Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 87888 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Aristyo Rahadiyan
"Di dalam praktek sehari-hari, sering kita jumpai hutang piutang antara Debitor kepada Kreditor yang dijamin dengan Hak Tanggungan. Hubungan hutang piutang mensyaratkan adanya kewajiban dari Debitor untuk membayar utang beserta bunganya yang menjadi hak Kreditor. Jika Debitor wanprestasi, Kreditor mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya (hak eksekusi) terhadap harta kekayaan Debitur yang dipakai sebagai jaminan hutang. Dalam kaitannya dengan Hak Tanggungan tersebut, kalau terjadi wanprestasi, jalan keluarnya adalah dengan cara dilelang sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UUHT maupun peraturan lelang. Lelang Hak Tanggungan dapat dilakukan berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 14. Sesuai Pasal 6, permohonan lelang harus diajukan sendiri oleh bank langsung kepada Kantor Lelang, apabila Pasal 6 tidak dapat digunakan karena barangnya diguggat pihak lain maka Lelang Hak Tanggungan akan dilaksanakan melalui Pengadilan (Pasal 14), dalam hal pelaksanaan lelang Hak Tanggungan, Balai Lelang dapat berperan sesuai dengan kesepakatan dengan Kreditur. Jika lelang melalui Pengadilan, Balai Lelang dapat membantu Pengadilan yang bertindak sebagai pemohon, disini Balai Lelang dapat berperan dengan memberikan bantuan jasa-jasa pra dan pasca lelang kepada Kreditur untuk memperlancar pelelangan. Tetapi ternyata dalam peraturannya masih kurang jelas dan masih terdapat beberapa hambatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui data primer dan sekunder. Untuk menghimpun data primer dilakukan dengan penetitian lapangan dengan menggunakan wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dan ditafsirkan secara logis dan sistematis yang kemudian ditarik kesimpulan.

In the daily practice, we often encounter between Debtor accounts payable to creditors secured by a Mortgage. Accounts payable relationship entails the obligation of the debtor to pay the debt with interest to consumption into creditor rights. If the debtor defaults, creditors have the right to demand the fulfillment of its accounts receivable (right execution) of the assets of the Debtor is used as collateral. In relation to the Mortgage, in case of default, the solution is to be auctioned in accordance with the provisions of Article 6 UUHT and auction rules. Auction Encumbrance can do under Article 6 and Article 14. According to Article 6, the petition must be filed by the auction bank directly to the Office of the Auction, if Article 6 can not be used because the goods diguggat other party then Auctions Encumbrance will be implemented through the Court (Article 14 ), in the case of auction Encumbrance, Auctioneer may act in accordance with an agreement with creditors. If the auction through the Court, Auctioneer may assist the Court that acted as the applicant, here Auctioneer may play a role by providing support services to the pre and post auction creditors to expedite the auction. But it turns out in the regulations are still unclear and there are still some obstacles. This study uses empirical juridical approach to data collection through primary and secondary data. To collect primary data by using interview penetitian field. Secondary data was collected by reviewing the primary legal materials and secondary legal materials, which are then analyzed using qualitative analysis techniques and interpreted logically and systematically are then drawn conclusions.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T44457
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siti Rafika Ilhami
"Tesis ini membahas mengenai keabsahan akta risalah lelang terhadap objek lelang yang tidak berada dalam wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II Studi Kasus PT. M Finance Pekanbaru dan Pejabat Lelang Kelas II Bekasi. Objek lelang dalam tesis ini berada di wilayah Pekanbaru, sedangkan akta risalah lelang dibuat oleh Pejabat Lelang Kelas II Bekasi. Dalam praktiknya, terdapat Pejabat Lelang yang membuat akta risalah lelang yang objeknya tidak berada dalam wilayah jabatannya. Praktik ini tidak sesuai dengan peraturan yang diberikan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menetapkan bahwa seorang pejabat lelang hanya bisa mengeluarkan akta risalah lelang yang objeknya berada dalam wilayah jabatannya. Oleh karena itu, masalah penelitian yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana keabsahan akta risalah lelang terhadap objek lelang yang tidak berada dalam wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II dan bagaimana akibat hukum bagi Pejabat Lelang Kelas II yang membuat akta risalah lelang terkait objek lelang yang tidak berada dalam wilayah jabatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Hasil penelitian menemukan bahwa akta risalah lelang yang objeknya tidak berada dalam wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II adalah tidak sah. Risalah Lelang tidak dapat diklasifikasikan sebagai akta otentik, namun menjadi akta biasa dan akibat hukumdari kasus ini adalah Pejabat Lelang dapat diberhentikan dengan tidak hormat.

