Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Tanah bagi bangsa Indonesia adalah sumber kehidupan, Oleh karena itu Sumber Daya Alam ini harus di jaga, dipelihara dengan sebaiknya karena tanah selain tidak bisa diperbaharui, dari waktu kewaktu kepentingan dan kebutuhan akan tanah selalu meningkat, hal ini dikarenakan Tanah saat ini memiliki beberapa dimensi, selain untuk pertanian, dan tempat tinggal, tanah juga berdimensi politik, pertahanan keamanan, investasi dan bahkan sering menimbulkan konflik baik secara horizontal maupun vertical. Untuk mengatisipasi hal itu, Negara diberikan kewenangan untuk mengatur penggunaan, pemanfaatan nya dan pendistribusiannya agar selaras dengan cita-cita bangsa Indonesia dalam menjalankan pembangunan yang terus berkembang dan berkelanjutan. Berdasarkan pada tanah harus di distribusikan secara adil tanah juga memiliki fungsi sosial, oleh karena itu apabila tanah diperuntukan untuk kepentingan umum, maka seseorang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah harusdengan rela melepaskan hak atas tanahnya melalui prosedur yang telah ditentukan dengan sistem pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dengan mencabut hak atas tanah tersebut dan memberikan ganti rugi seseuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu hak atas tanah adalah Hak Pakai yang diperoleh langsung dari tanah Negara yang memiliki karakteristik bersipat jangka waktu tertentu, sehinggabegitu jangka waktu Hak Pakai habis dengan serta merta hak dan kewajiban di Atas Hak Pakai tersebut kembali kepada Negara, artinya yang berakhir adalah Status dari Hak atas tanah tersebut, sementara obyek hak atas tanah tetap melekat seperti semula yaitu menjadi tanah Negara, dalam arti tanah yang melekat sesuai dengan peruntukannya.;Land for the Indonesian nation is the source of life, therefore Natural Resources should be on guard, because the land should be maintained in addition can not be renewed, from time to time interest and demand for land is increasing, this is because the Land currently has several dimensions, in addition to agriculture, andhousing, land is also a political dimension, defense and security, investment and often lead to conflict both horizontally and vertically. To anticipate this, the State has the authority to regulate the use, its use and distribution in order to align with the ideals of the Indonesian nation in running the evolving development and sustainable. Based on the land should be distributed in a fair ground also has a social function, therefore if the land intended for public interest, the person or legal entity has the right to land should willingly relinquish their land rights through the procedures that have been determined by the land acquisition system in the public interest, by revoking land rights and provide redress seseuai with applicable regulations. One of the rights is the right to use land obtained directly from the ground state that has the characteristics of having the character of a certain period, so that a period of right to use immediately discharged with rights and obligations in the Upper Right to Use the back to the State, it means the end is the Status of The land rights, while the object of land rights remain attached as before, namely into the ground state, in the sense of inherent soil as intended., Land for the Indonesian nation is the source of life, therefore Natural Resourcesshould be on guard, because the land should be maintained in addition can not berenewed, from time to time interest and demand for land is increasing, this isbecause the Land currently has several dimensions, in addition to agriculture, andhousing, land is also a political dimension, defense and security, investment andoften lead to conflict both horizontally and vertically. To anticipate this, the Statehas the authority to regulate the use, its use and distribution in order to align withthe ideals of the Indonesian nation in running the evolving development andsustainable. Based on the land should be distributed in a fair ground also has asocial function, therefore if the land intended for public interest, the person orlegal entity has the right to land should willingly relinquish their land rightsthrough the procedures that have been determined by the land acquisition systemin the public interest, by revoking land rights and provide redress seseuai withapplicable regulations. One of the rights is the right to use land obtained directlyfrom the ground state that has the characteristics of having the character of acertain period, so that a period of right to use immediately discharged with rightsand obligations in the Upper Right to Use the back to the State, it means the end isthe Status of The land rights, while the object of land rights remain attached asbefore, namely into the ground state, in the sense of inherent soil as intended.Kata kunci: Status Hak, Tanah Negara, Fungsi Sosial atas tanah]"

