Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas interaksi antara agen dan struktur yang ada dalam sebuah Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan paradigma interpretif. Metode pemilihan narasumber menggunakan teknik criterion sampling dimana kriteria narasumber sudah ditentukan lebih dahulu. Narasumber penelitian ini adalah PNS yang bekerja di Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah, berjumlah 2 orang. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara, kajian literatur/berita, dan observasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan Teori Strukturasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya sebuah interaksi antara agen dan struktur di mana agen tidak mampu menggunakan resources yang ia miliki untuk mengubah struktur yang ada. Dan, hal ini turut dibentuk oleh nilai-nilai budaya yang melekat pada diri agen.

---

This thesis discusses structure and agent interaction in a Government Vocational Centre. This study is a qualitative research with an interpretive approach. The informants of this study is choosen by using criterion sampling techniques where are resource criteria already determined in advance. Informants are two Civil Servants who work for The Government Vocational Centre. The data are collected through in-depth interviews, literary/news study, and observation and analyzed using Structuration Theory. The study concludes that there is an interaction between structure and agents in which the agent cannot use its resources to alter the exsisting structure. And, there are cultural values inherent to the agent that accomodate the interaction to occur."

"Percepatan pengembangan sektor industri sebagai salah satu fokus kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN otomatis akan diikuti dengan meningkatnya permintaan tenaga kerja terampil, sehingga butuh suatu upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia agar tidak kalah saing dengan tenaga kerja asing dan memperparah tingkat pengangguran. Pendidikan kejuruan berkontribusi dalam menekan angka penangguran karena lulusannya merupakan tenaga kerja terampil siap pakai yang dapat langsung diserap industri. Jawa Barat menempati posisi ketiga secara nasional yang memiliki angka pengangguran tertinggi, di mana sebagian besarnya adalah lulusan SMK. Penelitian ini akan menganalisis jejaring kebijakan untuk melihat bagaimana dinamika dan interaksi antar para aktor kunci dalam jejaring kebijakan pada kebijakan pendidikan kejuruan dan ketenagakerjaan dapat menjelaskan tingginya pengangguran lulusan SMK di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan post-positivism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejauh ini interaksi antar aktor kunci yang terlibat dalam jejaring kebijakan ini masih mengandalkan bentuk hubungan yang sifatnya formal. Konflik kepentingan yang terjadi antar para aktor dari sektor publik berakar dari perbedaan pandangan mereka terkait apa yang sesungguhnya menjadi masalah dan bagaimana mengatasinya.

---

Accelerating the development of the industrial sector as one of the ASEAN Economic Community 39 s policy focus will automatically be followed by the increasing demand for skilled labor, so it needs an effort to improve the quality of Indonesian labor so as not to lose competitiveness with foreign workers and aggravate the unemployment rate. Vocational education contributes to reducing unemployment rates because the graduates are ready made skilled laborers who can be directly absorbed by the industry. West Java occupies the third position nationally which has the highest unemployment rate, where most of them are SMK graduates. This study will analyze the policy network to see how the dynamics and interactions among key actors in the policy network on vocational education and employment policy can explain the high unemployment of SMK graduates in West Java Province. This research is a qualitative research with post positivism approach. The results show that so far the interactions among key actors involved in this policy network still rely on formal relationships. The conflicts of interest between actors from the public sector stem from their differing views on what really matters and how to overcome them."