Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Tesis ini dilatarbelakangi oleh diterbitkannya regulasi Otoritas Jasa Keuangan Nomor SE-06/D.05/2013 pada tanggal 31 Desember 2013. Kebijakan ini mengatur mengenai tarif premi batas atas dan tarif premi batas bawah. Tarif batas atas ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari pengenaan premi yang berlebihan, sedangkan tarif batas bawah untuk mencegah tarif premi yang tidak memadai, yang dapat menyebabkan perusahaan asuransitidak mampu membayar kewajibannya. Selain itu, penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi perusahaan asuransi untuk bersaing secara lebih sehat, karena akan difokuskan pada pelayanan. Tujuan Tesis ini adalah untuk menganalisis implikasi perubahan kebijakan tarif premi terhadap beban pajak penghasilan pada perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan dan kedua sektor industri tersebut. Untuk menguji apakah kebijakantarif premi ini memengaruhi beban pajak penghasilan digunakan alat uji statistik. Berdasarkan interpretasi hasil pengolahan data menunjukan bahwa kebijakan tarif premi tidak menimbulkan perbedaan signifikan terhadap beban pajak penghasilan, baik pada perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan dan kedua sektor industri tersebut;The background of this thesis was the issuance of Financial Services Authority regulation number SE-06/D.05/2013 on December 31st, 2013. This policy regulates the upper limit premium rate and lower limit premium rate. Upper limit rates for the purpose to protect the interests of the community from imposing excessive premium, while the lower limit rates to prevent an inadequate premium rates, which may cause the insurance company is unable to pay its obligations. Moreover, the upper limit and the lower limit tariff setting is expected to create healthtier competition between insurance companies, because it will make companies more focus on services.This thesis has objective to analyze the implications of changes in the policy premium rates to income tax expense on insurance companies, finance companies and those two industry sectors. To analyze whether premium rate policies affect income tax expense, statistical test equipment is used. Based on the interpretation of the data processing results show that the policy premium rates do not pose a significant difference to income tax expense, either in insurance companies, finance companies and both of industrial sectors., The background of this thesis was the issuance of Financial Services Authorityregulation number SE-06/D.05/2013 on December 31st, 2013. This policyregulates the upper limit premium rate and lower limit premium rate. Upper limitrates for the purpose to protect the interests of the community from imposingexcessive premium, while the lower limit rates to prevent an inadequate premiumrates, which may cause the insurance company is unable to pay its obligations.Moreover, the upper limit and the lower limit tariff setting is expected to createhealthtier competition between insurance companies, because it will makecompanies more focus on services.This thesis has objective to analyze the implications of changes in the policypremium rates to income tax expense on insurance companies, finance companiesand those two industry sectors. To analyze whether premium rate policies affectincome tax expense, statistical test equipment is used.Based on the interpretation of the data processing results show that the policypremium rates do not pose a significant difference to income tax expense, either ininsurance companies, finance companies and both of industrial sectors.]"

"Surat Edaran OJK No.21/SEOJK.05/2015 mengatur mengenai tarif batas bawah premi asuransi yang menentukan harga minimum yang boleh ditetapkan perusahaan asuransi dalam menjual premi asuransinya. Ketentuan ini menimbulkan potensi terjadinya praktik persaingan usaha yang tidak sehat karena perusahaan asuransi akan menetapkan harga premi pada batas bawah yang telah ditentukan, meskipun perusahaan tersebut ternyata lebih efisien dan mampu menjual produk dengan harga premi yang lebih murah dari batas bawah yang ditetapkan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa perusahaan asuransi telah terbukti melakukan praktik perjanjian penetapan harga yang dilarang secara per se illegal oleh UU No. 5 tahun 1999. Akan tetapi, meskipun telah terbukti, praktik tersebut pada akhirnya dapat dibenarkan, sebab hal tersebut dikecualikan dari ketentuan hukum persaingan usaha atas dasar melaksanakan peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

---

OJK Circular Letter No.21/SEOJK.05/2015 stipulates lowest limit tarif in insurance premium, which determines a particular minimum premium that could be charged by insurance companies in selling insurance. The contents of this OJK Circular Letter creates a potential unfair trade practices between insurance companies, because they will sell their product at the set limit tarif, despite the fact that they are being more efficient and hence capable of selling their product at a price that is lower than the set limit tarif.