This thesis discusses the validity of an auction deed of auction objects which are not in the jurisdiction of the Class II Auctioneer A Case Study of PT M Finance Pekanbaru and the Class II Auctioneer of Bekasi. The auction objects in this thesis were in Pekanbaru territory while the legal document of the auction, namely Risalah Lelang, was made by a Class II Auctioneer in Bekasi. In practice, there was an Auctioneer making a Risalah Lelang of several auction objects which were not in his her legal territory. This practice was not in conformity with the rules given in the Minister of Finance Regulation concerning the Auction Directive which stipulates that an Auctioneer can only issue auction deeds of auction object within his her jurisdiction. Therefore, the research issues discussed in this thesis are the validity of the auction deed of auction objects which are not within the Class II Auctioneer's jurisdiction and its legal consequences for the Class II Auctioneer who conducts the auction. The research method used in this theses was normative juridical. Data collection technique used was the study of documents. The research found that the auction deed of auction objects which are outside the jurisdiction of the competent Auctioneer are not valid. The Risalah Lelang can not be classified as an authentic deed, but becomes an ordinary deed and the legal effect of this case is the Auctioneer can be dishonorably discharged.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T48326
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fikri Wijaya
"Perkembangan teknologi khususnya internet telah membawa banyak perubahan dalam cara bertransaksi dalam perdagangan, melalui internet peserta lelang yang sedianya harus datang ke kantor lelang, saat ini dapat mengikuti kegiatan lelang tanpa datang terlebih dahulu ke kantor lelang, Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah membangun Aplikasi Lelang Email (ALE) untuk mendukung perkembangan dari kegiatan lelang, Kementerian Keuangan juga telah menetapkan peraturan kementerian keuangan yang memperbolehkan lelang online untuk objek hak tanggungan, Padahal sebelumnya telah ditetapkan larangan terhadap pelaksanaan lelang atas objek Hak Tanggungan (eksekusi) melalui internet, bagaimanakah keabsahan serta perlindungan hukum bagi pemenang lelang, Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan pelaksanaan lelang atas objek hak tanggungan melalui ALE adalah sah, karena tidak terdapat larangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, telah memenuhi kriteria dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga telah terdapat aturan baru yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang yang menentukan bahwa lelang eksekusi termasuk lelang atas objek hak tanggungan dapat dilaksanakan melalui lelang online, selain itu tidak terdapat perbedan yang signifikan antara lelang online dengan lelang konvensional oleh karenanya hak dari pemenang lelang pada dasarnya secara hukum tetap terlindungi.

