Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang implementasi kebijakan yang dituangkan dalam Sistem Penanggulangan Bencana pada penanganan bencana erupsi gunung Sinabung di Kabupaten Karo, provinsi Sumatera Utara. Banyaknya terjadi bencana dan khususnya jumlah gunung api aktif di Indonesia yang mencapai 122 gunung aktif, harus di sikapi dengan pembuatan kebijakan.Penelitian ini menggunakan model analisis implementasi George Edward III, yang terdiri dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Kebijakan penanggulangan bencana yakni Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 yang di tuangkan dalam Sistem Penanggulangan Bencana harus dilakukan di semua daerah. Sistem penanggulangan bencana ini terdiri dari enam aspek, yaitu (1) aspek legislasi, (2) aspek kelembagaan, (3) aspek perencanaan, (4) aspek pendanaan/penganggaran, (5) aspek pengembangan kapasitas dan (6) aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sistem penanggulangan bencana yang akan dianalisis adalah (1) aspek legislasi, (2) aspek kelembagaan, (3) aspek perencanaan, (4) aspek pendanaan (5) aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data primernya menggunakan wawancara.Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan penanggulangan bencana melalui sistem penanggulangan bencana daerah masih buruk, aspek legislasi, aspek kelembagaan, aspek perencanaan, aspek pendanaan, dan aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana belum bisa dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor disposisi pemerintah menjadi faktor paling dominan yang mempengaruhi faktor-faktor lainnya.

---

This thesis discusses the implementation of the policies outlined in the Disaster Management System in the handling of the eruption of Mount Sinabung in Karo, North Sumatra province. The number of disasters and in particular the number of active volcanoes in Indonesia which reaches 122 active volcanoes, must be take action with policy making.

This study uses implementation analysis model of George Edward III, which consists of factors communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Disaster management policies that Act No. 24 of 2007 which showcased the Disaster Management System should be made in all areas. The disaster management system consists of six aspects, namely (1) the aspect of legislation, (2) institutional aspects, (3) aspects of planning, (4) the aspect of funding / budgeting, (5) and capacity development aspects (6) aspects of disaster management , Disaster management system that will be analyzed are: (1) aspects of legislation, (2) institutional aspects, (3) aspects of planning, (4) financing aspect (5) aspects of disaster management. This study used a qualitative approach. The primary data collection techniques using interviews.

Based on the research results, the implementation of disaster management policies through local disaster management system is still bad, legislative aspects, institutional aspects, aspects of planning, financing aspects, and aspects of disaster management cannot be implemented. The results showed that the government dispositions factors become the most dominant factor that affecting other factors."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi factor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pascabencana Erupsi Sinabung dan menganalisis implementasinya menggunakan model implementasi Grindle. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari orang-orang yang terkena dampak bencana, pejabat pemerintah pusat dan daerah, para ahli dan pemangku kepentingan lainnya. Data penelitian kemudian diproses berdasarkan prosedur untuk analisis kualitatif.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Implementasi kebijakan pasca bencana mengalami keterlambatan disebabkan erupsi yang masih terus terjadi, relokasi  serta pendanaan dan mekanismenya. Problem implementasi tersebut disebabkan  content kebijakan yang belum jelas dan terinci mengenai dimulainya proses pemulihan dan juga isi kebijakan mengenai kebijakan relokasi. Pendekatan implementasi kebijakan pemulihan harus dilihat bukan sebagai peristiwa administratif regular saja, namun melalui pendekatan yang tidak biasa atau perlu pendekatan politis agar ada pengecualian isi kebijakan dari beberapa regulasi yang sudah ada.Analisis menggunakan konsep Grindle, factor yang paling banyak pengaruhnya dari aspek content of policy adalah variabel interest affected, kepentingan  yang berbeda dalam relokasi antara pihak korban bencana, pemerintah dan masyarakat.. Letak pengambilan keputusan mengenai birokrasi kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta variabel resource commited berupa kecukupan dana dan mekanismenya yang tidak dapat dipenuhi pemerintah daerah  dan pusat.Dalam model Grindle butir yang berkaitan dengan kualitas isi (content) kebijakan belum terakomodasi. Selain itu Model Grindle menganalisis hanya untuk satu siklus program yang direncanakan (cycling arrangement),belum mengakomodir siklus program yang berulang. Sedangkan dari aspek context of policy adalah institution and regime characteristic mempengaruhi implementasi karena terjadi dualism dalam penanganan berkaitan dengan birokrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