"Penelitian menganalisis putusan pengadilan mengenai perbuatan melawan hukum (PMH) berupa penguasaan tanah pihak lain dengan bukti girik oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pemda DKI JKT). Permasalahan yang diteliti adalah penguasaan tanah pihak lain dengan bukti girik oleh Pemda DKI JKT yang dipergunakan sebagai bangunan sekolah secara melawan hukum dan menganalisis dampak penguasaan tanah girik secara PMH. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif. Hasil analisis adalah penguasaan tanah oleh Pemda DKI JKT berdasarkan catatan KIB dan ada pihak lain yang secara sah berdasarkan bukti berupa girik adalah sebagai PMH. Konsekuensi dampak PMH yang dilakukan oleh Pemda DKI JKT kepada pihak lain dengan bukti girik berupa uang ganti rugi atas kerugian immateriil. Saran yang diberikan kepada Pemda DKI JKT dalam pencatatan aset daerah ke dalam KIB mengikuti sistem pengelolaan aset daerah secara sah perolehan tanah dan pendaftarannya. Putusan hakim memberi ganti rugi materiil tidak cukup, harusnya mengembalikan tanah yang berhak pemegang bukti girik.

---

The study analyzed the court's decision regarding unlawful acts in the form of land tenure of other parties with girik evidence by the Provincial Government of the Special Capital Region of Jakarta. The problem studied was the control of other parties' land with evidence of girik by the Provincial Government of the Special Capital Region of Jakarta which was used as a school building unlawfully and analyzed the impact of girik land tenure in an unlawful manner. The research method used is normative juridical legal research with a prescriptive type of research. The result of the analysis is the control of land by the Provincial Government of the capital region of Jakarta based on the records of the Inventory card and there are other parties who are lawfully based on evidence in the form of girik is an unlawful Act. The consequences of the impact of unlawful acts committed by the Provincial Government of the capital region of Jakarta to other parties with evidence of compensation in the form of compensation for immaterial losses. The advice given to the Provincial Government of the capital region in the recording of regional assets into the Inventory Card follows the system of legally managing regional assets for land acquisition and registration. The judge's ruling granting immaterial damages was not sufficient, it should return the land to which the evidence holders were entitled."

"Penelitian ini menitikberatkan pada pembahasan sengketa tumpang tindih penguasaan bidang tanah berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) dengan sertifikat hak pengelolaan di Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah. Banyak ditemukan masyarakat Desa Kuta yang menguasai tanah dengan berlandaskan SPPFBT karena belum melaksanakan pendaftaran tanah pertamakali. Dengan demikian, BPN Kab. Lombok Tengah wajib berhati-hati dalam mengumpulkan data fisik dan yuridis tanah dalam hal pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah pertamakali agar kelak terhindar dari adanya konflik pertanahan. Adapun masalah yang timbul dimana BPN Kab. Lombok Tengah lengah dalam menerbitkan Sertifikat HPL No. 73/Kuta, terdapat beberapa prosedur yang terlewati sehingga sebagian bidang tanah dalam Sertifikat HPL No. 73/Kuta dengan tanah SPPFBT No. 05/SKT/I/2000 seluas 20.845 M2 tumpang tindih secara keseluruhan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah analisis amar putusan dan pertimbangan hukum Hakim dalam memutus Putusan PTUN Mataram No: 55/G/2016/PTUN.MTR, juncto Putusan PTTUN Surabaya No: 112/B/2017/PT.TUN.SBY, juncto Putusan MA No: 37/K/TUN/2018, serta kedudukan dan perlindungan hukum bagi pemegang SPPFBT Nomor: 05/SKT/I/2000. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif serta analisis data secara eksplanatoris, sehingga terjawab bahwa, dalam mempertimbangkan suatu perkara, Majelis Hakim seyogianya menimbang dalam aspek kewenangan, prosedur serta kebenaran substansi dari suatu Sertifikat. Dibatalkannya Putusan PTUN Mataram No: 55/G/2016/PTUN.MTR oleh PTTUN Surabaya No: 112/B/2017/PT.TUN.SBY, maka pemegang SPPFBT No. 05/SKT/I/2000 kehilangan tanah yang telah dikuasainya selama lebih dari 16 tahun tanpa diberikan ganti kerugian. Di lain sisi, PP No. 24/1997 memandang SPPFBT sebagai alat pembuktian kepemilikan hak-hak lama dalam rangka pendaftaran tanah, sehingga pemegang SPPFBT wajiblah diberi perlindungan hukum terkait haknya.

