Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai ketentuan sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pengadaan barang dan/ atau, dimana dalam ketentuan tersebut, BUMN diberikan keistimewaan penunjukan langsung terhadap anak perusahaan dan/ atau pihak terafiliasi sebagai penyedia barang dan/ atau jasa dilingkungan PT PLN (Persero). Ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha, PT PLN (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tunduk kepada beberapa peraturan yang menjadi pedoman dalam pengadaan barang dan jasa seperti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5 Tahun 1999), Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Aturan-aturan yang berlaku atas PT PLN (Persero) tersebut menimbulkan multi interpretasi terhadap PT PLN (Persero) selaku pelaku usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip dasar sistem pengadaan barang dan/ atau jasa dari perspektif hukum persaingan usaha antara lain adalah non diskriminasi. Untuk itu dibentuk beberapa regulasi berupa peraturan perundang-undangan seperti UU 5 Tahun 1999 dan Peraturan Presiden yang melarang praktek persekongkolan tender dan diskriminasi terhadap pelaku usaha. Namun demikian, terdapat peraturan yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yaitu Peraturan Menteri tentang Sinergi BUMN yang memberi peluang dilakukannya penunjukan langsung terhadap anak perusahannya dan/ atau pihak yang terafiliasi dengannya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang dilakukan melalui pengadaan barang dan/ atau jasa. Hal ini merupakan pengingkaran terhadap prinsip-prinsip yang terkandung dalam persaingan usaha yang sehat, khususnya Pasal 22 dan Pasal 19 huruf d UU 5 Tahun 1999 yang berakibat pada tertutupnya kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk ikut mengambil bagian dalam persaingan yang terdapat dalam pengadaan barang dan/ atau jasa tersebut.

---

This thesis generally discuss about regulation regarding the synergy of State-Owned Enterprises in procurement, which is in that regulation, a State-Owned Enterprises is given extraordinary to do direct appointment of the subsidiary company and/ or affiliation party of PT PLN (Persero) as provider goods and/ or services of PT PLN (Persero). According to perspective of competition law, PT PLN (Persero) as Indonesian State Owned Enterprise comply to several regulations as its guideline to run in goods and services procurement such as Act Number 5 of 1999 concerning the Prohibition Against Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Act 5 of 1999), Act Number 19 of 2003 concerning State-Owned Entities Enterprises and Act Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company. Regulations that bind toward PT PLN (Persero) has create multi interpretation of PT PLN (Persero) as an actor in national economy. The research method that used in this thesis is Legal Normative that refers to the legal norms found in laws and regulations. The basic principles of procurement from the competition law perspective among others is nondiscrimination. For that purpose, some regulations were established such as Act 5 of 1999 and Presidential Regulation regarding bid rigging and non-discrimination prohibition of actor in national economy. However, there is ministerial regulation regarding the synergy of State-Owned Enterprises that contravene with fair competition principles that enable to appoint its subsidiary of a State-Owned Enterprises and/ or affiliation party directly without bidding to execute specific work through procurement. Such practice is violation article 22 and article 19 d of Act 5 of 1999 which create barriers to other company to compete in the procurement goods and services."

"Tesis ini membahas mengenai penunjukan langsung anak perusahaan di lingkungan Pertamina selaku salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha. Sebagai salah satu bentuk pengadaan barang dan jasa, penunjukan langsung anak perusahaan memiliki potensi terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat apabila tidak mematuhi aturan yang berlaku. Bentuk pelanggaran yang dapat terjadi akibat penunjukkan langsung tersebut adalah terjadinya persekongkolan maupun diskriminasi terhadap pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan tertutupnya kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk ikut mengambil bagian dalam persaingan dalam pengadaan barang dan jasa tersebut. Pertamina selaku BUMN adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Hal ini mengakibatkan Pertamina tunduk kepada beberapa peraturan yang menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan usahanya termasuk dalam pengadaan barang dan jasa. Aturan-aturan yang berlaku atas Pertamina tersebut menimbulkan multiintepretasi terhadap Pertamina selaku pelaku usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian sehubungan dengan aturan-aturan yang berlaku atas Pertamina dalam pengadaan barang dan jasanya ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif meliputi Undang Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan-peraturan lainnya seperti peraturan Kementrian BUMN, pedoman-pedoman dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha maupun aturan-aturan internal Pertamina.