---

The aims of this study is to identify the variables that influence the implementation of the Sinabung Eruption post-disaster policy and analyze its implementation using the Grindle model. Research data was collected through in-depth interviews with key sources from disaster victims, national and local government officials, experts and other stakeholders. Research data was collected through in-depth interviews with key sources from disaster-affected individuals, national and local government officials, experts and other stakeholders. Research data is then analyzed on the basis of qualitative research procedures.

The results of this study are that post-disaster policy implementation has been delayed due to ongoing eruptions, relocation and funding and mechanisms. The implementation problem is due to unclear and detailed policy content regarding the start of the recovery process and also the policy content regarding the relocation policy.

The approach to implementing a recovery policy must be seen not as a regular administrative event, but through an unusual approach or a political approach so that there are exceptions to the content of policies from several existing regulations. The analysis uses the concept of Grindle, the factor which has the most influence from the aspect of content of policy is the variable affected interest, the different interests in relocation between the disaster victims, the government and the community. Adequacy of funds and mechanisms that cannot be met by the regional and central government.

In the Grindle model the items relating to the quality of the content have not been accommodated. In addition, the Grindle Model analyzes only for one planned program cycle (cycling arrangement). Not to accommodate the repetitive program cycle. While from the context of policy aspect, institution and regime characteristics influence implementation because there is a dualism in handling related to bureaucracy between the central government and regional governments."

"Erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 membawa dampak kerusakan yang luas di daerah Kabupaten Sleman, khususnya Desa Argomulyo, kecamatan Cangkringan. Tak ingin dampak tersebut terulang kembali, Pemerintah mengeluarkan program Desa Tangguh Bencana yang ditujukan agar masyarakat memiliki kapasitas dalam mengurangi resiko bencana diwilayahnya. Tujuan dari penelitian untuk menganalisis implementasi pengurangan resiko bencana pemerintah berbasis masyarakat melalui Program Desa Tangguh bencana di Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, serta pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dengan stakeholders terkait di Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman dan studi pustaka. Hasil penelitian implementasi program Desa Tangguh Bencana di Desa Argomulyo menunjukkan adanya pola sinergitas multistakeholders baik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman, Non-Governmental Organization/Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun masyarakat setempat yang tergabung dalam komunitas relawan Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Argomulyo. Dalam interaksi antar aktor tersebut, masyarakat Desa Argomulyo tidak lagi menjadi obyek, namun pelaku utama yang bergerak dari bawah ke atas (bottom up) dalam upaya pengurangan resiko bencana di wilayahnya dengan keaktifannya menangani sejumlah bencana serta meningkatkan kapasitasnya melalui berbagai pelatihan dan simulasi kebencanaan. Meskipun demikian, dalam implementasi program tersebut juga menemui kendala seperti minimnya pendanaan, terlebih dengan tidak adanya keterlibatan peran dari sektor swasta. Disamping itu, perlu juga menemukan pendekatan dalam menjaga antusiasme masyarakat terhadap kegiatan pelatihan simulasi.

---

The eruption of Mount Merapi in 2010 brought widespread damage to the Sleman Regency, especially Argomulyo Village. Government issued a program called Desa Tangguh Bencana to improve the ability or capacity of the local community to reduce the risk of disasters in their areas. The purpose of the study was to analyze the implementation of community-based disaster risk reduction through Desa Tangguh Bencana Program in Argomulyo Village. This research is a qualitative research with a case study approach, as well as data collection conducted through interviews with relevant stakeholders in Argomulyo Village. The results of this research show a pattern of multistakeholder interaction between Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman, Non-Governmental Organizations, and local communities. In the interaction between these actors, the people of Argomulyo Village are no longer the objects of the program, but the main actors in the program to reduce disaster risk in their area by actively handling a number of disasters and increasing their capacity through various training and disaster simulations. However, in the implementation of the program also encountered obstacles such as lack of funding and maintaining the enthusiasm of the local community."