---

This research focuses on discussions related to the overlapping land tenure rights based on the letter of land physical ownership (SPPFBT) with right to use certificate in Kuta Village, Central Lombok District. Kuta Village Citizens are commonly found having SPPFBT as their land tenure evidence. This happens because they have never registered their land to BPN. BPN Central Lombok District needs to be more careful in collecting physical and juridical data on land in terms of carrying out land registration activities for the first time so that in the future there will be less land conflicts. The problems that arise are where BPN Central Lombok District was negligent in issuing HPL Certificate No. 73/Kuta in which several procedures were missed so that some of the land parcels in the HPL Certificate No. 73/Kuta with SPPFBT No. 05/SKT/I/2000 land, which covers an area of ​​20,845 M2, are completely overlapping. The problems raised in this research are related to the analysis of the decisions and legal considerations of the judges in deciding the Mataram Administrative Court Decision Number: 55/G/2016/PTUN.MTR, in conjunction with the Surabaya Administrative High Court Decision Number: 112/B/2017/PT.TUN.SBY and legal status and protection for the holder of SPPFBT Number: 05/SKT/I/2000, in conjunction with the Supreme Court Verdict Number: 37/K/TUN/2018. In answering these problems, normative legal research methods are used. In addition, data analysis carried out in an explanatory approach. This research resulted in an answer which the Judges should consider all the aspects of competency, procedural and substance of a certificate. The cancellation of the Mataram Administrative Court Decision No: 55/G/2016/PTUN.MTR by PTTUN Surabaya No: 112/B/2017/PT.TUN.SBY, the holder of SPPFBT No. 05/SKT/I/2000 lost his land which he had utilized for more than 16 years without being given any compensation. On the other hand, PP No. 24/1997 views SPPFBT as an evidence of old rights land ownership in the context of land registration, so that SPPFBT holders must be given legal protection regarding their rights."

"[ABSTRAKRisalah Lelang merupakan akta otentik yang membuktikan telah terjadinya lelangdan berfungsi sebagai alas hak untuk melakukan balik nama, khususnya dalam halobjek lelang berupa tanah dan bangunan. Seperti halnya akta notaris, RisalahLelang dapat dibuat dalam bentuk minuta, salinan dan grosse. Minuta RisalahLelang merupakan arsip negara yang wajib disimpan dan dipelihara secara baikoleh Juru Lelang/Kantor Lelang. Dalam penelitian ini, permasalahan munculsebagai dampak dari diterbitkannya surat keterangan sebagai pengganti salinanRisalah Lelang oleh Kepala Kantor Lelang Negara, yang tidak memiliki minuta.Mengenai bidang tanah/bangunan yang telah dijual lelang oleh Kantor LelangNegara tersebut, bagaimanapun, telah diterbitkan sertipikat Hak Guna Bangunanatas nama pihak lain oleh Kantor Pertanahan sebagai tindak lanjut dari adanyaketentuan konversi tanah berdasarkan UUPA. Selain itu, sertipikat Hak GunaBangunan tersebut telah pula ditingkatkan menjadi Hak Milik. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara prosedur lelang dan proseskonversi tanah yang telah dilakukan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dibidang hukum lelang dan pertanahan. Penelitian ini menggunakan bentuk yuridisnormatif dengan tipe diagnostik fact-finding. Jenis data yang digunakan adalahdata sekunder yang dianalis secara kualitatif sehingga menghasilkan laporan yangbersifat diagnostik analisis. Penulis menyimpulkan bahwa lelang yang telahdilakukan mengandung beberapa cacat prosedur dan surat keterangan sebagaipengganti salinan Risalah Lelang tersebut tidak dapat diterima sebagai alat buktiyang sah dan sempurna, namun hanya sebagai bukti permulaan.

