Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan status kewarganegaraan anak akibat perceraian dalam perkawinan beda kewarganegaraan adalah kewarganegaraan ganda terbatas yaitu anak yang lahir dari perkawinan tersebut memiliki kewarganegaraan ganda dari kedua orang tuanya. Namun, kewarganegaran ganda ini hanya akan dinikmati anak tersebut hingga ia berusia 18 tahun (delapan belas) tahun. Kemudian diharuskan memilih salah satu diantara dua warga negara yang ia miliki dan harus benar-benar diputuskan saat ia berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Dalam penulisan ini pokok permasalahan yang diangkat adalah bagaimana hak asuh anak menurut peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, dan apakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.150/PDT/2011/PT.Dps sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode yuridis normatif dengan sifat penulisan deskriptif analitis yang memberikan gambaran dan memaparkan keseluruhan dari objek yang diteliti dan menganalisisnya dan mengacu pada asas-asas hukum dan yurisprudensi serta peraturan perundang-undangan. Kasus dalam tesis ini adalah penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada tergugat, namun tergugat menyangkal adanya pertengkaran yang terjadi diantara mereka dengan tidak memberikan bukti yang jelas, dan dari perceraian tersebut membawa akibat kepada anak yaitu mengenai hak asuh dan status kewarganegaraan anak. Menurut penulis putusan hakim sudah tepat yaitu hak pengasuhan anak memang benar jatuh kepada ibunya yang berkewarganegaraan Indonesia dikarenakan anak yang masih di bawah umur secara kejiwaan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan ibu, dengan tidak mengurangi hak ayah untuk menemui anaknya setelah mendapat izin dari ibunya tersebut.

---

Act No. 12 of 2006 about the Citizenship status of nationality due to divorce in a marriage of different citizenship dual citizenship is restricted i.e. children born of such marriages have dual citizenship of both parents. However, this double nationality will only be enjoyed by the child until they was 18 (eighteen) years old. Then it is necessary for them to choose one between two citizens whom he had and should really be decided when he was 21 (twenty one) years old. In this research, the principal issue raised is how custody of the child according to the legislation in force in Indonesia, and whether consideration of the law judge in High Court Verdict Denpasar No. 150/PDT/2011/PT. Dps is in compliance with the applicable laws and regulations in Indonesia. The methods used in the writing of this thesis is the juridical normative method with descriptive analytical writing trait gives an overview and expose the whole of an object being examined and analyse it and refers to the principles of law and jurisprudence and legislation. The case in this thesis is the plaintiff filed suit for divorce to the defendants, but the defendants denied any contention that occurs among them by not providing clear evidence, and from those brought divorce to child regarding custody and child's citizenship status. According to the author of the verdict of the judge is just right, namely the right childcare falls to their mother (Indonesian), because the child was under age mentally connected very closely with mother, by not reducing the rights of the father to see his son after received permission from her mother."

"Perceraian pada perkawinan campuran pastinya membawa konsekwensi terhadap status hukum dan pemeliharaan anak yang dihasilkan dari perkawinan campuran tersebut. Indonesia telah melahirkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menggantikan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 480/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel telah memutuskan mengenai status hukum dan pemeliharaan anak akibat perceraian orang tuanya yang melakukan perkawinan campuran antara Indonesia dengan Inggris. Terhadap putusan tersebut penulis mencoba menganalisis terhadap putusan Pengadilan tersebut mengenai pemeliharaan anak dan status hukum anak bila ditinjau dari UU 12/2006.Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris. Sedangkan pendekatan penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan dan wawancara. Status hukum anak ditinjau dari Undang-undang 12/2006 lebih menguntungkan dibandingkan dengan UU 62/1958. Hal ini bisa terlihat bahwa dalam Undang-Undang Kewarganegaraan baru, anak dapat memiliki kewarganegaraan ganda terbatas dari kedua orang tuanya. Disebut terbatas karena nanti setelah anak-anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Sedangkan bila ditinjau dari UU 62/1958, status hukum anak itu mengikuti kewarganegaraan ayahnya saja. Dalam hal pemeliharaan anak maka berdasarkan yurisprudensiyurisprudensi, hukum tempat kediaman sehari-hari si anak (habitual residence) yang berlaku, namun apabila terjadi sengketa, maka "the best interest of the child" merupakan pertimbangan utama bagi hakim dalam memutuskan sengketa. Dengan diundangkannya UU 12/2006 maka anak dapat bebas dan tidak takut dideportasi. Terhadap pemeliharaan anak maka tepatlah bahwa habitual residence merupakan solusi yang baik.

