Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keadaan dilematis para transmigran yang tersebar di Kabupaten Keerom, disebabkan lahan-lahan garapan yang disediakan oleh pemerintah mulai dipersoalkan oleh warga asli. Keadaan ini menjadikan para transmigran khawatir, walaupun tanah sudah bersertifikat setiap saat dapat diambil oleh komunitas adat bila terlambat dalam pengelolaan lahan. Dalam tahap yang krusial juga dialami transmigran, karena mereka menjadi korban dalam pertikaian separatis OPM (Organisasi Papua Merdeka) melawan TNI.Permasalahan dalam penelitian ini adalah, terdapat kesenjangan dalam pemahaman bahwa konflik di wilayah Kabupaten Keerom adalah permasalahan kriminal biasa, dan mengabaikan dimensi SARA yang pada tingkatan tertentu bisa berakibat pada disintegrasi bangsa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Dari hasil penelitian teridentifikasi potensi cakupan konflik di Kabupeten Keerom yaitu: 1. Letak geografi, 2. Kemajemukan warga, 3. Kesenjangan kesejahteraa, 4. Minuman keras, 5. Persinggungan adat, 6. Lemahnya penegakan hukum, dan 7. Dominasi politik kelompok tertentu. Hasil penelitian juga menyarankan agar proses pembangunan di Kabupaten Keerom tetap berbasis pada kearifan local, dan perlu dibentuk pendekatan yang patut dikembangkan dengan konsep Early Warning System (EWS) sebagai bentuk kewaspadaan dan kesiagaan dalam mengatasi dan mencegah terjadinya gejala konflik di Papua.

---

Dillematic condition of transmigrans scattered at Keerom Regency resulted by arable lands provided by government had been problemalized by indigenous citizens. It had resulted in transmigrants worry although it had been certified but at any time it may be taken over by such traditional community when it is managed so lately. Crucial stage/event also had been undergone by transmigrants in which they become victim of conflict between separatist of OPM (Independent Papua Organzation ) against Indonesia Army (TNI).The problem in this research is miss understanding on conflict at Keerom Regency in which it is supposed as usual criminal problem while neglecting SARA (Ethnic, Religion, Race and Group) dimensions in turn at certain level it may resulted in national disintegration. This research is qualitative one with descriptive design.From such research it had been identified conflict scope at Keerom Regency, those are: 1. Geographic, Pluralisty of Citizen, 3. Welfare Gap, 4. Liquor 5. Traditional sensitivity, 6. Law Enforcement Weakness and 7. Political dominance by certain group. Also research result suggests that developmental process at Keerom Regency stay based on local wisdom and it is necessary to develop approach by Early Warning System (EWS) concept in form of vigilance and preparedness in solving and overcoming conflict symptoms at Papua."

"Disertasi ini membahas tentang Pilot Proyek Model Klaster Kampung Berbasis Adat dan Sumber Daya Alam, yang digagas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk pemberdayaan masyarakat di Kampung Usku Distrik Senggi Kabupaten Keerom Papua, melalui pemberian pengetahuan dan keterampilan bercocok tanam secara budidaya di lahan pekarangan, dengan harapan masyarakat mau menjadi petani menetap, tidak lagi berburu ke hutan, sehingga pemberian akses kesehatan, pendidikan, dan teknologi informasi bisa lebih mudah diberikan. Penelitian Disertasi ini bertujuan untuk menganalisis strategi pelaksanaan, kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pilot proyek Pemberdayaan Masyarakat Model Klaster Kampung Berbasis Adat dan SDA, serta pengaruh Insensitivitas Budaya terhadap ketidakberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui pilot proyek di Kampung Usku tersebut. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kasus, dan pengumpulan data dilakukan melalui indepth interview terhadap sejumlah informan yang berasal dari tokoh dan masyarakat Kampung Usku, beberapa pejabat dari Disktrik Senggi, Pemda Kabupaten Keerom, dan Kementerian Desa, PDTT. Analisis dilakukan secara induksi untuk menemukan suatu konsep tentang model pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi masyarakat pada lokasi yang menjadi studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tahapan-tahapan yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat Model Klaster Kampung Berbasis Adat dan SDA kurang memperhatikan aspek budaya masyarakat Kampung Usku. Kendala-kendala muncul baik dari masyarakat setempat ataupun dari pemerintah dan pelaku pemberdayaan, yang hampir semuanya terkait dengan budaya masyarakar setempat. Pada akhirnya, insensitivitas terhadap budaya masyarakat lokal (Kampung Usku) ternyata menjadi faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui pilot proyek tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, perlunya menyempurnakan Model Klaster Kampung Berbasis Adat dan SDA sebagai model pemberdayaan masyarakat, dengan memasukkan sensitivitas budaya sebagai unsur penting dalam menyusun desain, implementasi, dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat, serta menjadikannya sebagai unsur penting yang harus dimiliki dan menyertai pelaku pemberdayaan (community worker) ketika bekerja pada masyarakat.