---

ABSTRACTAn Auction Deed is an authentic deed to prove that an auction has occured and itbecomes the legal basis the transfer of title from a vendor to a purchaser,particularly in relation to land and builidng. Similiar to a notary deed, TheAuction Deed may be drawn as a minute, an exemplified copy, and anengrossment. As state archives, the minute of Auction Deeds must be kept andmaintained well by auctioneers. In this research, problems arise as a result of theissuance of letters of evidence by the Head of State Auction Office as a substitutefor an exemplified copy of an auction deed, that do not has the minute. Withregard to the property sold by the aforementioned State Auction Office, however,the Land Office has granted Building Rights Certificate under the name of otherpeople based on the conversion policy of land titles in conformity with the BasicAgrarian Law (UUPA). Besides, The Building Rights has been increased into theOwnership (Freehold) Rights. This study aims to examine the suitability of theauction procedure, conversion of land rights procedure with the auction and landregulations. The research uses normative juridical with fact-finding diagnostic.The type of data used are secondary data were analyzed qualitatively so as toproduce a diagnostic report analysis. The writer concluded that there were flaws inauction procedure and the letters of evidence could not be accepted as perfect andconvincing/legitimate evidence, but merely as preliminary evidence.;An Auction Deed is an authentic deed to prove that an auction has occured and itbecomes the legal basis the transfer of title from a vendor to a purchaser,particularly in relation to land and builidng. Similiar to a notary deed, TheAuction Deed may be drawn as a minute, an exemplified copy, and anengrossment. As state archives, the minute of Auction Deeds must be kept andmaintained well by auctioneers. In this research, problems arise as a result of theissuance of letters of evidence by the Head of State Auction Office as a substitutefor an exemplified copy of an auction deed, that do not has the minute. Withregard to the property sold by the aforementioned State Auction Office, however,the Land Office has granted Building Rights Certificate under the name of otherpeople based on the conversion policy of land titles in conformity with the BasicAgrarian Law (UUPA). Besides, The Building Rights has been increased into theOwnership (Freehold) Rights. This study aims to examine the suitability of theauction procedure, conversion of land rights procedure with the auction and landregulations. The research uses normative juridical with fact-finding diagnostic.The type of data used are secondary data were analyzed qualitatively so as toproduce a diagnostic report analysis. The writer concluded that there were flaws inauction procedure and the letters of evidence could not be accepted as perfect andconvincing/legitimate evidence, but merely as preliminary evidence.;An Auction Deed is an authentic deed to prove that an auction has occured and itbecomes the legal basis the transfer of title from a vendor to a purchaser,particularly in relation to land and builidng. Similiar to a notary deed, TheAuction Deed may be drawn as a minute, an exemplified copy, and anengrossment. As state archives, the minute of Auction Deeds must be kept andmaintained well by auctioneers. In this research, problems arise as a result of theissuance of letters of evidence by the Head of State Auction Office as a substitutefor an exemplified copy of an auction deed, that do not has the minute. Withregard to the property sold by the aforementioned State Auction Office, however,the Land Office has granted Building Rights Certificate under the name of otherpeople based on the conversion policy of land titles in conformity with the BasicAgrarian Law (UUPA). Besides, The Building Rights has been increased into theOwnership (Freehold) Rights. This study aims to examine the suitability of theauction procedure, conversion of land rights procedure with the auction and landregulations. The research uses normative juridical with fact-finding diagnostic.The type of data used are secondary data were analyzed qualitatively so as toproduce a diagnostic report analysis. The writer concluded that there were flaws inauction procedure and the letters of evidence could not be accepted as perfect andconvincing/legitimate evidence, but merely as preliminary evidence., An Auction Deed is an authentic deed to prove that an auction has occured and itbecomes the legal basis the transfer of title from a vendor to a purchaser,particularly in relation to land and builidng. Similiar to a notary deed, TheAuction Deed may be drawn as a minute, an exemplified copy, and anengrossment. As state archives, the minute of Auction Deeds must be kept andmaintained well by auctioneers. In this research, problems arise as a result of theissuance of letters of evidence by the Head of State Auction Office as a substitutefor an exemplified copy of an auction deed, that do not has the minute. Withregard to the property sold by the aforementioned State Auction Office, however,the Land Office has granted Building Rights Certificate under the name of otherpeople based on the conversion policy of land titles in conformity with the BasicAgrarian Law (UUPA). Besides, The Building Rights has been increased into theOwnership (Freehold) Rights. This study aims to examine the suitability of theauction procedure, conversion of land rights procedure with the auction and landregulations. The research uses normative juridical with fact-finding diagnostic.The type of data used are secondary data were analyzed qualitatively so as toproduce a diagnostic report analysis. The writer concluded that there were flaws inauction procedure and the letters of evidence could not be accepted as perfect andconvincing/legitimate evidence, but merely as preliminary evidence.]"

