batas administratif managing transboundary resourches , serta penyelenggaraan prinsip tata kelola yang baik good governance . Pokok permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah mengenai fungsi DAS dalam upaya perlindungan lingkungan; fungsi DAS Bekasi sebagai bagian dari ekoregion DAS Citarum; dan pengelolaan DAS Bekasi dalam fungsinya mencegah banjir di Bekasi Utara.

---

ABSTRACTThis research discussed the management of Bekasi watershed DAS for flood prevention in North of Bekasi Regency. The problem studied is about the importance of integrated watershed management in preventing floods especially in the northern Bekasi Regency that is part of two large watershed region. This research is a normative juridical legal research with descriptive approach. The approaches used are historical, legislative and conceptual approaches related to watersheds, ecoregion approaches and sustainable development, managing transboundary resourches, and the implementation of good governance principles. The main issues to be answered in this research are the watershed functions in environmental protection efforts function of Bekasi watershed as part of Citarum watershed ecoregion and management of Bekasi watershed in its function to prevent flooding in Northern Bekasi Regency."

"Limbah yang dihasilkan dari pelayaran kapal penumpang mengandung bahan pencemar organik dan an organik yang tinggi, yang bersifat toksik, bioakumulasi dan biokonsentrasi yang dalam jangka waktu lama dapat mematikan biota laut. Bila Iimbah di buang ke laut maka akan mengubah kuaIitas airnya yang pada gilirannya secara langsung atau tidak Iangsung akan berdampak negatif terhadap kehidupan manusia. Masalah pencemaran Iaut merupakan masalah utama bagi negara-negara maritime. Pada tahun 1973, International Maritime Organization (IMO) menyelenggarakan konvensi internasional di London yaitu intemational Convention for the Prevention of Pollution from Ship, yang dikenai dengan MARPOL (Marine Pollution Convention). Dalam konvensi MARPOL diatur mengenai tumpahan minyak, bahan berbahaya beracun dan sampah ke dalam Iingkungan laut. MARPOL terdiri berbagai Annex, diantaranya Annex I mengatur pencegahan pencemaran akibat tumpahan minyak dari kapal tanker, Annex Il mengatur pencegahan pencemaran dari bahan berbahaya beracun, Annex Ill mengatur pencemaran Iaut dari bahan berbahaya yang dibungkus (dimuat dalam tangki), Annex IV mengatur pencegahan pencemaran dari sewage kapal dan Annex V mengatur pencegahan penoemaran dari sampah (termasuk plastik, logam, kaca. limbah dapur dan bahan-bahan lain) serta Annex VI yang mengatur pencegahan pencemaran dari gas buang kapal (emisi). Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-undang nomor: 48 tahun 1986 yang meratifikasi peraturan MARPOL sebagai upaya pencegahan pencemaran dari kapal. Dilengkapi dengan menerbitkan Undang-undang nomor 21 tahun 1992 tentang pelayaran, peraturan pemerintah nomor : 51 tahun 2002 tentang pelayaran dan keputusan menten perhubungan nomon KM.4 tahun 2005 tentang pencegahan pencemaran dari kapal. Rumusan masalah dapat disusun sebagai berikut: 1. Bagaimanakah tlngkat pemahaman awak kapal terhadap peraturan-peraturan pengelolaan kapal dan penerapannya di Kapal? 2. Bagaimanakah ketatalaksanaan pengelolaan limbah di kapal? 3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan limbah di Kapal? Tujuan Penelitian: 1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman dan penerapan hukum ataupun peraturan nasional (Pemerintah) serta internasional (MARPOL 1973/1978) mengenai pengelolaan limbah di kapal dari awak kapal ataupun dari pihak-pihak terkait. 2. Untuk mengetahui ketatalaksanaan pengelolaan limbah di atas kapal dari pihak-pihak terkait, dengn menerapkan peraturan MARPOL 1973/1978 dan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku di kapal. 3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan limbah di kapal yang sesuai dengan peraturan MARPOL 1973/1978 dan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku di kapal. "