"Penelitian ini membahas tentang asesmen kapasitas penanggulangan bencana partisipatif di Kabupaten Flores Timur, provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan instrumen kaji Local Government Self Assessment Tool (LGSAT). Instrumen ini mengukur kapasitas penanggulangan bencana yang secara kolaboratif dimiliki oleh pemangku kepentingan kebencanaan di Kabupaten Flores Timur termasuk pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat. Karena sifatnya yang partisipatif maka penilaian tersebut dikonsultasikan bersama dan ditetapkan bersama oleh para pemangku kepentingan kebencanaan di Flores Timur. Hasil analisa memperlihatkan bahwa terdapat beberapa indikator esensi ketangguhan bencana yang masih perlu ditingkatkan kapasitasnya. Instrumen LGSAT yang digunakan juga perlu disesuaikan dengan konteks dan pemahaman di masyarakat.

---

The research is focused on disaster management participatory capacity assessment in East Flores District, using the Local Government Self Assessment Tool (LGSAT). This tool was used to assess the capacity on disaster management which collaboratively done by various stakeholders in East Flores. Since this was a participatory process, the assessment result was jointly discussed and agreed by all the stakeholders.

The result showed that some indicators from 10 Resiliency Essentials still need to be improved. It is suggested that the LGSAT instrument used in this assessment need to be adjusted with local context and understanding of the community."

"Letusan Gunung Kelud yang terjadi pada malam hari tanggal 13 Februari hingga dini hari 14 Februari 2014 meninggalkan dampak pada daerah di sekitarnya. Kabupaten Kediri yang terletak di sebelah barat Gunung Kelud, merupakan salah satu kabupaten yang terdampak letusannya. Arah angin pada saat hari kejadian menjadikan Kabupaten Kediri wilayah yang paling parah terpapar oleh material hasil letusan Gunung Kelud. Di samping faktor angin, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Kabupaten Kediri termasuk ke dalam wilayah terdampak letusan Gunung Kelud 2014, diantaranya faktor morfologi, topografi dan kemiringan lereng, serta jaringan sungai daerah bersangkutan.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana dampak letusan Gunung Kelud serta bagaimana kerusakan yang ditimbulkan, khususnya di wilayah Kabupaten Kediri. Melalui analisis citra radar, spasial dan deskriptif dapat ditunjukkan bahwa seluruh wilayah Kabupaten Kediri terpapar oleh material letusan dan sejumlah desa di empat kecamatan mengalami kerusakan permukiman dengan kategori ringan hingga berat. Analisis kapasitas dan sensitivitas menunjukkan bahwa daerah yang terkena dampak letusan Gunung Kelud tidak serta merta mengalami kerusakan baik itu ringan, sedang maupun berat.

---

Kelud Eruption that had happened in 2014 from February 13 night till February 14 night, was exposed its surrounding area. Kediri Regency which located in the west of Mount Kelud, is one of regencies that exposed by the eruption. Even Kediri Regency became the most exposed by all material things from the eruption. Furthermore, there's some other factors that impact Kediri Regency as an exposed area of Kelud Eruption. Those factors such as morphology, topography, slope, and river network in that area.

So, the purposes of this research are observing how far impact of the eruption and the damage that's been caused in Kediri Regency. By using radar imagery interpretation, spatial analysis, and descriptive analysis, readers will know how far Kediri Regency exposed and many houses in some villages in 4 districts were damaged, those kind of damage can be categorized as light and heavy damage. In addition, capacity and sensitivity analysis will show area that is not damaged by eruption, neither light, moderate nor heavy damage."

