Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan penelisikan teoritis mengenai pluralitas masyarakat semasa ini, dalam kerangka pemikiran teori kritis Axel Honneth. Berangkat dari faktisitas sosio-politik, yang ditandai dengan intensitas keragaman nilai, ideologi, gaya hidup, terjadi pula penajaman perbedaan identitas entah itu bersifat etno-kultural maupun etno-religius. Akibatnya, di satu sisi, kita menemukan dalam masyarakat adanya gejala eksklusivitas mayoritas terhadap minoritas, atau antaretnis dan antaragama akibat gesekan-gesekan sosial, dan di sisi lain, ada upaya untuk mengatasi problem semacam itu dengan mendorong inklusivitas sosial dalam masyarakat. Dengan menggunakan teori pengakuan Axel Honneth, yang dipahaminya sebagai sarana realisasi-diri individu, tesis ini menyatakan bahwa melalui pengakuan intersubjektif, terbuka kemungkinan masyarakat semasa menemukan jalan dialog bagi kebertemuan yang secara legal-normatif menjamin hidup bersama secara berdamai dan berkeadilan. Sehubung itu, dalam tesis ini, pengakuan intersubjektif disebut sebagai prinsip pro-eksistensi masyarakat plural.

---

This thesis is a theoretical scrutinize of the plurality of contemporary society, in the framework of critical theory of Axel Honneth. Departing from socio-political facticity, which is characterized by the intensity of the diversity of values, ideology, lifestyles, there is also sharpening difference whether it is the identity of ethno-cultural as well as ethno-religious. What emerges is, on the one hand, we find in society the symptoms of exclusivity between different societies, majority against minority, or interethnic and interreligious due to social friction, and on the other, there is an attempt to overcome such problems by encouraging social inclusiveness in agonistic society. By using the theory of Axel Honneth of intersubjective recognition, which is understood as a means of individual selfrealization, this theses states that through intersubjective recognition, opens the condition of finding the path of dialogue during the society for meeting between different socially community, which legally guarantees coexist peacefully and equitably. In this way, I call intersubjective recognition as the principle of proexistence in a plural society."

"Konsep diaspora telah mengalami perkembangan, terutama jika berkaitan dengan agama yang turut mempengaruhi negosiasi identitas. Karena banyaknya diaspora di dunia modern, John Hinnells (1997a, hal. 686, dalam Vertovec, 2004, hal. 279-280) mendefinisikan agama dalam konteks masyarakat diaspora sebagai traveling religion atau diaspora religion yang bermakna agama bagi setiap orang yang memiliki perasaan jauh dari tanah agama, atau jauh dari ‘negara lama’; bahkan istilah tersebut mencakup situasi untuk mewakili ‘fenomena minoritas’. Penelitian ini berfokus pada novel Homeland Elegies (2020) karya Ayad Akhtar. Novel ini adalah novel autofiction yang menunjukkan upaya kelompok Muslim Pakistan untuk membentuk identitas mereka di tengah masyarakat Amerika. Penelitian ini menggunakan metode analisis struktural dengan teori naratologi Franz K. Stanzel, serta didukung oleh konsep identitas dan belonging Stuart Hall sebagai konsep kunci. Hal ini bertujuan untuk menemukan bagaimana konstruksi identitas kelompok Muslim Pakistan Amerika menghadirkan negosiasi melalui identitas ke-Amerika-an (Americanness) dan belonging terhadap Amerika dalam novel autobiografi fiksi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi dualitas identitas yang dihadirkan merupakan negosiasi yang tarik-menarik antara negara lama dan negara baru. Dualitas identitas tersebut hadir sebagai kritik terhadap identitas ke- Amerika-an (Americanness). Negosiasi identitas dan belonging kelompok Muslim Pakistan juga terbentuk karena adanya perasaan terhubung dengan negara Amerika dan homogenisasi budaya diaspora ke dalam budaya mayoritas Barat.