---

This thesis generally discuss the direct appointment of the subsidiary company of Pertamina as one of the Indonesian State Owned Entity according to perspective of competition law. If the direct appointment conducted without highly consideration of the law, it has the potential to against the principles of fair competition such as rigging or discrimination which create barriers to other company to compete in the procurement goods and services. Pertamina as a State Owned Entity has its capital owned by the state through direct participation that is derived from the state’s separated assets which caused it comply to several regulations as its guideline to run its business including in goods and services procurement. These regulations has create multi interpretation of Pertamina as an actor in national economy. The research method used in this thesis is Legal Normative to analyze various regulation related to the procurement in Pertamina such as Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition Against Monopolistic Practices And Unfair Business Competition, Law No. 19 of 2003 Concerning State-Owned Entities, Law No. 40 of 2007 Concerning Limited Liability Company and other regulations such as regulations from Ministry of State-Owned Entities, Guidelines from Supervise Commissioner of the Business Competition and Internal Regulation of Pertamina."

"ABSTRAKKetentuan pengadaan barang dan jasa pada badan usaha milik negara terlepas dari aturanpengadaaan barang/jasa pemerintah, dimana BUMN diberikan kebebasan dan wewenanguntuk membuat tata cara pelaksanaan pengadaannya sendiri berdasarkan kebutuhan kegiatanusaha dan kondisi dari masing-masing perusahaan. Prinsip-prinsip pengadaan BUMN diaturdalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 JunctoNomor PER-15/MBU/2012 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang Dan Jasa BadanUsaha Milik Negara, yaitu efisien, efektif, transparan, adil dan wajar, serta akuntabel.Pedoman pengadaan barang dan jasa pada BUMN yang dituangkan dalam bentuk suratkeputusan Direksi sangat rawan terhadap resiko-resiko penyimpangan terutama tindak pidanadan korupsi, serta tidak melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat berdasarkanUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan PersainganUsaha Tidak Sehat. Proses dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tentunya sangatberpengaruh terhadap kinerja BUMN terutama perusahaan persero sebagai badan usaha yangmencari keuntungan, contohnya pada PT Perkebunan Nusantara XII (Persero). Aturanpengadaan yang terlalu rumit seringkali menimbulkan banyak kendala dalam pelaksanaannyadan menjadikan pengadaan yang tidak efisien dan efektif.

---

ABSTRACTProvisions of procurement goods and services in State-Owned Enterprises are not subject tothe rules of government procurement, which every State-Owned Enterprises has granted itsfreedom and authority to make its own procurement procedures of business activities dependon the needs and conditions of each company. The procurement principles of State-OwnedEnterprises stipulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises NumberPER-05/MBU/2008 Juncto Number PER-15/MBU/2012 on General Procedures OfProcurement Goods And Services At State-Owned Enterprise. The principles are efficient,effective, transparent, fair and reasonable, and accountable. Procedures of the procurement asformed by the Decision of the Board of Director from each State-Owned Enterprises has therisks of criminal and corruption acts, and should not violate any principles of the faircompetition regulation based on Law Number 5 Year 1999 on Anti Monopoly Practice AndUnfair Business Competition. Process and implementation of the Procedures of Procurementcan affect to the business performance of state-owned enterprises, especially a profit orientedstate-owned enterprises (Persero), example in PT Perkebunan Nusantara XII (Persero).Procurement rules which are too complicated often cause a lot of problems in implementationand make inefficient and effective procurement."