The result of this research shows that insurance companies have evidently conducted unfair trade practices, in the form of "price fixing agreement", which is not allowed "per se illegal" by Indonesian Competition Law No. 5 of the year 1999. Albeit evidently proved, those practices are eventually justified, because they have been excluded from the Competition Law provision on the basis of implementing other prevailing law and therefore no regulations have been violated."

"Penelitian ini menganalisis dampak regulasi Surat Edaran OJK no.6/D.05/2013 mengenai peraturan tarif pada asuransi umum dengan lini bisnis kendaraan bermotor di Indonesia terhadap premi asuransi dan faktor penentu perubahan premi. Dengan menggunakan data 44 perusahaan asuransi kendaraan bermotor di Indonesia dari tahun 2008 hingga 2016, analisis dilakukan dengan menggunakan model regresi data panel dinamis dengan metode Generalized Method of Moment (GMM) dari Arellano dan Bond untuk menganalisis dampak regulasi terhadap premi asuransi kendaraan di Indonesia. Untuk menganalisis dampak regulasi terhadap perubahan pada volatilitas premi asuransi penelitian menggunakan model regresi data panel dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Selanjutnya untuk menganalisis faktor penentu premi asuransi pada periode sebelum dan sesudah regulasi, penelitian menggunakan model regresi data panel dengan metode Weighted OLS dengan Newey-West corrected standard error. Analisis empiris dari penelitian ini menunjukan bahwa regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap premi asuransi kendaraan bermotor di Indonesia tetapi tidak mempengaruhi volatilitas premi asuransi kendaraan bermotor di Indonesia. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan premi berbeda secara signifikan pada periode sebelum dan sesudah deregulasi.

---

This study analyzes the regulatory impact of OJK Circular Letter No. 6 / D.05 / 2013 regarding tariff regulation on general insurance with motor vehicle business line in Indonesia against insurance premium and premium rate change factor. Using data from 44 motor vehicle insurance companies in Indonesia from 2008 to 2016, the analysis was done by using dynamic panel data regression model with Generalized Method of Moment (GMM) method from Arellano and Bond to analyze the impact of regulation on vehicle insurance premium in Indonesia.

To analyze the impact of regulation on changes in insurance premium volatility, this study uses Panel Data Regression by Ordinary Least Square (OLS) method. Furthermore, to analyze the determinants of insurance premiums in the period before and after the regulation, the study used Panel Data Regression model with Weighted OLS method with Newey-West Corrected Standard Error.

The empirical analysis of this study showed that the regulation has a positive and significant impact on motor vehicle insurance premiums in Indonesia but does not affect the volatility of motor vehicle insurance premiums in Indonesia. The factors affecting the change of premium differ significantly in the period before and after deregulation."

