Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyelenggaraan perizinan dalam rangka Penanaman Modal dilaksanakan melalui berbagai sistem bermula sebagai embrio pelayanan dengan nama/nomenklatur Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) dimana dalam perkembangannya pelayanan itu tersebar dan memiliki aneka penamaan, mulai dari pelayanan bersama, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dan PTSA. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan dan belum dapat menjamin serta memberikan pelayanan yang sederhana, cepat, mudah, murah dan transparan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Oleh karena itu diharapkan penyelenggaraan perizinan Penanaman Modal saat ini melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum, penyederhanaan proses pelayanan, pemberian pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, calon investor dan pelaku usaha. Tesis ini bertujuan menganalisis bagaimana penyelenggaraan PTSP bidang Penanaman Modal sebelum berlakunya Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan hal-hal apa saja yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraannya serta menganalisis apakah penyelenggaraan PTSP bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setelah berlakunya Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah sesuai dengan sistem hukum berdasarkan struktur, substansi dan budaya hukum. Penelitian yang akan digunakan peneliti adalah bersifat eksploratif dan deskriptif. Metode yang Penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan bersifat evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan perizinan Penanaman Modal melalui PTSP sebelum berlakunya Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih terdapat hambatanhambatan yang ada dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan perizinan Penanaman Modal melalui PTSP setelah berlakunya Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah sesuai dengan sistem hukum berdasarkan sistem, substansi dan budaya hukum.

---

Investment licensing was implemented through various systems began as an embryo with the name/nomenclature One Roof Service (ORS) where the services were scattered and had various naming, ranging from joint service, One Stop Corporate Administration (OSCA) and ORS. However in its implementation there are still obstacles and have not been able to guarantee and provide as well as offer a service that simple, fast, cheap and transparently to the public and business operators. Hence it is expected that the implementation of investment licensing now through One Stop Service (OSS) which is one of the mandatory government affairs in the field of investment sector are delegated to local governments are able to provide protection and legal certainty, simplification service process, service delivery rapid, easy, cheap, transparent, definite and afforadable as well as facilitating the public, potential investors and business operators.

This thesis aims to analyze how the implementation of OSS investment before the enactment of local regulation, which was recorded in the Provincial Gazette as Local Regulation No. 12 Year 2013 on OSS Implementation and what things the obstacles in its commissioning and analyze whether conduct of the OSS investment undertaken by the Provincial Government of DKI Jakarta after the enactment of Local Regulation No. 12 Year 2013 on OSS Implementation were in line with the legal system based on the structure, substance and legal culture. The research will be used by researcher is exploratory and descriptive. The author use normative legal research methodology and tend to evaluative sense.

The results showed that the investment licensing through OSS prior to the Local Regulation No. 12 Year 2013 on OSS Implementation there are still barriers that exist and the Provincial Government of DKI Jakata through the enactment of Local Regulation No. 12 Year 2013 on OSS Implementation were in line with the legal system based on the system, substance and legal culture."

"Foreign Direct Investment (FDI) is urgent to national economy of Indonesia as a generating factor of economic growth. In practice,however , there are many obstacles that become entry barrier for FDI tominvest in Indonesia..... "

"Pelayanan publik masih diwarnai oleh pelayanan yang sulit untuk diakses, prosedur yang berbelit-belit ketika harus mengurus suatu perijinan tertentu, biaya yang tidak jelas serta terjadinya praktek pungutan liar dan lain sebaginya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pelayanan perizinan investasi yang ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Jakarta. Penelitian ini ingin melihat bagaimana kualitas pelayanan dalam hal ini pelayanan perizinan investasi dalam melakukan proses pelayanan. Apakah sudah dapat memenuhi kualitas pelayanan yang baik dan memberikan kepuasan terhadap pengguna pelayanan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan Studi kepustakaan untuk mendapatkan data pendukung. Hasil penelitian didapatkan bahwa kualitas pelayanan perizinan yang ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sudah baik. Dilihat dari fasilitas dan kenyamanan yang diberikan, namun perlu untuk ditingkatkan kembali ketepatan pengerjaan perizinan dengan SOP yang telah ada.

---

There many difficulties in accessing public services. Tough procedures

involver, when people should have particular permission, pay certain amount of money, illegal fees, etc. This research aims to analyses the quality of license investment services in investment coordinating board, Jakarta.

This research will depict the quality of service in the process of giving license in investment, wheatear it already fulfill good services qualities and give satisfaction to the user. This tesis is a description research and use quantitative approach. Techniques of data collection are done through questionnaires study to obtain supporting data.

From the result of this research, the quality of license investment services in Investment Coordination Board is good. It can be seen from facilities and comfort that have been given. Nevertheless, the appropriate usage permissions with the existing SOPs need to be enhanced in order to increase the quality of license investment services and improve the investment climate in Indonesia."

