Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKUndang Undang Dasar 1945 sebagai peraturan tertinggi di Indonesia telah mengatur bahwa hak atas pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dipenuhi Secara rinci jaminan pemenuhan hak warga negara akan pendidikan tertuang dalam Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan Permasalahan krusial dalam bidang pendidikan di Indonesia adalah hak atas akses pendidikan yang tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat terutama masyarakat miskin Salah satu upaya pemerintah mengatasi masalah tersebut yakni pembentukan Pendidikan Non Formal PNF Upaya tersebut memberikan peluang kepada masyarakat maupun pihak swasta non pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan sendiri secara bertanggungjawab yang diatur selanjutnya dalam Undang Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Keterlibatan masyarakat dalam mengatasi masalah pendidikan tersebut diharapkan agar kebutuhan akan pendidikan oleh masyarakat benar benar tepat sasaran dan menjadi tolok ukur atas kebutuhan masyarakat akan pendidikan itu sendiri Namun sayangnya tujuan baik tersebut justru membawa masalah baru terutama masalah prosedur dan tujuan penyelenggaran kegiatan PNF itu sendiri Ketimpangan prosedur seperti kegiatan tanpa izin pemerintah dan berada dalam ruang publik yang tidak tepat merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang terjadi di lapangan Oleh karena itu penelusuran motif penyelenggaraan PNF yang menyimpang oleh masyarakat tersebut adalah langkah utama dalam menganalisis akar masalah sebenarnya Sehingga mendapatkan suatu kesimpulan dan menjadi upaya perbaikan bersama bagi pemerintah dan masyarakat Dari hasil penelitian PNF yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yakni komuniti peduli pendidikan di Kolong Tol Jembatan Tiga Penjaringan Jakarta Utara ditemukan bahwa ketimpangan tidak hanya dari segi prosedur penyelenggaran PNF tetapi juga ketidaksesuaian model dan konsep pendidikan serta jaringan komuniti perspektif community based development sebagai landasan teori dari penerapan kegiatan pengembangan masyarakat dalam bidang pendidikan Kemudian dari penelitian kegiatan PNF dalam ruang publik oleh komuniti tersebut diperoleh suatu kesimpulan bahwa motif penguasaan ruang publik adalah sebagai tameng ldquo penyelamatan diri rdquo dari berbagai permasalahan ketimpangan yang telah ditemukan di atas Motif demikian jika mengacu pemikiran oleh Erving Goffman merupakan bagian dari strategic interaction dalam konsep intelligence organization.

---

ABSTRACTAct 1945 as the highest rule in Indonesia has arranged that the right to education is one of the human rights that must be met In detail guarantee the fulfillment of the rights of citizens for education set out in Article 31 paragraph 1 of the 1945 Constitution which states that Every citizen has the right to education Crucial issues in the field of education in Indonesia is a right of access to education that is not fully accepted by society especially the poor society One of the government 39 s efforts to overcome the problem namely the establishment of the Non Formal Education PNF Such efforts provide an opportunity to the public and the private sector non government for education alone are responsible for further stipulated in the Law on National Education System Community involvement in addressing the issue of education is expected so that the need for public education by actually right on target and the benchmark on the education needs of the community itself Unfortunately the good cause it brings new problems mainly a matter of procedure and the delivery destination PNF activity itself Inequality procedures such activities without government permission and are in a public space that is not right is one form of irregularities that occurred in the field Therefore search patterns motive the PNF organized by the community is a major step in analyzing the root of the real problem So get a conclusion and become joint improvement efforts for government and society From the results of research conducted the PNF organized by the community in Kolong Toll Jembatan Tiga Penjaringan North Jakarta found that inequality not only in terms of the delivery procedures PNF but also discrepancy model and the concept of education as well as networking community perspective community based development as the basis for community theory of the application of community based education activities in the field Then from the research activities of the PNF in the public space by the community in conclusion that motive is the mastery of public space as a shield escape from problems of inequality that have been found above Thus motive when referring to the thought by Erving Goffman is part of the strategic interaction in the concept of intelligence organization Key Words inequality non formal education community based development strategic interation intelligence organization , ABSTRACTAct 1945 as the highest rule in Indonesia has arranged that the right to education is one of the human rights that must be met In detail guarantee the fulfillment of the rights of citizens for education set out in Article 31 paragraph 1 of the 1945 Constitution which states that Every citizen has the right to education Crucial issues in the field of education in Indonesia is a right of access to education that is not fully accepted by society especially the poor society One of the government 39 s efforts to overcome the problem namely the establishment of the Non Formal Education PNF Such efforts provide an opportunity to the public and the private sector non government for education alone are responsible for further stipulated in the Law on National Education System Community involvement in addressing the issue of education is expected so that the need for public education by actually right on target and the benchmark on the education needs of the community itself Unfortunately the good cause it brings new problems mainly a matter of procedure and the delivery destination PNF activity itself Inequality procedures such activities without government permission and are in a public space that is not right is one form of irregularities that occurred in the field Therefore search patterns motive the PNF organized by the community is a major step in analyzing the root of the real problem So get a conclusion and become joint improvement efforts for government and society From the results of research conducted the PNF organized by the community in Kolong Toll Jembatan Tiga Penjaringan North Jakarta found that inequality not only in terms of the delivery procedures PNF but also discrepancy model and the concept of education as well as networking community perspective community based development as the basis for community theory of the application of community based education activities in the field Then from the research activities of the PNF in the public space by the community in conclusion that motive is the mastery of public space as a shield escape from problems of inequality that have been found above Thus motive when referring to the thought by Erving Goffman is part of the strategic interaction in the concept of intelligence organization Key Words inequality non formal education community based development strategic interation intelligence organization ]"