"Tesis ini membahas mengenai kebijakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memberikan penugasan kepada Anak Perusahaan untuk melaksanakan suatu pekerjaan berdasarkan ketentuan Sinergi BUMN. Sebagai pelaku usaha, dalam menjalankan kegiatan usahanya BUMN diwajibkan untuk tetap tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). Periode tahun 2012-2014, PLN dihadapkan dengan berbagai masalah tenaga kerja alih daya akibat banyaknya PHK dan pemotongan hak normatif pekerja alih daya yang dilakukan oleh perusahaan penerima pemborongan di PLN. Faktor utama penyebab permasalahan tersebut adalah adanya perang harga pada proses tender pengadaan barang / jasa yang menyebabkan harga pemenang tender tidak dapat lagi memenuhi hak normatif tenaga kerja, serta vendor lama yang kalah tender harus melakukan PHK kepada pekerjanya. Hal ini akhirnya berdampak pada terganggunya pelayanan operasi dan pemeliharaan distribusi dan transmisi kepada pelanggan PLN. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut PLN membentuk anak perusahaan PT HP untuk ditugaskan mengamankan layanan operasi dan pemeliharaan transmisi dan distribusi tenaga listrik. Strategi penugasan ini diduga telah menimbulkan persaingan usaha tidak sehat oleh PLN dan PT HP. Dengan corak pasar oligopsoni, PLN diduga telah melakukan penetapan harga, menghambat masuknya pelaku usaha lain ke pasar yang bersangkutan dan melakukan persekongkolan tender dengan PT HP. Dengan dasar hukum Sinergi BUMN yang diatur dalam PERMEN BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa BUMN, penugasan PLN kepada PT HP termasuk perbuatan yang dikecualikan dari pemberlakuan UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf a UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

---

This thesis discuss about the policy of State-Owned Enterprises (SOE) on assignment to the subsidiary to carry out a job under the provisions of SOE Synergy. As a business, in operation SOEs are obliged to remain subject to the Law No. 5 Year 1999 regarding Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (The Law of Antirust and Unfair Competition). In 2012 to 2014, PLN confronted with various problems of outsourcing labor due to layoffs and cuts in workers normative rights of outsourcing undertaken by the vendor companies in PLN. The main factors of this problem are the war pricing in the procurement process, hence the price of the winner bidder could not fulfill workers basic rights. Furthermore, the existing company that lost the bid must layoffs its workers. Finally, those conditions disrupt transmission and distribution operation and maintenance services to PLN?s customers. To resolve these issues, PLN establish a subsidiary called PT HP to assigned for securing the operation and maintenance of transmission and distribution of electricity. This assignment strategy alleged to constitute unfair competition by PLN and PT HP. With oligopolistic market, PLN alleged to have committed pricing, barrier to relevant market entry and tender conspiracy with PT HP. Institutes by SOE Synergy regulated in SOE Minister Regulation No. PER-05/MBU/2008 regarding Guidelines for SOE Procurement of Goods and Services, assignment from PLN to PT HP includes acts that are excluded from the application of the Antitrust and Unfair Competition Law as provided in Letter a Article 50 The Law of Antirust and Unfair Competition."

"Dalam melaksanaan kegiatan usaha di Suatu Perusahaan, maka diperlukannya Barang maupun jasa dari Perusahaan lain untuk mendukung berjalannya suatu proses bisnis di Perusahaan tersebut. Dalam melakukan proses Pengadaan Barang dan Jasa, PT Indonesia Power sebagai anak Perusahaan BUMN PT PLN (Persero) dapat ikut serta dalam pelaksanaan Sinergi BUMN yakni, melakukan Penunjukan Langsung baik kepada BUMN, Anak Perusahaan BUMN dan/ atau Perusahaan terafiliasi BUMN atau antar Anak Perusahaan BUMN dan/ atau antar Perusahaan Terafiliasi BUMN yang sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 12A Permen Nomor PER-15/MBU/2012. Adapun yang menjadi permasalahan di dalam tesis ini yaitu perihal pengadaan barang/jasa dengan sinergi BUMN apakah melanggar prinsip persaingan usaha tidak sehat (terutama penerapan sinergi BUMN di PT Indonesia Power). Metode Penelitian yang digunakan di dalam tesis ini yaitu metode penelitian hukum normatif atau metode studi kepustakaan yang menggunakan data sekunder. Dari permasalahan tersebut diketahui, PT Indonesia Power dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa terutama dalam penerapan sinergi BUMN, telah mengikuti ketentuan internal Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PT Indonesia Power yang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri, Keputusan Presiden mengenai Pengadaan Barang dan Jasa dan tidak melanggar prinsip-prinsip persaingan Usaha yang tidak sehat dan berlakunya Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