"Ekosistem alami sebagai entitas yang terkait dengan keanekaragaman hayati, memiliki peran sangat penting dalam memberikan layanan ekosistem, yaitu beragam manfaat langsung dan tidak langsung yang dibutuhkan untuk keberlanjutan kehidupan di bumi dan untuk mendukung kesejahteraan manusia, sebagai bagian integral dari ekosistem. Pertumbuhan populasi manusia yang meningkat pada skala global menyebabkan meningkatnya tekanan antropogenik pada alam dengan mengubah penggunaan lahan melalui fragmentasi, degradasi, dan deforestasi dengan laju yang cepat. Dilaporkan bahwa lebih dari dua pertiga layanan ekosistem global yang dimanfaatkan tidak terkendali telah terdegradasi lebih cepat dibandingkan waktu pemulihannya. Keadaan ini dapat mengancam aliran produk dan layanan ekosistem di masa depan di berbagai wilayah terutama di daerah tropis, khususnya Indonesia, sebagai salah satu di antara negara-negara dengan tingkat keanekaragaman hayati terbesar di dunia (megabiodiversitas). Kebutuhan untuk menjaga kelestarian ekosistem beserta layanan yang dihasilkan sangat mendesak untuk dilakukan. Hal ini mendorong perlunya dilakukan upaya-upaya untuk mengidentifikasi, melindungi, dan mengelola area yang penting untuk penyediaan layanan ekosistem, agar keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem tetap terpelihara. Layanan ekosistem bertumpu pada keanekaragaman hayati, tetapi hubungan fungsional antara keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem tidak diketahui dengan baik. Berbagai strategi dilakukan untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Namun, tidak ada strategi khusus yang dilakukan untuk layanan ekosistem. Salah satu strategi penting dalam konservasi keanekaragaman hayati adalah perencanaan konservasi sistematis. Strategi ini bertujuan untuk mengidentifikasi area prioritas di mana upaya konservasi harus difokuskan. Gagasan layanan ekosistem sejak lama digunakan sebagai argumen dasar untuk menjustifikasi konservasi keanekaragaman hayati dan diasumsikan bahwa melestarikan keanekaragaman hayati juga berarti pada saat yang sama melestarikan layanan ekosistem. Karena itu, pada beberapa dekade terakhir berkembang gagasan untuk memasukkan konsep layanan ekosistem ke dalam konservasi, terutama yang berkaitan dengan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati. Disertasi ini mendiskusikan masalah yang berkaitan dengan integrasi layanan ekosistem dalam perencanaan konservasi di DAS Cidanau. Pertama-tama dilakukan kajian tentang dampak perubahan tutupan lahan terhadap layanan ekosistem, khususnya hasil air, yang merupakan layanan utama dari DAS Cidanau. Hasil menunjukkan adanya perubahan tutupan lahan di DAS Cidanau dari tahun 1996 ke 2019, karena konversi lahan untuk persawahan dan lahan pertanian. Perubahan tutupan ini diproyeksikan masih akan berlanjut hingga 2030 dan turut memengaruhi dinamika layanan hasil air dari DAS Cidanau. Area potensial untuk layanan hasil air ditemukan terutama di bagian tenggara dan selatan yang merupakan area hulu DAS Cidanau. Area ini perlu diprioritaskan dalam upaya konservasi perairan dan kehutanan untuk memelihara pasokan air dari DAS Cidanau secara berkelanjutan. Kajian kedua membahas tentang identifikasi area prioritas konservasi berbasis layanan ekosistem yang diterapkan untuk mengembangkan kerangka konservasi spasial di DAS Cidanau pada tingkat sub-DAS. Empat layanan ekosistem penting terdiri dari hasil air, kualitas habitat, penyimpanan karbon, dan retensi sedimen, dipetakan untuk mengetahui distribusi spasial dari masing-masing layanan dan hubungan antara layanan ekosistem, jenis tutupan lahan, dan nilai indeks Total Ecosystem Services (TES). Hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan spasial yang besar dalam pasokan berbagai layanan ekosistem, di mana indeks TES bervariasi hingga mencapai tujuh kali lipat di antara satu sub-DAS dengan sub-DAS yang lain. Sejumlah sub-DAS di area hulu DAS Cidanau menunjukkan potensi lebih tinggi untuk menghasilkan beberapa layanan secara simultan. Area potensial yang teridentifikasi ini dapat dijadikan rujukan sebagai area prioritas di mana upaya konservasi harus difokuskan. Terakhir, kajian ketiga, mendiskusikan tentang state of the art penelitian layanan ekosistem di Indonesia antara tahun 1998 dan 2020, berdasarkan artikel yang dipublikasikan yang dihimpun pada basis data bibliografik Scopus. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana layanan ekosistem diteliti di Indonesia dan untuk mengetahui kesinambungan atau keselarasan topik-topik yang dikaji dalam disertasi ini dengan kajian lainnya. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa masalah keanekaragaman hayati, deforestasi, dan kelapa sawit mencirikan kecenderungan terkini penelitian layanan ekosistem di Indonesia. Selain itu, keberlanjutan, perubahan iklim, dan perubahan penggunaan dan tutupan lahan merupakan fokus utama penelitian yang menjanjikan di masa depan. Perubahan penggunaan dan tutupan lahan, adalah salah satu topik yang berkaitan erat dengan perencanaan konservasi dan layanan ekosistem. Perubahan tutupan lahan juga merupakan salah satu faktor pengungkit utama krisis layanan ekosistem global. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan keselarasannya dengan perkembangan riset layanan ekosistem, khususnya di Indonesia. Layanan ekosistem harus dielaborasi secara eksplisit dalam upaya konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Terlepas dari beberapa keterbatasannya, disertasi ini menawarkan perspektif baru tentang konservasi dan model yang dihasilkan dapat berguna untuk perencanaan konservasi di DAS Cidanau dan kawasan lain yang relevan.