"Lembaga Keuangan Bukan Bank merupakan lembaga jasa yang membantu masyarakat dalam mempermudah investasi dan pembiayaan jangka panjang. Perusahaan asuransi termasuk salah satu contoh Lembaga Keuangan Bukan Bank. Salah satu produk asuransi adalah asuransi kendaraan. Dalam upaya untuk memasarkan produk asuransi kendaraan, perusahaan asuransi berkerjasama dengan perusahaan pembiayaan konsumen. Dalam kerjasama tersebut, ada diskon premi asuransi yang diberikan oleh perusahaan asuransi kendaraan bermotor kepada perusahaan pembiayaan. Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas diskon premi asuransi ini menimbulkan berbagai pendapat sehingga terjadi sengketa pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan diskon premi asuransi di Indonesia dan untuk mengetahui ketentuan yang tepat mengenai pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan diskon premi asuransi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan studi literatur. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengembangkan data yang didapatkan sebelum penelitian, kemudian dielaborasikan dengan fakta yang terjadi di lapangan dan teori yang relevan. Informan dari penelitian ini adalah dari pihak Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Pajak, Perusahaan Pembiayaan, praktisi, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kerjasama perusahaan asuransi dengan perusahaan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor di Regional X, perusahaan pembiayaan konsumen mendapatkan penghasilan berupa diskon premi asuransi yang diperoleh saat penutupan asuransi. Praktik pemberian diskon ini sama dengan imbalan yang dapat dipersamakan dengan imbalan yang didapatkan oleh pialang asuransi. Dengan mempertimbangkan asas equality dalam hal equal treatment for the equals, maka diskon premi asuransi dapat dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Kemudian, perusahaan pembiayaan selama ini tidak ada melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan diskon premi asuransi. Hal ini berlanjut dengan timbulnya sengketa pajak. Hal ini menggambarkan tidak berjalannya asa certainty. Oleh karena itu, dibutuhkan penentuan ketentuan yang tepat terkait pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas diskon premi asuransi yang dapat dilihat konsep Pajak Pertambahan Nilai, yakni konsep legal character Pajak Pertambahan Nilai dan konsep syarat kumulatif penggolongan Jasa Kena Pajak. Berdasarkan kedua konsep tersebut, penyerahan diskon premi asuransi memenuhi hal yang diatur dalam konsep tersebut. Dengan demikian, bahwa penyerahan diskon asuransi terutang Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai atas diskon premi asuransi terutang atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam hal ini perusahaan pembiyaan di dalam daerah pabean. Pajak Pertambahan Nilai atas diskon premi asuransi terutang saat pembayaran. Dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas diskon premi asuransi, perusahaan pembiayaan hendak memperhatikan faktur pajak dalam melakukan kredit pajak, pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sesuai threshold dan waktu setor dan lapor Pajak Pertambahan Nilai.

---

Non Bank Financial Intitusions is a sevice institution that helps the community in facilitating investment and long-term financing. Insurance companies are one of example of Non Bank Finacial Institutions. One of the insurance products is vehicle insurance. Effort to promote the vehicle insurance products, insurance companies cooperate with consumer finance companies. In this collaboration, there is a discount on insurance premiums given by vehicle insurance companies to financing institutions. The treatment of Value Added Tax on the discount on insurance premiums raises various opinions, resulting in a tax dispute. This study aims to determine the practice of Value Added Tax collection on insurance premium discounts in Indonesia and to find out the exact provisions regarding Value Added Tax collection on insurance premium discounts. The research was conducted using a qualitative approach. Data was collected by in-depth interviews and literature studies. The data analysis technique was carried out by developing the data obtained before the research, then elaborated on the facts that occured and relevant theory. Informants from this study were from the Fiscal Policy Agency, the Directorate General of Taxes, Financing Companies, practitioners, and academics. The result showed that from the cooperation of insurance companies with consumer financing in Regional X, the finance companies get income in the form of insurance premium discounts obtained at insurance closing. The practice of discount insurance premium is same as rewards that can be equated with the rewards obtained with the rewards obtained by insurance brokers. By considering the principle of equality in terms of equal treatment fotr the equal, the discount on insurance premiums can be collected for Value Added Tax. So far, finance companies have not collected Value Added Tax on insurance premium discounts.This continues with the tax disputes. This illustrates the non-operation of the certainty principle. Therefore, appropriate provisions are needed regarding the collection of Value Added Tax on insurance premium discounts which can be seen from the Value Added Tax concepts, the legal character and cumulative requirements for the classification of taxable services. Based on these two concepts, the insurance premium discounts fullfills the things stipulated in the concepts. Thus, the submission of the insurance discount is payable for Value Added Tax. Value Added Tax on discount insurance premiums payable for taxable services performed by enterpreneurs in this case, finance companies in the customs area. Value Added Tax on discount insurance premium, payable at the time of payment. In collecting Value Added Tax on insurance premiun discounts, finance companies premi asuransi terutang atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam hal ini perusahaan pembiyaan di dalam daerah pabean. Pajak Pertambahan Nilai atas diskon premi asuransi terutang saat pembayaran. Dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas diskon premi asuransi, perusahaan pembiayaan hendak memperhatikan faktur pajak dalam melakukan kredit pajak, pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sesuai threshold dan waktu setor dan lapor Pajak Pertambahan Nilai."

