Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengikatan jual beli sebagai perjanjian obligator dijelaskan sebagai perjanjian yang baru meletakan hak dan kewajiban untuk menentukan kedudukan masingmasing pihak yaitu penjual dan pembeli. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, peralihan hak hanya dapat terjadi apabila ada Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) sekalipun dalam hukum adat yang berlaku di Negara Indonesia menyatakan bahwa jual beli telah sah meskipun dilakukan secara bawah tangan. Akan tetapi, Akta Jual Beli adalah perjanjian pokok dan Pengikatan Jual Beli adalah merupakan perjanjian bantuan, sehingga hanya dengan adanya Pengikatan Jual Beli belum menjadi bukti sebagai peralihan hak dari penjual kepada pembeli. Begitu pula dengan yang terjadi antara tergugat dengan pewaris yang melakukan pengikatan jual beli atas harta milik pewaris semasa hidupnya. Akibat yang demikian menyebabkan munculnya gugatan para ahli waris yang dimenangkan pada tingkat kasasi melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Di dalam gugatan tersebut disampaikan fakta-fakta bahwa pengikatan jual beli itu selain melanggarnya syarat sah perjanjian juga melanggar asas kebebasan berkontrak sehingga menurut hukum, harta bersama yaitu berupa tanah dan bangunan tersebut tidak sepantasnya diduduki oleh tergugat. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis, bentuk penelitiannya adalah evaluatif dan preskriptif, sumber data nya adalah data sekunder dan alat pengumpul datanya adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

---

A binding sale and purchase agreement is described as an obligator agreement which putting the rights and duties to determine the position of each of the parties who are the seller and buyer. According to the Government Regulation No. 24 of 1997, the transition of rights can only occur if there is a Deed of Sale and Purchase made in front of PPAT (Land Deed Officer) even under customary law which still applicable in the State of Indonesia stating that the purchase is legal even though it is conducted under the hand. Although an agreement of sale and purchase is a primary agreement and the Sale and Purchase Agreement is an assistance agreement, but the presence of the binding Sale and Purchase has not yet becoming an evident of the transfer of rights from the seller to the buyer. Similar to the case in this thesis, which happened between one of the heirs and the testator who did a binding of sale and purchase agreement when the testators was still alive. The consequence of this case came out as a result is a lawsuit led to the emergence of the heirs who won on appeal by the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. The lawsuit from the plaintiffs was submitted severe of facts that a binding sale and purchase agreement not only violated the agreement but also violated the fundamental of freedom of contract. According to the law, it is true and valid that the property from the testators is still a common asset from the plaintiffs together with the defendant as the heirs. Therefore, the act of defendant, which is still occupying the land as a common asset is illegal. The methods used in this thesis is juridical normative, character of study is analytical descriptive, form research is evaluative and prescriptive, the source of its data is secondary data and the data collection tool is the primary legal materials, secondary and tertiary."

"Penggunaan surat kuasa mutlak dalam perjanjian pengikatan jual beli terkait penyalahgunaan keadaan berdampak terhadap akta yang dibuatnya. Pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah penggunaan surat kuasa mutlak dalam perjanjian pengikatan jual beli terkait dengan penyalahgunaan keadaan, dan tanggung jawab Notaris terhadap akibat yang dapat timbul dari perbuatannya tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.Hasil penelitian dari tesis ini adalah akibat hukum dari penggunaan surat kuasa mutlak dalam perjanjian pengikatan jual beli terkait dengan penyalahgunaan keadaan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yaitu kuasa tersebut akan batal demi hukum. Selain itu atas perbuatan yang terkait dengan hal tersebut Notaris dapat dikenakan sanksi yang disesuaikan dengan apa yang telah dilanggarnya. Pemberian sanksi ini diberikan sebagai efek jera kepada Notaris dan juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan masyarakat.

---

The use of irrevocable power of attorney in binding sale and purchase agreement related to misuse of circumstances has an impact on the deed that was made. The issues in this thesis are the use of irrevocable power of attorney in binding sale and purchase agreement related to misuse of circumstances and responsibility of the notary toward those consequences from their action related to the deed. This thesis is done in the form of normative juridicial.

