Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai go private perseroan terbuka dan perlindungan hukum bagi kepentingan pemegang saham publiknya. Go private merupakan proses dimana suatu perusahaan terbuka melakukan perubahan statusnya kembali menjadi perusahaan tertutup. Hingga saat ini belum ada peraturan khusus mengenai go private di Indonesia. Namun Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal dan berbagai peraturan bursa, mengatur tahapan go private yang harus dipenuhi yaitu persetujuan RUPS Independen, penawaran tender, paska penawaran tender dan delisting. Kasus yang dianalisis dalam tesis ini adalah go private PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk, dengan menitikberatkan pada pembahasan perlindungan terhadap pemegang saham publik yang merupakan minoritas yaitu perlindungan dalam aspek keterbukaan informasi, penawaran tender, serta dalam hal pemegang saham publik tidak setuju atas rencana go private perseroan. Penelitian tesis ini merupakan penelitian normatif dan menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung melalui penulusuran kepustakaan atau dokumentasi.

---

This thesis mainly discusses the process of going private by public company and the legal protection granted to its public shareholders. Going private is a transaction by which a company changes its status from a public company into a private company. To date, there is still no special regulation regarding going private in Indonesia. However, the Limited Liability Company Law, Capital Market Law and various stock exchange regulations specify several stages that should be completed in order to go private, namely: the approval of the Independent Shareholders General Meeting, tender offer, post tender offer and delisting. The case analysis in this thesis is the going private transaction of PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk, highlighting the aspects of legal protection for its public minority shareholders which are disclosure of information, tender offer, as well as in the case of public shareholders disagreement on the company's plan to go private. This thesis is a product of normative research and utilizes secondary data which are obtained from literatures or documents."

"Tesis ini membahas mengenai RUPS PT Terbuka dalam hal adanya pemegang saham tidak hadir (afwezig) pada proses go private dengan melakukan analisis atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 263/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel. PT Terbuka harus membeli kembali sahamnya dari pemegang saham publik pada proses go private, dan jumlah pemegang sahamnya menjadi paling banyak 50 pihak. Terkait hal ini, Notaris berperan untuk membuat akta berita acara RUPS terkait go private. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini mengenai pelaksanaan RUPS dengan adanya penetapan afwezigheid atas pemegang saham yang tidak dapat ditemukan; dan peran notaris pasar modal pada penyelenggaraan RUPS tersebut. Metode penelitian tesis ini adalah doktrinal dengan menggunakan data sekunder. Tipologi penelitian tesis ini adalah problem-solving. Hasil dari penelitian ini adalah dalam proses go private PT Terbuka yang pemegang sahamnya tidak dapat ditemukan dapat mengajukan permohonan penetapan afwezigheid kepada Pengadilan Negeri dalam melaksanakan go private. Pengadilan Negeri dapat menunjuk kepada Pejabat Balai Harta Peninggalan untuk mengurus saham tersebut. Balai Harta Peninggalan kemudian dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham PT Terbuka melalui Biro Administrasi Efek dan Kustodian Sentral Efek Indonesia. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris, maka Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum kepada PT Terbuka terkait dengan penyelenggaraan RUPS setelah adanya penetapan afwezigheid, khususnya mengenai komparisi Balai Harta Peninggalan dalam RUPS tersebut.

---

This thesis analyze the GMS of a Public Company in the event that there are absent shareholders (afwezig) in the go-private process by analyzing the Decision of South Jakarta District Court Number 263/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel. The Public Company shall buy back its shares from public shareholders for going private purposes, and the number of its shareholders shall not exceed 50 parties. In this regard, the Notary's role is to prepare the deed of minutes of the GMS regarding going private. The issues raised in this thesis are the implementation of the GMS related to the afwezigheid court decision; and the role of the capital market notary at the GMS. The research method of the thesis is doctrinal, using secondary data. The typology of the thesis is problem-solving. The result of this thesis is for go private pupose, a Public Company that has absent sharehoders may submit an application for the afwezigheid decision to the District Court. The District Court may appoint a Property and Heritage Agency to administer the shares as assets. Property and Heritage Agency shall be registered in the List of Shareholders through the Securities Administration Bureau and the Indonesian Central Securities Depository afterward. Referring to Article 15 paragraph (2) of the Notary Public Law, the Notary has the competence to provide legal advice to the Public Company on the GMS implementation following the afwezigheid decision, especially regarding the comparison of the Property and Heritage Agency during the GMS."