"ABSTRAKPenelitian didasari pada kebutuhan mendapatkan number of earned exposure units sebagai salah satu bahan menghitung jumlah klaim yang mungkin terjadi di suatu periode tertentu Pigeon, Antonio, Denuit, 2014 pada asuransi kendaraan bermotor bertipe non bus dan non truk. Estimasi ini, diharapkan membantu eksekutif perusahaan dalam perencanaan sumber dayanya agar tetap kompetitif di mata pelanggan. Proses estimasi diawali dengan memodelkan tetap survived-nya suatu obyek hingga akhir periode, sebagai suatu model survival. Model dibangun menggunakan metode Kaplan-Meier, sebagai salah satu metode non-parametrik, terinspirasi penelitian Selvaraj Vincent, 2014 yang menggunakan metode tersebut pada penderita kanker. Pengujian one-sample test dilakukan untuk mengukur seberapa akurasi model merepresentasikan data. Selanjutnya, pengujian two-sample tests antar periode pengamatan, dilakukan per kelompok risiko untuk mendapatkan gambaran mampu tidaknya model survival dalam mengestimasi periode pengamatan yang berbeda. Tabel survival yang dihasilkan, digunakan untuk mengestimasi number of earned exposure units polis asuransi kendaraan bermotor bertipe non bus dan non truk. Penelitian menunjukkan bahwa hasil estimasi menggunakan table survival yang dihasilkan, lebih konservatif dibandingkan hasil observasi, sehingga perusahaan asuransi punya kesempatan menggunakan nilai expected earned exposure units sebagai basis menghitung jumlah unit yang memiliki risiko mengalami partial loss claim dan tetap memberikan ruang optimalisasi sumber daya.

---

ABSTRACTThe study is based on the need to obtain the number of earned exposure units as one of the materials to calculate the number of claims that may occur in a certain period Pigeon, Antonio, Denuit, 2014 on non bus and non truck motor vehicle insurance. The estimation, is expected to help corporate executives in planning their resources to remain competitive in the sight of customers. The estimation process begins by modeling the surviving of an object until the end of the period, as a survival model. The model was built using the Kaplan Meier method, as one of the non parametric methods, inspired by Selvaraj Vincent, 2014 research using the method in cancer patients. Risk pooling is made by considering the practical condition of non bus and non truck motor vehicle insurance in Indonesia. One sample test is done to measure how accurate the model represents data. Furthermore, two sample tests between observation periods were conducted per risk group to get a picture of the survival model 39 s ability to estimate different observation periods. The resulting survival table is used to estimate the number of earned exposure units of the auto insurance policies. Research shows that estimates using the resulting survival table are more conservative than observations, so insurance companies have confidence using expected earned exposure units as the basis for calculating the number of units that have the risk of experiencing a partial loss claim and still providing the resource optimization room."

"Tesis ini membahas mengenai dampak pelanggaran ketentuan biaya akuisisi pada lini usaha asuransi harta benda dan lini usaha asuransi kendaraan bermotor berdasarkan Surat Edaran OJK No. 6/SEOJK.05/2017, permasalahan yang akan dibahas adalah efektivitas pengaturan biaya akuisisi dalam Surat Edaran OJK No. 6/SEOJK.05/2017 serta dampak dari adanya pelanggaran pemberian biaya akuisisi terhadap tertanggung dan perusahaan asuransi umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Lawrence Meir Friedman. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Surat Edaran OJK No. 6/SEOJK.05/2017 belum efektif dalam mengatur ketentuan pemberian biaya akuisisi yang berdampak terhadap kesehatan perusahaan asuransi dan tertanggung. Penulis menyarankan Otoritas Jasa Keuangan perlu melakukan langkah perbaikan untuk mengatur lebih rinci terkait pemberian biaya akuisisi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

---

This thesis analyses the impact of the breach of the acquisition cost provisions on the property and motor vehicle insurance pursuant to OJK Circular Letter No. 6/SEOJK.05/2017, the research questions to be discussed is the effectiveness of OJK Circular Letter No. 6/SEOJK.05/2017 in regulating the acquisition cost and the impact of the breach for the insured and general insurance companies. This research uses normative juridical research methods and the theory of legal effectiveness proposed by Lawrence Meir Friedman.