---

Ecosystems, as entities of biological diversity, play a significant role in providing direct and indirect benefits in the form of ecosystem services, which are essential for the sustainability of life on earth and the support of human well-being. However, the increasing growth of the human population on a global level is leading to an uncontrollable increase in anthropogenic pressure on nature, resulting in land use changes through fragmentation, degradation, and deforestation at an unprecedented rate. It is estimated that more than two-thirds of the global ecosystem services have been degraded faster than they have been recovered, thus threatening the provision of future ecosystem products and services, particularly in the tropics and in Indonesia, a country known for its extraordinary biodiversity (mega-biodiversity). Consequently, preserving ecosystems and the services they provide has become an urgent requirement. This wealth encourages initiatives to identify, protect, and manage areas that are vital for the provision of ecosystem services so that biodiversity and ecosystem services can be maintained. Although ecosystem services are dependent on biodiversity, the functional relationship between biodiversity and ecosystem services is still not fully understood. Numerous strategies have been implemented to conserve biodiversity, yet no specific plan has been designed to sustain ecosystem services. One of the most effective strategies for biodiversity conservation is the implementation of systematic conservation planning, which aims to identify priority areas where conservation measures should be concentrated. It is assumed that conserving biodiversity also means preserving ecosystem services, which is why the idea of including ecosystem services in biodiversity conservation planning has been developed in recent years. This dissertation discusses issues related to the integration of ecosystem services in conservation planning in the Cidanau watershed. Firstly, a study was conducted to investigate the impact of land cover changes on ecosystem services, such as water yields, in the Cidanau watershed. Results showed a change in land cover between 1996 and 2019 due to land conversion for paddy fields and agricultural land, and this is projected to continue until 2030 and affect water yield services in the Cidanau watershed. The main areas with potential for water product services are located in the southeast and south, which are the upstream areas of the Cidanau watershed. Therefore, they should be prioritized when it comes to water conservation and forestry efforts in order to ensure a sustainable water supply from the Cidanau watershed. Secondly, a study was conducted to identify conservation priority areas based on ecosystem services in order to develop a spatial conservation framework in the Cidanau watershed at the sub-watershed level. Four essential ecosystem services, such as water yield, habitat quality, carbon storage, and sediment retention, were mapped to evaluate the spatial distribution and the link between ecosystem services, land cover types, and Total Ecosystem Services (TES) index values. Results demonstrated considerable spatial discrepancies in the supply of the different ecosystem services, with the TES index varying up to sevenfold from one sub-watershed to another. Several sub-watersheds in the upstream Cidanau watershed area were identified as having a higher potential for multiple services production. This data can be utilized as a reference for priority areas where conservation efforts should be focused. Finally, a study was conducted to examine the stateof the art of ecosystem services research in Indonesia between 1998 and 2020, based on published articles compiled in the Scopus bibliographic database. This study was conducted to determine the extent to which ecosystem services are studied in Indonesia and to determine the harmony of the topics studied in this dissertation with other studies. Results indicated that biodiversity, deforestation, and oil palm issues characterize the current trends in ecosystem services research in Indonesia. Additionally, sustainability, climate change, and land use and land cover changes are the main focus of promising future research. Land use and land cover change are topics closely related to conservation planning and ecosystem services and are key contributors to the global ecosystem services crisis. Therefore, this study shows its alignment with the development of ecosystem services research, particularly in Indonesia. Explicitly defining ecosystem services is essential for the sustainable conservation of natural resources and biodiversity. By emphasizing the importance of ecosystem services, this dissertation offers a new perspective on conservation. The resulting model can be beneficial for conservation planning in the Cidanau watershed and other related areas."

