Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPencitraan sudah menjadi sesuatu yang lazim di era pemilihan secara langsung. Padahal, pencitraan tidak lain hanya sebuah gambaran atau ilusi ideal atau sebuah hiperrealitas mengenai politisi yang dikonstruksikan oleh para konsultan politik profesional.Hiperrealitas dalam politik, atau hiperpolitik, membuat publik tidak bisa mengetahui sesuatu yang riil. Masyarakat hanya melihat ilusi politik yang tidak memiliki akar realita melalui berbagai kanal media massa.Penelitian ini menyajikan hiperrealitas karya filsuf posmodernisme, Jean Baudrillard, dan disandingkan dengan pemasaran politik yang ditawarkan oleh Avraham Shama. Dan persinggungan antarpemikiran itu digunakan dalam melihat pencitraan Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

---

ABSTRACT

Image has become something common in the era of direct election. Though, image is nothing but an illusion or an ideal picture, or a hyperreality, of the politician who constructed by professional political consultants.

Hyperreality in politics, or hyperpolitics, making the public can not know something real. The public only see the political illusion that has no roots reality through various mass media channels.

This study presents the works of postmodernism philosophers, Jean Baudrillard, hyperreality and juxtaposed with political marketing offered by Avraham Shama. And the intersection of the concepts used in imaging Joko Widodo in Presidential Election in 2014."

"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat media berpotensi untuk memengaruhi pola pikir dan kebudayaan masyarakat. Kekuatan visual diandalkan oleh media untuk menarik perhatian pengguna serta mempermudah dalam penyampaian pesan. Hal tersebut telah menyebabkan terbentuknya realitas baru yang tidak berkaitan dengan dunia nyata atau disebut dengan hiperrealitas. Hiperrealitas sendiri merupakan suatu kondisi di mana realitas dengan hal-hal fiksi menjadi sulit untuk dibedakan. Penelitian ini menganalisis bagaimana film Suzume no Tojimari (2023) membentuk hiperrealitas. Studi ini juga meninjau bagaimana keterkaitan hiperrealitas yang dibentuk dengan konteks peningkatan pemahaman dan kesadaran audiens terhadap bencana alam. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, serta menggunakan teori hiperrealitas dan simulakra oleh Jean Baudrillard untuk memahami apa saja kumpulan simulakra (elemen-elemen fantasi) yang dapat memungkinkan timbulnya hiperrealitas pada film Suzume no Tojimari. Penelitian berargumen bahwa anime ini berpotensi menimbulkan hiperrealitas karena adanya pembauran antara elemen-elemen fantasi dengan simbol-simbol replikasi dari dunia nyata. Hiperrealitas yang dibentuk dalam Suzume no Tojimari juga berkemungkinan untuk menjadi alat bantu jika benar-benar dikaitkan dengan tujuan Shinkai Makoto selaku pembuat anime ini yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran penonton terhadap bencana alam. Hiperrealitas terjadi ketika elemen-elemen fantasi seolah-olah menjadi lebih nyata dan berpotensi untuk memengaruhi realitas itu sendiri, dan representasi dari bencana alam pada anime ini dibalut oleh elemen-elemen fantasi tersebut.

---

The development of Information and Communication Technology has given media a powerful influences in changing societal mindsets and culture. Media often relies on strong visual elements to grab attention and make messages easier to understand. This influence has led to the creation of a new kind of reality that is not connected to the real world, known as hyperreality. Hyperreality itself is a condition where reality and fiction become difficult to distinguish. This study analyses how hyperreality that related to the causes of natural disasters is constructed in the Suzume no Tojimari (2023) movie. It also examines how this portrayal can help improve viewers in understanding and awareness of natural disasters. This study using a descriptive qualitative approach and also applies Jean Baudrillard’s theory of hyperreality and simulacra to identify the various fantasy elements in Suzume no Tojimari that can shape a sense of hyperreality. This study finds that this anime has the potential to shape hyperreality due to the blending of fantasy elements with symbol that replicated from reality. The hyperreality that constructed in Suzume no Tojimari also has the potential to be an effective tool if the movie if it aligns with Shinkai Makoto’s Goal of increasing audience understanding and awareness of natural disasters. Hyperreality is shaped when fantasy elements seem more real than reality itself, and the natural disasters that represented in Suzume no Tojimari are wrapped in these fantasy elements."

