Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu sebab perpindahan hak milik menurut pandangan hukum Islam adalah dengan hibah. Penarikan kembali hibah orang tua terhadap anaknya dapat dinyatakan dengan Pembatalan Hibah. Di dalam Hukum Islam tidak mengatur ketentuan mengenai pembatalan hibah dari orang tua kepada anaknya, namun yang diatur adalah ketentuan mengenai penarikan kembali hibah orang tua terhadap anaknya. Penulis berpendapat bahwa pembatalan hibah merupakan bentuk dari perbuatan penarikan kembali hibah orang tua terhadap anaknya sebagaimana diatur ketentuannya dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.Dalam tesis ini Penulis membahas mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/PA/2012. Dalam kasus ini sengketa hibah terjadi karena orang tua mengibahkan seluruh harta miliknya kepada hanya satu orang anaknya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana prosedur yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk menarik kembali hibah terhadap anaknya berdasarkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua dapat mengajukan pembatalan hibah ke Pengadilan dan terhadap Akta Hibah nomor 162/Klj/11/1999 Mahkamah Agung menyatakan batal demi hukum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/PA/2012 sudah tepat karena sesuai dengan ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam bahwa pemberian hibah maksimal diberikan 1/3 (satu per tiga) bagian.

---

One reason for the transfer of property rights in the view of Islamic law is to grant. The recall grants parents to their children can be expressed with the cancellation of the Grant. In Islamic Law does not regulate the terms of cancellation of a grant from parents to their children, but that is set is the provision regarding the withdrawal of grants parents to their children. The author argues that the cancellation of the grant is a form of action withdrawal of grants parents to their children as stipulated in the provisions of Islamic Law and Islamic Law Compilation.

In this thesis, the author discusses the Supreme Court Verdict Number 492 K/AG/2012. In this case disputes occur because parents grant mengibahkan all her possessions to only one child. This study was conducted to determine how the procedure can be done by parents to withdraw the grant to her under Article 212 Compilation of Islamic Law. This study uses normative juridical research with descriptive research type.

The results show that parents can apply for cancellation of the grant to the Court and to the The Act of Grant number 162/KLJ/11/1999 the Supreme Court declared null and void. Supreme Court Verdict Number 492 K/AG/2012 was appropriate because in accordance with the provisions of Article 210 Compilation of Islamic Law that grants be given a maximum of 1/3 (one third) section."

"Skripsi ini membahas mengenai hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anak angkatnya. Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat menerima warisan karena kewarisan Islam baru dapat timbul dengan adanya hubungan darah dan hubungan semenda. Sehingga apabila orang tua ingin memberikan sesuatu kepada anak angkatnya sewaktu hidup pemberian tersebut dinamakan hibah dan pemberian ketika orang tua angkatnya telah meninggal dinamakan wasiat. Menurut para Fuqaha, hibah dibatasi 1/3 dari harta si pemberi hibah berdasarkan analogi ketentuan dalam wasiat. Akan tetapi dalam kasus yang penulis temukan, orang tua memberikan seluruh harta kepada anak angkatnya. Permasalahan yang timbul dalam kasus ini adalah bagaimanakah ketentuan pemberian hibah dalam hukum Islam serta analisis Putusan Mahkamah Syar?iyah Banda Aceh Nomor 117/Pdt.G/2011/MS-Bna dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 244 K/AG/2012. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, ditemukan bahwa dalam syari?at Islam tidak mengatur mengenai hibah. Akan tetapi, menurut para Fuqaha dan Pasal 210 ayat (2) KHI, pemberian hibah tersebut dibatasi 1/3 dari harta si pemberi hibah. Maka 2/3 dari hibah tersebut harus dikembalikan kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya demi melindungi kepentingan ahli waris si pemberi hibah tersebut. Putusan Mahkamah Syar?iyah Banda Aceh Nomor 117/Pdt.G/2011/Ms-Bna telah tepat. Akan tetapi, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 244 K/AG/2012 kurang tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan dari para Fuqaha dan KHI.