The results of this research are due to the law of the use of irrevocable power of attorney in binding sale and purchase agreement related to misuse of circumstances could cause a consequence that its power is to be void by law, and also the notary that did that could get a sanction. The issuing of sanction was given as a deterrent to the notary and also to protect the community from notary rsquo s act that could harm them."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Putusan Nomor 438/PDT/2013/PT.Bdg, dimana aktakuasa menjual yang dibuat oleh Notaris dan juga Akta Jual beli yang dibuat olehPPAT berdasarkan akta kuasa menjual tersebut batal demi hukum, karenadianggap sebagai kuasa mutlak. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitianyuridis normatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa putusan pengadilan tersebuttidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum bagi pihakyang aktanya menjadi batal demi hukum yaitu dengan mengajukan gugatanperdata dengan membuktikan bahwa kuasa menjual tersebut bukan kuasa mutlak.Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah mengikuti ketentuan yangberlaku untuk menghindari pengingkaran atau perbuatan melampaui hak yangtimbul terkait dengan keberadaan kuasa menjual tersebut

---

ABSTRACTThis Thesis analyze about The Ruling of High Court Number438/PDT/2013/PT.Bdg, which is the sell attorney made by Notary and also deedof sale and purchase made by PPAT became void by the law because that sellattorney was considered as the irrevocable power of attorney. . The research usedjudicial normative. The result of the research showed that the verdict was notappropriate with relevant law. Legal protection for the people whom the deedbecame void is submit a private suit and prove that the sell attorney is not theirrevocable power of attorney and also show that the land sale as transition of landright is legal. Suggestion for people who want to make deed of sale and purchaseis following the relevant rule to avoid refusing or something pass over the rightbecause of the sell attorney"

"Kuasa bertalian dengan adanya asas nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse haberet, yang berarti bahwa seseorang tidak dapat mengalihkan hak kepada orang lain lebih daripada hak yang dimilikinya, sehingga pemberi kuasa tidak dapat memberikan kuasa lebih daripada hak atau kewenangan yang dimilikinya. Kuasa diberikan melalui tindakan hukum sepihak. Sebagai suatu tindakan hukum, tindakan itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang cakap hukum. Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan harus hati-hati dan penuh tanggung jawab sesuai dengan prinsip reasonable diligent in all circumstances. Pada prinsipnya setiap anggota Direksi berwenang memberikan kuasa kepada karyawan perseroan atau orang lain untuk pengurusan kepentingan perseroan apabila tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UUPT dan anggaran dasar. Namun, sifat kuasa yang boleh diberikan Direksi berdasarkan ketentuan Pasal 103 UUPT adalah "kuasa khusus" untuk melaksanakan pengurusan kepentingan perseroan, dengan demikian kuasa yang dapat diberikan oleh Direksi hanya terbatas pada surat kuasa khusus untuk perbuatan tertentu. Direksi dalam hal ini dilarang atau tidak dibenarkan memberikan kuasa umum. Hasil penelitian menggunakan 2 (dua) posisi kasus. Bentuk cacat hukum kuasa Direksi Perseroan Terbatas disebabkan oleh adanya ketidakwenangan bertindak bagi si penerima kuasa dan isi dari kuasa tersebut bertentangan dengan UUPT dan anggaran dasar perseroan sehingga implikasi hukurnnya mengakibatkan akta kuasa tersebut batal demi hukum. Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dalam hal ini yaitu Bank, terhadap perbuatan hukum yang didasarkan pada kuasa Direksi yang cacat hukum yakni berdasarkan ketentuan Pasal 1873 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa bentuk peljanjian kredit yang telah dibuat berdasarkan surat kuasa Direksi Perseroan Terbatas yang cacat hukum, tidak batal demi hukum hanya surat kuasanya yang batal demi hukum, karena perjanjian kredit tersebut tidak mengandung kausa yang terlarang tetapi surat kuasanya yang mengandung kausa terlarang.

---

The power of attorney is related to the principle of nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse haberet, which means that one person could not divert the rights to someone else more than his rights, thus the authorizer could not give his power more than his rights or his authority. The power of attorney is given by the unilateral law of action. As the unilateral law of action, the action is only can be done by the competence person. Board of Directors shall be prudent and full liability to do the management of the companies according to the principle of reasonable diligent in all circumstances. Basically, each member of Board of Directors has the authority to give the power of attorney to the employee or some other person(s) if it is not contrary with Limited Liability Companies Act and the article of associations. Nevertheless, the characteristic of the power of attorney that should be given by Board of Directors based on Article 103 of Limited Liability Companies Act (Law Number 40 of 2007) is a "special power of attorney" to do the management of the companies, thus the power of attorney that can be given by the Board of Directors is confined to special power of attorney for special actions. Board of Directors are not allowed or can not be right to give the general power of attorney.