---

This Dissertation discusses the Village Cluster Model Pilot Project Based on Customs and Natural Resources, which was initiated by The Ministry of Village, Development of Disadvantaged Areas and Transmigration for community empowerment at the Usku Village, Senggi District, Keerom Regency, Papua, through providing knowledge and skills to cultivate cultivation in home garden, with the hope that the community will become permanent farmers, no longer hunting in the forest, so that providing access to health, education, and information technology can be more easily provided. This Dissertation research aims to analyze the implementation strategy, the constraints faced in the implementation of the Community Empowerment of Village Cluster Model Based on Customs and Natural Resources Pilot Project, as well as to analyze the effect of cultural insensitivity on the failure of community empowerment through the pilot project in Usku Village.

The study was conducted with a qualitative approach, through case study. Data collection is carried out through indepth interviews with a number of informants from leaders and communities of Usku Village, several officials from the Senggi District, Keerom Regency Government, and The Ministry of Village, Disadvantage Areas and Transmigration. The analysis was carried out by induction to find a concept about the community empowerment model that is according to a case study.

The results showed that the stages used in community empowerment of Village Cluster Model Based on Customs and Natural Resources did not attention to the cultural aspects of the people of Usku Village. Contrains arise both from the local community or from the government and empowerment actors, almost all of which are related to local community culture. In the end, insensitivity to culture of the local community (Usku Village) turned out to be a factor affecting the failure of community empowerment through the pilot project to achieve the stated objectives.

The conclusion of this study is, an improvement is needed for The Village Cluster Model Based on Customs and Natural Resources as a model for community empowerment, by including cultural sensitivity as an important element in design, implementations and evaluations of communitu empowerment, and making it as an important element that must be owned and supported by the empowerment actors (community worker) when working in the community."

"Kebakaran di lingkungan permukiman merupakan masalah yang sangat kompleks. Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta, jumlah kasus kebakaran di DKI Jakarta sepanjang tahun 2013 sampai bulan Oktober mencapai 739 kasus. Kejadian tersebut menimbulkan 36 korban jiwa dan 54 korban luka-luka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui informasi tentang gambaran persepsi risiko masyarakat terhadap bahaya kebakaran di daerah permukiman pada warga RT 01 dan RT 03, RW 001, Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan 2014. Jenis penelitian yang digunakan adalah cross sectional dengan pendekatan kuantitatif, pengambilan data dilakukan dengan penyebaran kuisioner dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi risiko warga terhadap bahaya kebakaran di permukiman sudah baik. Namun pengalaman warga dalam menghadapi kebakaran masih kurang. Selain itu nilai bobot rataan pada variabel keadaan lingkungan tempat tinggal merupakan yang terendah dibandingkan variabel lainnya. Maka dari itu, peneliti memberikan saran yang berkaitan dengan perbaikan kondisi lingkungan dan pengadaan pelatihan tanggap darurat untuk menambah pengalaman warga.

---

Fires in residential environment is a very complex problem. Data from Jakarta Fire Department, the number of fires cases in Jakarta during the year 2013 to reach 739 cases in October. These events cause 36 fatalities and 54 injuries. This research aims to find out information about the image of public's risk perception against fire in settlement areas on the residents of RT 01 and RT 03, RW 001, Jagakarsa Sub-District, South Jakarta, 2014. The kind of research used is crosssectional study with quantitative approach, data collect from distributed questionnaires and observation.

The results showed that the citizens risk perception to fire incident in the settlements has been good. But the experience of citizens in the face of fires is still lacking. In addition the average weight value in the variable state of the neighborhood is the lowest compared to other variables. Therefore, researchers provide advice relating to improvement of the environmental conditions and the provision of emergency response training to increase the experience of residents."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang peran kepemimpinan Majelis Rakyat Papua MRP Provinsi Papua Barat dalam penyelesaian konflik di Papua Barat sepanjang tahun 2011 sampai 2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, MRP Papua Barat memiliki peran dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Papua Barat diantaranya konflik hak ulayat tanah adat Marga Anny, Konflik Ibukota Kabupaten Maybrat, kasus LNG Tangguh dan kasus Genting Oil. Kedua, MRP memiliki kendala dalam penyelesaian konflik diantaranya; belum ada Perdasus mengenai dana bagi hasil pengelolaan SDA, Belum ada Perdasus mengenai jaminan iklim investasi, dan terbatasnya kewenangan Majelis Rakyat Papua.