---

This thesis discusses the grants given by the adoptive parents to children. According to Islamic law, an adopted child can?t inherit the new Islamic inheritance arises because the presence of blood relations and relations by marriage. So if parents want to give something to adopted child during the administration of life and the provision is called grant and when the adoptive parents have died is called probate. According to the Fuqaha, grant limited third of the estate of the grantor on the analogy of the provisions in the will. However, in the case that the writer found, the parents give the entire property to their adopted child. The problems that arise in this case is how the terms of the grants in Islamic law as well as the analysis of The Decision Banda Aceh Shariah Court Number 117/Pdt.G/2011/MS-Bna and The Decision of Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 244 K/AG/2012. This study uses a normative analytical descriptive. From the research that author did, it was found that in Islamic law doesn?t regulate the grant. However, according to the Fuqaha and Article 210 paragraph (2) KHI, the grant of the restricted third of the estate of the grantor. Then two thirds of the grant must be returned to the heirs who deserve it in order to protect the interests of the heirs of the grantor. The Decision of Banda Aceh Shariah Number 117/Pdt.G/2011/MS-Bna was right. However, The Decision of Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 244 K/AG/2012 less accurate because it doesn?t suitable with Fuqaha?s rule and KHI."

"ABSTRAKSalah satu sebab perpindahan hak menurut hukum islam adalah dengan hibah. Penarikan kembali hibah orang tua terhadap anaknya dapat dinyatakan dengan Pembatalan Hibah. Di dalam hukum islam tidak mengatur ketentuan mengenai pembatalan hibah dari orang tua terhadap anaknya, namun yang diatur adalah ketentuan mengenai penarikan kembali hibah orang tua terhadap anaknya. Penulis berpendapat bahwa pembatalan hibah merupakan bentuk dari perbuatan penarikan kembali hibah orang tua terhadap anaknya sebagaimana diatur ketentuannya dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam tesis ini penulis membahas mengenai hibah berupa tanah berikut bangunan yang diberikan oleh Rusdy Bobsaid kepada anaknya yang bernama Abdul Basith. Hibah tersebut dibuat dihadapan Notaris/PPAT Kamiliah Bahasuan. 4 (empat) tahun kemudian Rusdy Bobsaid mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Gresik yang dalam gugatannya ia meminta untuk dibatalkannya akta hibah tersebut karena ia mengatakan bahwa anaknya bukan penerima hibah yang sahkarena usianya masih dibawah umur kala itu dan adanya kesalahan penulisan nomor Sertipikat di dalam akta tersebut sehingga menyebabkan akta menjadi cacat hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dan dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum yang timbul dari harta hibah yang dimohonkan pembatalan pada Pengadilan Agama dengan adanya putusan pembatalan hibah yang telah berkekuatan hukum tetap menjadikan kepemilikan atas harta hibah tersebut akan kembali kepada pemberi hibah dan Jika seorang PPAT melakukan pelanggaran terkait kewenangannya maka tindakan yang dapat dilakukan adalah memberikan surat teguran kepada PPAT yang bersangkutan.

---

ABSTRACTOne reason for the transfer of rights according to islamic law is with grants. Withdrawal of parent grants to their children can be stated with Grant Cancellation. Islamic law does not regulate the provisions regarding the cancellation of grants from parents to their children, but what is regulated is the provisions regarding withdrawal of parent grants to their children. The author believes that the cancellation of the grant is a form of withdrawal of parents' grants to their children as stipulated in the provisions of Islamic law and Compilation of Islamic Law. In this thesis the author discusses the grants in the form of land and buildings given by Rusdy Bobsaid to his son named Abdul Basith. The grant was made by Notary/PPAT Kamiliah Bahasuan. 4 (four) yearslater Rusdy Bobsaid filed a lawsuit to the Gresik Religious Court, which in his lawsuit he asked for the cancellation of the grant deed because he said that his son was not a legitimate recipient of the grant due to his underage age and there was an error writing of the certificate number in the deed thus causes the deed to become legally flawed.This study uses normative juridical research methods with descriptive analytical research types and analyzed qualitatively. The results of the research show that the legal consequences arising from the grant property being requested for cancellation at the Religious Court with the decision to cancel the grant that has legal force make theownership of the said grant property return to the grantor and if the PPAT violates the authority then the action can be done is giving a warning letter to the PPAT concerned."