The end of the research used 2 (two) case position. The form of The power of attorney from the Board of Directors which is having defect in law is caused by the existence of incompetence in act of the attorney and the content of its power of attorney is contrary with Limited Liability Companies Act and the article of associations so that the implication of law has caused the deed is null and void. Law protection for the third party in this case is Bank means the third party which in a good faith toward the power of attorney from the Board of Directors which is having defect in law, based on Article 1873 Indonesian Civil Code that the loan agreement deed and the collateral deed which are made by virtue of the power of attorney from the Board of Directors which is having defect in law are not null and void, only for the power of attorney, and the form of loan agreement afore mentioned is not contain of forbiding motives but only its power of attorney."

"Penelitian dalam tesis ini mengangkat sebuah kasus dengan permasalahan adanya penyangkalan dari salah satu penghadap terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual yang dibuat oleh Notaris. Salah satu penghadap menyangkal kedua akta tersebut karena menganggapnya sebagai akta pura-pura. Sementara itu ada akta lainnya yang mereka akui sebagai akta dengan perbuatan hukum yang sebenarnya yaitu Akta Sewa Menyewa. Penelitian ini menganalisis permasalahan pada pembuktian dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh para penggugat sebagai dasar untuk menyangkal dan membatalkan akta-akta autentik tersebut di sidang pengadilan dan akibat hukum dari dibatalkannya akta-akta tersebut.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data adalah dengan cara studi dokumen terhadap data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan hasil penelitian deskriptif analitis. Kemudian hasil dari penelitian ini adalah meskipun Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual tersebut merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna, tetap dapat dibatalkan oleh Pengadilan karena berdasarkan pembuktian di sidang pengadilan tidak memenuhi aspek kekuatan materiil dan melanggar syarat keabsahan perjanjian karena merupakan akta pura-pura. Akibat hukumnya adalah akta-akta yang batal demi hukum tersebut menjadi tidak ada sejak awal dan jika Notaris dianggap merugikan oleh para pihak yang terkait, Notaris dapat mendapat sanksi administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris. Notaris juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

This research is focused on a problem: Deed of Sale and Purchase Agreement and Deed of Power of Attorney for Sale are Denied by One of The Parties because Theyre Considered as Artificial Deeds. One of The Parties stated that theres other deed which stated the truth, a Deed of Leasing Agreement. This research analized the verification of proofs from the plaintiffs that were used for denying and cancelling those deeds and the legal consequences of the cancellation of the deeds.

The method used in this research is a normative juridical research method with descriptive-analytical type. Data collection technique is by studying documents. The material used for this research consists of primary legal materials and secondary legal materials that related to Notary and contract law. The result of this research is the Notary deeds could be null and void because they violated two of the contract valid conditions. Notary can be responsible and punished based on Law Number 2 year 2014 concerning Regulation of Notary. Furthermore, the concerned client can also sued the Notary and ask for compensation based on Indonesian Civil Code."

"Notaris sebagai pejabat umum yang ditunjuk negara dengan salah satu tugasnya untuk membuat akta haruslah membuat akta tersebut secara sempurna, dalam arti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu akta yang dibuat oleh notaris adalah akta sewa menyewa. Dalam objek penelitian ini akta sewa menyewa dibuat dengan surat kuasa yang mengalami pemunduran tanggal dan kesalahan dalam penerapan renvoi. Kedua hal ini merupakan salah satu pelanggaran dalam pembuatan akta oleh notaris. Penelitian ini menyoroti akibat hukum dari pembuatan akta sewa menyewa dengan dasar surat kuasa yang cacat hukum dan renvoi yang cacat hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Surat kuasa yang cacat hukum mengakibatkan pihak dalam perjanjian tidak memiliki kewenangan dalam bertindak dan tidak memenuhi syarat subjektif sahnya perjanjian sehingga perjanjian tersebut bersifat dapat dibatalkan. Selanjutnya, Renvoi yang cacat hukum menunjukkan bahwa akta yang tidak dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang mengakibatkan akta tersebut menjadi mempunyai kekuatan hukum dibawah tangan saja. Implikasi hukum yang demikian akan merugikan para pihak dalam perjanjian. Oleh karenai itu, notaris wajib menaati ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN, terutama dalam (1) memeriksa kecakapan dan kewenangan dari para pihak yang menggunakan surat kuasa sebagai dasar kewenangannya, (2) pelaksanaan renvoi sebaiknya dilakukan dihadapan dan sebelum suatu akta ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi dan notaris.