"Tesis ini membahas pembentukan Hiperrealitas di ruang online. Ruang sosial baru tersebut antara lain terlihat dari pembentukan identitas baru para pemain sesuai dengan identitas tokoh tertentu atau peran mereka di dalam permainan, terbentuknya. komunitas gamer sebagai komunitas virtual baru, dan adanya jaringan informasi baru antara para gamer. Game online mempunyai pengaruh signifikan terhadap kehidupan para pemain ini, dimana kenyataan yang didapatkan dalam ruang online seringkali menjadi lebih nyata bagi mereka dibandingkan kenyataan sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu diduga mempengaruhi perilaku para gamers di dunia nyata, sehingga dalam penelitian ini juga akan dilihat pengaruh game online terhadap perilaku para gamers di dunia nyata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, studi kasus, teknik wawancara mendalam, observasi, dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan di dalam dan di luar ?cyberspace? dengan pengamatan terlibat, dimana peneliti mengikuti individu dalam online maupun offline untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai aktivitas mereka. Hasil penelitian ini menemukan dan menjelaskan Hiperrealitas dalam alasan bermain, Adiksi sebagai dampak Hiperealitas dan Pertentangan Identitas dalam dunia nyata dengan dunia PW berdasarkan persepsi dan pengalaman online pemain. Dengan demikian dapat diidentifikasi lebih lanjut dampak negatif dari teknologi semacam ini terhadap kehidupan sosial.

---

This thesis explores the formation of Hiperreality in the online space. The new social space among others, seen from the formation of new identities of the players according to the identity of a particular character or their role in the game, the formation. gamer community as a new virtual community, and there is new information network among gamers. Online games have a significant influence on the lives of these players, where the reality is often found in the online space became more real to them than the actual reality in everyday life. It was predicted to influence the behavior of gamers in the real world, so in this research will also be viewed online gaming influence on behavior in the real world gamers. This study uses qualitative methods, case studies, in-depth interview technique, observation and secondary data. The data were collected inside and outside of "cyberspace" with observations involved, where researchers followed individual in the online and offline to get a complete picture of their activities. The results of this research to discover and explain the reasons Hiperreality in play, as the impact Hipereality Addiction and Identity Conflicts in the real world with the world of PW, all based on perceptions and experiences online players. Thus it can be further identified the negative impact of these technologies in social life."

"Kedaulatan rakyat, demokrasi, dan pemilihan umum (pemilu) merupakan hal yang terkait satu dengan yang lain. Pemilu menjadi cara yang dipilih untuk menciptakan wakil-wakil rakyat yang dapat merepresentasikan keinginan dan kebutuhan rakyat. Di Indonesia, pemilu dilangsungkan untuk memilih anggota legislatif dan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia harus memenuhi persyaratan untuk terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Persyaratan tersebut adalah syarat suara mayoritas mutlak dan syarat persebaran suara. Kedua syarat tersebut diatur dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945. Pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, syarat persebaran suara tidak diberlakukan. Hal ini karena hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Padahal, kehadiran syarat persebaran suara adalah untuk mengakomodasi keberagaman antar daerah di Indonesia. Keberagaman atau perbedaan tersebut terutama dalam hal jumlah penduduk. Hadirnya syarat persebaran suara juga menjadikan daerah sebagai objek sehingga kelak daerah dapat memberikan legitimasinya kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut. Ketidakberlakuan syarat persebaran suara akan membawa berbagai dampak baik dari sisi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maupun dari sisi daerah. Dampak yang mungkin timbul diantaranya adalah perolehan suara yang terpusat di daerah-daerah tertentu, muncul konsep minority of directors vs. majority of directed, kampanye yang berfokus pada daerah tertentu, dan pengesampingan makna demokrasi.