"Skripsi ini membahas mengenai kebijakan insentif pajak atas sumbangan untuk penanggulangan bencana. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi insentif pajak atas kegiatan pemberian sumbangan untuk penanggulangan bencana berdasarkan indikator kriteria evaluasi kebijakan oleh William Dunn. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Data yang digunakan pada skripsi ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam kepada beberapa narasumber yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diangkat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa regulasi kebijakan insentif pajak atas sumbangan untuk penanggulangan bencana, secara keseluruhan belum memenuhi indikator kriteria evaluasi kebijakan William Dunn. Belum terpenuhi sebab insentif pajak atas sumbangan bencana belum dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak sebagai penyebab dari terbatasnya persyaratan yang diberikan. Agar insentif pajak atas sumbangan penanggulangan bencana dapat berjalan efektif, pemerintah perlu melakukan sosialisasi supaya kebijakan insentif yang dimaksud dapat tersampaikan dengan baik. Selain itu, diperlukan penyesuaian terkait ketentuan insentif berdasarkan kondisi saat ini, seperti mempertimbangkan pelonggaran persyaratan status bencana yang menjadi sasaran insentif.

---

This thesis discusses about the tax incentive policy for donations activities for disaster management. This research was conducted to evaluate tax incentives for donation activities for disaster management based on policy evaluation criteria by William Dunn. The research method is carried out using a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. The data used in this thesis is obtained by conducting in-depth interviews with several speakers who are considered relevant to the issues raised. The results of the study indicate that the tax incentive policy regulation for donations activites for disaster management, as a whole, has not met William Dunn's policy evaluation criteria. Not yet fulfilled because tax incentives for disaster donations have not been utilized by taxpayers as a cause of the limited requirements given. In order for tax incentives to contribute to disaster management to be effective, the government needs to socialize so that the incentive policy in question can be conveyed well. In addition, adjustments are needed related to incentive provisions based on current conditions, such as considering the easing of disaster status requirements that are targeted by incentives."

"Negara Indonesia merupakan negara yang berpotensi mengalami berbagai jenis bencana, kegiatan penanggulangan bencana di Indonesia dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas dalam penanggulangan bencana secara nasional yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas dalam penanggulangan bencana pada daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah. Hal ini yang mendorong dilakukannya penelitian ini yang bertujuan untuk melihat gambaran bagaimana tata kelola koordinasi yang dilakukan oleh BNPB dengan BPBD Kabupaten Pandeglang Banten pada saat melakukan penanggulangan bencana gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Pandeglang Banten dengan merujuk teori model Multi Level Governance yang memiliki dimensi diantaranya Koordinasi dan Otoritas, Partisipasi Pihak Lain, Pembuatan Keputusan Bersama sebagai Sebuah Pengetahuan, Penyediaan Kapasitas SDM, Melindungi Manfaat Tambahan Bulkeley & Betsill (2018). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan Teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola koordinasi penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BNPB dan BPBD Kabupaten Pandeglang telah berjalan dengan baik. Berdasarkan analisis data yang diperoleh bahwa tata kelola koordinasi telah dilakukan secara berstruktur dan sesuai dengan peraturan terkait penanggulangan bencana yang telah ditetapkan, walaupun terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, namun BNPB dan BPBD Kabupaten Pandeglang mendapatkan keputusan bersama sebagai solusi dalam meminimalisir hambatan tersebut.

---

Indonesia is a country that has the potential to experience various types of disasters, disaster management activities in Indonesia are carried out by the National Disaster Management Agency (BNPB) as a Non-Ministerial Government Agency in charge of disaster management nationally which is domiciled under and directly responsible to the President. The Regional Disaster Management Agency (BPBD) is a Regional Apparatus Organization (OPD) that has the task of disaster management in the region which is under and responsible to the Regional Government. This is what encourages this research which aims to see an overview of how the coordination governance carried out by BNPB with BPBD Pandeglang Banten Regency during earthquake disaster management that occurred in Pandeglang Banten Regency by referring to the Multi Level Governance model theory which has dimensions including Coordination and Authority, Other Party Participation, Joint Decision Making as Knowledge, Provision of Human Resources Capacity, Protecting Additional Benefits Bulkeley & Betsill (2018). Approachment method which had been used for this research is post-positivist by collecting the qualitative data techniques by doing in-depth interview, observation, and literature review. The results showed that the governance of disaster management coordination carried out by BNPB and BPBD Pandeglang Regency has been running well. Based on the data analysis obtained, the coordination governance has been carried out in a structured manner and in accordance with the regulations related to disaster management that have been established, although there are obstacles in its implementation, but BNPB and BPBD Pandeglang Regency get a joint decision as a solution in minimizing these obstacles."