---

Outsource goods and services were needed to support the business activities in an enterprise. PT Indonesia Power as a subsidiary of a state owned enterprise PT PLN (Persero) may be involved in the implementation of synergies of state owned enterprises, which may directly appoint state owned enterprises, subsidiaries of state owned enterprise or affiliated companies of state owned enterprise to procure goods and services, as stated in article 12A of Ministerial Regulation Number PER-15/MBU/2012. The issue to be discussed in this thesis is regarding the compliance of direct appointment system on procurement of goods and services in synergies of state owned enterprises towards the principle of unfair competition (particularly in the implementation of state owned enterprises in PT Indonesia Power). This is a normative legal research which gather and analyze secondary data. After the issue was analyzed, it was known that PT Indonesia Power has been procuring goods and services (especially in the implementation of synergy of state owned enterprises) in accordance to its internal policy which does not breach the ministerial regulation, presidential decree on procurement of goods and services, the principle of unfair competition and finally the enforceability of Article 50 Point a of Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999."

"Tesis ini membahas tinjauan yuridis Pengadaan Barang dan/atau Jasa di lingkungan BUMN dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi terhadap Kontrak Pengadaan Jasa Pekerjaan Pembuatan Pool Kendaraan eks 3-3 Tempat Istirahat Sta. 41 A Jalan Tol Cabang Jakarta-Cikampek). Tinjauan yuridis meliputi implikasi yuridis ketentuan-ketentuan dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Persaingan Usaha terhadap praktek Pengadaan Barang dan/atau Jasa di lingkungan BUMN, khususnya PT. Jasa Marga (Persero), Tbk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder, yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menyatakan bahwa implikasi yuridis Pengadaan Barang dan/atau Jasa di lingkungan BUMN pada studi tersebut, memiliki keterkaitan dengan tiga hal, yaitu: mekanisme Pengadaaan Barang dan/atau Jasa, implementasi perjanjian peminjaman nama badan usaha dari perspektif Hukum Perikatan dan Hukum Persaingan Usaha, serta pengawasan hasil pekerjaan dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa dan perlindungan hukum terhadap Pengguna Barang dan/atau Jasa terhadap risiko wanprestasi dari Penyedia Barang dan/atau Jasa.

---

The focus of this thesis is juridical analysis regarding the Procurement on Goods and/or Services in the State-Owned Enterprises (Study on The Agreement Regarding the Services of Construction Work on Vehicles Pool eks 3-3 Rest Area Sta. 41 a Road Toll Branch of Jakarta-Cikampek). Such juridical analysis divided into juridical implication of the prevailing regulation provisions in the perspective of Civil Law and Antitrust Law in relation to the Procurement on Goods and/or Services in the State-Owned Enterprises, especially PT. Jasa Marga (Persero), Tbk. The method for this research is normative research method, using secondary data; emerge from primary, secondary, and tertiary law source. The conclusion of this research states that juridical implication of such Procurement on Goods and/or Services in the State-Owned Enterprises on such study, having connection with these three matters: the procedure of the Procurement on Goods and/or Services, the implementation of the agreement on legal entity name borrowing on the perspective of Civil Law and Antitrust Law, and the supervisory on the work result of the Procurement regarding Goods and/or Services along with the legal protection for the User of such Goods and/or Services in relation to the breach of contract risk resulted by the Provider of the Goods and/or Services."

"Skripsi ini menjelaskan tentang dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan cara melakukan pengadaan barang dan jasa atas alat pemindai kartu nir sentuh pada gardu tol otomatis, alat On Board Unit, secara eksklusif. Kerja sama ini dianggap membatasi pilihan konsumen dan menciptakan barrier to entry terhadap pelaku usaha lain. Terhadap permasalahan tersebut, dilakukan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh kedua pelaku usaha tersebut lepas dari ketentuan larangan perjanjian eksklusif mengenai penyelenggaraan uang elektronik dalam rangka penyediaan layanan umum pada Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik, serta melanggar larangan perjanjian tertutup (perjanjian pengikatan barang) dan penguasaan pasar dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

---

This thesis describes the anti competition practices commited by PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, by holding goods and services procurement on automatic toll gate?s portable smart card reader, On Board Unit, exclusively. This cooperation considered as a consumers choices limitation, also creating a barrier to entry to other sellers. Hence, these issues underlie a qualitative research using descriptive analytical approach.