---

ABSTRACTThis Thesis discuss about The Role Of Papuan People rsquo s Assembly Of West Papua Province In The Context Of Conflict Resolution In West Papua Period 2011 2016. This research using descriptive method with qualitative approach. The conclusions are. Firstly, MRP West Papua had a role to settle up the problems in West Papua including Anny rsquo s customary land, Genting Oil and many more. Secondly, MRP had an obstacles to finish the conflict, there is no Perdasus to regulate investmenst in West Papua and limitary of authority of MRP to solve the conflicts."

"Prevalensi HIV di Indonesia mengalami peningkatan, sehingga dibutuhkan upaya pencegahan penularan HIV yang berawal dari perubahan perilaku. Seseorang berperilaku baik pada dasarnya memiliki pengetahuan yang baik untuk menimbulkan self-efficacy yang baik. Apabila keduanya dimiliki oleh orang dengan HIV akan menimbulkan motivasi yang kuat dalam melakukan pencegahan penularan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pengetahuan dan self-efficacy dengan motivasi melakukan pencegahan penularan HIV di Kabupaten Keerom. Jenis penelitian cross sectional dengan sampel diambil dengan teknik purposive sampling dengan rumus perhitungan besar sampel beda mean sebanyak 87 orang. Hasil penelitian terdapat hubungan pengetahuan dan self-efficacy dengan motivasi melakukan pencegahan penularan HIV di Kabupaten Keerom (p value 0,000 < 0,05).  Peningkatan nilai satuan pengetahuan, maka akan meningkatkan motivasi melakukan pencegahan penularan HIV sebesar 45,1% dan setiap peningkatan nilai satuan self-efficacy, maka akan menurunkan motivasi melakukan pencegahan penularan HIV sebesar 8,6%. Semakin tinggi pengetahuan seseorang, semakin tinggi motivasi melakukan pencegahan penularan HIV dan AIDS. Semakin tinggi self-efficacy seseorang, semakin rendah motivasi melakukan pencegahan penularan HIV karena adanya faktor kebutuhan ekonomi dari istri kepada suami dan faktor ketidakmampuan menahan diri dari perilaku melakukan aktivitas yang beresiko menularkan HIV oleh laki-laki. Peneliti merekomendasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan konseling di puskesmas, mengembangkan program penanggulangan HIV dan AIDS pada kelompok peer group, dan meningkatkan edukasi melalui media komunikasi, informasi, dan edukasi.

---

Prevalence of HIV in Indonesia has increased, so that efforts to prevent HIV transmission are needed starting from behavioral changes. A person who behaves well basically has good knowledge to generate good self-efficacy. If both are owned by people with HIV, it will cause a strong motivation in preventing transmission. This study aims to analyze the relationship between knowledge and self-efficacy with the motivation to prevent HIV transmission in Keerom Regency. This type of research is cross sectional with samples taken with purposive sampling technique with a calculation formula for the sample size of different mean as many as 87 people. The results of the study showed a correlation between knowledge and self-efficacy with the motivation to prevent HIV transmission in Keerom Regency (p value 0,000 <0,05). Increasing the value of the unit of knowledge, it will increase the motivation to prevent HIV transmission by 45.1% and each increase in the value of the self-efficacy unit, it will decrease the motivation to prevent HIV transmission by 8.6%. The higher a persons knowledge, the higher the motivation to prevent HIV and AIDS transmission. The higher a persons self-efficacy, the lower the motivation to prevent HIV transmission because of the economic needs of the wife to the husband and the inability to refrain from doing activities that are at risk of transmitting HIV by men. The researcher recommends to improve the quality of counseling services in health centers, develop HIV and AIDS prevention programs in peer group groups, and improve education through the media of communication, information and education."