"Penelitian dilakukan di Sub-DAS Ciminyak, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, bagian dari Daerah Aliran Sungai Citarum. Sub-DAS Ciminyak memiliki luas 332 kilometer persegi dan terletak pada 7°3’36.7”LS, 107°3’25.6”BT dan 6°53’27.4”LS, 107°33’10.9”BT. Secara regional, litologi daerah penelitian terdiri dari batuan vulkanik, batuan sedimen klastik dan karbonat, batuan piroklastik, dan aluvial. Sub-DAS Ciminyak merupakan kawasan lahan kritis yang saat ini sedang dilakukan pemulihan. Fenomena lahan kritis pada Sub-DAS Ciminyak dapat mengakibatkan pemanfaatan airtanah tidak maksimal, karena akan mempengaruhi nilai air limpasan dalam suatu sistem neraca air. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya untuk mengidentifikasi potensi airtanah di Sub-DAS Ciminyak agar airtanah dapat dimanfaatkan secara maksimal. Upaya ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian dengan menggunakan metode perhitungan neraca air, yang didukung dengan analisis geologi, geomorfologi, hidrogeologi, analisis pergerakan airtanah, dan analisis kerapatan vegetasi (NDVI). Berdasarkan hasil perhitungan neraca air, diperoleh debit potensi airtanah pada tahun 2014 sebesar 288,823,126.68 m3/tahun dan pada tahun 2019 sebesar 249,490,154.42 m3/tahun. Debit potensi dan cadangan airtanah terbesar terjadi pada tahun 2016, dengan debit potensi sebesar 491,448,694.62 m3/tahun dan debit cadangan sebesar 465,636,522.42 m3/tahun. Berdasarkan penelitian ini, fenomena lahan kritis yang terjadi tidak mempengaruhi nilai potensi airtanah secara signifikan, karena dalam jangka tahun 2014 – 2016 debit presipitasi lebih tinggi daripada debit air limpasan dan debit evapotranspirasi. Hal ini didukung dengan hasil perhitungan indeks kekritisan air, yang menunjukkan bahwa dalam jangka tahun 2014 – 2019 Sub-DAS Ciminyak merupakan daerah yang masih cukup air dengan nilai indeks kekritisan umumnya masih dibawah 50%.