"[ABSTRAKUndang-Undang Dasar 1945 sebagai peraturan tertinggi di Indonesia telah mengatur bahwa hak atas pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Secara rinci, jaminan pemenuhan hak warga negara akan pendidikan tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa, "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Permasalahan krusial dalam bidang pendidikan di Indonesia adalah hak atas akses pendidikan yang tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat, terutama masyarakat miskin. Salah satu upaya pemerintah mengatasi masalah tersebut, yakni pembentukan Pendidikan Non Formal (PNF). Upaya tersebut memberikan peluang kepada masyarakat maupun pihak swasta (non pemerintah) untuk menyelenggarakan pendidikan sendiri, secara bertanggungjawab yang diatur selanjutnya dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.Keterlibatan masyarakat dalam mengatasi masalah pendidikan tersebut diharapkan, agar kebutuhan akan pendidikan oleh masyarakat benar-benar tepat sasaran dan menjadi tolok ukur atas kebutuhan masyarakat akan pendidikan itu sendiri. Namun sayangnya, tujuan baik tersebut justru membawa masalah baru terutama masalah prosedur dan tujuan penyelenggaran kegiatan PNF itu sendiri. Ketimpangan prosedur seperti kegiatan tanpa izin pemerintah dan berada dalam ruang publik yang tidak tepat merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, penelusuran motif penyelenggaraan PNF yang menyimpang oleh masyarakat tersebut adalah langkah utama dalam menganalisis akar masalah sebenarnya. Sehingga mendapatkan suatu kesimpulan dan menjadi upaya perbaikan bersama bagi pemerintah dan masyarakatDari hasil penelitian PNF yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yakni komuniti peduli pendidikan di Kolong Tol Jembatan Tiga Penjaringan, Jakarta Utara, ditemukan bahwa ketimpangan tidak hanya dari segi prosedur penyelenggaran PNF, tetapi juga ketidaksesuaian model dan konsep pendidikan serta jaringan komuniti perspektif community based development sebagai landasan teori dari penerapan kegiatan pengembangan masyarakat dalam bidang pendidikan. Kemudian, dari penelitian kegiatan PNF dalam ruang publik oleh komuniti tersebut, diperoleh suatu kesimpulan, bahwa motif penguasaan ruang publik adalah sebagai tameng ?penyelamatan diri? dari berbagai permasalahan ketimpangan yang telah ditemukan di atas. Motif demikian jika mengacu pemikiran oleh Erving Goffman merupakan bagian dari strategic interaction dalam konsep intelligence organization.