---

ABSTRACTA notary must make a deed according to the law, this are their duty as an official that was entitled by the country. One of it is to make lease about rent contract. In this research the lease contract deed was made base on an authorization that are having a date backdown problem and having a problem in the renvoi (correction in notarize deed). Both of these legal errors will be the focus in this research. Authorization that was given in writing that having a legal problem such as a date backdown and the renvoi that was not according to the law will be the focus on this research. And so the effect of legal effort that was mentioned before. This research will be using juridicial normative method with analytical descriptive research typology. The error of authorization effect someone jurisdiction in taking a legal action as a subjective terms in making a contract, it`s  making the contract become invalid and it can effect the contract to be cancelable. The renvoi that was made with legal flaws can cause the contract become unauthorized. Both of its result can effect both parties in the contract suffer from losses. Therefore, notary must obey the rule that can be found in the article 4 and article 16 paragraph 1 letter a, especially when they (1) examine the parties authority that are using power of attorney, (2) making a deed the renvoi must be made in front of the parties and before the deed are signed by the parties, witnesses and notary."

"Dalam tesis ini akan dibahas mengenai penggunaan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan yang tidak sesuai dengan isi daripada surat kuasa tersebut. Padahal dengan diaturnya secara jelas mengenai isi dari suatu surat kuasa, maka tindakan yang tidak dikuasakan kepada penerima kuasa tidak dapat dilaksanakan oleh penerima kuasa atau dengan kata lain bahwa perbuatan hukum yang tidak dimuat di dalam suatu surat kuasa adalah batal demi hukum. Dengan menganalisa studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 666/PID/B/2012/ PN.JKT.PST, yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena terbukti melakukan tindakan penipuan dan pemalsuan. Adapun surat kuasa tersebut dengan sengaja dibuat oleh pihak yang ingin memperkaya diri sendiri dengan menggunakan kop surat dan logo perusahaan yang lama, padahal perusahaan telah beralih kepada pihak lain karena pemindahan seluruh hak atas saham perseroan. Dasar pemindahan hak atas saham ini adalah dengan keputusan sirkuler yang mengesampingkan ketentuan mengenai menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang ada dan mengatur pengalihan secara langsung tanpa melalui Direksi Perseroan. Kasus ini dianalisis secara eksplanatoris analitis yang mana penelitian tesis ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat penelitian eksplanatoris, dengan menggunakan cara analisis data secara kualitatif. Penelitian hukum normatif ini menggunakan penalaran deduktif yang mengandung kebenaran koheren. Kesimpulan dari tesis ini adalah penyelenggaraan RUPS diluar rapat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 91 UUPT dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga sebagai implikasi hukum dengan adanya cacat yuridis di dalam surat kuasa.

---

This thesis will discuss about the use of power of attorney issued under the hand that does not comply with the content rather than the power of attorney. And with the regulation clearly about the contents of a power of attorney, then the action is not authorized to receiver power can not be implemented by the proxyin other words that the legal act that is not contained in a letter of authority is null and void. By analyzing case study of Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 666/PID/B/2012/ PN.JKT.PST, that convicted the defendant for committing acts of fraud and forgery. The power of attorney is deliberately created by those who want to enrich themselves by using the old letterhead and the old logo of the company, whereas the company has switched to other parties for the transfer of all rights over the shares of the company. The basis transfer of these shares is the circular resolutionwhich override the provisions of the offer prior to the existing shareholdersand arrange transfer directly without going through the Board of Directors. This caseis analyzed where the explanatory analytical study of this thesis is a normative legal research explanatory researchby using qualitative data analysis. This normative legal research uses deductive reasoning containing coherent truth. The conclusion of this thesis is the implementation of a general meeting of shareholders outside the meeting in accordance with the provisions of Article 91 of the Company Law and legal protection of third parties as legal implications with the juridical defect in the power of attorney."