"ABSTRAKTesis ini membahas pembatalan hibah orangtua kepada anak kandung menuruthukum Islam dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 643 K/AG/2011. Pokok masalah yang akan dibahas adalah Bagaimanakah hibah yang tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun hibah menurut hukum Islam? dan Bagaimanakah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 643 K/AG/2011 menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan tipologi penelitian preskriptif. Suatu hibah akan sah apabila memenuhi rukun dan syarat hibah menurut hukum Islam. Hibah yang dilakukan apabila tidak memenuhi rukun dan syarat hibah itu tidak sah dan batal demi hukum, tetapi akibat hukum pembatalan baru berlaku setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

---

ABSTRACTThis thesis discusses the cancellation of the parent?s grants to biological children according to Islamic law by analyzing the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 643 K / AG / 2011. Issues that will be discussed is How a gran that be done not based on the condition and principle of Islamic law?.How is the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 643 K/AG/2011 according to Islamic law and Islamic Law Compilation (KHI)? The method used in this research is normative research method by prescriptive research typology. A grant will be valid when it qualify based on the condition and principle of Islamic law. A grant that be done not based on the condition and principle of Islamic law does not valid by the law, but legal impact of new defeasance will be effective after court?s decision of power law declared fixed"

"ABSTRAKPrita Mulyasari mengungkapkan kekecewaannya terhadap pelayanan medis rumah sakit OMNI Internasional melalui surat elektronik. Isi surat elektronik kemudian tersebar luas ke masyarakat sampai diketahui oleh pihak rumah sakit. Kemudian rumah sakit mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas dasar penghinaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1376 KUHPerdata. Penulis akan membahas mengenai batasan pengertian penghinaan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dan penerapan informed consent dalam kaitannya dengan kasus Prita Mulyasari serta analisis putusan Mahkamah Agung No. 300K/PDT/2010. Maka berdasarkan Pasal 1376 KUHPerdata, suatu perbuatan melawan hukum atas dasar penghinaan harus dibuktikan dengan adanya unsur maksud untuk menghina. Peraturan Menteri Kesehatan No.290/MENKES/PER/III/2008, mengatur bahwa dokter wajib mendapatkan informed consent pasien atas tindakan medis yang dilakukan, Kode Etik Kedokteran Indonesia juga mengatur kewajiban dokter untuk memberikan keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pemberian suntikan dan obat-obatan tanpa persetujuan pasien serta hasil laboratorium yang tidak dapat dibuktikan oleh dokter inilah yang menurut penulis tidak sesuai dengan apa yang diatur.

---

Abstract

Prita Mulyasari expressed her disappointment toward OMNI International hospital?s medical services through electronic mail. The content of the electronic mail later spread to the community and known by the hospital. Hospital reacted by filing law suit against Prita based on tort as provided in Article 1365 and Article 1376 Indonesian Civil Code. In this thesis, the writer will defined the limitation of insulting deed as tort and the application of informed consent in the case of Prita Mulyasari, furthermore the writer will analyze The Verdict of the Supreme Court No.300K/PDT/2010. Article 1376 Indonesian Civil Code required the element of intention of insulting deed as tort to be proven. Regulation of Minister of Health No.290/MENKES/PER/III/2008, stipulates that doctor should obtain an informed consent from the patient before the doctor allowed to conduct any medical treatment, Code of Medical Ethics in Indonesia also stipulates that doctor is obliged to give an explanation and opinion that are subjected to verification. As in the case, the doctor?s conduct, giving injections and medicines without first asking Prita for informed consent and the incapability to verify the laboratory?s result are what the writer highlights and thinks were not conform with the law."