---

People’s sovereignty, democracy, and election are connected to each other. Election happens to be the method that is chosen to generate people’s representatives who can represent people’s wishes and needs. In Indonesia, election is held to choose the member of legislature and President and Vice President. The presidential candidates must fulfill the requirements to be elected as President and Vice President of Indonesia. The requirements are the majority requirements votes absolute and distribution requirement votes. Both of these requirements are regulated in Article 6A of the Act of 1945. On the presidential election in 2014, the distribution requirement was not implemented, because there were two pairs of President and Vice President Candidates. As a matter of fact, the existence of the distribution requirement votes is beneficial to accommodate the diversity among regions in Indonesia, particularly in terms of population. The existence of distribution requirement votes also makes the region becomes the object. As a result, the region can provide the legitimacy to the Presidential Candidates. Non-enforcement of distribution requirement votes will impact the Presidential candidates and the region itself. The possible impacts that will come out because of the non-enforcement of absolute distribution requirement are the ballot will be focused in certain regions, the concept of minority if directors vs. majority of directed will be appear, the campaign will be focused on certain regions, and the meaning of democracy will be neglected."

"Pemilihan media merupakan salah satu strategi yang sangat penting dalam melakukan pemasaran politik bagi seorang kandidat politik. Pemasaran politik melalui media khususnya media sosial, telah banyak dilakukan oleh-oleh tokoh politik mengingat fiturnya yang sangat lengkap untuk mengembangkan pesan dan jangkauannya yang sangat luas. Hal inilah yang diterapkan pada kampanye politik Jokowi JK pada pilpres 2014 lalu. Pesan merupakan salah satu elemen penting dari sebuah kampanye politik. Berdasarkan teori elaborasi kemungkinan (elaboration likelihood model), Terdapat dua rute yang digunakan ketika khalayak memproses pesan yaitu rute pusat dan rute pinggiran. Rute pusat berfokus pada isi dan substansi dari pesan sementara rute pinggiran berfokus pada elemen dan unsur pendukung dari pesan tersebut. Penting untuk membagi pesan politik berdasarkan jenis rute mana yang digunakan oleh khalayak sasaran. Pada penerapannya, tim Jokowi JK telah merancang pesan yang berbeda berdasarkan jenis rute yang digunakan khalayak dalam memproses informasi. Di Twitter, isi pesan lebih berfokus pada isinya (rute pusat), sementara pada media kampanye facebook pesan dikemas dengan cenderung mengutaman unsur pendukung seperti penggunaan selebriti dan video. Namun, tidak ada pembagian rata dan terkadang keduanya masih tercampur. Seharusnya pihak PR Politik dapat dengan baik mengorganisir jenis pesan mana yang cocok bagi setiap media social yang digunakan.

---

Choosing media is one of the most important strategy in political marketing especially in promoting a political candidate. Political Marketing through media especially social media, has been done frequently in globalization era knowing its advantages and big coverage. So does Jokowi JK in last presidential election in 2014. Message is the key element in political campaign. Based on Elaboration Likelihood Model, there are two main routes used by public for processing information; central route and peripheral route. Public in central route will focusing themselves on the substantial information on the message itself while public in peripheral routes tend to focusing message on the supporting elements and the channel of the message. It will be really important to divide these political messages based on those two main routes so the message will be effectively accepted by its publics. Practically, Jokowi JK team has already construct their political messages based on these two routes. In their twitter, their message tends to brought substantial message and important information while in their facebook page they tend to focused in human interest and light issues with the supports of another element such as celebrity endorsement, video, and poster. But, there is no specific differentiation between these two social media usage and would be much better if they start dividing the message based on the media and the publics so the message will be effectively disseminated."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh terpaan kampanye capres dan cawapres di media sosial terhadap partisipasi pemilih pemula pada pemilihan presiden 2014. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif (quantitative methods) dengan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Sampel dari penelitian ini sebanyak 150 mahasiswa FISIP UI dari 8 departemen angkatan 2011-2014. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa bentuk kampanye di media sosial memiliki hubungan yang signifikan terhadap partisipasi pemilih pemula pada pemilihan presiden 2014.