---

ABSTRACTAct 1945 as the highest rule in Indonesia has arranged that the right to education is one of the human rights that must be met. In detail, guarantee the fulfillment of the rights of citizens for education set out in Article 31 paragraph (1) of the 1945 Constitution which states that, "Every citizen has the right to education". Crucial issues in the field of education in Indonesia is a right of access to education that is not fully accepted by society, especially the poor. One of the government's efforts to overcome the problem, namely the establishment of the Non-Formal Education (PNF). Such efforts provide an opportunity to the public and the private sector (non-government) for education alone, are responsible for further stipulated in the Law on National Education System.Community involvement in addressing the issue of education is expected, so that the need for public education by actually right on target and the benchmark on the education needs of the community itself. But unfortunately, the good cause it brings new problems mainly a matter of procedure and the delivery destination PNF activity itself. Inequality procedures such activities without government permission and are in a public space that is not right is one form of irregularities that occurred in the field. Therefore, search patterns distorted by the PNF organizing the community is a major step in analyzing the root of the real problem. So get a conclusion and become joint improvement efforts for government and society.From the results of research conducted by the PNF community groups that care community education in Kolong Toll Bridge Three Penjaringan, North Jakarta, found that inequality not only in terms of the delivery procedures PNF, but also discrepancy model and the concept of education as well as networkingcommunity perspective as the basis for community based development theory of the application of community development activities in the field of education. Then, from the research activities of the PNF in the public space by the community, obtained a conclusion, that motive is the control of public space as a shield "escape" from problems of inequality that have been found above. Thus motive when referring to the thought by Erving Goffman is part of the strategic interaction in the concept of intelligence organization, Act 1945 as the highest rule in Indonesia has arranged that the right to education is one of the human rights that must be met. In detail, guarantee the fulfillment of the rights of citizens for education set out in Article 31 paragraph (1) of the 1945 Constitution which states that, "Every citizen has the right to education". Crucial issues in the field of education in Indonesia is a right of access to education that is not fully accepted by society, especially the poor. One of the government's efforts to overcome the problem, namely the establishment of the Non-Formal Education (PNF). Such efforts provide an opportunity to the public and the private sector (non-government) for education alone, are responsible for further stipulated in the Law on National Education System.Community involvement in addressing the issue of education is expected, so that the need for public education by actually right on target and the benchmark on the education needs of the community itself. But unfortunately, the good cause it brings new problems mainly a matter of procedure and the delivery destination PNF activity itself. Inequality procedures such activities without government permission and are in a public space that is not right is one form of irregularities that occurred in the field. Therefore, search patterns distorted by the PNF organizing the community is a major step in analyzing the root of the real problem. So get a conclusion and become joint improvement efforts for government and society.From the results of research conducted by the PNF community groups that care community education in Kolong Toll Bridge Three Penjaringan, North Jakarta, found that inequality not only in terms of the delivery procedures PNF, but also discrepancy model and the concept of education as well as networkingcommunity perspective as the basis for community based development theory of the application of community development activities in the field of education. Then, from the research activities of the PNF in the public space by the community, obtained a conclusion, that motive is the control of public space as a shield "escape" from problems of inequality that have been found above. Thus motive when referring to the thought by Erving Goffman is part of the strategic interaction in the concept of intelligence organization]"

"Ruang publik adalah tempat masyarakat untuk memenuhi kebutuhan beraktivitas dan berekreasi. Rancangan ruang publik yang memiliki kualitas desain yang baik akan mengundang kehadiran manusia. Namun, selain faktor tersebut, intervensi yang dilakukan oleh aktor dapat memengaruhi hidupnya ruang publik. Skripsi ini akan menganalisis peran aktor selain perancang, yaitu masyarakat dan komunitas dalam menghidupkan ruang publik. Ditemukan bahwa relasi antar aktor, aktivitas, elemen fisik, dan kualitas ruang serta intervensi yang dilakukan secara berulang dapat menciptakan makna dan nilai baru dalam ruang (placemaking). Ragam aktivitas dan nilai baru menjadi daya tarik ruang publik yang meningkatkan penggunaan, interaksi sosial dan keragaman pengunjung sehingga menciptakan ruang publik yang hidup.

---

Public space serves as a place for people to meet their activity and recreational needs. The design of public spaces with good design can attract human presence. However, in addition to these factors, the presence and interventions of actors can significantly influence the life of public spaces. This thesis aims to analyze the role of actors, beyond designers, including the community and local residents, in activating public spaces. It is discovered that the relation between actors, activities, physical elements, spatial quality, and repeated interventions can create new meanings and values within the spaces (placemaking). The diverse range of activities and newly established values become the allure of public spaces, enhancing their utilization, social interactions, and attracting a diverse range of visitors. A variety of new activities and values become the attraction of public spaces that enhancing the use, social interaction and attracting a diverse range of visitors, thus creating  lively public space."