"[ABSTRAKPropinsi Bali merupakan wilayah Indonesia yang jumlah wisatawan yang datangke kian mengingkat setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan banyak orang baik warganegara Indonesia dan orang asing tertarik untuk tinggal atau membuka usaha di Bali.Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yangberhak untuk memiliki tanah. Sementara itu, orang asing diberi hak untuk menempatilahan di Indonesia dengan hak pakai dan hak sewa atas bangunan. Tetapi padakenyataannya banyak orang asing menggunakan perjanjian pinjam nama untukmenempati lahan di Bali dalam jangka waktu yang mereka inginkan. Perjanjian sewamenyewa digunakan sebagai upaya untuk menutupi keberadaan perjanjian dapat dianggapsebagai perjanjian pinjam nama sehingga perjanjian sewa menyewa merupakan suatuupaya penyelundupan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif,untuk memperoleh data yang dikehendaki penelitian ini dengan melakukan telaah bahanpustaka atau data sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa rangkaian perjanjianpinjam nama antara lain surat pernyataan, perjanjian sewa menyewa, surat kuasamengelola, surat kuasa menjual dan perjanjian perpanjangan sewa. Pada saat orang asingdatang kepada notaris untuk dibuatkan akta otentik sebaiknya notaris lebih teliti danseksama sehingga apabila terdapat indikasi pembuatan akta otentik dapat menyalahiaturan hukum maka notaris dapat memberi penyuluhan hukum. Dalam menjalankannyajabatannya seorang notaris itu harus bertindak amanah, jujur dan seksama karena notariswajib menjaga kepercayaan masyarakat dan negara dengan baik.

---

ABSTRACTBali Province is a major area of Indonesia tourism so that the number of touristswho come to Bali is increasingly every year. This leads to a lot of people both Indonesiancitizens and foreigners keen to stay or open a business in Bali. Basic Agrarian Law statesthat only Indonesian citizens who have the right to own land. Meanwhile, foreigners weregiven the right to occupy land in Indonesia with the right to use and leases on buildings.But in fact many foreigners use nominee agreement and loan agreement to occupy land inBali in the time period they want. The content of Indonesian citizen who appointed to bea nominee states that the true owner of the land is the foreigner because the money sheused for the purchase of land was belongs to the foreigner. Lease agreement is used as anattempt to cover up the existence of the agreement can be considered as a loan agreementso that the name of the lease agreement is a legal smuggling attempt. This study usesnormative juridical, to obtain the desired data of this study by conducting research librarymaterials or secondary data. The analysis showed that a series of loan agreements includea statement of the name, lease agreement, power of attorney to manage, power of attorneyto sell and lease extension agreement. By the time a foreigner came to the notary for thenotary should be made authentic act more carefully and thoroughly so that if there areindications of an authentic deed may violate the rule of law, the notary can provide legalcounseling. A notary should act trustworthy, honest and thorough, as notaries are requiredto maintain public confidence and the country well.;Bali Province is a major area of Indonesia tourism so that the number of touristswho come to Bali is increasingly every year. This leads to a lot of people both Indonesiancitizens and foreigners keen to stay or open a business in Bali. Basic Agrarian Law statesthat only Indonesian citizens who have the right to own land. Meanwhile, foreigners weregiven the right to occupy land in Indonesia with the right to use and leases on buildings.But in fact many foreigners use nominee agreement and loan agreement to occupy land inBali in the time period they want. The content of Indonesian citizen who appointed to bea nominee states that the true owner of the land is the foreigner because the money sheused for the purchase of land was belongs to the foreigner. Lease agreement is used as anattempt to cover up the existence of the agreement can be considered as a loan agreementso that the name of the lease agreement is a legal smuggling attempt. This study usesnormative juridical, to obtain the desired data of this study by conducting research librarymaterials or secondary data. The analysis showed that a series of loan agreements includea statement of the name, lease agreement, power of attorney to manage, power of attorneyto sell and lease extension agreement. By the time a foreigner came to the notary for thenotary should be made authentic act more carefully and thoroughly so that if there areindications of an authentic deed may violate the rule of law, the notary can provide legalcounseling. A notary should act trustworthy, honest and thorough, as notaries are requiredto maintain public confidence and the country well.;Bali Province is a major area of Indonesia tourism so that the number of touristswho come to Bali is increasingly every year. This leads to a lot of people both Indonesiancitizens and foreigners keen to stay or open a business in Bali. Basic Agrarian Law statesthat only Indonesian citizens who have the right to own land. Meanwhile, foreigners weregiven the right to occupy land in Indonesia with the right to use and leases on buildings.But in fact many foreigners use nominee agreement and loan agreement to occupy land inBali in the time period they want. The content of Indonesian citizen who appointed to bea nominee states that the true owner of the land is the foreigner because the money sheused for the purchase of land was belongs to the foreigner. Lease agreement is used as anattempt to cover up the existence of the agreement can be considered as a loan agreementso that the name of the lease agreement is a legal smuggling attempt. This study usesnormative juridical, to obtain the desired data of this study by conducting research librarymaterials or secondary data. The analysis showed that a series of loan agreements includea statement of the name, lease agreement, power of attorney to manage, power of attorneyto sell and lease extension agreement. By the time a foreigner came to the notary for thenotary should be made authentic act more carefully and thoroughly so that if there areindications of an authentic deed may violate the rule of law, the notary can provide legalcounseling. A notary should act trustworthy, honest and thorough, as notaries are requiredto maintain public confidence and the country well., Bali Province is a major area of Indonesia tourism so that the number of touristswho come to Bali is increasingly every year. This leads to a lot of people both Indonesiancitizens and foreigners keen to stay or open a business in Bali. Basic Agrarian Law statesthat only Indonesian citizens who have the right to own land. Meanwhile, foreigners weregiven the right to occupy land in Indonesia with the right to use and leases on buildings.But in fact many foreigners use nominee agreement and loan agreement to occupy land inBali in the time period they want. The content of Indonesian citizen who appointed to bea nominee states that the true owner of the land is the foreigner because the money sheused for the purchase of land was belongs to the foreigner. Lease agreement is used as anattempt to cover up the existence of the agreement can be considered as a loan agreementso that the name of the lease agreement is a legal smuggling attempt. This study usesnormative juridical, to obtain the desired data of this study by conducting research librarymaterials or secondary data. The analysis showed that a series of loan agreements includea statement of the name, lease agreement, power of attorney to manage, power of attorneyto sell and lease extension agreement. By the time a foreigner came to the notary for thenotary should be made authentic act more carefully and thoroughly so that if there areindications of an authentic deed may violate the rule of law, the notary can provide legalcounseling. A notary should act trustworthy, honest and thorough, as notaries are requiredto maintain public confidence and the country well.]"