The research resulting a conclusion that the activities between these two enterprises hasn't violated in exclusive dealing prohibition on public services electronic money application in Bank Indonesia Regulation No. 16/8/PBI/2014 about Electronic Money, also violated in exclusive dealing prohibition (tying agreement) and market share prohibition prohibition on Law No. 5 / 1999 about Monopolization and Unfair Competition Prohibition."

"Dalam pelaksanaan sinergi pada entitas bisnis berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN)seringkali dilakukan dengan metode menunjuk langsung penyedia/vendor barang dan jasadimana penunjukan tersebut biasanya di serahkan kepada UMN lainnya maupun anakperusahaan BUMN (subsidiary) serta perusahaan terafiliasi BUMN, kondisi tersebutdiperbolehkan sepanjang telah sesuai prosedur/peraturan pengadaan barang dan jasa yangdiatur dalam peraturan pengadaan barang/jasa masing-masing perusahaan dan tidakbertentangan dengan peraturan presiden dan peraturan menteri mengenai pengadaan barangdan jasa dan tidak melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang tidak sehat khususnyapelanggaran terhadap praktek diskriminasi dan persekongkolan dalam tender.Kondisi pengadaan barang/jasa di lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero) yang dilakukandengan metode penunjukan langsung kepada anak perusahaannya terbukti telah dilakukanpraktek diskriminasi dan persekongkolan karena penerapan sinergi BUMN tidakmenciptakan efisiensi bagi perusahaan dan terbukti memenuhi seluruh unsur dalamketentuan pada “Pasal 19 d dan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktekmonopoli dan persaingan usaha tidak sehat”, namun tidak otomatis mengakibatkanbatalnya kontrak investasi pembangunan sarana pada bandara yang berada di lingkunganPT Angkasa Pura 1 oleh karena para pihak yang merasa dirugikan harus memintakanpermohonan batalnya kontrak tersebut kepada Pengadilan Negeri sesuai ketentuan yangberlaku.

---

In the implementation of synergies in business entities in the form of State-Owned

Enterprises (BUMN) it is often carried out by the method of directly appointing

providers/vendors of goods and services where the appointment is usually handed over to

other UMNs as well as BUMN subsidiaries (subsidiaries) and BUMN affiliated companies,

this condition is allowed. as long as it complies with the procedures/regulations for the

procurement of goods and services regulated in the regulations for the procurement of

goods/services of each company and does not conflict with presidential regulations and

ministerial regulations regarding the procurement of goods and services and does not

violate the principles of unfair business competition, especially violations of discriminatory

practices and conspiracy in tenders.

The condition of the procurement of goods/services within PT Angkasa Pura I (Persero)

which is carried out by the method of direct appointment to its subsidiaries is proven to

have carried out discriminatory practices and conspiracy because the implementation of

SOE synergy does not create efficiency for the company and is proven to meet all the

elements in the provisions in "Article 19 d and Article 22 of Law Number 5 of 1999

concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition", but

it does not automatically result in the cancellation of the investment contract for the

construction of facilities at the airport located within PT Angkasa Pura 1 because the parties

who feel aggrieved must request the cancellation request. the contract to the District Court

in accordance with the applicable provisions."

"Tesis ini membahas kedudukan PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara bidang ketenagalistrikan pasca berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan ditinjau dari hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan kedua undang-undang tersebut, PT PLN (Persero) tidak melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dan guna melindungi kepentingan hajat hidup orang banyak sebagaimana\ dinyatakan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, maka pemerintah tetap menerapkan Public Service Obligation kepada PT PLN (Persero).