The development of technology, particularly the internet, has brought many changes in commerce. Through the internet, bidders which originally have to come to the auction house, now can remotely participate in the auction. In Indonesia, The Ministry of Finance has built an e-mailauction application(ALE) to support the development of auctions. The Ministry of Finance also enacted ministerial regulation that allowsthe online auctions of mortgage objects. Previously,however, the government had set a ban on the online auction of Mortgage objects (execution auction). Therefore, the problem examined in this theses is the legal validity and the legal protection for the auction winners.The research method used in this paper is a normative study using secondary data.The writer concluded that the online auction of mortgage objects through ALE is legitimate because there is no restriction in the Act No. 4 of 1996 on Mortgage and it is comply with the Act No. 11 of 2008 on Information and E-Commerce. Furthermore,the newMinister of Finance Regulation, namelyPMK 27 of 2016,determines that execution auction, including mortgage auction, can be carried out through online auction.Thewriter also found that there is no significant differencebetween online auction and conventional auction. Therefore, the auction purchaser is legally protected."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agnes Josepha Jasin
"Keluhan kantor-kantor lelang di daerah mengenai tidak meratanya pendapatan dari penjualan lelang, serta kekhawatiran akan timbulnya gugatan terhadap tempat pelaksanaan lelang lintas wilayah sehubungan dengan otentisitas risalah lelang merupakan alasan dihapuskannya dispensasi tempat lelang oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013. Tesis ini akan menganalisis mengenai otentisitas risalah lelang yang dibuat berdasarkan dispensasi tempat lelang, dan dampak penghapusan dispensasi tempat lelang terhadap kinerja balai lelang dan notaris sebagai pejabat lelang kelas II. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Sedangkan hasil penelitian ialah bahwa pemberian dispensasi tempat lelang tidak mengurangi otentisitas risalah lelang dan dampak penghapusan dispensasi tempat lelang adalah penurunan kinerja balai lelang serta notaris sebagai pejabat lelang kelas II.

Due to complaints from several state auction offices concerning the declining of state revenues derived from auctions, as well as concerns about the emergence of lawsuits against the dispensation of auction location in relation to the authenticity of the auction deed, cause the Minister of Finance of the Republic of Indonesia issued Ministerial Regulation No. 106/PMK.06/2013. This thesis analyzes two things. First, it analyzes the relation between the dispensation of the auction location and the authenticity of the auction deed. Second, it analyzes the impact of the abolition of provisions concering the dispensation of the auction location on the performance of the auction house and the notary's performance as a class II officer auctions. Methodology used in this research is juridis normative, combined with interviews to several prominent persons. The result of this research is that the provisions on the dispensation of the auction location does not reduce the authenticity of the auction deed, and that the removal of the aforementioned provisions has an adverse impact on the declining of the performance of private auction houses and notaries as the class II auctioneers.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41732
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
M. Ichsan Alfara
"Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap pemenang lelang lelang Hak Tanggungan apabila benda lelang yang dijual dengan lelang berbeda dengan yang ada pada pengumuman lelang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 123/Pdt.G/2018/PN.Mnd) Sehubungan dengan topik ini, penulis menganalisis perlindungan hukum dari pemenang lelang dan tanggung jawab Pejabat Lelang dan Kreditor sebagai Penjual lelang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis data kualitatif. Penulis menyimpulkan bahwa perbedaan antara objek lelang dalam kenyataan dan dalam iklan dapat mengakibatkan pembatalan lelang. Perlindungan hukum bagi Pemenang Lelang dalam kasus ini adalah pengadilan Menghukum penjual untuk membayar semua kerusakan material dan imaterial yang diderita oleh pemenang lelang. Petugas Lelang berdasarkan Pasal 11 PMK-94 dalam melakukan wewenang mereka juga memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan lelang yang mereka pimpin, tetapi mereka masih dapat bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaian selama tindakan mereka dapat dibuktikan di pengadilan. Dan penjual yang tindakannya terbukti di pengadilan sepenuhnya bertanggung jawab atas tuntutan pidana dan / atau tuntutan hukum perdata. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar Pejabat Lelang dan Kreditor sebagai penjual lelang memeriksa dengan saksama data dan dokumen lelang dan lebih memperhatikan persiapan lelang.