---

Divorce in the intermarriage of course bring the consequences of the legal status and maintenance children produced from a mixture of the marriage. Indonesia has born the Law No. 12 Year 2006 on Citizenship of the Republic of Indonesia replace Law No. 62 Year 1958 on Citizenship of the Republic of Indonesia. The court decision in the South Jakarta State Tax 480/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel have decided on the status of law and maintenance children divorce their parents do that intermarriage between Indonesia and Britain. Decision against, the author tries to analyze the court decision regarding the maintenance of children and the legal status of children when the review of Law No. 12/2006.

Research method used is the normative and empiris legal research methods. While the approach to research that is conducted research literature and interview. Review the legal status of children from the Law No. 12/2006 more profitable than the Law No. 62/1958. This can be seen that in the Citizenship Act new, children can have a limited dual citizenship from both parents. Called limited because later after children aged 18 (eighteen) years old or have married the child must choose one of the stated nationality. Meanwhile, when the review of Law No. 62/1958, the legal status of children is to follow his father's citizenship course. In the case of the child based on the jurisprudence-jurisprudence, legal residence the day-to-day child (habitual residence) is fine, but when disputes occur, then "the best interest of the child" is a major consideration for judges in deciding disputes. With born Law No. 12/2006 the children can be free and not worry about deported. About a maintenance children is indeed appropriate that the habitual residence is a good solution."

"Karena globalisasi, pernikahan internasional telah meningkat terutama di Korea dan di Indonesia karena saat ini banyak perusahaan Korea cenderung untuk memperluas bisnis mereka di Indonesia. Tentu, tingkat antar-pernikahan antara Korea dan Indonesia juga meningkat. Selain itu, mereka cenderung berpikir mudah melakukan pernikahan antar Korea dan Indonesia. Faktanya lebih banyak mendatangkan masalah dibandingkan dengan perkawinan dengan ras yang sama karena keduanya memiliki latarbelakang yang berbeda. Masalahnya masing-masing keduanya memiliki latar belakang yang berbeda dalam hal perbedaan budaya dan perbedaan bahasa yang dapat menyebabkan beberapa konflik pasangan perkawinan internasional. Dengan demikian, tujuan dari makalah ini adalah untuk membahas perkawinan silang antara Korea dan Indonesia, bersama dengan identifikasi kesulitan beradaptasi yang dihadapi pasangan sebagai akibat dari perbedaan budaya dan perbedaan bahasa.

---

Due to the globalization, international marriage has increased especially in Korea and in Indonesia because currently lots of Korean companies tend to expand their business in Indonesia. Naturally, the rate of inter-marriage between Korean and Indonesian has also increased. Moreover, they tend to think it is easy to have inter-marriage between Korean and Indonesia. In fact, there are more problems in this kind of marriage compared with same racial marriage because both are having each different background. The problem both are having each different background especially, in term of difference culture and difference language can cause some conflicts in inter-marriage couple. Thus, the aim of this paper is to discuss inter-marriages between Koreans and Indonesians, along with the identification of the difficulties of adapting couples face as a result of cultural differences and language differences. "