"Skripsi ini membahas pemanfaatan ruang dikolong jembatan dan jalan layang bila dimanfaatkan sebagai ruang publik dengan mengambil studi kasus ruang kolong jembatan layang Tanjung Barat. Pembahasan mencakup mengenai ruang publik, ruang-ruang tidak terpakai atau lost space, perilaku manusia berkaitan dengan penguasaan ruang atau defensible space serta elemen-elemen arsitektur pembentuk ruang, termasuk pembentuk ruang publik. Kesimpulannya adalah bahwa ruang kolong jembatan layang atau fly over, khususnya studi kasus fly over Tanjung Barat sebagai ruang sisa memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang publik. Penggunaan warna, lighting, material, dan instalasi seni menjadi sebuah gagasan yang berarti dalam hal intervensi menuju ruang publik. Pemnafaatan lahan sisa dengan intervensi yang tepat akan memberikan wajah baru bagi sebuah kota dan membentuk ruang publik yang terintegrasi dengan lingkungannya.

---

This study investigates the utilization of space located under flyover and elevated roads of public space. The case used is the space under the Tanjung Barat flyover. The investigation includes the nature of public space, the underutilized space or lost space, human behavior related to space or defensible space, and the architectural elements that make the space, especially related to public space.

The conclusion of this study is that underutilized space under flyovers, including those located under the Tanjung Barat flyover potentially can be utilized as public space. The use of color, lighting, building materials, and art installation can be included in the architectural intervention create good public space."

"Penulisan ini ditujukan untuk melihat dampak dari penggunaan gadget di ruang publik dilihat dari sisi ranah publik. Pengkajian akan difokuskan pada dampak penggunaan gadget tersebut terhadap dimensi ranah publik yaitu dimensi fisik dan dimensi sosial (interaksi sosial). Ruang publik yang akan menjadi objek studi adalah Student Internet Corner di Fakultas Teknik, Universitas Indonesia. Student Internet Corner ini merupakan ruang publik yang memberikan fasilitas akses internet untuk penggunanya. Sehingga tercipta suatu fenomena dimana ruang cyber bergabung dengan ruang publik dalam satu tempat. Ruang publik seperti ini mungkin akan semakin menjamur di masa depan. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu studi awal yang dapat digunakan sebagai referensi perancangan ruang publik di masa yang akan datang.

---

This writing is intended to look at the impact of the use of gadgets in public spaces seen from the public realm’s term. The assessment will focus on the impact of the use of these gadgets to the dimensions of the public realm that is the physical dimension and the social dimension (social interaction). Public space which will be the object of study is the Student Internet Corner in the Faculty of Engineering, University of Indonesia. Student Corner Internet is a public space that provides internet access facility to its users. So that would be created a phenomenon in which a cyber space merged with public space in one place. Public spaces such as these may be more flourishing in the future. Therefore, the results of this study are expected to be a preliminary study which can be used as a reference for the design of public space in the future."

"Skripsi ini mengenai hubungan antara aktor, dalam konteks ini antara stranger dengan stranger, dan aktor dengan lingkungan sekitarnya.  Dengan adanya perubahan makna dari stranger yang awalnya stranger adalah, orang yang tidak termasuk dalam lingkungan tempat seseorang tinggal, menjadi orang lain yang memiliki kesamaan umum dengan seseorang tersebut. Karena, sekarang kita berada pada tahap appearance dari spectacle, yang mana kita akan menilai sesuatu berdasarkan apa yang kita lihat atau tampak, skripsi ini menggunakan teori coding appearance, yang mana aktor akan beraktivitas berdasarkan tiga hal, yaitu: lokasi (location), appearance, dan sikap (behavior). Para aktor ini akan bersikap dan membawa properti menyesuaikan dengan ruang publik (lokasi), sebaliknya ruang publik juga dapat memengaruhi aktor dalam bersikap dan properti yang dibawa. Lalu, interaksi yang terjadi antar-stranger dalam ruang publik ini dapat terlihat dari keberadaan shield of privacy yang tidak bisa dilihat secara fisik namun, dapat diukur secara keruangan.

---

This study focusing in the relationship between actor, in this context stranger with stranger, and actor with the surrounding. Stranger then was categorized by those who did not live in someons living territory, and now stranger categorized as the people who have the same commonness with someone. With the state of appearance in spectacle, where we judge based on what we see (what appear in front of us), this study mainly use the theory about coding appearance, where actor will act based on three things: location, appearance, and behavior. They behave (behavior) and bring property (appearance) as what supposed in that public space (location), also the public space may affect the behavior and appearance of the actor. In the same location, interaction between stranger could be seen in the existence of shield of privacy, that is not physical but it is there with a measurement in space."

"Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia tetapi kebutuhan akan rumah tinggal tidak sebanding dengan kemampuan masyarakat untuk mendapatkan rumah layak huni sehingga menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan peningkatan kawasan kumuh khususnya di kota-kota besar. Untuk memeratakan pemenuhan kebutuhan pokok akan perumahan yang layak dengan harga terjangkau oleh daya beli masyarakat sekaligus meremajakan permukiman, pemerintah mendorong pembangunan rumah susun-rumah susun murah.Pemindahan penghuni, dari rumah horizontal yang lebih individu ke rumah susun tentu diikuti permasalahan baru sehingga penghuni harus melakukan penanggulangan (coping) terhadap kondisi baru tersebut. Dalam disiplin ilmu Psikologi Lingkungan dikenal dua jenis coping, yaitu adaptasi (penyesuaian diri terhadap lingkungan) dan adjustment (penyesuaian keadaan lingkungan terhadap kondisi individu). Adjusment perlu dilakukan oleh penghuni terhadap keterbatasan ruang hunian karena melalui adaptasi saja tidak mungkin dapat menyelaraskan keterbatasan dimensi satuan rumah susun (unit) dengan kebutuhan ideal penghuninya, berupa tuntutan privacy, ruang pribadi dan teritorialitas. Tetapi ternyata adjustment yang dilakukan penghuni, membuat lingkungan menjadi tidak teratur dan kumuh kembali. Karena dilakukan dengan mengambil ruang publik, yang mengakibatkan rusak dan hilangnya ruang-ruang hijau permukiman dan ruang publik lainnya sehingga tidak dapat diakses oleh publik. Karena itu perlu diketahui karakteristik penghuni dan karakteristik hunian yang ada hubungannya dengan adjustment penghuni terhadap ruang publik. Karakteristik penghuni yang dimaksud adalah jumlah penghuni, usia penghuni. struktur keluarga, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengeluaran keluarga. Sedangkan yang dimaksud dengan karakteristik hunian adaiah tipe unit, posisi lantai dan posisi unit pada bangunan. Selain itu juga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pola adjustment terhadap ruang publik yang berlangsung.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data, dan metode kualitatif dengan wawancara mendalam dan observasi untuk melengkapi data-data tersebut. Desain penelitian adalah deskriptif, dengan teknik pengambilan sampel Stratified Random Sampling. Populasi penelitian adaiah penghuni yang bukan penyewa sehingga jumlah sampel seluruhnya adalah 70 responden atau 20% dari populasi, dan disebarkan pada seluruh blok yang ada di RSKK (8 blok).Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, didapat hasil penelitian berupa karakteristik penghuni yang ada hubungannya dengan adjustment penghuni terhadap ruang publik adalah jumlah penghuni dan struktur keluarga. Sedangkan karakteristik hunian, seluruh sub variabelnya ada hubungan dengan adjustment terhadap ruang publik, yaitu tipe unit, posisi lantai dan posisi unit pada bangunan. Jadi adjustment terhadap ruang publik lebih didorong oleh kesempatan dan potensi tata letak hunian terhadap blok RSKK.Penelitian ini juga menghasilkan gambaran pola adjustment yang ada terentang antara bentuk melakukan adjustment terhadap ruang publik dan mampu beradaptasi (maladjustment -- well adaptive), tidak melakukan adjustment tetapi mampu beradaptasi (well adjustment - well adaptive), dan melakukan adjustment terhadap ruang publik tetapi tidak beradaptasi (maladjustment-maladaptive).Jika adjustment tidak diredam dapat mendorong terjadinya konflik sosial berupa perebutan lahan dan terjadinya kekumuhan kembali di wilayah tersebut karena itu perlu diatur mengenai jumlah anggota keluarga dan struktur keluarga yang disesuaikan dengan luas unit, penegakan peraturan mengenai pemanfaatan ruang publik untuk kepentingan bersama jika perlu meremajakan kembali RSKK. Usulan bagi pihak yang terkait dengan rumah susun adalah, sebaiknya unit rumah susun tidak diperjualbelikan melainkan disewakan, sosialisasi kepada para calon penghuni mengenai seluk beluk kehidupan di rumah susun. Usulan dalam mendesain rumah susun selanjutnya adalah, sirkulasi vertikal (tangga) sebaiknya diletakkan di ujung bangunan, hal ini untuk mencegah pengambilan ruang publik di area tersebut, dan lantai dasar digunakan seluruhnya untuk kepentingan umum.Sebagai bahan diskusi, perlu adanya penelitian lanjutan mengenai persepsi penghuni terhadap ruang publik yang dikaitkan dengan kondisi hunian mereka sebelum tinggal di rumah susun. Hal ini untuk mempelajari lebih dalam lagi hal-hal yang mendorong mereka mengambil ruang publik. Sehingga diperoleh gambaran yang lebih akurat tentang pengalaman ruang penghuni sebelum menghuni rumah susun.