"Skripsi ini membahas tentang putusan perceraian di pengadilan tingkat pertama yang telah berkekuatan hukum tetap namun dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena adanya upaya hukum peninjauan kembali. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan sebuah gambaran yang akan terjadi jika peninjauan kembali terhadap perkara perceraian dilakukan. Metode penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif. Pembatalan perceraian yang terjadi dapat menciptakan suatu akibat hukum khususnya pada bidang hukum perkawinan. Termasuk jika salah satu pihak telah menikah lagi sebelum dikeluarkannya putusan peninjauan kembali. Hal ini dikarenakan permohonan peninjauan kembali tidak dapat menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan sehingga salah satu pihak berhak melakukan perkawinan lagi sesuai aturan hukum yang mengaturnya. Akibat hukum yang terjadi dapat membuat salah satu pihak melanggar asas-asas hukum perkawinan khususnya asas monogami.

---

This study discusses of divorce verdict nullified by Supreme Court due to judicial review (peninjauan kembali) put in effect against that verdict. The purpose is to situate the legal consequence will take place since the request of judicial review toward divorce case. The study will employ normative-juridical method. The nullification of divorce decision will lead to a legal consequence particularly in the light of marriage law. It includes in the event that one party has remarried before the request of judicial review decided by the judges. The legal matter will be dilemmatic as the request of judicial review is unable to suspend nor to dismiss an execution of the former verdict so that one of parties is capable of remarry in accordance with the existing law. As the result, the marriage law principles, notably monogamy principle, will be at stake."

"Penelitian ini menganalisis tentang akibat hukum dan tanggung jawab PPATS yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan kerugian kepada pihak. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini berdasarkan Putusan Nomor 970 K/Pdt/2019 mengenai akibat hukum dan tanggung jawab PPATS terhadap pembatalan akta hibah. Salah satu cara seseorang mengalihkan haknya secara hukum yaitu dengan hibah dengan dibuatkan akta hibah di hadapan PPAT dalam hal ini PPATS. Pemberian hibah dapat diberikan apabila tidak melanggar bagian ahli waris yang telah ditentukan dalam undang-undang, yang dimana bagian ahli waris menurut undang-undang memiliki bagian mutlak (legitieme portie) dan jika dilanggar maka ahli waris dapat menuntut haknya. Dalam hal ini, PPATS tidak membacakan akta, hanya dihadiri oleh satu orang saksi, tidak ditandatangani oleh PPATS pada saat itu juga dan tidak ada persetujuan dari para ahli waris yang menyebabkan melanggar peraturan perundang-undangan jabatan PPAT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analitis dengan data sekunder. Akta hibah yang dibuat PPATS yang mengalami cacat secara hukum yang menyebabkan aktanya batal demi hukum. Perbuatan PPATS ini dapat dimintakan pertanggungjawaban secara administratif dan secara perdata dengan sanksi berupa teguran tertulis dan ganti kerugian