This thesis discusses the legal protection of the winning bidder of Mortgage Rights auction in the case that the auction object put up for sale by auction is different from that in the auction advertisement (a case study of Manado District Court's decision Number : 123/Pdt.G/2018/PN.Mnd)In relation to this topic, the writer analyses the legal protection of the winning bidder of the auction and the responsibility of the auctioneer and the creditor as the seller of the auction. The research uses a normative juridical method with a qualitative data analysis approach. The writer concludes that the difference between the auction object in reality and in the advertisement may results in the annulment of the auction. The legal protection for the Winning Bidder in this case is the court Punish the seller to pay for all material and immaterial damages suffered by the winning bidder. Auctioneer based on Article 11 of the PMK-94 in doing their authority also has responsibility for the conduct of the auctions they lead, but they can still be liable for errors and negligence as long as their actions can be proven in court. And the seller whose actions are proven in court is fully liable for criminal prosecution and/or civil lawsuits. Therefore, the writer suggests that the auctioneer and the creditor as the seller of the auction examine closely auction data and documents and give more attention to auction preparation."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54789
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Christie Lim
"Tesis ini membahas mengenai lelang atas sitaan pajak, khususnya perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yang tidak mendapatkan hak atas objek lelang. Sebagai upaya untuk menyelesaikan utang pajak, kantor pajak menerbitkan surat untuk melaksanakan penyitaan terhadap perusahaan, yang kemudian dilanjutkan dengan melelang property dari anggota dewan pengawas perusahaan. Akan tetapi hakim membatalkan lelang tersebut dan menyatakan lelang tidak sah dan batal demi hukum. Permasalahan yang muncul dalam kasus ini adalah mengenai kesesuaian antara peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan pertimbangan hakim dalam memeriksa kasus ini. Selain itu penulis juga menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yang lelangnya dibatalkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti norma-norma dan asas-asas hukum positif dalam kaitannya dengan kasus ini. Penulis menemukan bahwa pertimbangan dan putusan hakim Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 910 K/Pdt/2007 adalah sesuai dengan undang-undang di bidang perpajakan sementara pertimbangan dan putusan hakim Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 329 PK / Pdt / 2011 tidak sesuai dengan undang-undang di bidang perpajakan dan lelang. Penulis ini menyarankan agar pemerintah meningkatkan peraturan pajak, dan lelang untuk memberikan kejelasan tentang pembayar pajak perusahaan dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pembeli lelang yang tidak bisa memperoleh benda lelang.

This thesis discusses a problem in relation to tax foreclosure auction, particularly the legal protection of an auction purchaser which could not obtain the property right of an auction object. As an effort to settle a tax debt, a tax office issued a foreclosure letter to a company and then followed by seizing and auctioning a property of the company?s supervisory board member as the company?s tax insurer. Although the auction of the property was held by the state auction office, the judges of the Supreme Court declared that the auction was unlawful and cancelled the auction. The theses analyzed the problem that arose from this case, particularly the conformity between the tax legislation and the consideration of judges in examining this case. In addition, the writer also analyzed the legal protection of the purchaser which could not obtain the auction object. This research is a normative juridical law research. The research aims to examine the norm and principles of the positive law in relation to this case. The writer found that the consideration and the decision of judges of the Supreme Court decision No. 910 K / Pdt / 2007 is in compliance with the legislation in the field of taxation while those of the Supreme Court decision No. 329 PK / Pdt / 2011 is not in compliance with the legislation in the field of taxation and auction. This writer suggested that the government improves the tax and auction regulations to provide more clarity on the corporate tax payers and better legal protection for auction purchasers which could not obtain the auction objects."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T46505
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gabriella Natalia Cristina
"ABSTRAK