---

Housing is the very basic need of people's living necessity; although such need does not necessarily on the same wavelength with their purchasing power, and because of this reason, there has been diminishing quality on public space an ever-increasing worrying growth of slums on almost every corner of the city. To provide and accommodate this particular need of affordable housing and to rejuvenate public residences, the government has set in motion the concept of vertical housing.

The allocation of tenants from a more individual horizontal housing will probably generate new problems as well, which requires new tenants to perform coping to new living conditions. Environmental Psychology recognize 2 categories of coping, which is adapting (individual to environment); and adjustment (modification of environment to individual condition). Adjustment is required to be acted upon by the tenants towards their living space, since adapting alone will not be suffice to harmonize the space limitation in the architectural design of the Vertical Housing Unit to match their ideal living space (such as privacy and territory). The physical alterations done by the tenants prove to have significant consequence to the disorganizing of the environment mentioned above. This occurred due to the adapting and adjusting process usually claims the public space. Therefore, this has cause the loss and diminishing of green area and makes some public space inaccessible.

Therefore, the characters of tenant and housing play major role in the tenants' adjustment on public space. Tenant's characters comprises: the number of family member, age, family structure, genders, education level, expenses. In contrast, housing characters are: unit type, floor position and unit position in the building. The research is conducted to explore the pattern of ongoing adjustment on public space.

The method used in this research is: the quantitative and qualitative method, and also descriptive research design. Data collection is acquired from the utilization of 70 questionnaires, interviews and observation. In which the data obtained is processed using the SPSS 14 analysis program for windows.

Base on analysis results and discussions, the research provide evidence that the number of family members and family structure are the tenant's characters which have direct correlation to tenant's adjustment on public space. While the housing character with all its sub variables that provide direct correlation to the adjustment on public space are: unit type, floor position and unit position in the building. Accordingly, adjustment on public space is driven by the opportunity on the housing design potentials on RSKK block.

This research also provide a clear picture on adjustment pattern that stretched into form of maladjustment - well adaptive, well adjustment - well adaptive, and maladjustment maladaptive. If these adjustments are not restrained, it will generate social conflict such as space dispute and the forming of slums on the area. Therefore, reorganization on the number of family members and family structure is required, which will adjust to the unit size and regulation enforcement on the utilization of public space based on common interest, and also to rejuvenate RSKK. The application of this idea is: to rent the unit instead of selling it. Impose the living rules and customs to new tenants. Next is the proposed ideas on design are: vertical circulation (stairs) are better to be positioned on every corner of the building, hopefully this will help prevent public space invasion on the area, and that ground floor are to be put to better use for public affairs.

For discussion matters, it is necessary to have further research on tenant's perception on public space relevantly to their pre-living conditions. This way, we will be able to delve deep on the things that encourage them to invade public spaces. Therefore, we will have clearer understanding and more accurate picture on the tenant's space experience before living in RSKK."

"Disertasi ini merupakan sebuah studi mengenai representasi relasi kekuasaan yang bertitik tolak dari telaah tata ruang publik kota dalam membentuk identitas sebuah kota. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif eksplanatif dengan menggunakan metode penelitian semiotika sosial. Dengan mengacu pada konsep Representasi dari Stuart Hall dan Episteme dari Foucault, secara umum dapat disimpulkan dua hal penting dalam penelitian ini. Pertama, Alun-alun Kota Tuban adalah sebuah representasi identitas Kota Tuban sebagai kota yang religius dan multikultural. Kedua, perubahan bentuk arsitektur serta lokasi bangunan menandakan bergesernya rezim kepenguasaan yang terjadi dalam konteks wilayah Alun-alun Kota Tuban Kontemporer. Transformasi episteme berupa relasi kuasa tergambar jelas pada kompleks Alun-alun Kota Tuban kontemporer yang menunjukkan dominasi kontrol yang dimiliki oleh diskursus-diskursus tertentu yang dalam konteks penelitian ini berwujud diskursus Islam, Globalisasi, Kapitalisme dan Postkolonialisme, dengan ideologi dominan yang muncul adalah kapitalisme dan postkolonialisme.Implikasi teoritis penelitian ini menunjukkan, khususnya dalam kaitannya dengan pilihan identitas Kota Tuban, Hall tidak menjelaskan bahwa sebetulnya faktor ekonomi pun berperan terhadap konstruksi akan identitas sekaligus pilihan identitas pada suatu kota baik langsung atau tidak langsung, sama seperti Theodore Adorno yang tidak menyinggung faktor komodifikasi dapat berperan terhadap konstruksi akan identitas. Selain itu, ketika budaya menjadi basis dalam perekonomian kota, maka dalam perekonomian simbolis terjadi reduksi dalam pemaknaan budaya. Budaya yang didefinisikan sebagai shared of meaning dibatasi maknanya sebagai semua image dan simbol yang marketable yang mampu untuk mendorong konsumsi.