---

This study analyzes the legal consequences and responsibilities of temporary land deeds that violate the provisions of laws and regulations and can cause parties losses. The issues raised in this study are based on Decision Number 970 K /Pdt/ 2019 regarding the legal consequences and responsibility of temporary PPAT for the cancellation of grant deeds. One of the ways a person transfers his rights legally is by a grant by making a grant deed before the PPAT in this case a temporary PPAT. Grants may be granted if they do not violate the share of heirs specified in the statute, whereby the statutory share of the heirs has an absolute share (legitime portie) and if violated then the heirs can claim their rights. In this case, the PPAT temporarily did not read out the deed, was only attended by one witness, was not signed by the temporary PPAT at that time and there was no approval from the heirs which led to the violation of the laws and regulations of the PPAT position. This research uses normative juridical research methods that are descriptive and analytical with secondary data. The legal materials used in this study are divided into three: primary legal sources consisting of civil law books, secondary legal sources consisting of legal journals, and tertiary legal sources consisting of legal dictionaries. The data analysis method used in this study is qualitative, namely data compiled in the form of narratives. A grant made by a temporary PPAT that is legally flawed causes the deed to be null and void. The actions of this temporary PPAT can be held administratively and civilly liable with sanctions in the form of written reprimands and compensation."

"Perjanjian utang pada dasarnya dilakukan berdasarkan kepercayaan bahwa Debitor akan mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya kepada Kreditor. Namun, dewasa ini perjanjian utang membutuhkan jaminan untuk melindungi Kreditor, sehingga dapat memberikan kepastian pelunasan utang oleh Debitor. Salah satu jaminan yang sering digunakan dalam perjanjian kredit adalah perjanjian jaminan perorangan atau biasa dikenal dengan penanggungan (borgtocht), dimana terdapat pihak ketiga untuk kepentingan Kreditor, mengikatkan diri untuk membayar utang apabila Debitor tidak memenuhinya. Pada praktiknya, dalam kasus kepailitan sering ditemukan Penanggung yang langsung dimohonkan pailit tanpa terlebih dahulu memohon Debitor untuk pailit, hal ini tentu menimbulkan pertanyaan tentang kedudukan hukum dan tanggung jawab Penanggung dalam kepailitan. Hal inilah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini.Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, yang menghasilkan penelitian berbentuk deskriptif analitis. Kedudukan hukum Penanggung beralih menjadi Debitor setelah ia memiliki kewajiban untuk membayar utang Debitor kepada Kreditor dan tanggung jawabnya dalam kepailitan tidak boleh lebih dari kewajiban Debitor. Seorang Penanggung dapat langsung dimohonkan pailit tanpa terlebih dahulu memohon Debitor untuk pailit apabila Penanggung telah melepaskan hak-hak istimewanya yang diberikan oleh undang-undang dan harus dinyatakan secara eksplisit dalam perjanjian penanggungan. Saat ini masih ada ketidaksesuaian pengaturan mengenai kepailitan Penanggung dalam KUH Perdata dengan syarat kepailitan dalam UUKPKPU, hal ini sangat merugikan Penanggung. Pemerintah sebaiknya melakukan revisi terhadap undang-undang kepailitan Indonesia khususnya tentang syaratsyarat kepailitan, agar terdapat kepastian hukum yang mengatur terkait kedudukan hukum dan tanggung jawab Penanggung dalam kepailitan.

---

Debt agreement basically done based on the belief that the Debtor will repay the loans on time to the Creditor. However, currently the debt agreement requires a guarantee to protect Creditors, so as can giving the certainty of repayment the debt by the Debtor. One of the guarantee that are often used in the debt agreement is personal guarantee agreement or commonly known as "penanggungan" (borgtocht), where there is a third party for the benefit of Creditors, undertaking to pay the debt if the Debtor does not comply. In practice, in bankruptcy case, Guarantor are often found immediately petitioned for bankruptcy without first appeal the Debtor for bankruptcy, it certainly raises questions about the legal position and responsibility of the Guarantor in bankruptcy. This is the problems of this research.

This research was conducted with normative juridical research method, which produces a descriptive analytical research. Guarantor are turning to the legal position of the Debtor after he has an obligation to pay the Debtor's debt to Creditors and responsibilities in bankruptcy should not be more than the Debtor obligation. A Guarantor can be directly applied for bankruptcy without first appeal the Debtor for bankruptcy, if the Guarantor have waived its privileges granted by law and must be explicitly stated in the personal guarantee agreement. Currently there is mismatch arrangements regarding bankruptcy Guarantors in the Civil Code with the terms of bankruptcy in UUK-PKPU, it is extremely detrimental to the Guarantor. The government should revise the bankruptcy laws of Indonesia especially about the terms of bankruptcy, so that there is certainty of law that regulates the legal position and responsibility of the Guarantor in bankruptcy."