---

This research is purposely made for describing the influence between campaign president and vice president in social media on beginner voter participation of presidential election in 2014. This research used quantitative methods, which is questionnaire being used as research instrument. Thus, 150 students of FISIP UI, from 8 departments (2011-2014) were being sample in this research. The result of this research explained if campaign president and vice president in social media shows strong relationship with beginner voter participation of presidential election in 2014."

"Penelitian ini membahas mengenai Peran Pebisnis dalam Politik Pendanaan Kampanye Pasangan Jokowi-Jusuf Kalla pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Dalam penelitan ini dikaji mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan Pendanaan Kampanye Pilpres 2014. Kebutuhan akan dana kampanye yang demikian vitalnya dalam melancarkan segala sesuatunya terkait pemenangan pemilu, menjadikan terbentuknya pola pendanaan kampanye yang banyak mengandalkan kekuataan finansial dalam menjalankan berbagai strategi pemenangan kampanye politik. Strategi-strategi ini sebagai maneuver untuk mendukung elektabilitas yang tinggi pasangan calon dan kamanye yang menyentuh seluruh penjuru nasional dengan tujuan akhir to reach out voters. Temuan utama dalam penelitian ini, menunjukkan indikasi adanya peranan yang signifikan oleh para pebisnis, kelompok oligarki ekonomi dalam politik pendanaan pilpres 2014. Teori dan konsep yang digunakan pada penelitian ini: pemilu, pendanaan pemilu, oligarki dan plutokrasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dengan wawancara, analisis dokumen serta menggunakan metode studi kasus pada penelitian ini.

---

This study discusses the role of businessmen in the political funding of the Jokowi Jusuf Kalla Campaign, in the 2014 Presidential and Vice Presidential Election. This research reviews several aspects related to the 2014 Election Campaign Funding. The need for such vital campaign funds in launching everything related to the winning of the election, led to the formation of a campaign funding pattern that relied heavily on financial strength in carrying out various strategies for winning political campaigns. These strategies are seen as a maneuver to support the high electability of candidates to the entire nation, with the ultimate goal being, to reach out to voters. The main findings in this study indicate a significant role of businessmen and economic oligarchy groups, in the political funding of the 2014 presidential election. Theories and concepts used in this study election, election funding, oligarchy and plutocracy. The research method used a qualitative approach. Methods of data collection in this research were executed via interviews, document analysis and using case study methods. "

"Tesis ini mendeskripsikan dan menganalisa mengenai seorang tokoh pengusaha Aburizal Bakrie dan politik. Dalam penjabarannya penyusun memfokuskan pada permasalahan bagaimana gambaran aktivitas politik tokoh pengusaha dan bagaimana juga ia dapat berhasil tampil dalam gelanggang politik. Kasus yang dijadikan studi pada penelitian ini adalah aktivitas politik Aburizal Bakrie pada rangkaian Pemilihan Presiden-Wakil Presiden 2004.Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskripsi-analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview) dan studi pustaka (library research). Adapun teknik analisis data dilakukan secara iteratif (berkeianlutan) dan dikembangkan sepanjang program penelitian, mulai dari penetapan masalah, pengumpulan data dan setelah data terkumpulkan.Sedangkan kerangka teori yang digunakan adalah kekuasaan dan sumber politik dari Charles F. Andrain. Secara umum teori ini menandaskan bahwa kekayaan politik itu terkait dengan tiga hal, yakni pertama, seberapa besar sumber daya politik yang dimiliki dan didayagunakan. Sumber politik itu meliputi: sumber fisik, sumber ekonomi (kekayaan), sumber personal, sumber normatif, dan sumber keahlian. Makin besar kepemilikan atas sumber-sumber politik semakin besar pula kesempatan seseorang untuk dapat tampil dalarn gelanggang politik. Kedua, sarana yang didayagunakan, seperti organisasi dan jaringan personal. Dan ketiga, faktor pendorong yakni motivasi. Di sini dijelaskan bahwa makin kuat motivasi untuk memperoleh kekuaaan maka makin kuat juga dorongan untuk mendayagunakan sumber-sumber politiknya.Temuan dari penelitian ini adalah berhasilnya Aburizal Bakrie tampil dalam gelanggang politik pada Pilpres-Wapres 2004 tidaklah didorong oleh faktor tunggal, namun difasilitasi oleh multi faktor, yakni, sumber kekayaan, jaringan personal, dan motivasi.