"Ada kecenderungan para ekonom mengabaikan aspek-aspek non ekonomi yang biasanya ikut berpotensi mendorong sekaligus mengganjal sebuah kemajuan dan pengembangan masyarakat. Aspek-aspek non ekonomi atau yang sering disebut aspek sosio kutural dalam aktivitas pembangunan menjadi unsur yang begitu penting karena perwujudannya berada di `belakang' sebuah tindakan dan baru dapat dipahami melalui tindakan sosial dan hasil karya.Gagasan tentang pentingnya aspek-aspek sosio kultural inilah yang membuat saya meneliti di lingkungan perusahaan PT. Freeport Indonesia Mimika, terutama pada departemen Bisnis Incubator. Secara kelembagaan PT. Freeport Indonesia menganggap program pengembangan masyarakat melalui projek Incubator akan melahirkan dan mengikubasi penduduk asli untuk menjadi calon pengusaha. Dengan cara ini, pengusaha asli selain menyuplai sejumlah materi yang di butuhkan PT. Freeport Indonesia (tanaman hias, sample bag, kebutuhan sembilan bahan pokok [sembako], pallet, pupuk kompos, meubel rotan, meubel kayu, batu batako dan lain sebagainya) juga melalui program Incubator akan menjadi sarana yang dapat memberi peluang kerja bagi penduduk setempat yang sedang mencari pekerjaan.Hasil penelitian saya terhadap 10 orang pengusaha dengan menggunakan metode evaluasi etnografi dan pendekatan kostruksi menunjukkan bahwa program pengembangan incubator di kategorikan kurang berhasil. Dari 10 orang yang menjadi sampel pengusaha hanya 2 orang yang berhasil dan seorang kurang berhasil selebihnya gagal total. Faktor-faktor sosio kultural seperti: pranata kekerabatan orientasi ekonomi konsumtif, tidak disiplin dalam hal waktu, sikap hidup tidak hemat, tidak mau menunda keinginan untuk memperoleh sesuatu pada saat itu juga. Mereka yang dikelompokan dengan kategori berhasil selain memiliki pengetahuan dalam hal bagaimana melakukan aktivitas bisnis secara benar, juga memiliki sistem manajemen yang lebih modern, misalnya sistem komputerize, sistem bonus, menempatkan karyawan atas dasar profesi dan seterusnya."

"Internasionalisasi konflik Papua Barat merupakan hasil dari konflik masa lalu Indonesia dan Belanda di masa kemerdekaan yang di masa sekarang justru semakin meningkat di tingkat regional dan global. Peningkatan jumlah aktor di dalam proses internasionalisasi menjadi salah satu alasan mengapa internasionalisasi konflik Papua Barat terus meningkat. TKA berusaha mengidentifikasi dan membahas aktor-aktor internasional berdasarkan literatur-literatur akademis yang membahas mengenai internasionalisasi konflik Papua Barat untuk memahami bagaimana literatur melihat aktor-aktor di dalam internasionalisasi konflik Papua Barat. Sebagian besar literatur berfokus kepada aktor negara seperti Vanuatu, Papua Nugini dan Fiji dan hanya satu aktor non-negara, yaitu OPM. Kondisi tersebut salah satunya dijelaskan di dalam TKA karena adanya pengaruh state centric view di dalam Ilmu Hubungan Internasional yang mempengaruhi cara pandang penulisan mengenai konflik Papua Barat. Selain itu, dominasi Order Baru selama lebih dari tiga dekade di Indonesia juga tampaknya menyebabkan dominasi penulis asing dan celah waktu penulisan di dalam literatur internasionalisasi konflik Papua Barat.

---

The internationalization of the West Papua conflict is the result of past conflicts between Indonesia and the Netherlands in the independence era, which at present is increasing at the regional and global political level. The increasing number of actors in the internationalization process is one reason why the internationalization of the West Papua conflict continues to increase. TKA seeks to identify and discuss international actors based on academic literature discussing the internationalization of the West Papua conflict to understand how the literature looks at actors in the internationalization of the West Papua conflict. Most of the literature focuses on state actors such as Vanuatu, Papua New Guinea and Fiji, and only one non-state actor, OPM. One of the conditions is explained in the TKA because of the influence of the state-centric view in International Relations that affects the perspective of writing about the West Papua conflict. Besides, the dominance of the New Order for more than three decades in Indonesia also seems to lead to the dominance of foreign writers and the time gap of writing in the literature of internationalization of the West Papua conflict.

"