The results of this research show that the OJK Circular Letter No. 6/SEOJK.05/2017 has not been effective in regulating acquisition costs and the breach has an impact for the insured and the sound practice of insurance. The author suggests Otoritas Jasa Keuangan needs to take corrective steps to regulate the acquisition cost in a more detailed statutory regulation."

"Tesis ini membahas tentang penerapan dari ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 277 dan Pasal 284 KUHD berkaitan dengan adanya dua polis dari Perusahaan Asuransi berbeda untuk objek asuransi yang sama, lebih lanjut dikaitkan dengan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung No. 5145 K/Pdt/2022. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah (1) Bagaimana penerapan Pasal 277 KUHD  terhadap klaim asuransi kerugian yang dijamin oleh dua polis dari Perusahaan Asuransi Umum yang berbeda untuk suatu objek asuransi yang sama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 5145 K/Pdt/2022? dan (2) Bagaimana penerapan Subrogasi Pasal 284 KUHD oleh Perusahaan Asuransi Umum dalam hal terdapat dua polis asuransi dari Perusahaan Asuransi Umum yang berbeda untuk suatu objek asuransi yang sama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 5145 K/Pdt/2022? Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis data adalah bentuk penelitian yuridis-normatif dengan data sekunder, analisis data dilakukan secara kualitatif. Adapun teori yang digunakan adalah Teori Pengalihan Risiko. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai Penanggung pertama yang menanggung sebagian dari kerugian yang timbul, PT Asuransi FPG Indonesia selaku Penggugat harus membayarkan kerugian terlebih dahulu sebelum kerugian selebihnya dibayarkan oleh Penanggung lainnya, pembagian kerugian tersebut didasarkan pada Pasal 277 ayat (2) KUHD. Selain itu, Penggugat memiliki hak subrogasi berdasarkan ketentuan Pasal 284 KUHD, tetapi kerugian yang dapat dituntut kepada Tergugat I hanyalah sebesar kerugian yang disebabkan oleh tabrakan kapal yang dinakhodai Tergugat II. Belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai siapa pihak yang memiliki hak subrogasi dalam hal terdapat lebih dari satu Penanggung untuk objek pertanggungan yang sama. Saran yang bisa diberikan adalah untuk diadakan pelatihan-pelatihan yang memuat materi mengenai subrogasi, sehingga Hakim dapat lebih memahami adanya prinsip subrogasi beserta keberlakuannya di Indonesia, dan Perusahaan Asuransi selaku Penanggung untuk lebih cermat dalam menerbitkan polis terhadap objek pertanggungan berupa benda, dengan selalu menanyakan apakah Tertanggung sudah memiliki polis lain untuk objek pertanggungan yang sama atau belum.

---

This thesis discusses about the implementation of the provision contained in Article 277 and Article 284 of KUHD related to the existence of two policies from different Insurance Companies for the same insurance object, more related to the case in Supreme Court Decision No. 5145 K/Pdt/2022. The main problems discuss in this thesis are (1) How is Article 277 of KUHD applied to loss insurance claims guaranteed by two policies from different General Insurance Companies for the same insurance object in the Supreme Court Decision No. 5145 K/Pdt/2022? and (2) How is the implementation of subrogation principle of Article 284 of KUHD by the General Insurance Company if there were two insurance policies from different Insurance Companies for the same insurance object in the Supreme Court Decision No. 5145 K/Pdt/2022? This research uses a normative-juridicial method of research with a secondary data, data analysis was conducted qualitatively. The theory used is Risk Transfer Theory. The result of this research is that as the first Insurer who bears part of the losses incurred, PT Asuransi FPG Indonesia as the Plaintiff must pay the losses first before the remaining losses are paid by other Insurers, the distribution of losses is based on Article 277 section (2) of KUHD. In addition, the Plaintiff has the right of subrogation based on the provisions of Article 284 of KUHD, but the losses that can be claimed against Defendant I are only the amount of losses caused by the collision of the ship captained by Defendant II. There are no regulations specifically governing which party has the right of subrogation in the event that there is more than one Insurer for the same insured object. The suggestion that can be given based on this research is that to hold trainings that contain material regarding subrogation, so that Judges can better understand the existence of the principle of subrogation and its application in Indonesia, also Insurance Companies as Insurers should be more careful in issuing policies on insured objects in the form of objects, by always asking whether the Insured already has another policy for the same insured object or not."