"Studi ini merupakan penelitian mengenai identifikasi etnik anak-anak dari keluarga perkawinan antaretnik Minangkabau dan Mandailing di Kotamadya Medan. Penelitian bertujuan mengkaji faktor-faktor yang membentuk identifikasi etnik anak-anak, proses pembentukannya, dan aktor-aktor yang berperan panting dalam pembentukan identifikasi etnik anak-anak yang dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga perkawinan antaretnik.Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-antropologis yang sebelumnya telah digunakan oleh Eldering (1998) dengan perspektif ekologi kultural (cultural ecological) dengan menggunakan model ekologi kultural (cultural ecological model) yang didasarkan pada model ekologi (ecological model) Bronfenbrenners untuk melihat aspek-aspek sosial dari lingkungan sehari-hari anak- anak. Selain itu untuk mengetahui dimensi kulturalnya digunakan kerangka Antropologi Psikologi yang dikembangkan oleh Harkness dan Super yaitu mengenai "Relung Perkembangan" (developmental niche) anak.Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan metode kualitatif dengan fokus unit analisnya anggota-anggota keluarga hasil perkawinan antaretnik Minangkabau dan Mandailing sebanyak lima puluh keluarga di Kotamadya Medan.Studi ini menunjukkan bahwa identifikasi etnik anak-anak yang berasal dari perkawinan antaretnik (Minangkabau dan Mandailing) dalam wilayah perkotaan yang multietnik (Kotamadya Medan) akan bervariasi tergantung sosialisasi kultural yang mereka peroleh dari lingkungannya. Identitas etnik anak-anak ini masih mengambil salah satu atau kedua identitas etnik orang tua, namun identitas tersebut tidak kembali seperti semula melainkan merupakan "identitas baru". Identitas baru yang dimaksud merupakan suatu konstruksi kultural yang bersifat longgar, situasional, kondisional, tidak terikat dengan territorial dan selalu dalam proses pembentukan. Identitas etnik yang akan diacu diantara identitas yang beragam yang mereka peroleh dari sosialisasi dalam lingkungan yang multietnik adalah identitas yang paling menguntungkan sebagai suatu strategi adaptasi terhadap lingkungannya. Studi ini menemukan bahwa perkawinan antaretnik yang terjadi di Indonesia khususnya perkawinan antaretnik Minangakabau dan Mandailing di Kotamadya Medan tidak sampai menghasilkan identitas kelompok (etnik) baru yang terstruktur dalam stratifikasi sosial."

"PENDAHULUANPerkawinan antara orang Jepang dengan orang asing di Jepang sekarang ini tidak lepas dari sejarah. Pada saat Jepang melaksanakan politik sakoku (1639), pemerintah hanya memberi izin tinggal kepada orang-orang Belanda dan orang-orang Cina. Meskipun demikian, baik orang Belanda maupun orang Cina tidak diizinkan tinggal di daerah yang sama. Orang Belanda tinggal menetap di Pulau Dezima dan orang Cina tinggal di seberang Pulau Dezima.Dengan keberadaan orang asing tersebut maka terjadi jalinan hubungan antara orang Jepang dengan orang asing. Hubungan itu berlanjut ke jenjang perkawinan. Tetapi pada waktu itu perkawinan antara orang Jepang dengan orang asing masih dilarang. Apabila mereka tetap melaksanakan perkawinan, perkawinan mereka tidak diakui secara hukum oleh pemerintah. Hal ini sehubungan dengan belum adanya hukum yang mengatur perkawinan antara orang Jepang dengan orang asing.Ketika memasuki tahun ke enam Meiji (1873) oleh pemerintah pada saat itu dikeluarkan sebuah maklumat kabinet no. 103 atau Dajyoukan Fukoku 103 Go. Maklumat Kabinet no. 103 ini berisi tentang Naigai Ningen no Kon'in atau hukum perkawinan antara orang dalam yaitu orang Jepang dengan orang luar yaitu yang bukan orang Jepang.Pada zaman Meiji, perkawinan antara orang Jepang dengan orang yang bukan orang Jepang disebut naigai ningen no kon'in. Tetapi sekarang istilah tersebut sudah tidak terpakai. Sekarang istilah yang populer untuk perkawinan antara orang Jepang dengan orang yang bukan orang Jepang disebut kokusaikekkon. lstilah kokusaikekkon sendiri baru populer setelah seperempat abad kemudian sejak makiumat kabinet no. 103 ditetapkan dalam undang-undang Jepang pada tahun Meiji 32 (1898).Kokusaikekkon apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi perkawinan campuran. Hal ini sesuai dengan yang di kutip oleh Prodjohamidjojo dari Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 pasal 57-62 adalah:Perkawinan antara seorang Indonesia yang kawin dengan seorang asing, warga negara asing.Dalam penelitian ini, saya tidak mempergunakan istilah perkawinan campuran tetapi saya mempergunakan istilah kokusaikekkon."

"Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana penanganan sengketa international child abduction yang terjadi setelah adanya perceraian dari sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan campuran beda kewarganegaraan. Perbedaan hukum yang berlaku antara suami dan istri, mempengaruhi status personal anak tersebut dalam berhadapan dengan hukum. International child abduction diatur dalam the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction 1980. Indonesia belum menandatangani konvensi tersebut sehingga penanganannya mengacu pada undang-undang nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Kewarganegaraan RI, dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak. Penanganan kasus ini di Indonesia melibatkan instansi seperti KPAI, Kementerian Luar Negeri, dan Kedutaan Besar. Selain melibatkan instansi, pada umumnya proses pengembalian anak dalam penanganan international child abduction dapat mengikuti perjanjian bilateral antara kedua negara, tetapi Indonesia belum memiliki perjanjian bilateral terkait international child abduction dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Singapura, Belanda, dan Prancis. Salah satu yang menjadi permasalahan besar dalam menangani international child abduction di Indonesia adalah Indonesia belum menjadi negara anggota the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction dan belum meratifikasi konvensi tersebut. Penyelesaian international child abduction di pengadilan bisa menghasilkan putusan pengembalian anak atau penetapan hak asuh anak berdasarkan prinsip the best interest of the child dan prinsip habitual residence. Namun, sebagai negara yang belum meratifikasi konvensi, Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam menangani kasus international child abduction secara efektif. Indonesia tentu membutuhkan regulasi berupa undang-undang yang jelas untuk menangani kasus international child abduction, yang mencakup Central Authority yang sesuai dengan konvensi untuk menjadi perantara antar negara, serta prosedur pengembalian anak tersebut ke negara asal atau negara habitual residence-nya.

---

This research analyses how to handle disputes of international child abduction that occur after the divorce of a couple who have conducted an intermarriage with different nationalities. The differences in the applicable laws between the husband and wife affect the personal status of the child when dealing with the law. International child abduction is regulated by the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction 1980. Indonesia has not signed this convention, so the handling in Indonesia refers to national laws such as the Child Protection Act, the Marriage Act, the Indonesian Citizenship Act, and the Child Welfare Act. The handling of this case in Indonesia involves institutions such as KPAI, the Ministry of Foreign Affairs, and the Embassy. Besides involving institutions, generally, the process of returning the child in the handling of international child abduction can follow bilateral agreements between the two countries, but Indonesia does not yet have bilateral agreements related to international child abduction with countries such as the United States, Singapore, the Netherlands, and France. One of the major issues in handling international child abduction in Indonesia is that Indonesia has not become a member state of the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction and has not ratified the convention. The resolution of international child abduction in court can result in a decision to return the child or the determination of child custody based on the principle of the best interest of the child and the principle of habitual residence. However, as a country that has not ratified the convention, Indonesia still faces difficulties in handling cases of international child abduction effectively. Indonesia certainly needs clear regulations in the form of laws to handle cases of international child abduction, which include a Central Authority in accordance with the convention to act as an intermediary between countries, as well as procedures for returning the child to the country of origin or their habitual residence country."

"Warga Negara Indonesia pelaku perkawinan campuran tidak boleh memegang Hak Milik, atau Hak Guna Bangunan (HGB), atau Hak Guna Usaha (HGU), kecuali yang bersangkutan mempunyai perjanjian perkawinan sebelum menikah, yang mengatur mengenai pemisahan harta kekayaan. Larangan Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Kepada Warga Negara Asing yaitu, Pasal 21 ayat (3) UUPA mengamanatkan bahwa bagi Warga negara Asing yang memiliki hak milik diwajibkan melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu 1(satu) tahun. Apabila terjadi perceraian dalam suatu perkawinan campuran dimana pihak yang cenderung akan dirugikan adalah pihak perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang melangsungkan perkawinan dengan laki-laki Warga Negara Asing (WNA), hal ini kemudian yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis saya yakni bagaimanakah akibat hukum perceraian pada perkawinan campuran beda kewarganegaraan terhadap harta benda serta Bagaimanakah analisa hukum terhadap harta benda bersama setelah perceraian dalam perkawinan campuran Beda Kewarganegaraan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 316/K/Ag/2015) tentang putusan kasasi mengenai harta bersama akibat perceraian terhadap perkawinan campuran , penulis kemudian meneliti permasalahan ini dengan metode penelitian yuridis normatif dimana penulis dalam meneliti mengacu kepada aturan ?aturan hukum yang ada untuk kemudian dapat menjawab permasalahan. Dalam kesimpulannya hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai Hak Milik, Warga Negara Asing sama sekali tidak terbuka kemungkinan untuk mendapatkan hak atas tanah dalam Sistem hukum pertanhan kecuali Hak Pakai.