---

This dissertation explores how power relations represented in urban planning of public spaces form the identity of a city. This is a qualitative research study using an explanatory social semiotics method. With reference to the concept of representation by Stuart Hall and Foucault's perspectives on episteme, there are two important things can be concluded from this study. First, Alun-alun Kota Tuban (Tuban's City Square) is a representation of the city's religious and multicultural identities. Second, the changes on architectural landscapes and building sites signify the shift of the regime that has take a place within the context of Contemporary Tuban's City Square. The transformation of power relations episteme is clearly illustrated in the Tuban's Contemporary City Square complex which shows the dominance of control possessed by certain discourses such as Islamic Globalization, Capitalism and Post colonialism discourses, whereas the dominant ideologies that emerge in those discourses are capitalism and post colonialism.

The theoretical implication of this study suggests that, particularly in relation to the selected Tuban's identity, Stuart Hall and Theodore Adorno did not explain that in fact, economic factors also contribute to the construction of identity. In other words, in order to understand the way in which the city's identity is formed we should consider commoditization as a contributing factor to the construction of identity. Furthermore, when culture becomes merely a part of the city's economy or a form of symbolic economy, it reduces the profound meaning of culture making. Culture, which is defined as shared of meaning, has limited meaning as all images and marketable symbols that support people's mode of consumption."

"Relaksasi dan interaksi sosial merupakan aktivitas ketiga yang berperan sebagai salah satu kebutuhan fundamental manusia untuk mencapai hidup yang seimbang. Dalam lingkungan hidup manusia dibutuhkan ruang untuk memenuhi aktivitas ketiga tersebut. Ruang untuk memenuhi aktivitas ketiga berupa domain publik yang terpisah secara jelas dari domain domestik dan domain produktif. Hal ini membuat manusia membutuhkan ruang publik sebagai fasilitas aktivitas ketiga mereka. Ruang publik pun menjadi bagian dari salah satu kebutuhan fundamental manusia. Dari sini, aktivitas ketiga dan ruang publik membentuk kebutuhan ketiga manusia. Namun, pada kenyataannya masih terdapat lingkungan tinggal manusia yang tidak memiliki ruang publik. Dalam kondisi tersebut manusia masih memiliki tuntutan untuk memenuhi kebutuhan ketiga, namun, mereka dihadapi dengan persoalan absensi ruang publik. Berdasarkan situasi tersebut, skripsi ini menganalisis area permukiman Kampung Setu, Bintara, Bekasi Barat. Lingkungan tersebut dihadapi dengan absensi ruang publik yang membuat kebutuhan ketiga penduduk terancam. Dari hasil observasi dan analisis ditemukan bahwa dalam menghadapi isu absensi ruang publik masyarakat akan berusaha untuk mencari ruang dengan karakter yang dimiliki ruang publik secara sadar maupun tidak sadar. Kemudian mereka akan ‘membentuk’ ruang publik mereka sendiri dengan cara beradaptasi dalam melakukan aktivitas ketiga di ruang pengganti tersebut. Hal ini memperlihatkan bagaimana kebutuhan ketiga, yaitu ruang publik dan aktivitas ketiga, telah menjadi bagian fundamental hidup manusia. Meskipun dihadapi dengan isu absensi ruang publik, manusia dengan berbagai cara akan berusaha untuk tetap memenuhi kebutuhan ketiga mereka.