---

The concept of diaspora has developed especially in the religion aspect which influences the identity negotiation of individuals or communities. Due to the large number of diasporas in the modern world, John Hinnells (1997, p. 686, in Vertovec, 2004, p. 279- 280) defines the religion in the context of a community of diaspora and religion as ‘traveling religion’ or ‘diaspora religion’ which means the religion of everyone who feels that they have been separated away from the religion of their homeland, living far from the ‘old country’; it includes a situation that represents the ‘minority phenomenon’. This research focuses on Homeland Elegies (2020) written by Ayad Akhtar. Homeland Elegies is an autofiction novel that shows the struggles of the Pakistani Muslim community to construct their identity in America. This study uses a structural analysis method with the narratological theory of Franz K. Stanzel and is supported by Stuart Hall’s theoretical formulation of identity as the key concept used in the analysis. This study aims to find how identity construction of Pakistani Muslims in America plays an important role in cultural negotiation through Americanness and belonging to America in autobiography fiction. The findings of this study show that duality of identity is presented as a tug-of- war negotiation between the old and new countries. This duality of identity presents a critique of Americanness which is a form of negotiation. The identity and belonging of Pakistani Muslims are also constructed by a sense of connection with American values and diaspora cultural homogenization."

"Fleksibilitas ekonomi global yang ditunjang teknologi komunikasi dan informasi telah menciptakan mekanisme eksklusifitas yang mengoneksikan orang atau kelompok dengan nilai dan kepentingan yang sama, serta mengeksklusikan kelompok lainnya. Hal ini mendorong kembali kemunculan identitas berbasis agama maupun etnisitas di sejumlah wilayah sebagai bentuk pertahanan diri. Identitas tersebut muncul ketika negara dianggap tidak bisa lagi memegang kendali atas krisis ekonomi dan politik yang muncul akibat globalisasi. Namun kemunculan identitas kolektif ini memiliki dinamika tersendiri ketika dihadapkan dengan kepentingan elite politik. Tesis ini bertujuan menguraikan rekonstruksi identitas kolektif yang terjadi dalam era masyarakat informasi dengan mengambil studi kasus di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisa identitas dari Manuel Castells serta teori masyarakat informasi dari Frank Webster, tesis ini ingin melihat bagaimana Keislaman dan Kesundaan diposisikan ulang di Purwakarta untuk membangun identitas kabupaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan identitas Purwakarta dengan memposisikan ulang identitas Keislaman dan Kesundaan merupakan konstruksi identitas yang didorong oleh imajinasi personal tokoh politik melalui penggunaan perangkat negara di tingkat lokal dan media digital yang menghasilkan wujud mengarah pada bekerjanya legitimizing identity yang mendominasi kembali identifikasi Kesundaan dan Keislaman. Penelitian ini melengkapi sejumlah studi tentang identitas Islam dan Sunda yang dilakukan sebelumnya yang melihat bahwa sinkretisme Sunda dan Islam tidak hanya melibatkan debat filosofis, tapi juga perubahan konteks politik serta politisasi dalam praktik sehari-hari. Kebaruan dalam penelitian ini adalah temuan bahwa jejaring sosial berbasis informasi yang terbentuk dalam teknologi komunikasi dan informasi berbasis internet turut mendorong dan memperkuat kemunculan kembali identitas tersebut.

---

The global economic flexibility underpinned by communications and information technology has created an exclusive mechanism that links people or groups with equal values and interests, and excludes other groups. This has led to the re-emergence of religious and ethnicity-based identities in some areas as a form of self-defense. The identity arises when the state is considered to be no longer in control of the economic and political crises arising from globalization. But the emergence of this collective identity has its own dynamics when confronted with the interests of the political elite.

This thesis aims to understand the construction of collective identity that occurs in the information society by taking a case study in Purwakarta, West Java.Using a qualitative approach with identity analysis from Manuel Castells and information society theory from Frank Webster, this thesis would like to see how Islam and Sunda were repositioned in Purwakarta to establish the identity of the district.

This research found that the development of Purwakarta identity by repositioning the identity of Islam and Sunda is an identity construction that is driven by the personal imagination of political figures through the use of state apparatus at the local level and digital media that result in the form of legitimizing identity that dominates the identification of Sunda and Islam.

This study completes a number of studies on the earlier identities of Islam and Sunda that see that Sundanese syncretism and Islam not only involve philosophical debate, but also the changing political context and politicization in everyday practice. The novelty in this study is the finding that the information-based social network formed in the Internet-based information and communication technology helped to boost and re-emerge the identity."

"Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman suku, budaya, dan ras. Akan tetapi, pluralitas yang ada saat ini sedang diuji dalam penyelesaian terhadap permasalahan Papua. Salah satu peristiwa yang menjadi awal perdebatan adalah hasil dari Perjanjian New York tahun 1962. Konflik Papua telah ada sejak masa transisi dari orde lama ke orde baru. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh militer dalam upayanya untuk menyelesaikan konflik Papua seringkali menjadi cara untuk meredam justru memperpanjang konflik. Sejak masa orde baru penggunaan kekuatan militer semakin meningkat dan hingga saat ini pendekatan militeristik masih gencar dilakukan. Tidak hanya berhenti di situ saja, isu lain yang menjadi persoalan di Papua adalah kemiskinan yang terjadi. Persoalan lain yang muncul adalah diskriminasi dan rasisme yang ditujukan kepada orang asli Papua. Dengan menggunakan konsep rekognisi dari Axel Honneth. Rekognisi adalah perjuangan untuk pengakuan untuk mengubah kondisi yang ada di dalam masyarakat. Penelitian ini berusaha untuk mengungkap permasalahan fundamental dan merefleksikan konflik Papua dalam pendekatan filosofis. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis konseptual, refleksi kritis, dan abduksi. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik Papua telah menjadi patologi sosial dan orang asli Papua itu sendiri juga harus terlibat aktif sebagai subjek yang mengemansipasi dirinya dan bukan lagi sebagai objek pembangunan semata.

---

Indonesia is a country that has ethnic, cultural and racial diversity. However, the current plurality is being challenged in solving the Papuan problem. One of the events that started the debate was the outcome of the 1962 New York Agreement. The Papuan conflict has existed since the transition from the old order to the new order. Violent acts carried out by the military in its efforts to resolve the Papuan discord are often a way to dampen and prolong the conflict. Since the New Order era, the use of military force has been increasing and until now, the militaristic approach is still being carried out vigorously. It doesn't just stop there, an additional issue in Papua is the problem of poverty. That results in discrimination and racism directed at indigenous Papuans. Using the concept of recognition from Axel Honneth. Recognition is struggle for changing the reality that happens in society. This study seeks to uncover fundamental problems and reflect on the Papuan conflict in a philosophical approach. The method used in this research is conceptual analysis, critical reflection, and abduction. The results of this study indicate that the Papuan conflict has become a social pathology and the indigenous Papuans themselves must also be actively involved as subjects who emancipate themselves and are no longer mere objects of development."

"ABSTRAKPenelitian ini melihat proses konstruksi identitas keagamaan yang terjadi di Ngruki dan implikasinya pada relasi sosial antar warga. Dari proses penelitian tersebut, ditemukan bahwa relasi sosial yang terbentuk di Ngruki sangat dipengaruhi oleh identitas keagamaan yang melekat pada diri individu maupun kelompok. Berdasarkan persamaan maupun perbedaan identitas keagamaan tersebut, selain akhirnya warga Ngruki terpolarisasi menjadi kelompok Islam Desa dan Islam Pesantren, juga memiliki jalinan relasi sosial dengan pola yang unik. Identitas keagamaan kelompok Islam Pesantren yang berwatak skripturalistik dan berseberangan dengan identitas keagamaan Islam Desa yang lokalistik memainkan peran yang sangat penting dalam menjalin relasi sosial diantara mereka. Sehingga semakin tinggi tingkat perbedaan identitas keagamaan yang mereka miliki berbanding lurus dengan relasi sosial yang terbentuk. Maka untuk menjembatani relasi sosial yang berjarak ini perlu ada ruang publik yang bisa diakses bersama tempat di mana kedua kelompok ini bertemu.

---

ABSTRACTThis research aims to look at the constructions of religious identity that occurs in Ngruki and the implications for social relations. It was found that social relations is formed in Ngruki strongly influenced by religious identity inherent in individual and community. Based on similiarities and differences in religious identity, eventually the society polarized in Islam Pesantren and Islam Desa, also has the unique fabric of social relation. Religious identity of Islam Pesantren which has scripturalistic character and religious identity of Islam Desa which has localistic character have important role to make social relation among them. The differences of religious identity equal to the formed of social relations. Then to bridge the social relation which has social distance needs public sphere accessed among them."