---

The thesis discusses about the position of PT PLN (Persero) as State-Owned Enterprises in electricity after the enactment of Law No. 30 Year 2009 concerning Electricity in terms of antitrust law and unfair competition as stipulated in Law No. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The conclusion of the thesis shows that based on the laws, PT PLN (Persero) is not practicing monopolistic and unfair competition. And in order to protect the interests of livelihood of the people as stated in Article 33 of the Constitution of 1945, the government continues to implement the Public Service Obligation to PT PLN (Persero)."

"Skripsi ini membahas mengenai bentuk hukum untuk Badan Usaha Milik Negara yang cabang produksinya menguasai hajat hidup orang banyak. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini berusaha menganalisis bentuk hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan sebagai salah satu cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak serta mencari bentuk hukum yang paling ideal dalam penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan ditinjau dari segi hukum maupun segi ekonomi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan meneliti berbagai gejala serta fakta hukum yang ada. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan data yang ada dan dikaitkan pada teori-teori hukum. Hasil dari penilitian ini adalah dalam penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan oleh Negara, bentuk hukum yang digunakan adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Perseroan yakni PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (“PT PLN (Persero)”). PT PLN (Persero) didirikan dengan tujuan menyediakan listrik bagi kepentingan umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata serta mengupayakan keuntungan agar dapat membiayai penyediaan tenaga listrik itu sendiri. Dari segi hukum, bentuk Perusahaan Perseroan dalam penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan kurang tepat karena tujuan pencarian keuntungan didahulukan dibandingkan dengan tujuan kemanfaatan umumnya. Dalam konteks PT PLN (Persero), penyediaan tenaga listrik diutamakan untuk kemanfaatan umum sehingga bentuk Perusahaan Umum lebih ideal secara hukum. Dari segi ekonomi, PT PLN (Persero) tidak dapat memaksimalkan fungsinya dalam pencarian keuntungan karena secara praktik ada pertentangan antara tujuan kemanfaatan umum yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dan tujuan pencarian keuntungan sebagai Perusahaan Perseroan. Oleh sebab itu, saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah perlu adanya pemisahan dari bidang usaha dan tujuan yang ingin dicapai oleh bentuk-bentuk hukum Badan Usaha Milik Negara sehingga peran yang diemban oleh masing-masing penyelenggaraan usaha dapat terwujud dengan maksimal. Selain itu, bentuk hukum PT PLN (Persero) juga perlu dikembalikan kepada Perusahaan Umum agar tujuan dan perannya dapat diwujudkan secara maksimal.

---

This thesis discusses the legal form for a State-Owned Enterprise whom which controls people's lives. The problems raised in this thesis attempt to analyze the legal form used in the implementation of the electricity business as one of the branches of production which affects the lives of many people and seeks the most ideal legal form in the implementation of the electricity business from a legal and economic point of view. The research was conducted using normative juridical methods by examining various phenomena and existing legal facts. The typology of this research is analytical descriptive using existing data and linked to legal theories. The result of this research is that in the implementation of the electricity business by the State, the legal form used is a State-Owned Enterprise in the form of Perusahaan Perseroan, namely PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (“PT PLN (Persero)”). PT PLN (Persero) was established with the aim of providing electricity for the public interest to improve people's welfare in a fair and equitable manner and seek profits in order to be able to finance the supply of electricity itself. From a legal point of view, the form of Perusahaan Perseroan in the conduct of electricity business is not appropriate because the objective of seeking profit takes precedence over the objective of general benefit. In the context of PT PLN (Persero), the provision of electric power is prioritized for public benefit so that the form of Perusahaan Umum is more ideal legally. From an economic point of view, PT PLN (Persero) cannot maximize its function in seeking profits because in practice there is a conflict between the goals of public benefit carried out by PT PLN (Persero) and the objectives of seeking profits as Perusahaan Perseroan. Therefore, the advice that can be given by the author is that there is a need for a separation of business fields and objectives to be achieved by the legal forms of State-Owned Enterprises so that the role assumed by each business operator can be maximally realized. In addition, the legal form of PT PLN (Persero) also needs to be returned to the Perusahaan Umum so that its goals and roles can be realized to the fullest."