"Pengaturan khusus Go Private diundangkan melalui POJK No. 3/2021. Selama ini pelaksanaan Go Private telah kerap dilakukan, dalam pelaksanaannya Go Private kerap terhambat dengan Pemegang Saham Tidak Hadir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan Go Private berdasarkan POJK No. 3/2021, beserta mekanisme yang dapat dilakukan untuk menangani Pemegang Saham Tidak Hadir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif serta penelitian ini didukung dengan pelaksanaan wawancara bersama praktisi harta peninggalan. Berdasarkan hasil penelitian, Perseroan Terbuka melakukan Go Private secara sukarela maupun akibat perintah dari OJK. Pengaturan Go Private pasca diundangkannya POJK No. 3/2021, lebih memberikan kepastian hukum terhadap pemegang saham independen serta terhadap kelancaran Perseroan Terbuka dalam melakukan Go Private. Mekanisme penyelesaian masalah Pemegang Saham Tidak Hadir dapat diselesaikan dengan memohon jumlah maksimal pemegang saham lain kepada OJK atau melalui mekanisme lain yaitu dengan melakukan pengajuan permohonan penetapan Pengadilan agar Pemegang Saham Tidak Hadir dapat diwakilkan oleh BHP. Berdasarkan penetapan tersebut BHP akan melakukan pengurusan dengan menjual saham yang diurusnya dan menatausahakan uang hasil penjualan selama 30 (tiga puluh) tahun. Apabila jangka waktu penatausahaan tersebut sudah lewat, maka uang penjualan tersebut akan dimasukan ke dalam kas negara.

---

Go Private special regulation was promulgated through POJK No. 3/2021. During the time of implementation, Go Private is often hampered by the Absence of Shareholders. This study aims to analyze Go Private provisions based on POJK No. 3/2021, in conjunction with the implementation relevant mechanism for Absence Shareholder. The method used in this research is normative juridical and this research is supported by conducting interviews with practitioners of inheritance. Based on the research results, Public Companies transition to Go Private voluntarily or because of orders from the OJK. Go Private regulation after the promulgation of POJK No. 3/2021, provides more legal certainty for independent shareholders and make the transition of going private for publicly listed companies easy. The mechanism for resolving the Absence of Shareholders problem can be resolved by requesting the maximum number of other shareholders to the OJK or through another mechanism, mainly by submitting a request for a court order so that the Absent Shareholders can be represented by Property and Heritage Agency (BHP). Based on this stipulation, BHP will manage it by selling the shares and administering the proceeds from the sale for 30 (thirty) years. If the administration period has passed, the sales money will be included in the state treasury."

"Herding behavior dapat didefinisikan sebagai perilaku individu yang memutuskan untuk mengikuti orang lain dan meniru perilaku kelompok daripada mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan informasi yang mereka punya. Analisis kali ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan herd behavior yang dipengaruhi oleh investor attention. Dalam penelitian kali ini, Google Search digunakan sebagai proxy dari investor attention dengan dugaan bahwa ketika investor attention meningkat, maka jumlah investor yang menggunakan Google Search untuk mencari informasi akan meningkat sehingga nantinya investor akan memiliki informasi yang serupa dan kemudian membuat keputusan perdagangan serupa sehingga terbentuk herd behavior. Penelitian kali ini juga menganalisis pengaruh investor attention dalam pembentukan herd behavior pada periode market return negatif dan pada periode Pandemi COVID-19. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode cross-sectional absolute deviation (CSAD). Sampel penelitian yang digunakan adalah data berupa return harian dari IHSG pada periode Juli 2012-Juni 2022 yang diambil dari Refinitiv eikon dan data berupa frekuensi pencarian kata kunci terkait Pasar Modal Indonesia pada periode Juli 2012-Juni 2022 yang diambil dari Google Trends. Hasil dari penelitian kali ini adalah ditemukan keberadaan herd behavior yang dipengaruhi oleh investor attention, tetapi tidak ditemukan keberadaan herd behavior dalam periode market return negatif dan dalam periode Pandemi COVID-19.