---

The research was conducted in Ciminyak Sub-Watershed, West Bandung Regency, West Java Province, part of the Citarum Watershed. The Ciminyak Sub-Watershed area is 332 square kilometers and located at 7°3’36.7”S, 107°3’25.6”E dan 6°53’27.4”S, 107°33’10.9”E. Regionally, the lithology of the study area consists of volcanic rocks, clastic and carbonate sedimentary rocks, pyroclastic rocks, and alluvial. The Ciminyak sub-watershed is a critical land area which currently in undergoing recovery. The phenomenon of critical land in the Ciminyak Sub-watershed can result in underutilization of ground water, because it will affect the runoff water discharge in a water budget system. Therefore, an effort is needed to identify the potential of groundwater in the Ciminyak Sub-Watershed so that the groundwater can be utilized optimally. This effort can be done by conducting research using the water budget calculation method, which is supported by geological analysis, geomorphology, hydrogeology, groundwater movement analysis, and vegetation density analysis (NDVI). Based on the water budget calculation, the groundwater potential discharge was 288,823,126.68 m3/year in 2014 and 249,490,154.42 m3/year in 2019. The largest potential discharge and groundwater reserves occurred in 2016, with the potential discharge of 491,448,694.62 m3/year and the reserve discharge of 465,636,522.42 m3/year. Based on this study, the phenomenon of critical land that occurs does not significantly affect the potential value of groundwater, because in the period of 2014 – 2016 the precipitation discharges are higher than the runoff and evapotranspiration discharges. This is supported by the results of the calculation of the water criticality index, which shows that in the period of 2014 – 2019 the Ciminyak Sub-watershed is an area that still has enough water with the criticality index value generally still below 50%."

"Populasi manusia di dalam DTA UI meningkat pesat, bukan hanya penduduk asli tapi juga pendatang dari daerah lain. Peningkatan tersebut meningkatkan intensitas aktivita yang ada pada DTA, maka dari itu dibutuhkan pengelolaan sumber daya air. Salah satu prinsip Dublin dalam Integrated Water Resource Management IWRM adalah pengembangan dan pengelolaan sumber daya air seharusnya berdasarkan pendekatan partisipatif yang melibatkan pengguna, perencana, dan penegak hukum pada semua jenjang. Salah satu dari delapan instrumen perlindungan DTA yang dikembangkan oleh Center For Watershed Protection adalah kepedulian pemangku kepentingan. Disamping penerima manfaat, masyarakat sebenarnya adalah pemegang peran utana yaitu juga sebagai perencana dan eksekutor dari upaya perlindungan DTA. Penelitian ini bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat merancang aktivitas menuju lingkungan ramah air berdasarkan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesehatan sistem perairan di UI dan DTA UI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Participatory Action Research PAR dengan pendekatan Appreciative Inquiry AI. Data ndash; data yang dibutuhkan dalam penelitian ini didapatkan dari survey lapangan dan data sekunder. Survei lapangan dilakukan dengan cara mewawancara populasi acak yang bertempat tinggal didalam DTA untuk mengetahui gambaran umum pola kebiasaan masyarakat. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan debit keluaran subDTA sebelum dan sesudah dimodelkan dengan teknologi berdasarkan hasil survei lapangan.

---

The population in the catchment area of Universitas Indonesia UI campus cascade pond system is growing rapidly, not only by native inhabitants but also by migrants from any other parts of the country. The rapid growth of population increases the activities intencity in the catchment area, so that a better water resource management is urgently needed. The Dublin Principles in Integrated Water Resource Management IWRM among others says that water development and management should be based on a participatory approach, which involving users, planners and policymakers at all levels. The Watershed Stewardship Program is one of the Eight Tool for Watershed Protection developed by Center for Watershed Protection. Community as the main role holder, besides as beneficiary, is also as planner and executor of the program.

The study aims to facilitate community in designing the activities towards water friendly neighborhood, in the framework of community potential based watershed management, to increase the health of UI aquatic system and its catchment area. A combination of Participatory Action Research and Appreciative Inquiry method is applied. The required data and information is collected through field survey and secondary data. Field survey is conducted by interviewing random population in purposively selected village inside the catchment area to get the behavior pattern overview of the community. Eficiency analysis is conducted by comparing the outlet discharge of sub catchment areas before and after installing the technologies based on field survey."