---

This thesis to describe and analyze about entrepreneur figure of Aburizal Bakrie and politic. In the explanation, writer will be focus on problem about how the picture of political entrepreneur activity and how he have success to act in political arena. The case will be studied on this research is AburizaI Bakrie's political activity in election of president and vice president 2004.

The methodology has used qualitative approach with kinds of description-analyze. Technical data accumulation is applied by in-depth interview and library research. Technical data analyze is applied by iterative and development while doing research program, namely deciding problem, accumulating data, and collecting data.

While, the frame of theory in this thesis are power and political resources from Charles F. Andrain. Generally, that theories explain that power of politic are related with three kinds, namely: Firstly, how much resources politic will he get and will be used. The resources of politic are included physic resources, economy resources (property), potential resources, normative resources, and skill resources. "More increasing someone have property of politic resources, easier he gets opportunity to act at political arena". Secondly, the usage of infrastructure of politic, as a organization and personal networking. Dan third, supporting factor, namely motivation. In here is explained that strong motivation to get power so that strong supporting to use politic resources.

The finding of this thesis is that the success of Aburizal Bakrie in political arena in president and vice president election 2004 is not supported by single factor, but it is facilitated by multi factor, namely, property resource, personal networking, and motivation."

"Studi ini mencoba melihat komunikasi politik incumbent dalam konstelasi Pemilihan Presiden 2009, dengan studi kasus komunikasi politik JK. Penelitian ini menekankan pada bagaimana strategi komunikasi politik, faktor pendukung dan penghambat serta pemanfaatan media massa dalam pencitraan politik, menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan dan dokumen. Hasil penelitian menunjukan, dalam melakukan komunikasi politik, terdapat tiga karakter yang melekat kuat pada diri JK, yaitu: realistis dan pragmatis, tanggap dalam merespon perubahan konstelasi politik dan berkehendak kuat untuk menang. Adapun strategi komunikasi politik JK, yang kemudian memperkuat posisi tawarnya dalam panggung politik nasional adalah, meraih kursi kepemimpinan Golkar, membentuk jaringan saudagar nusantara dan menjadi aktor perdamaian. Dalam melakukan komunikasi politik, JK didukung oleh beberapa faktor, diantaranya, posisinya sebagai Wakil Presiden, Ketua Umum Golkar, latar belakang saudagar dan representasi politik kawasan Indonesia Timur serta Islam moderat. Sementara yang menjadi faktor penghambat adalah, komunikasi JK yang Low Context, polarisasi Jawa-Luar Jawa, Iemahnya soliditas Golkar, citra korup Golkar, dan banyaknya kader Golkar yang hengkang dan mendirikan partai baru. Untuk pemanfaatan media massa dalam pencitraan politik JK, dilakukan pada semua jenis media mulai dari media cetak, media TV, media radio, media on line dan media luar ruang, dengan target image (citra yang diinginkan) adalah JK berprestasi, bekerja lebih cepat dan berani mengambil keputusan. Sejumlah saran yang dihasilkan penelitian ini adalah, (1). Dalam melakukan komunikasi politik, JK harus mampu memahami budaya masyarakat yang menjadi komunikannya. Karena tanpa pemahaman budaya, bisa mengakibatkan miss communication yang pada akhirnya membuat tingkat penerimaan komunikan terhadap JK sebagai komunikator, tidak sesuai dengan yang diharapkan. (2), Sebagai incumbent Wakil Presiden yang bertarung memperebutkan kursi presiden dengan-salah satunya-incumbent Presiden, JK tidak boleh gamang, bahkan harus berani mengambil distansi dari SBY, agar keberhasilan pemerintah tidak hanya dituai oleh SBY. Untuk itu, dibutuhkan pola politik pencitraan yang lebih tepat, agar keberhasilan pemerintah yang dipersepsikan oleh masyarakat, bukan hanya hasil kerja kerja SBY. (3), Konsolidasi ulang partai Golkar, penting dilakukan JK dalam rangka menyolidkan dukungan partai dan elit partai yang terbelah, utamanya elit Golkar dalam menyokong pencapresannya. (4), JK harus intesif melakukan kontak langsung dengan vote getter yang ada di Jawa, untuk mendongkrak perolehan suaranya, karena tingginya prosentase pemilih yang ada di wilayah tersebut. Untuk implikasi teoritis, penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu acuan konsep dalam menyusun/memperbaiki strategi komunikasi dan pencitraan politik JK menghadapi Pilpres 2009, atau bagi incumbent wakil Presiden dimasa mendatang yang maju bersaing dengan incumbent Presiden.