---

Herding behavior can be defined as the behavior of individuals who decide to follow others and imitate group behavior rather than making decisions independently based on the information they have. This research aims to analyze the existence of herd behavior that is influenced by investor attention. In this study, Google Search is used as a proxy for investor attention with the assumption that when investor attention increases, the number of investors using Google Search to search for information will increase so that later investors will have similar information and then make similar trading decisions so that herd behavior are formed. This research also analyzes the influence of investor attention in forming herd behavior during the negative market return period and during the COVID-19 Pandemic. The method used in this study is the cross-sectional absolute deviation (CSAD) method. The research sample used is data of daily market return from the Indonesia Composite Index (ICI) for the period July 2012-June 2022 taken from Refinitiv eikon and search frequency data for keywords related to the Indonesian Capital Market in the period July 2012-June 2022 taken from Google Trends. The results of the present study found the existence of herd behavior influenced by investor attention, but no herd behavior was found during the negative market return period and during the COVID-19 Pandemic period."

"Pokok permasalahan yang dikemukakan adalah mengapa suatu perseroan terbuka memutuskan untuk go private; Bagaimana mekanisme yang dapat dilakukan oleh perseroan terbuka yang setelah melakukan penawaran tender dalam rangka go private masih memiliki lebih dari 300 tiga ratus pemegang saham dan modal disetor lebih dari Rp. 3.000.000.000,- tiga miliar rupiah, serta bagaimana akibat hukum terhadap akta perubahan anggaran dasar yang dibuat oleh notaris dalam hal tidak terpenuhinya keterbukaan informasi dalam pasar modal. Untuk menjawab permasalahan tersebut, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan data sekunder, serta dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian alasan perseroan memilih untuk melakukan go private yaitu karena sahamnya tidak likuid, perseroan sudah tidak membutuhkan dana dari masyarakat, mencegah terjadi perubahaan pemegang kendali perseroan. Mekanisme yang dapat dilakukan oleh perseroan yaitu perseroan dapat membeli kembali saham perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat 1 UUPT hingga perseroan tidak lagi memenuhi kriteria perseroan terbuka. Akibat hukum terhadap akta perubahan anggaran dasar yang dibuat oleh notaris dalam hal notaris terbukti bersalah atas tidak terpenuhinya keterbukaan informasi dalam pasar modal sesuai Pasal 86 ayat 2 Undang-Undang Pasar Modal yaitu berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata aktanya dapat menjadi tidak autentik, bentuk tanggung jawab notaris pasar modal yaitu notaris pasar modal dapat dimintakan pertanggung jawaban perdata, pidana, dan adminstratif. Perlunya pengaturan mengenai go private secara lebih tegas karena masih dirasa kurang.

---

The main point of the issue is why an open company decides to go private How is the mechanism that can be done by an open company which after conducting a tender offer in order to go private still has more than 300 three hundred shareholders and paid up capital of more than Rp. 3.000.000.000, three billion rupiah , and how the legal effect on the deed of amendment of the articles of association made by the notary in the case of non fulfillment of information disclosure in the capital market. To answer the problem, the type of research used is normative juridical, using secondary data, and analyzed qualitatively. Based on the results of the study, the company chose to go private because the shares are not liquid, the company does not need funds from the public, preventing the change of control holders of the company. The mechanism that can be done by the company is the company can buy back the shares of the company in accordance with the provisions of Article 37 paragraph 1 UUPT until the company no longer meets the criteria of the company open. The legal consequences of the deed of amendment of articles of association made by a notary in the case of a notary proven guilty of non fulfillment of information disclosure in the capital market pursuant to Article 86 paragraph 2 of the Capital Market Law is based on Article 1868 of the Civil Code Act becomes unauthentic , the form of responsibility of notary capital market that is notary of capital market can be sought civil, criminal, and adminstrative responsibility. The need for regulation on go private is more assertive because it is still considered less. "