"ABSTRAKSistem pendaftaran tanah yang dianut Indonesia adalah sistem pendaftaranhak dengan sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif,apabila ada pihak yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertipikat atastanah, dapat mengajukan pembatalan. Permasalahannya adalahbagaimanakah tata cara atau mekanisme pembatalan penguasaan tanahyang telah terdaftar dalam sertipikat HGB dan HPL? Kemudian apakahKepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan sudahmembereskan hak atas tanah milik Susuna Dewi sebelum diterbitkannyasertipikat HPL No. 1/Kuningan Barat kepada PD. Pembangunan SaranaJaya DKI Jakarta, sertipikat HGB No. B119/Kuningan Barat kepada PT.Bimantara Sarana Perkasa, dan sertipikat HGB No. 198/Kuningan Baratkepada PT. Fajar Surya Shakti (Studi Kasus Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung Republik Indonesia No. 89/PK/TUN/2008 jo. PutusanKasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 75K/TUN/2008 jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta No.178/B/2007/PT.TUN.JKT jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta No. 14/G/2007/PTUN.JKT)? Metode penelitian yang digunakanadalah tipe penelitian yuridis normatif dari data sekunder yang dianalisissecara kualitatif dalam bentuk preskriptif.

---

ABSTRACTLand registration system applied by Indonesia is land registration systemwith a negative publicity which is contain positive elements, if any partiesfeel harmed by the issuance of land certificate, can file cancellation. Theproblem is how the procedures or mechanism cancellation of land tenurethat has been registered in HGB dan HPL? Then, if Head of the MunicipalLand Office of South Jakarta has settled the right of land belongs toSusuna Dewi before the issuance of the Certificate of HPL Number1/Kuningan Barat to PD. Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta,Certificate of HGB Number B119/Kuningan Barat to PT. BimantaraSarana Perkasa, and Certificate of HGB Number 198/Kuningan Barat toPT. Fajar Surya Shakti (Study Case of the Decision of Judicial Review bythe Supreme Court of the Republic of Indonesia Number89/PK/TUN/2008 as amended to the Decision of Cassation by theSupreme Court of the Republic of Indonesia Number 75K/TUN/2008 asamended to the Decision of State Administrative High Court of the SpecialCapital City Region of Jakarta Number 178/B/2007/PT.TUN.JKT asamended to the Decision of Jakarta State Administrative Court Number14/G/2007/PTUN.JKT)? The Research method that is used is a judicialnormative research type from secondary data that is analyzed qualitativelyin the form of prescriptive. The case of such cancellation is submitted toPTUN and is proceed through regular procedure examination."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai aspek perlindungan hukum bagi pemegang girik. Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah bagaimana aspek perlindungan bagi pemegang girik dalam hal tanahnya telah disertipikatkan oleh orang lain yang tidak memiliki hak, bagaimana pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional dalam hal sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan olehnya diputuskan Majelis Hakim sebagai tanda bukti hak yang cacat hukum, dan kemudian bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 984/K/PDT/2007 ditinjau dari peraturan perundang-undangan, khususnya hukum pertanahan nasional. Pendekatan penelitian ini yuridis normatif dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini terdiri dari tiga kesimpulan. Pertama, perlindungan hukum bagi pemegang girik dapat dilakukan melalui pendaftaran tanah sebagai suatu cara untuk melindunginya dari sengketa kepemilikan atas tanah. Namun, jika sudah terjadi sengketa, maka pemegang girik dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Adapun