"Penulisan tesis ini dilatarbelakangi dengan adanya ketentuan perubahan status anak perusahaan PMDN tertutup akibat perubahan kepemilikan saham. Perubahan tersebut salah satunya disebabkan karena pengambilalihan saham sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal. Namun, ketentuan tersebut akhirnya dicabut yang berdampak kepada ketidakpastian hukum dan pelanggaran terhadap ketentuan bidang usaha yang terutup bagi modal asing. Pembahasan dilakukan dengan menjelaskan pengambilalihan saham terhadap perusahaan PMDN tertutup dan perubahan status perusahaan yang disebabkannya. Penulisan ini menggunakan tipologi penelitian normatif dengan metode penelitian kepustakaan dan wawancara. Akhir penulisan ini menyimpulkan bahwa ketentuan perubahan status terhadap anak perusahaan PMDN harus ditetapkan kembali.

---

This thesis is written based on the provision regarding the amendment of status of subsidiaries domestic investment company due to the amendment of shares composition. One of The amendments is caused by the acquisition of shares as stipulated under The Regulation of Head of Investment Coordinating Board No.5/2013 regarding Guidance and Procedure of License and Non License of Investment. However, at the end, the stipulation was revoked which impacted to the legal uncertainty and violated the provisions of the business field which prohibited to foreign capital.

The study is conducted by explaining the shares acquisition toward the private domestic investment company and the alteration of the company status caused by it. This thesis uses normative research typology with bibliographical and interview research method. At the end of thesis is concludes that the regulation of alteration of status of subsidiaries the private domestic investment company must be re stipulated."

"Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Meneliti keberhasilan dan kegagalan implementasi pelaksanaan kebijakan kemitraan usaha, 2) mengindentifikasi persepsi pimpinan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) maupun perusahaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam pelaksanaan kemitraan usaha, 3) mengidentifikasi faktor penyebab hambatan-hambatan dan faktor pendorong dalam melakukan kemitraan usaha, 4) mengidentifikasi peran pemerintah dalam pengembangan UKM melalui program kemitraan usaha.Penelitian dengan metode deskriptif kuantitatif ini dilaksanakan dengan mengambil sampel dari daftar perusahaan PMA yang telah mendapatkan surat persetujuan penanaman modal dari BKPM yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan bidang usahanya. Dari populasi perusahaan PMA yang melakukan kemitraan usaha dengan UKM di wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Batam, sebanyak 10 perusahaan status Penanaman Modal Asing (PMA) dan 5 perusahaan skala Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai mitra lokal sebagai objek penelitian.Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yaitu persepsi perusahaan dengan status PMA dan UKM, masing-masing dengan berbagai aspek pembinaan yang telah diberikan maupun yang diterima diantara keduanya. Untuk mengukur persepsi digunakan kuesioner dengan skala model Likert dengan rentang pengukuran satu sampai dengan lima.Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa bagi usaha PMA maupun UKM masing-masing pada umumnya menyatakan kemitraan usaha bermanfaat di dalam meningkatkan efisiensi. Disamping itu peran pemerintah masih sangat diperlukan khususnya dalam kebijakan-kebijakan untuk mendorong perkembangan UKM melalui kemitraan usaha, pembinaan intensif, rangsangan kreatif dan inovatif, pemberian insentif, penyediaan fasilitas, sumber dana, pengolahan sumber daya alam, sarana komunikasi dan informasi bisnis."

"Tesis ini membahas hubnmgan antara investasi sektor properti dan non properti terhadap PDB. Penelitian ini juga untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi PDB dalam jangka pendek maupun jangka panjang, Metodologi yang diperguuakan dalam penelitian ini adalah metode Granger Causality, selain itu juga digunakan metode Vektor Koreksi Kesalahan (VECM). Bcrdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa investasi sektor properti mempengaruhi PDB dan investasi selctor non properti tidak mempengamhi PDB. Hasil regresi VECM menunjukkan adanya pengamh investasi sektor properti PMDN dan investasi sektor non propcni PMA terhadap PDB dalam jangka pendek, sedaugkan investasi sehor properti PMA dan PMDN, serta sektor non properti PMDN mempengaruhi PDB dalamjangka panjang.

---

The focus of this study is to know relation between property sector and non property sector investment to GDP. This study is also to find out factor that influence GDP in short run and long nm. The methodology method that is being used in this research are Granger Causality Test and Vector Error Correction Model (VECM). Based on the research result which has done before, this could be into conclusion that property sector investment influence GDP and non property sector investment not intluence GDP. VECM regression show property sector investment PMDN and non property sector investment PMA influence GDP in short run, whereas property sector investment PMA and PMDN, and also non property sector investment PMDN influence GDP in long nm."

"The investment Act No. 25/2007 has been released to replace the foreign Investment Act No. 1/ 1967 jo Act No.11/1970 and the Domestic Act No. 6 / 1968 jo Act No.12/1970....."

"The investment Act No. 25/2007 has been released to replace the foreign investment act No. 1/1967 jo act No. 11/1970 and the domestic arrangement avows that all implimentated-regulations related to those acts firmly applicableas far as the regelatuions do not contradict to and not be arranged yet by new regulation according to the new-released act...."