Bank sebagai penghimpun dana masyarakat, mengumpulkan dana dari masyarakat dalam jumlah yang sangat besar dengan jangka waktu yang cukup lama merupakan sumber utama bagi Bank dalam menyalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukan dalam bentuk pinjaman atau kredit. Inilah yang dinamakan fungsi Bank sebagai Intermediasi. Adanya hubungan pinjam-meminjam tersebut diawali dengan pembuatan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditor terhadap nasabah peminjam sebagai debitor. Jaminan merupakan salah satu faktor dalam pertimbangan pemberian kredit dari bank. Pada kenyataannya saat ini Debitur ataupun pihak pemilik jaminan akan menggunakan segala upaya agar harta benda miliknya tidak dieksekusi oleh bank apabila terjadi wanprestasi, hal ini sangat berhubungan dengan itikad baik daripada debitur dan pemilik jaminan, ketika debitur mengajukan pinjaman terhadap debitur seharusnya debitur juga sudah mempersiapkan untuk melaksanakan kewajibannya yaitu dengan membayar pinjaman pokok berserta bunga terhadap kreditur, dikarenakan tidak ingin harta benda nya dieksekusi maka debitur melakukan upaya-upaya baik secara non-hukum ataupun dengan melalui jalur hukum, pada perkembangannya kasus-kasus perbankan menjadi lebih kompleks lagi dibandingkan sebelumnya, dikarenakan pengetahuan debitur dan pemilik jaminan juga semakin banyak dan tajam mengenai hukum dan sistem perbankan, seperti yang dilakukan dengan mengajukan perlawanan pihak ketiga dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

ABSTRACT
Banks as collectors of public funds, collect funds from the public in a very large amount with a long period of time is a major source for the Bank in channeling back to the community in need in the form of loans or credit. This is called the function of the Bank as Intermediation. The existence of the borrowing and borrowing relationship begins with the creation of an agreement between the borrower (debtor) and lend (creditor) as outlined in the agreement form. An essential element of bank credit is the trust of the bank as a creditor to the borrower's customer as a debtor. Guarantee is one of the factors in the consideration of lending from the bank. In fact, at this time the Debtor or the owner of the warranty will use all efforts to keep his property not executed by the bank in case of default, this is very much in relation to the good faith of the debtor and the owner of the guarantee, when the debtor applying the loan to the debtor should the debtor have also prepared for carrying out its obligations by paying principal and interest credit to the creditor, because it does not want his property executed then the debtor makes efforts either non-law or through legal channels, the development of banking cases becomes more complex than ever before, the knowledge of debtors and owners of collaterals is also increasingly and sharply concerning the laws and banking system, as is done by proposing third party resistance and lawsuits unlawful act."
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T49869
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rizky Yosa Adhi Prabowo
"Bank sebagai lembaga intermediasi dalam memberikan kredit wajib berpedoman pada prinsip pemberian kredit seperti 5C, 5P dan sebagainya yang merupakan penerapan dari prinsip perbankan mengenai kehati-hatian, kepercayaan dan mengenal nasabah. Walaupun proses tersebut telah dijelani tetapi terdapat beberapa kredit bermasalah dimana selanjutnya dapat dilakukan penyelesaian kredit melalui lelang eksekusi hak tanggungan, seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 39/Pdt.G/2013/PN.BNA antara Tn. I dan PT. Bank X Tbk serta KPKNL Banda Aceh. Adapun pokok permasalahan yaitu bagiamana peraturan perundang-undangan mengatur mengenai proses penyelesaian kredit bermasalah khsusunya melalui mekanisme lelang eksekusi hak tanggungan dan bagaimana kesesuaian lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh PT. Bank X Tbk dalam putusan Pengadilan Banda Aceh tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu yuridis normative. Dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelesaian kredit bermasalah melalui lelang yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013, disamping peraturan internal PT. Bank X Tbk untuk beberapa hal dan tepat putusan hakim terkait dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 39/Pdt.G/2013/PN.BNA tersebut.

Bank as an intermediary in providing the credit shall be guided by the principles of lending such as 5C, 5P and so on which is the application of the principles concerning prudential banking, trust and get to know the customers. Although the process has been dijelani but there are a few problem loans which can then be carried out settlement of loans through an auction execution encumbrance, as in the Banda Aceh District Court decision No. 39/Pdt.G/2013/PN.BNA between Mr. I and PT. Bank X Tbk and KPKNL Banda Aceh. As for the subject matter that is how North of legislation regulating the process of resolving problem loans through an auction mechanism khsusunya execution of mortgage and how the suitability of the execution of mortgage auction conducted by PT. Bank X Tbk in Banda Aceh the Court's decision. The research method used is the juridical normative. It can be concluded that the legislation regulating the settlement of non-performing loans through auctions that Minister of Finance Regulation No. 93/PMK.06/2010 as amended by the Minister of Finance Regulation No. 106/PMK.06/2013, in addition to internal regulations PT. Bank X Tbk for some things and right verdict related to the Banda Aceh District Court decision No. 39/Pdt.G/2013/PN.BNA."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
S60892
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Maruli Serling Glorius T.