sudut pandang yang dapat digunakan Majelis Hakim untuk memberikan perlindungan hukum dapat dilihat dari 3 tiga sudut pandang, yakni melalui penggunaan sistem publikasi pendaftaran tanah yang dianut di Indonesia, pengakuan eksistensi girik secara tersirat dalam pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA, dan penilaian alat bukti oleh Majelis Hakim. Kedua, pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional adalah pembatalan sertipikat yang dalam hal ini dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Ketiga, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 984/K/PDT/2007 sudah tepat, namun Majelis Hakim tidak menggunakan rujukan pengaturan yang berkaitan dengan Hukum Pertanahan Nasional.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the legal protection of girik holder. The problem that the author adopted is how the law provides protection for girik holder, how liability of the National Land Agency in the case of a certificate which is issued legally flawed, and how the consideration of judges in the Supreme Court of Indonesia Decision Number 984 K Pdt 2007 review of regulations law, particularly national land law. This research uses a method descriptive analysis with yuridis normative approach. Discussion and research results lead to the three conclusions. First, the legal protection for Girik holder can be done through the registration of land as a way to protect them from disputes over land ownership. However, if it happens, Girik holder can file a lawsuit and the judge could provide the legal protection from three points of view. There are land registration publishing system applied in Indonesia, recognition of the existence girik implied in article 19 paragraph 2 c Act Number 5 Year 1960 UUPA , and assessment of the evidence by the Judges, but in this case Judges only using the last one. Second, cancellation of the Certificate of Land Ownership by National Land Agency through the Head of the Regional Office. Furthermore, the consideration of the judge is right, but unfortunately the judges did not use the resourcers of National Land Law. "

"Kebutuhan tanah dalam kehidupan manusia tidak akan pernah berhenti, sedangkan luas tanah relatif tetap sehingga sering terjadi benturan-benturan antara sesama warga masyarakat, dan antara masyarakat dengan pemerintah. Pembangunan jalan tol Surabaya-Malang telah selesai puluhan tahun yang lalu namun masih menyisakan masalah kepada pemilik tanah yang dibebaskan untuk keperluan proyek jalan tol tersebut, mengenai prosedur pembebasannya dan besarnya ganti rugi sesuai asas musyawarah dan mufakat. Sebagai individu yang terkena pembebasan tanah wajar apabila pemilik tanah mempertahankan hak atas tanah miliknya dengan menuntut ganti rugi yang layak. Metodologi penelitian yang dipakai dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode kepustakaan guna memperoleh data sekunder. Tipe penelitian ini diarahkan pada analisis kasus dengan menyampaikan kasus tuntutan ganti rugi tanah atas tanah milik yang terkena jalan tol Surabaya-Malang. Analisa data dengan pendekatan kualitatif, yang hasil penelitiannya sifatnya deskriptif analitis. Dalam proses pembebasan tanah telah dipenuhi persyaratan oleh pemilik tanah, hanya kesepakatan ganti rugi yang belum ada titik temunya, sehingga berproses dalam waktu yang lama dengan berbagai perubahan peraturan perundangan yang akhirnya berujung pada pengakuan kebenaran daripada pemilik tanah. Dengan diberikannya ganti rugi yang wajar. Pelaksanaan pengadaan tanah/pembebasan tanah akan berhasil dengan baik apabila mengedepankan nasib dan perhatian kepada pihak yang terkena pembebasan tanah/penggusuran yang sebagian besar adalah masyarakat di lapisan bawah dengan mengatur mekanisme pengadaan tanah didalam bentuk undang-undang."

"ABSTRAKBerdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dinyatakan bahwa untuk menjaminkepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayahRepublik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan PeraturanPemerintah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 dinyatakan bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk mendapatkan alat buktiberupa sertipikat agar pemegang hak atas tanah tersebut memiliki bukti yang kuatatas tanah yang dimilikinya dan mendapatkan kepastian hukum dan perlindunganhak mereka atas tanah tersebut. Akan tetapi dalam kenyataan di lapangan ternyataberbeda, terbukti dari adanya kasus sengketa tanah dalam tesis ini dimana 253(dua ratus lima puluh tiga) pemegang sertipikat Hak Milik atas tanah bekas tanahpartikelir mendapatkan gugatan dari pihak yang merasa sebagai pemegang hakatas tanah yang sah. Sistem publikasi di Indonesia yang menganut sistempublikasi negatif yang mengandung unsur positif dan sertipikat yang mempunyaidua sisi yaitu sebagai bukti kepemilikan dan sebagai bentuk keputusan yangbersifat penetapan, membuat para pemegang sertipikat hak atas tanah senantiasaakan memperoleh kemungkinan untuk digugat berkenaan dengan keabsahantersebut. Dengan demikian perlu dilakukan penerapan lembaga rechtsverwerkingdalam sistem peradilan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2)PP 24/1997 sebagai salah satu cara untuk menanggulangi hal tersebut.

---

ABSTRACTPursuant to Article 19 paragraph (1) of Law No. 5 of 1960 concerning BasicAgrarian Law is stated that in order to ensure legal certainty, the government holdland registration throughout the territory of the Republic of Indonesia inaccordance with the provisions stipulated by Government Regulation.Government Regulation No. 24 of 1997 stated that the land registration aims toobtain a certificate that evidences the holder of the rights to the land have strongevidence on the land that he has and get legal certainty and the protection of theirrights to the land. In fact, as evidenced by the presence of land disputes in thisthesis in which 253 ( two hundred and fifty three ) the holder of the certificate ofland freehold ex-private land to get a lawsuit from those who feel as holders oflegal rights to the land. Publication system in the Indonesia which adopts thenegative publicity that contains positive elements and a certificate that has twosides those are as a proof of ownership and as a form of decision which is thedetermination, making the certificate holders of land rights will always obtain thepossibility to be sued in respect of the validity. Hence, rechtsverwerkinginstitutions as stipulated in Article 32 paragraph (2) Regulation 24/1997 should beapplied in the justice system in Indonesia as a way to overcome it"

"ABSTRAKPerjanjian sewa tanah seringkali menimbulkan konflik manakala seorang penyewatanah menyatakan dirinya sebagai pemilik bangunan yang berdiri diatasnya. Demikianhalnya hubungan sewa menyewa rumah dengan Surat Ijin Perumahan yangmenimbulkan sengketa oleh karena baik pihak yang menyewakan maupun pihakpenyewa mengaku sebagai pemilik bangunan rumah tinggal. Hal ini mengakibatkanmasing-masing pihak mengalihkan bangunan rumah tinggal dan hak sewa atas tanahnyakepada pihak lain, yang berujung pada diajukannya sengketa tersebut ke pengadilan.Permasalahan hukum tersebut menjadi ketertarikan bagi penulis untuk membahasnyadalam tesis ini dengan judul Analisis Yuridis Sengketa Rumah Dengan Surat IjinPerumahan Yang Didirikan Diatas Sewa Tanah Eks Kotapraja Jakarta (Studi KasusPutusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/PDT/2009).

---

ABSTRACTThe Land Leasing Agreement often creates conflicts whenever one party claimingas the owner of the building built there on. The same thing occurs with the houseleasing and the housing license which create a conflict between the leasee andlessor who claim as the owner of the house building. This issue leads into eachparty to transfer the rights over the house building and lhe leasing right over theland to other party, which eventually the issue is now being submitted to the court.These legal isuues are interesting for the writer to be discussed and elaboratedmore in the Thesis, with title :“ Legal Analysis on The Dispute of Housing with Housing License Built on TheLand Leasing Ex Jakarta Regency”(Case Study of Supreme Court Decision No. 2437 K/PDT/2009."