"Masalah tanah adalah merupakan suatu isu yang sebaiknya mendapat perhatian yang sangat serius. Hal ini tidak terlepas dari nilai ekonomis dari tanah tersebut yang kian hari kian meningkat. Disatu sisi jumlah tanah tidak bertambah, sementara disisi lain jumlah penduduk semakin hari semakin bertambah. Dengan demikian, masyarakat menjadi peduli dengan tanah yang ada. Tanah menjadi sumber-sumber ekonomis bagi semua pihak. Oleh sebab itu, konflik yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat khususnya yang terjadi di Tongar, Kenagarian Air Gadang sebaiknya diselesaikan dengan menguntungkan semua pihak. Dalam penelitian ini, penulis mencoba melihat bentuk penyelesaian yang telah dilakukan selama konflik ini terjadi dan bagaimana peran 'Ninik Mamak' dalam menyelesaikan konflik ini sebagai bagian dari kearifan lokal.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitik dengan cara menguraikan sekaligus menganalisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di Tongar, Kenagarian Air Gadang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang menyebabkan konflik ini adalah masalah pengukuran tanah yang tak kunjung dilakukan terkait tanah yang diklaim. Disamping itu, wibawa Ninik Mamak didepan anak-kemenakan mengalami penurunan fungsi, sehingga konflik ini belum bisa diselesaikan di tingkat nagari. Mediasi yang juga dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten pun nyatanya belum menunjukkan hasil yang maksimal. Konflik ini sebaiknya diselesaikan dengan baik dan bijaksana, sehingga konflik ini tidak menjadi lebih berbahaya. Peran negara melalui pemerintah daerah menjadi sangat penting agar konflik ini dapat diselesaikan dengan cara win-win solution.

---

Land issue is an issue that should receive serious attention. It is inseparable from economic value of the land that increase from day to day. In one hand, the land does not increase. On the other hand, the population of the people increase from day to day. Therefore, the society become aware of that issue, the existing land. The land becomes the new economic sources for all parties. Consequently, conflict that occured in the regency of West Pasaman specicifically at Tongar, Nagari Air Gadang should be settled in a manner beneficial to all parties. In this research, the writer tries to find forms of conflict settlement that has been done during this conflict occurs and how the role of 'Ninik Mamak' in settling this conflict as a part of local wisdom.

This research was conducted by using descriptive analytic method by way of elaborating and analyzing. The results of this research show that conflict occuring at Tongar, Nagari Air Gadang is caused by some factors. One of the factors causing this conflict is land measurement problems that never be made ​​related land claimed. Besides that, the influence of Ninik Mamak in front of child-nephew undergoes function decline. With this regard, the conflict can not be resolved in the nagari level. Mediation conducted by the local government apparently has not shown the maximal result. This conflict should be settled satisfactorily and wisely, so that this conflict does not become more dangerous. The role of state via the local government becomes significant in order that this conflict can be solved by way of win-win solution."

"Filosofi Community policing dirasakan telah merubah bentuk dasar dari pemolisian di masyarakat modem dengan cara mengganti polisi sebagai pengatur masyarakat menjadi polisi sebagaJ pendukung dari rnasyarakat. Oengan lebih mendekatkan diri ke masyarakat dan lebih melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan, melahirkan suatu bentuk pengendalian dan pencegahan kriminal secara aktif. Demi mencapai hal tersebut, petugas kepolisian hendalmya perlu lebih mengenal, beradaptasi dan membangun kepercayaan (trust-i>uilding) dengun masyarnkat di wilayalmya. Tidak kalah penting petlu dirasakan perlunya rnerangkui masyarakat sebagai mitra (strategic partner) derni meningkatkan kualiw pelayanan kepada maseryakat pnlisprosedur pnlisi, dan rasa arnan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengqji pengaruh petayanan dan prosedur polisi terhadap rasa aman roasyarakat, khususnya warga Rempoa pada saat teJjadinya ben!rok dengan Ormas FBR pada 31 Jull 2010. Berdasarkan pengelompokan tersebut,. m.aka penelitian ini termasuk penelitian penjelasan (explanatory research), karena penelitian ini bermaksud menjelaskan hubungan kausaJ antar variabel melalui pengujian hipotesis. Unit analisis penelitian ini adalah warga masyarakat Rempoa, Ciputat, Jakarta Selatan. Responden penelitiac ini

---

The philosophy of Community Policing has changed the basic form of policing in modem society by replacing the role of police as regulator of society into the police as supporter of the community By becoming closer to the community and more community involvement in maintaining security, a form of control and crime prevention can be done pro-actively. To achieve this. police officers should at least be more familiar with, adapt and build trust (trust·building) with communities in its territory. No Jess important is the need to embrace the community as partners (strategic partner) in order to improve the quality of service, police procedures, and sense of security in the community. This study aims to examine the effect of police services and police procedures towards the sense of security in oommunity, specifically in residents of Rempoa Jakarta This study examines the clash which happens in Rempoa between local residents and group from outside1he community (Forum Betawi Rempug/FBR) on July 3!, 2010. This study includes the method of explanatory research and intend to explain the causal reiatiomhip between variables by testing the hypothesis. The unit of analysis of this study are citizens of Rempoa, Jakarta The Respondents of this research was focused on existing members of community which participate in the clash. This study will describe the perceptions of citizens regarding services and procedures of the police at that time. in the process of securing the neighborhood. Based on the"