---

This study attempts to notice the incumbent political communication in the constelation of presidential election 2009, through case studies of Jusuf Kalla’s political communication. The study emphasizes political communication strategies, supporting factors and inhibiting factor as well as mass media used to create a political image with qualitative approaches. Data are obtained through in-depth interview, document and literature study.

The study result indicates that to carry out his political communication, JK has three innate characters, i.e., realistic and pragmatic, responsive to any changes of political constellation or having a high sense of politics, and having a strong motivation to win the presidential election. Similarly, his political communication strategies which strengthen his political bargaining position on national politics include the fact that he is now a chairperson of Golkar party, that he established a network of national traders/businessmen and still involves in it, and once became a peace-keeping actor.

In doing his political communication, JK is supported by significant aspects several of which are his current position as vice president, chairperson of Golkar party, his background as a businessman, a representation of political actions in East Indonesia and a moderate moslem. Meanwhile, the aspects that hold off his political communication are his Low Context communication, non-Java and Java dichotomy/polarization, a weak tie among Golkar party members, an image of Golkar party as a corrupt party, and many Golkar party members who leave it and subsequentlly establish a new political party.

To create a good political image of JK, a number of political communication strategies are done through media, ranging from printed media to electronic media such as TV, radio, and on line websites. These all are done to achieve the main goal: an image of JK who has achivements, work faster and is couragous in making decisions. There are some recommendations resulted from the study. First, in doing political communication, JK should be able to understand the culture of people he is communicating with. Without this, there will be miss communication that in turn leads to different messages delivery from what is actually expected. Second, as the incumbent vice president that tights against other presidential candidates one of whom is the incumbent president - SBY -, JK should not be afraid and indecisive; instead, he should have courage to claim that the success of the running governance performance is achieved not only by SBY but also by him. Thus, a more appropriate image branding of JK is required to inform people that JK contributes much to the good performance of the running governance. Third, re-consolidation within Golkar party is a necessity in order to unify all members of the party, so that they all are in line with JK’s nomination for the presidential election from Golkar party. Fourth, JK should intensify his approach with voters in the areas outside of Java Island in an attempt to increase the number of vote on account of the high percentage of vote in these areas. For theoretical implication, this study may be used as a reference for mapping political communication strategies and creating an image of JK to face Presidential Election 2009. Moreover, this study may be useful for incumbent vice president to complete with the incumbent president in the next presidential election."