"This research aimed to give illustration of profit achievement through determination of premium income based on technical assumptions that could be controlled by the company. This model could generally be used as a management tool to take the decision and to arrange the company work planning through allocation of company’s resources. The research was carried out at BRIngin Life Syariah (BLS) company. The results of this study showed that premium income achievement to reach the break even point depended on the kind of insurance products marketed, the operational cost, the investment yield and the risk level of clients. Based on the analyses of profit testing and sensitivity, the product of Tabarru’ produced a better break even point and profit indicator than the insurance products that had the savings element. The results showed that the product of Tabarru with the operational cost between IDR 247,500.0 – IDR302,500.00 per year would reach the break even point between 3.60–5.26 a year. The savings products that had the same operational costs could reach the break even point at 3.91–5.47 a year"

"Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan. Hal tersebut sesuai dengan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi. Dalam penetapan tarif premi asuransi kendaraan bermotor, perusahaan asuransi memperhitungkan eksposur risiko yang diterima kendaraan bermotor untuk mengestimasi jumlah klaim. Pada umumnya, perusahaan asuransi kendaraan bermotor hanya memperhitungkan faktor durasi kontrak asuransi dalam memperhitungkan eksposur risiko. Namun, pada kenyataannya terdapat faktor lain yang memengaruhi risiko terjadinya kecelakaan, salah satunya adalah jarak tempuh kendaraan. Faktor risiko jarak tempuh telah dipertimbangkan pada asuransi Pay-As-You-Drive (PAYD). Pada penelitian ini, dilakukan penghitungan eksposur risiko pada kendaraan bermotor dengan memperhitungkan jarak tempuh kendaraan dan durasi kontrak asuransi. Tujuannya adalah untuk melihat efek simultan yang dihasilkan oleh jarak tempuh dan durasi kontrak asuransi sebagai kovariat terhadap variabel respons jumlah klaim menggunakan Generalized Additive Model (GAM). GAM digunakan untuk menangkap kemungkinan adanya hubungan non-linear antara kovariat dengan variabel respons. Dalam penelitian ini, GAM dikonstruksi dengan cubic splines dan untuk mengestimasi koefisien model, digunakan metode Penalized Iteratively Reweighted Least Squares (PIRLS). Setelah koefisien model diestimasi, GAM dapat digunakan untuk memprediksi nilai frekuensi klaim. Nilai frekuensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menentukan relativitas harga premi terhadap reference premium. Reference premium adalah nilai premi yang diterapkan ketika diasumsikan tidak ada pengaruh dari kovariat. Selanjutnya, GAM diimplementasikan pada data klaim asuransi kendaraan bermotor untuk menentukan tarif premi.

---

Premium is an amount of money set by an insurance company or reinsurance company and agreed upon by the policyholder to be paid based on an insurance or reinsurance policy. In establishing premium rates for motor vehicle insurance, insurance companies consider the risk exposure associated with motor vehicles to calculate the estimated number of claims. Generally, motor vehicle insurance companies only consider the duration of the insurance contract when calculating risk exposure. However, there are other factors that influence the risk of accidents, one of which is the distance traveled by the vehicle. The mileage risk factor has been considered in Pay-As-You-Drive (PAYD) insurance. In this study, risk exposure in motorized vehicles was calculated by considering the distance traveled by the vehicle and the duration of the insurance contract. The objective is to examine the simultaneous effects of mileage and insurance contract duration as covariates on the response variable of claim amount using the Generalized Additive Model (GAM). GAM is used to capture the possibility of a non-linear relationship between the covariates and the response variable. In this study, GAM is constructed with cubic splines and to estimate the model coefficients, the Penalized Iteratively Reweighted Least Squares (PIRLS) method is used. Once the model coefficients are estimated, the GAM can be used to predict claim frequency values. The frequency value can be used to determine the relativity of the premium price to the reference premium. The reference premium is the premium value that is applied when it is assumed that there is no influence from covariates. Furthermore, GAM is implemented on motor vehicle insurance claim data to determine premium rates."