"ABSTRAK Penelitian ini mencoba untuk mengetahui dan mengukur tingkat pengetahuan dasar arsiparis mengenai prosedur manajemen bencana arsip di Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui empat kategori penelitian yaitu kebijakan, khasanah arsip vital, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Penelitian ini juga mencoba mengaitkan antara tingkat pengetahuan dengan peran dan pengalaman arsiparis mengenai manajemen bencana. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan teknik skala Likert. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dasar manajemen bencana yang dimiliki setiap arsiparis memiliki rata-rata sebesar 3, 0 di setiap kategori penilaian. Namun, kendala yang terjadi adalah rata-rata pengetahuan arsiparis terampil lebih tinggi daripada arsiparis ahli di beberapa kategori penilaian. Hubungan antara tingkat pengetahuan dan peran serta pengalaman arsiparis menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan muncul karena adanya peran dan pengalaman.

---

ABSTRACT This research attemps to know and measure archivists basic knowledge level concerning archives disaster management procedures conducted in National Agency of Disaster Management by four assessment including policy, vital records collection, human resources, and structure & infrastructures. This research attemps to link between knowledge level of archivists role and experience about disaster management. This research is a quantitative descriptive research using Likert scale technique. Questioner and document study are used for obtaining data. This research shows disaster management as a basic knowledge of every archivist. Every assessment has mean 3, 0 in every categories. Mean of skilled archivist is higher than profesional archivist in some categories. Relation between knowledge level and experience of archivists shows that basic knowledge can appear because their role and experience."

"Bencana geologi seperti erupsi gunung api yang masih belum bisa diprediksi menjadikan wilayah sekitar gunung api rawan akan ancaman tersebut. Gunung Marapi merupakan salah satu gunung api aktif di Indonesia, yang terletak di Kabupaten Tanah Datar sehingga wilayah tersebut rawan terhadap bencana erupsi Gunung Marapi. Kerentanan wilayah Tanah Datar dapat ditentukan dengan menggunakan metode skoring berdasarkan Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2012 dengan variabel kondisi sosial berupa kepadatan penduduk dan kelompok usia rentan, kondisi ekonomi berupa lahan produktif dan penduduk petani, dan kondisi fisik berupa wilayah terbangun, fasilitas umum dan fasilitas kritis.Penelitian ini menghasilkan risiko erupsi Marapi berdasarkan kawasan rawan bahaya, kerentanan wilayah dan kapasitas yang dilihat dari sumber daya dan kemampuan mobilisasi menggunakan metode pembobotan yang menghasilkan tiga wilayah risiko. Wilayah risiko tertinggi berada di Desa Guguk di Kecamatan Pariangan dan wilayah risiko terendah berada di Desa Tigo Niniak di Kecamatan Limo Kaum, dimana kapasitas sangat berpengaruh dalam mengurangi tingkat risiko erupsi.

---

Geological disasters such as volcanic eruptions that still cannot be predicted to make the area around the volcano vulnerable to the threat. Mount Marapi is one of the active volcanoes in Indonesia. Mount Marapi is located in Tanah Datar so that region is vulnerable to the eruption of Mount Marapi. Tanah Datar vulnerability can be determined using a scoring method based BNPB Regulation No. 2 of 2012 with variable social conditions such as overcrowding and vulnerable age groups and economic conditions in the form of productive land and the farming population, the physical conditions in the form of region awakened, public facilities and critical facilities.

This research resulted in the risk of eruption of Marapi based on Marapi eruption hazard, the vulnerability of the area and capacity as seen from the resources and the ability to mobilize using weighting method produces three regions of risk. The highest risk region is in the village Guguk in the district Pariangan and the lowest risk region is in th village Tigo Niniak in the district Limo Kaum where capacity is very influential in reducing the level of risk of eruption."