"ABSTRAKDalam praktek hukum sehari-hari terdapat satu jenis surat kuasa dengan memakai klausul tidak dapat dicabut kembali? atau lebih dikenal dengan surat kuasa mutlak. Surat kuasa bentuk ini merupakan penyimpangan dari pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Dalam pasal ini diatur tentang cara pengakhiran pemberian kuasa. Tesis ini membahas kasus antara pemilik hak atas tanah dan atau/bangunan sebagai pemberi kuasa dengan Notaris sebagai pejabat yang membuat akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB), dan pembeli. Dalam PPJB tersebut tercantum klausul tidak dapat dicabut kembali? yang ternyata merugikan pihak pemilik hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut sebagai pemberi kuasa. Dalam pembuatan akta PPJB tersebut, parapihak sepakat menitipkan sertipikat hak milik atas tanah kepada Notaris sampai harganya telah lunas dibayar oleh Pembeli selaku penerima kuasa. Namun ternyata Notaris menyerahkan sertipikat tersebut kepada penerima kuasa padahal harganya belum lunas. Penyerahan sertipikat tersebut diserahkan atas dasar surat kuasa mutlak yang telah dicantumkan dalam PPJB tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan data sekunder yang bersumber dari kepustakaan. Dari hasil pembahasan bahwa dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982, dengan tegas melarang penggunaan kuasa mutlak atas pemindahan/pengalihan hak atas tanah

---

ABSTRACTIn the daily practice of laws, irrevocable power of attorney or better known as the absolute power of attorney is found. This type of power of attorney is used to waive article 1813 of the Civil Code Act which governs the aspects to terminate the power of attorney. This thesis discusses cases between owners rights to land and / or building as beneficiary, Notary as a public officers who make agreement of sale and purchase binding and the buyer. In that agreement contained the clause " irrevocable which turned out to be detrimental to the owner of rights to land and / or building as a principal. Inmaking the deed of that PPJB, the parties agreed to entrust the certificate of title for the land to the Notary until the price has been paid by the buyer as attoney. But apparently Notary hand over the certificates to the attoney even though the price has not been paid. That handover certificate was submitted on the basis of the absolute power of attorney which has been included in that deed. The research method used normative with descriptive type with secondary data obtained from the literature. From the discussion that the Minister of the Interior Instruction No. 14 of 1982, expressly forbids the use ofabsolute power over the removal / transfer of land rights"

"Dalam praktek, keabsahan pencabutan kuasa secara sepihak memberikan ketidakpastian hukum di antara para pihak, terutama pihak penerima kuasa. Hal ini terjadi dalam kasus Nyonya HAIM yang menggugat PT MB, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan penenaman modal asing, atas pencabutan Kuasa Direksi secara sepihak oleh PT MB selaku pemberi kuasa terhadap Nyonya HAIM selaku penerima kuasa. Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian terhadap data sekunder sebagai sumber data utama. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif sesuai dengan pembahasan penulis. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada dasarnya pencabutan Kuasa Direksi secara sepihak dalam perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan penanaman modal asing dilihat dari sudut perjanjian berdasarkan Pasal 1814 KUHPerdata adalah sah, akan tetapi dalam kasus ini Akta Kuasa Direksi yang dicabut adalah cacat hukum karena isinya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyebabkan Akta Kuasa Direksi tersebut batal demi hukum, maka oleh undang-undang tindakan hukum tersebut sejak semula diberi sanksi tidak mempunyai akibat hukum. Hal tersebut menyebabkan pencabutan atas Akta Kuasa Direksi tidak sah. Mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1675 K/Pdt/2012 yang menyatakan gugatan Nyonya HAIM tidak dapat diterima telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari faktafakta hukum yang ada dalam putusan tersebut. Notaris harus memahami karakteristik dari berbagai macam jenis pemberian kuasa agar akta yang tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga tidak merugikan kepentingan pihak manapun.