"Pada Jurnal ini Penulis memiliki dua pokok permasalahan. Pertama, mengenai perlindungan dan akibat hukum bagi pemenang lelang yang tidak dapat memiliki dan menguasai objek lelang yang cacat hukum , kedua, tanggung jawab pemohon lelang kepada pemenang lelang atas suatu objek lelang yang cacat hukum tersebut. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan yang bersumber dari data primer, sekunder, dan tersier. Dalam Jurnal ini Penulis menyimpulkan bahwa sudah sepatutnya Pemenang Lelang yang telah menjalankan kewajibannya (mengikuti lelang sesuai prosedur, membayar harga lelang dan biaya lelang lainnya) selaku pemenang dalam suatu pelelangan, sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum sebagai pihak ketiga yang beritikad baik dan pihak yang paling bertanggung jawab atas kejadian yang menimbulkan kerugian kepada Pemenang Lelang tersebut, yaitu dalam hal ini pihak Pemohon Lelang yang sedari awal memiliki akses langsung dalam mengontrol dan mengawasi aset jaminan yang dimilikinya.

In this thesis the author has two main problems. First, regarding protection and legal consequences for the auction winner who cannot own and control the object of law defects. Second, the responsibility of the auction applicant to the auction winner for an object that is legally flawed. The research method that I use is a normative juridical type using secondary data types collected through literature study techniques sourced from primary, secondary, and tertiary data. In this thesis the author concludes that it is fitting for the Auction Winner who has carried out his obligations (following the auction according to procedure, paid the auction price and other auction fees) as the winner in an auction, it is fitting to obtain legal protection as a third party in good faith and the most responsible party responsible for events that cause losses to the Auction Winner, in this case the Auction Applicant who from the beginning has direct access in controlling and overseeing the mortgage object as an asset the Bank owns."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Silvia Triana Hapsari
"Dana merupakan bagian yang sangat penting bagi jalannya suatu usaha. Dana dapat diperoleh baik dari modal sendiri atau pun yang berasal dari utang. Dana yang berasal dari utang dapat diperoleh melalui kredit yang didapatkan dari bank. Dalam memberikan kreditnya, bank akan memberikan penilaian terhadap calon debitornya, apakah calon debitor tersebut layak untuk mendapatkan kredit atau tidak. Jika bank menyetujui untuk memberikan kredit maka sebelum bank memberikan kreditnya, bank akan meminta jaminan kepada debitornya. Jaminan tersebut dapat berupa barang bergerak, barang tidak bergerak ataupun orang. Jika barang jaminan itu berupa tanah atau barang tidak bergerak, maka lembaga jaminan yang digunakan adalah Hak Tanggungan. ksistensi dari lembaga jaminan Hak Tanggungan ini bergantung pada perjanjian kreditnya. Hak Tanggungan merupakan jaminan khusus yang memberikan kedudukan yang diutamakan bagi kreditor pemegang haknya . Apabila pada suatu hari debitor wanprestasi atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka kreditor pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dapat dengan segera mengeksekusi objek jaminan Hak Tanggungannya. Dikatakan dengan lahirnya Undang-undang Hak Tanggungan N0. 4/1996 akan mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya, akan tetapi masih terdapat permasalahan yang terjadi dalam mengeksekusi jaminan Hak Tanggungan khususnya pada eksekusi lelang. Salah satu permasalahan tersebut adalah apabila hasil penjualan lelang tersebut ternyata tidak dapat mencukupi pelunasan piutang kreditornya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam eksekusi lelang dan untuk kemudian dapat diberikan saran-saran yang mungkin dapat memberikan masukan bagi para pihak yang terkait dalam pelelangan barang jaminan."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001
S20460
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>