"Kesehatan DAS (KesDAS) adalah ukuran struktur dan fungsi ekosistem yang ditandai dengan kelimpahan dan keragaman spesies, sumber anorganik dan organik, serta atribut fisik (termasuk kompleksitas habitat). Beberapa negara mulai mengembangkan instrumen penilaian kesehatan DAS, sebagai dasar untuk menentukan langkah pengelolaan DAS yang menjadi prioritas. Pendekatan sistem untuk penilaian dan perlindungan DAS yang sehat didasarkan pada evaluasi terpadu menurut US-EPA (2012) adalah kondisi lanskap, habitat, hidrologi, geomorfologi, kualitas air, dan kondisi biologis. Dan di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan RI No. 60 tahun 2014, klasifikasi DAS dihitung dengan kriteria kondisi lahan, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air, sosial ekonomi dan kelembagaan, investasi bangunan air, pemanfaatan ruang wilayah.Tujuan penelitian ini adalah menghitung kesehatan DAS di Provinsi Lampung, mengembangkan model penilaian kesehatan DAS dengan gabungan variabel Permnehut 60/2014 dan US-EPA 2012, serta membuat aplikasi untuk menghitung kesehatan DAS berdasarkan persamaan hasil pemodelan. Penelitian dilakukan di 28 lokasi yang tersebar di 5 DAS Provinsi Lampung. Data primer yang digunakan yaitu data kualitas air, data kondisi habitat, dan kondisi biotilik. Pembobotan dan skor variabel yang digunakan mengikuti aturan Permenhut 60/ 2014, untuk kualitas air memakai standar WQI, untuk habitat dan biotilik sesuai dengan panduan dari Ecoton 2011.Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 18% (3 sub- DAS) dalam kondisi dipulihkan daya dukungnya berdasarkan perhitungan Klasifikasi Permenhut 60/2014. Penilaian kesehatan DAS dengan variabel US-EPA 2012 memiliki nilai bervariasi sesuai dengan kriteria yang ditinjau. Berdasarkan kondisi lanskap, hanya 5,8% (1 sub-DAS) yang dikategorikan sehat, dan berdasarkan kondisi geomorfologinya ada 2 sub-DAS dikategorikan tidak sehat. Hasil pemodelan diperoleh persamaan KesDAS dan biotilik dengan nilai R2 masing-masing sebesar 0,998 dan 0,946.Untuk memudahkan dalam menghitung nilai kesehatan DAS dan menentukan upaya pengelolaan DAS berdasarkan skala prioritas, maka berdasarkan persamaan model yang diperoleh dibuatlah aplikasi perhitungan yang diberi nama DYTERasDAS (Dwita, Yasman, Titin, Eva, Retno, assesmen Daerah Aliran Sungai) menggunakan bahasa program PHP, jQuery, bootstrap, dan css yang berbasis web.

---

The watershed health (KesDAS) is a measure of the ecosystem structure and function characterized by the abundance of species diversities, organic and inorganic resources, and physical attributes (including the habitat complexity). Several countries have been established to develop the instrument for the assessment of the watershed health as the basis to justify procedures to set a priority in the watershed management. The system approach to the assessment and protection of a healthy watershed is based on the integrated evaluation by the United States-Environmental Protection Agency/US-EPA (2012) namely landscape condition, habitat, geomorphology, water quality, and biological condition. Furthermore, in Indonesia, the assessment refers to the regulation of the Ministry of Forestry Number 60 in 2014 (Permenhut 60/2014). In this standard, the watershed classification is justified by the criteria of the land condition, the water quantity, quality, and continuity, the socioeconomic and institutions, the investment on the water infrastructures, and the spatial utilization.

This research aims to estimate the watershed health in Lampung Province and to develop the assessment modelling of the estimation. The model combines the variables coming from the Permenhut 60/2014 as well as the US-EPA 2012. Besides, the application based on the results of the assessment modelling is also developed in this study. Furthermore, the data collection was conducted in 28 locations that are scattered in Lampung Province. The primary data used in this research includes the water quality, the habitat condition, and the macro invertebrate living on the riverbed. The variable scoring and weighing method applied in this study follows the Permenhut 60/2014 while the Water Quality Index (WQI) is used to justify the water quality. In the case of the habitat condition and the existence of the macro invertebrate, the analysis refers to the guidance of the Ecoton 2011.