"Skripsi ini menganalisis tentang perlunya pengaturan mengenai jumlah minimum saham publik (public float) bagi Emiten di Pasar Modal Indonesia. Selama ini pengaturan terkait belumlah ideal untuk memberikan perlindungan hukum dalam berinvestasi di Pasar Modal bagi investor ritel, meningkatkan likuiditas saham dan mencegah pelanggaran-pelanggaran yang ditimbulkan dari saham publik yang minim dan tidak likuid. Sehingga banyak Emiten di Pasar Modal Indonesia yang memiliki saham publik di bawah 5% (lima persen) yang kemudian menjadi saham tidur yang dianggap menghambat likuiditas Pasar Modal Indonesia. Studi kasus yang dianalisis adalah dampak penerapan pengaturan public float terhadap PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. yang hanya memiliki saham publik sebesar 4,8%, sehingga apabila nantinya aturan ini diberlakukan, dapat diterapkan dengan efektif bagi Emiten di Pasar Modal Indonesia.

---

This thesis analyzing the need to regulate about the minimum portion of public shares (public float) for any listed companies in Indonesia Capital Market. The related regulations are still inappropriate for giving legal protection of investing in Indonesia Capital Market for retail investors, increasing shares liquidity and reducing any potential crime arise from illiquid shares. Several listed companies have their public float under 5% which causing “sleeping stocks” and obstruct Indonesia Capital Market’s liquidity. Case study that analyzed was the impact of future regulations of public float for PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. whom only has 4,8% on public shares, so for the effectiveness of public float regulations we have to be aware of such conditions of listed companies in Indonesian Capital Market."

"ABSTRAKPenelitian terbaru di bidang behavioral finance telah menyangkal teori pasar efisien. Bias psikologi yang dapat memengaruhi perilaku investor dan harga saham telah menyebabkan perdebatan di antara pendukung behavioral finance dan keuangan neoklasik. Penelitian menggunakan pooled ordinary least square dengan menggunakan fixed effect model untuk menganalisis hubungan antara sentimen investor terhadap harga saham selama periode penelitian. Sampel penelitian adalah perusahaan yang membagikan dividen setiap tahun. Penelitian dilakukan pada 34 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2006-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sentimen investor memiliki pengaruh yang signifkan terhadap harga saham.

---

ABSTRACT

Recent literature in behavioral finance has contradicted efficient market theory. Psychological biases which are influencing both the behavior of investors and asset prices has led to a strong debate among proponents of behavioral finance and neoclassical finance. This study conduct pooled ordinary least squares estimator by using a fixed effect model to analyze the relationship between investor sentiments on stock prices during the research period. Study sample is a company that distribute dividends every year. The study was conducted on 34 companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2008 2015. The results suggest that investor sentiment has significant influence on stock prices."

"Skripsi ini membahas mengenai proses penjatuhan sanksi berupa penghentian sementara perdagangan saham suspensi saham kepada PT. Sekawan Intipratama Tbk. Bursa Efek Indonesia telah melakukan suspensi saham sejak November 2015, namun berdasarkan hasil wawancara dengan divisi pengawasan transaksi Bursa Efek Indonesia, diketahui bahwa alasan yang melatarbelakangi dilakukannya suspensi tidak sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal. Hal ini menunjukan masih kurang jelasnya proses penjatuhan suspensi saham yang tidak memberikan perlindungan kepada emiten dan investor Padahal tujuan didirikannya Bursa Efek Indonesia adalah untuk menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien. Oleh karena itu, sangatlah diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan rinci perihal suspensi perdagangan saham yang diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap investor.

---

The main issue of this thesis is about how Indonesia Stock Exchange, also known as IDX, suspend PT. Sekawan Intipratama Tbk from dealing its securities. IDX already suspended PT. Sekawan Intipratama Tbk since November 2015, but according to the interview with transaction supervision division of IDX's, it is clearly shows that the reason behind the suspension is still unclear and not regulated by the law yet. Whereas according to the law, IDX shall be founded for the purpose of organizing an orderly, fair and efficient trading market for securities. That's why it is necessary to regulate concerning stock trades suspension which as expected can protect the shareholders and listed companies in the future. "