---

In practice, the legitimacy of the unilateral revocation gives legal uncertainty among the parties, especially the proxy. This happened in the case of Mrs. HAIM who sued PT MB, a limited company established based on foreign investment, upon the unilaterally power of attorney of the Board of Directors revocation by PT MB as the authorizer to Mrs. HAIM as the proxy. This research is treated with normative judicial approach focusing on analysis on secondary data as the main source. The type of this research is analytical description by describing the applied regulations connected to legal theories and the practices of positive law. The data are analyzed with qualitative judicial approach. The results show that based on unilaterally Power of Attorney of the Board of Directors revocation in limited company established based on foreign investment seen from the point of agreement based on Article 1814 Indonesian Civil Code is valid, but in this case the revoked Power of Attorney of the Board of Directors is legal defect because its contents are contradictory to Law Number 40 Year 2007 which causes the Power of Attorney of the Board of Directors to be void by law, thus the law act was initially sanctioned with no legal effect. This resulted the revocation of the Power of Attorney of the Board of Directors being invalid. Regarding the basis of judges 39 s consideration in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1675 K Pdt 2012 stating that Mrs. HAIM 39 s claim is unacceptable is in accordance with applicable laws and regulations in view of the legal facts contained in the decision. Notary must understand the characteristics of various types of authorization so that the deed is not contrary to the laws and regulations and has perfect proof so as not to harm the interests of any party."

"Kuasa Menjual masih banyak digunakan dalam proses peralihan hak dan sering menjadi penyebab timbulnya sengketa, keabsahan mengenai kuasa menjual yang seringkali dijadikan dasar kreditor mengikat suatu jaminan yang dimiliki oleh debitor untuk kepastian hukum kreditor dalam kegiatan utang piutang tanpa menggunakan lembaga pembiayaan. Penelitian doktrinal ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, peraturan mengenai peralihan hak dan peraturan lainnya terkait dengan akta kuasa dan perjanjian utang piutang. Penelitian ini menganalisis mengenai prinsip pemberian kuasa dan perkembangan hukumnya serta menelaah pembuatan akta kuasa menjual dan pengakuan utang yang dibuat dalam waktu bersamaan dalam pertimbangan hakim dalam menentukan suatu putusan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 369/PDT.G/2023/PN.JKT.BRT terkait kuasa menjual yang dijadikan objek jaminan yang merupakan satu kesatuan dengan akta pengakuan utang. Dicabutnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak, tentunya menimbulkan ketidakpastian atas akta kuasa yang masih marak dibuat di hadapan Notaris. Pengaturan mengenai kuasa jual diatur dalam pasal 1792 sampai dengan 1819 KUH Perdata, Akta kuasa yang dibuat di hadapan Notaris merupakan alat bukti yang sempurna, namun, jika pembuatannya tidak dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada, maka akta kuasa tersebut dapat terdegradasi sebagai akta dibawah tangan, serta akta kuasa menjual dengan akta pengakuan utang yang dibuat secara bersamaan dapat menimbulkan suatu sengketa karena melanggar asas kepatutan.

---

The Power of Sale is still widely used in the process of transferring rights and is often the cause of disputes, the validity of the power of sale which is often used as the basis for the creditor to bind a guarantee owned by the debtor for the legal certainty of the creditor in debt and receivables activities without using a financing institution. This doctrinal research uses secondary data derived from the Civil Code, regulations regarding the transfer of rights and other regulations related to power of attorney and debt and receivables agreements. This study analyzes the principle of granting power of attorney and its legal development as well as examines the making of power of attorney deeds to sell and debt recognition made at the same time in the judge's consideration in determining a decision in the West Jakarta District Court Decision Number 369/PDT. G/2023/PN. JKT. BRT is related to the power of sale which is used as the object of collateral which is an integral part of the debt recognition deed. The revocation of the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 14 of 1982 concerning the Prohibition of the Use of Absolute Power, of course, creates uncertainty over the power of attorney that is still widely made before the Notary. The regulation regarding the power of sale is regulated in articles 1792 to 1819 of the Civil Code, the power of attorney made before the Notary is a perfect piece of evidence, however, if the manufacture is not carried out in accordance with existing regulations, then the power of attorney can be degraded as a deed under hand, and the power of attorney deed and the debt acknowledgment deed made simultaneously can cause a dispute because it violates the principle of propriety."