---

The third activity are relaxation and social interaction that play a role as one of the human’s fundamental needs to reach a balance life. Human’s living environment needs a space that will accommodate the third activity. The space to satisfy the third activity are in the form of public domain that has a clear boundary from the domestic domain and the productive domain. This make public space into a facility for the human’s third activity and it becomes a part of the human’s fundamental needs. From here, the third activity and the public space are establishing the human’s third need. Nevertheless, in reality there are still exist a living environment that doesn’t have public space. In that condition, human still has the demand of the third need, but they face the absence of public space. Based on the said situation, this thesis analyzes a neighborhood called Kampung Setu in Bintara, West Bekasi. That neighborhood faces the absence of public space issue that endanger the inhabitant’s third need. The results from observations and analysis shows that in dealing with the issue of public space absenteeism, the community will try to find a space that has the character of the public space, consciously or unconsciously. Then, they will ‘form’ their own public space by adapt themselves in doing third activity at those substitute space. This shows how the third need, namely public space and the third activity, has become a fundamental part of human life. Even though they are faced with the issue of public space absenteeism, people will in any various way try to fulfill their third need."

"Remaja mempunyai kecenderungan untuk berkumpul dengan kelompoknya dalam mengisi waktu luang mereka. Kelompok remaja yang berkegiatan di kota memiliki tujuan untuk bertemu dengan kelompok remaja lainnya serta masyarakat luas sehingga mereka dapat menunjukkan identitas mereka bersama kelompoknya sekaligus belajar dari masyarakat kota itu sendiri. Kegiatan berkumpul yang dilakukan pada suatu ruang publik kota ini disebut sebagai kegiatan hang out. Umumnya kegiatan hang out ini dilakukan dengan disertai pengekspresian semangat dan ciri budaya populer melalui kegiatan atau ciri yang ditampilkan oleh mereka.Ruang publik kota yang digunakan dalam melakukan kegiatan hang out mempunyai karakteristik tertentu yang berhubungan dengan kondisi fisik, psikologis dan sosial mereka sebagai remaja. Karakteristik tersebut bisa diklasifikasikan berdasarkan empat aspek, yaitu: aspek ukuran, batas, aksesibilitas dan lokasi, serta dimensi kegiatan. Sebagai studi kasus dilakukan survey untuk menelusuri kondisi pemanfaatan ruang publik terbuka oleh remaja pada tiga ruang publik terbuka di Jakarta, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, yaitu ruang luar GOR Bulungan, Taman Situ Lembang dan Taman Surapati.Berdasarkan hasil survey dan analisis, ketiga tempat tersebut memiliki karakter serta kondisi pemanfaatan yang berbeda satu sama lain. GOR Bulungan merupakan contoh dari ruang publik yang bisa memfasilitasi remaja dalam berkegiatan hang out sekaligus mengekspresikan budaya populer mereka dalam berbagai aktivitas terutama olahraga dan seni sehingga kondisi pemanfaatannya oleh remaja pun bisa dikatakan bervariasi. Sedangkan pada Taman Surapati, sesuai dengan sifatnya sebagai one dimensional space, sangat sedikit dikunjungi. Kondisi yang bertentangan terlihat pada Taman Situ Lembang sebagai one dimensional space yang tidak sesuai dengan karakteristik ruang publik bagi remaja, tetapi justru pada kenyataannya tempat ini ramai dikunjungi oleh kelompok-kelompok remaja.Dari kondisi yang terjadi pada beberapa ruang publik di Jakarta sehubungan dengan pemanfaatannya oleh remaja, dapat disimpulkan bahwa tidak semua karakteristik dari suatu ruang publik kota bagi remaja mutlak harus dipenuhi supaya menjadi area publik yang ramai oleh remaja.

---

Teenagers have tendency to crowd around their peer groups during their leisure time. Groups of teenagers who crowd in the city have purpose to meet other peer groups and wide society so they can show their group identity and also learn from the society itself. This kind of gathering activity takes place in the city public space and is called hang out. Generally, in this hang out activity, teenagers do not only gathered, but also express themselves by doing the activity and showing the feature of popular culture.

The city public space that is used by teenagers has several characteristics due to the teenager's physical, psychological and social condition. As a case study, surveys are done to three public spaces in the city of Jakarta, which are outdoor space of GOR Bulungan, Taman Situ Lembang and Taman Surapati.

Based on the surveys and analysis, these three public spaces have different characters and also different condition of the usage by the teenagers. Outdoor space of GOR Bulungan is one example of public space that can facilitate teenagers in hang out activities and the expression of popular culture, especially sport and art, all at once. Meanwhile, Taman Surapati as a one dimensional space, is less visited by the teenagers. In contradiction, Taman Situ Lembang, as a one dimensional space that is not suitable for the characteristic of public space for teenagers, is visited by many of groups of teenagers.

From these conditions, we can conclude that in Jakarta, public space doesn't have to fulfill all of the characteristics of suitable public space for teenagers in order to be a teenager's place for hang out."