The estimation based on the Permenhut 60/2014 shows that 18% (3 sub-watersheds) are categorized as ‘to be recovered’. Meanwhile, the calculation based on the US-EPA resulted in various categorizations in accordance with the assessed criteria. According to the criteria of the landscape condition, only 5.8% (1 sub-watershed) can be categorized as the healthy watershed. On the other hand, 2 sub-watersheds are categorized as unhealthy watersheds based on the criteria of the geomorphology. Besides, the value of the R2 resulted from the watershed health equation and bio-monitoring on the macro invertebrate are respectively 0.998 and 0.946.

Eventually, the results gained from the assessment modelling are continued with the development of the computational application that is called as DYTERasDAS. The DYTERasDAS stands for Dwita, Yasman, Titin, Eva, Retno, asesmen Daerah Aliran Sungai). This application uses the computer programming languages such as PHP, jQuery, bootstrap, and css that are on the web basis."

"

Kelembaban tanah merupakan kebutuhan dasar untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman, dan informasi kelembaban tanah regional diperlukan untuk tujuan pertanian. Pemanfaatan data satelit merupakan salah satu alternatif untuk mendapatkan informasi kelembaban tanah di suatu wilayah. DAS Cirasea dipilih sebagai daerah penelitian karena mempunyai lahan pertanian yang luas dan intensif. Tujuan penelitian ini adalah menganalis pola spasial kelembaban tanah dan sebaran wilayah kering dan hubungannya dengan kondisi fisik wilayah. Data kelembaban tanah diperolah melalui proses pengolahan data Citra Landsat 8 menggunakan metode Temperature Vegetation Dryness Index (TVDI) selama periode musim kemarau (Mei-Oktober) 2019. Pengukuran kelembaban tanan secara langsung di lapangan juga dilakukan pada bulan Agustus 2019 menggunakan alat Soil Moisture Meter. Kelembaban tanah di DAS Cirasea menunjukan pola yang seragam selama periode musim kemarau tahun 2019. Wilayah kelembaban tanah basah tersebar mengelompok pada wilayah ketinggian >1500 dan berasosiasi dengan penggunaan tanah hutan dan perkebunan, sedangkan wilayah dengan kelembaban tanah kering tersebar tidak beraturan pada ketinggian 500 – 2000 dan berasoiasi dengan penggunaan tanah tegalan. Sebaran wilayah kering di DAS Cirasea cenderung tersebar di bagian barat hingga selatan selama periode musim kemarau. Luas wilayah kering mempunyai korelasi yang signifikan dengan jenis tanah, lereng, dan penggunaan tanah. Wilayah kering banyak tersebar pada wilayah dengan jenis tanah Andosol Coklat, wilayah lereng 8 – 13%, dan penggunaan tanah tegalan.

 

---

Soil moisture is a basic requirement for plant growth and development, and regional soil moisture information needed for agricultural purposes. Utilization of satellite data is an alternative to obtain soil moisture information in an area. Cirasea watershed was chosen as the study area because it has extensive and intensive agricultural land. This study aims to determine the spatial pattern of soil moisture and to determine the distribution of dry areas and its relationship with the physical condition. Soil moisture data processed through Landsat 8 Image using the Temperature Vegetation Dryness Index (TVDI) method during the dry season (May-October) 2019. Measurement of field soil moisture was also carried out in September 2019 using a Soil Moisture Meter. The results showed that soil moisture in the Cirasea watershed shows a uniform pattern during the dry season period in 2019. Areas with wet soil moisture scattered in groups at an altitude >1500 m msl and are associated with forest and plantation land use, while areas with dry soil moisture are randomly distributed altitude 500 – 2000 m msl and associated with the moor landuse. The distribution of dry areas in the Cirasea watershed tends to spread out in the west to the south during the dry season period. The dry area has a significant correlation with physical conditions such as soil type, slope, and land use. Dry areas widely distribution with brown Andosol soil types, slopes of 8-13%, and land use is a moor.

 

"