---

Indonesian citizen actors mixed marriages can not hold Right to Land, or Right to The Building (HGB), or The Right to the Business (HGU), unless the person concerned has a marriage contract before marriage, which regulates the separation of assets. Prohibition of Transfer of Ownership of Land to Foreigners namely, Article 21 paragraph (3) of the Basic Agrarian Law mandates (UUPA)that foreign nationals who have the right of ownership is required to dispose of them in a period of 1 (one) year. When divorce occurs in a mixed marriage where the parties are likely to be harmed is the female citizen of Indonesia (Indonesian) that a marriage with male foreigners (WNA), it is then an issue of concern in my thesis that is what the legal consequences divorce on marriage mixture of different nationalities to property and how the legal analysis of the property together after divorce in mixed marriages different nationalities (the Supreme court of the Republic of Indonesia Number 316 / K / Ag / 2015) concerning the decision on the common property consequences of divorce on marriage mixture, the author then examines these issues with normative juridical research method in which the author refers to the rules examine existing law to be able to answer the question. In conclusion only Indonesian citizens who can have Ownership, foreign citizens did not open the possibility for land rights in the legal system of land except for Right to Use."

"Tesis ini membahas mengenai implikasi keabsahan perkawinan campuran di luar negeri yang belum didaftarkan di Indonesia terhadap proses jual beli harta bersama berdasarkan studi atas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 851/Pdt.G/2016/PN.Dps. Tahun 2017. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan perkawinan campuran di luar negeri yang belum didaftarkan di Indonesia dan implikasinya terhadap proses jual beli harta dalam perkawinan. Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis.Hasil penelitian menunjukkan, bahwa perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar negeri sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan itu berlangsung adalah sah, tetapi karena belum didaftarkan di Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, maka perkawinan campuran itu tidak dikenal dalam administrasi kependudukan di Indonesia, sehingga semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh pasangan perkawinan campuran itu tidak mendapat perlindungan hukum di Indonesia. Dengan demikian, berimplikasi terhadap proses jual beli harta bersama, yaitu selain harus memenuhi syarat keabsahan perkawinan campuran, juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian jual. Dalam kasus ini, syarat formal terkait keabsahan perkawinan campuran di Indonesia belum terpenuhi, yaitu belum didaftarkan di Dukcapil setempat, sehingga perkawinan tersebut tidak dikenal dalam administrasi kependudukan di Indonesia.Oleh karena itu, jika demi kepastian hukum, maka perbuatan hukum Pihak Istri menjual tanah dan bangunan atas namanya sendiri itu seharusnya dianggap sebagai perbuatan hukum yang sah dalam status belum kawin, dan harta itu adalah harta pribadinya. Namun, jika demi keadilan, maka perbuatan hukum Pihak Istri tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu terkait kausa yang halal dan melanggar asas kepatutan, karena se-harusnya secara de facto harta itu adalah harta bersama yang mensyaratkan adanya per-setujuan dari Pihak Suami untuk menjualnya, sehingga sepatutnyalah perjanjian jual beli itu menjadi batal demi hukum.

---

This thesis discusses the implications of the validity of mixed marriages abroad that have not been registered in Indonesia for the process of buying and selling shared assets based on a study of Denpasar District Court Decree Number 851/Pdt.G/2016/PN.Dps. 2017. The main problem in this study is regarding the validity of mixed marriages abroad that have not been registered in Indonesia and the implications for the process of buying and selling assets in marriages. This research is a form of normative juridical research and the type of the research is analytical descriptive.The results showed that mixed marriages that were held abroad in accordance with applicable law in the country where the marriages took place were legal, but because they had not been registered in Indonesia in accordance with applicable regulations in Indonesia, the mixed marriages were not known in the population administration in Indonesia, so that all legal actions carried out by a mixed marriage partner do not get legal protection in Indonesia. Thus, it has implications for the process of buying and selling shared assets, which in addition to meeting the requirements for the validity of mixed marriages, must also fulfill the legal requirements for the sale agreement. In this case, the formal require-ments related to the validity of mixed marriages in Indonesia have not been fulfilled, that is not yet registered at the local Dukcapil, so that marriages are not known in population administration in Indonesia.Therefore, if for the sake of legal certainty, then the wifes legal actions to sell land and buildings in her own name should be considered as legal legal actions in unmarried status, and the assets are her personal assets. However, if for the sake of justice, then the wifes legal actions do not fulfill the legal requirements for an agreement, which is related to lawful causes and violates the principle of propriety, be-cause de facto assets should be joint property which requires the approval of the husbands party to sell it, so it is fitting for the sale and purchase agreement to be null and void."