"Penelitian ini membahas mengenai peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh/di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) baik melalui hibah maupun yang lainnya harus dilakukan secara jelas. Perbuatan hukum yang melibatkan kepemilikan hak atas tanah harus dilakukan dengan akta PPAT. Dalam pembuatan akta, para pihak harus secara aktif menyatakan secara jelas hal-hal yang menjadi kesepakatan dua belah pihak yang mendasari dilakukannya kesepakatan tersebut. Hal ini guna memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan kepada kedua belah pihak yang bersepakat. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai 1) Kekuatan hukum Akta Hibah Nomor : 23/V/KOB/2005 yang akan ditarik kembali oleh pemberi hibah; 2) Peran dan tanggungjawab  PPAT terhadap akta hibah yang dikeluarkannya; 3) Upaya penerima hibah untuk mempertahankan kepemilikan hak atas tanahnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif sehingga dalam penelitian ini digunakan logika yuridis. Adapun Analisa data yang dilakukan secara perspektif. Hasil analisis yang diperoleh menyatakan bahwa; 1) Akta Hibah Nomor : 23/V/KOB/2005 yang dikeluarkan oleh PPAT SJM termasuk kedalam akta autentik, yang mana akta tersebut dapat menjadi bukti yang kuat atas kepemilikan hak atas tanah dan menjadi dasar kuat atas perubahan terhadap kepemilikan hak atas tanah. 2) SJM sebagai PPAT yang membuat akta hibah, atas permintaan kedua belah pihak bertindak sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam pembuatan Akta Hibah Nomor: 23/ V/KOB/2005. 3) Akta Hibah tersebut menjadi alat bukti yang kuat bagi penerima hibah untuk mempertahankan hak atas tanah yang telah diterimanya berdasarkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemberi hibah dan penerima hibah terhadap Tanah Hak Milik tersebut. Penandatanganan oleh para penghadap di hadapan Pejabat berwenang dalam pembuatan akta hibah tersebut adalah mutlak dan memberikan kekuatan pembuktian yang kuat, dalam hal ini PPAT SJM.

---

This study discusses abaut the transition of land rights undertaken by/in front of PPAT both through grants and others must be done clearly and clearly. Legal action involving ownership of land rights must be done with a PPAT deed. In making the deed, the parties must actively state clearly the matters that are the two parties' agreement underlying the agreement. This is to provide legal certainty and protection to both parties. As for the problems raised in this study regarding 1) The legal power of the Grant Act Number: 23/V/KOB/2005 which will be withdrawn by the grantor; 2) The role and responsibility of the PPAT for the grant certificate issued; 3) The efforts of the grantee to maintain ownership of his land rights. To answer these problems, a method of normative legal research is used so that in this study juridical logic is used. The data analysis is done in perspective. The results of the analysis stated; 1) That the Grant Act Number: 23/V/KOB/2005 issued by PPAT SJM was included in the authentic deed, which can be solid evidence of ownership of land and is a strong basis for changes to the ownership of land. 2) SJM as the PPAT who created the grant certificate, at the request of both parties acted according to the role and responsibility are given to him in the creation of the Grant Certificate Number: 23/V/KOB/2005. 3) The Grant Certificate is a powerful tool of evidence for the grantee to defend the rights to the land he has received based on legal actions undertaken by the grantee and the grantee against the Land of Property. Signing by the respondents before the authorities in the form of the grant certificate is absolute and provides strong proof of power, in this case, PPAT SJM."