"ABSTRAKSkripsi ini merupakan analisa filosofis terhadap teori rekognisi dalam keragaman identitas dalam kehidupan sosial masyarakat, yang mana kondisi di dalamnya terjadi diskriminasi individu atas identitas yang dimiliki sehingga menjadi individu yang tidak diakui eksistensinya. Hal ini memberikan celah untuk menganalisa ulang bagaimana seharusnya individu dengan identitasnya dapat diakui keberadaanya dengan sepenuhnya sehingga akhirnya memunculkan kondisi kesetaraan dan solidaritas sosial. Praksis dalam kehidupan sosial memunculkan distribusi sensibilitas yang mengklasifikasikan individu-individu di dalam sistem. Adanya pengklasifikasikasian dalam hal apapun selalu mengarah pada ketidaksetaraan. Ketidaksetaraan dalam kondisi keragaman identitas menurut Axel Honneth akan memunculkan peluang terjadinya konflik. Menanggapi masalah tersebut, terdapat teori rekognisi yang berpotensi memberikan jalan keluar, yaitu dengan cara pengakuan terhadap keragaman identitas inividu-individu dan kesempatan yang setara dalam kehidupan sosial. Terkait dengan permasalahan diatas, teori rekognisi juga memiliki celah dalam usaha untuk memahami keberagaman identitas dalam relasi sosial. Perbedaan tersebut berada pada level rekognisi yang terletak pada interkultural dan intersubjektivitas yang kemudian berpengaruh kepada kondisi subjek individu yang berusaha merealisasikan dirinya melalui rekognisi yang diperolehnya. Dengan usaha perumusan teori rekognisi di level intersubjektivitas dan level interkultural dapat memberikan solusi bagi permasalahan keberagaman identitas.

---

ABSTRACTThis thesis is a philosophical analysis of the theory of recognition in the diversity of identity in the social life of society, where the conditions in which there is individual discrimination of the identity that has become an individual who is not recognized existence. This provides a loophole to re analyze how individuals with identities should be fully acknowledged so as to ultimately bring about conditions of social equality and solidarity. Praxis in social life brings out the distribution of sensibilities that classify individuals within the system. The existence of classifiers in any case always leads to inequality. Inequality under the conditions of diversity of identity according to Axel Honneth will raise the chances of conflict. In response to the problem, there is a theory of recognition that has the potential to provide a way out, that is, by recognizing the diversity of identities of individuals and equal opportunities in social life. Associated with the above problems, recognition theory also has a gap in the effort to understand the diversity of identity in social relations. The difference is at the level of recognition that lies in intercultural and intersubjectivity which then affects the condition of the individual subject who seeks to realize himself through the acquired recognition. With the effort of formulating the theory of recognition at the level of intersubjectivity and intercultural level can provide solutions to the problem of diversity of identity."

"Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman suku, budaya, dan ras. Akan tetapi, pluralitas yang ada saat ini sedang diuji dalam penyelesaian terhadap permasalahan Papua. Salah satu peristiwa yang menjadi awal perdebatan adalah hasil dari Perjanjian New York tahun 1962. Konflik Papua telah ada sejak masa transisi dari orde lama ke orde baru. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh militer dalam upayanya untuk menyelesaikan konflik Papua seringkali menjadi cara untuk meredam justru memperpanjang konflik. Sejak masa orde baru penggunaan kekuatan militer semakin meningkat dan hingga saat ini pendekatan militeristik masih gencar dilakukan. Tidak hanya berhenti di situ saja, isu lain yang menjadi persoalan di Papua adalah kemiskinan yang terjadi. Persoalan lain yang muncul adalah diskriminasi dan rasisme yang ditujukan kepada orang asli Papua. Dengan menggunakan konsep rekognisi dari Axel Honneth. Rekognisi adalah perjuangan untuk pengakuan untuk mengubah kondisi yang ada di dalam masyarakat. Penelitian ini berusaha untuk mengungkap permasalahan fundamental dan merefleksikan konflik Papua dalam pendekatan filosofis. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis konseptual, refleksi kritis, dan abduksi. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik Papua telah menjadi patologi sosial dan orang asli Papua itu sendiri juga harus terlibat aktif sebagai subjek yang mengemansipasi dirinya dan bukan lagi sebagai objek pembangunan semata.

---

Indonesia is a country that has ethnic, cultural and racial diversity. However, the current plurality is being challenged in solving the Papuan problem. One of the events that started the debate was the outcome of the 1962 New York Agreement. The Papuan conflict has existed since the transition from the old order to the new order. Violent acts carried out by the military in its efforts to resolve the Papuan discord are often a way to dampen and prolong the conflict. Since the New Order era, the use of military force has been increasing and until now, the militaristic approach is still being carried out vigorously. It doesn't just stop there, an additional issue in Papua is the problem of poverty. That results in discrimination and racism directed at indigenous Papuans. Using the concept of recognition from Axel Honneth. Recognition is struggle for changing the reality that happens in society. This study seeks to uncover fundamental problems and reflect on the Papuan conflict in a philosophical approach. The method used in this research is conceptual analysis, critical reflection, and abduction. The results of this study indicate that the Papuan conflict has become a social pathology and the indigenous Papuans themselves must also be actively involved as subjects who emancipate themselves and are no longer mere objects of development.

"