"Tanah merupakan objek yang selalu saja menjadi rebutan di dalam kehidupan masyarakat, dalam hal pemberian hibah tersebut jarang sekali timbul konflik bagi anggota keluarga yang tidak menerima pembagian karena pada dasarnya hibah adalah pemberian, sehingga pemilik harta tersebut dapat dengan leluasa memberikan hartanya kepada siapapun atas kehendak pemilik harta tersebut. Hibah merupakan sebuah pemberian seseorang kepada pihak lain yang biasanya dilalukan ketika pemberi maupun penerima masih hidup. PPAT memiliki kewenangan dalam pembuat akta tanah adalah melakukansebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai hasil kegiatan tersebut beserta buktidilakukannya perbuatan hukum. Pasal 1666 KUHPerdata yang menyatakan bahwa hibah diberikan secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, maka terdapat pertentangan antara ketentuan peraturan pasal 1666 KUHPerdata dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3594 K/PDT/2020. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah kedudukan akta hibah yang dibuat tanpa pihak yang berwenang dan Peran PPAT terhadap peralihan tanah dan bangunan tanpa pihak yang berwenang (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3594K/PDT/2020), Akta hibah dalam kasus ini telah cacat yuridis dan oleh karenanya akta hibah tersebut bataldemi hukum, Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian analisis data kualitatif yang dilakukan dengan penelusuran bahan dari data sekunder. Tipe penelitian yang digunakanbersifat ekplanatoris. Analisis didasarkan pada UUJN, KUHPerdata, UUPA, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta peraturan lain terkait. Hasil analisis adalah Kedudukan akta hibah yang dibuat tanpa pihak yang berwenang, dalam peralihan atau balik nama tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yangmengikat, adapun sanksi yang dapat diberikan kepada penghadap yang memberikan keterangan palsu dalam akta autentik adalah ancaman hukuman perdata dan pidana. Ganti rugi atas kerugian yangditimbulkannya terhadap si penderita, dan dapat menempuh jalur hukum ke pihak polisian dengan laporan penggelapan hak atau pemalsuan surat (Pasal 264 KUHPidana) atas kerugian yang dilakukanantara pihak tersebut.

---

Land is an object that has always been a grab in the life of the community, in the case of granting, conflicts rarely arise for family members who do not receive a division because basically a grant is a gift, so that the owner of the property can freely give his property to anyone at the will of the owner of the property. A grant is a gift of a person to another party that is usually passed when the giver or recipient isstill alive. PPAT has the authority in making land deeds to carry out some land registration activities by making deeds as a result of these activities along with evidence of legal actions. Article 1666 of the CivilCode which states that grants are given free of charge and cannot be withdrawn, then there is a conflict between the provisions of the regulations of article 1666 of the Civil Code and the decision of theSupreme Court of the Republic of Indonesia Number 3594 K / PDT / 2020." The problems raised in thisstudy are the position of grant deeds made without authorized parties and the role of PPAT on the transfer of land and buildings without authorized parties (Study of the Supreme Court of the Republic ofIndonesia Decision Number 3594 K / PDT / 2020), The grant deed in this case has been juridically defective and therefore the grant deed is null and void, To answer the problem is used qualitative dataanalysis research method carried out by tracing materials from secondary data. The type of research used isexplanatory. The analysis is based on UUJN, Civil Code, UUPA, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 of 2016 concerning Amendments to Government Regulation Number 37 of1998 concerning Regulations on the Position of Land Deed Making Officers, as well as other relatedregulations. The result of the analysis is The position of the grant deed made without the competentauthority, in the transfer or reversal of the name must be declared invalid and has no binding legal force,while the sanction that can be given to the offender who gives false information in the authentic deed is the threat of civil and criminal penalties. Compensation for the losses it caused to the sufferer, and cantake legal action to the police with a report of embezzlement of rights or forgery of letters (Article 264 of the Criminal Code) for losses made between those parties."