Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perusahaan multinasional yang melakukan tindak pidana penghindaran pajak termasuk dalam ruanglingkup hukum pidana administrasi atau administrative penal law dimana perundang-undangan pajak yang berkategori peraturan administratif selain memuat sanksi administrasi juga memuat sanksi pidana. Beberapa bentuk tindak pidana penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional sebagai wajib pajak antara lain : tindak pidana surat pemberitahuan (SPT), tindak pidana nomor pokok wajib pajak (NPWP), tindak pidana pembukuan dan tindak pidana penghindaran pajak berupa tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut. Perusahaan multinasional menggunakan teknik penghindaran seperti controlled foreign corporation, thin capitalization, transfer pricing dan thin capitalization serta merger perusahaan dimana bertujuan untuk meminimalisir atau menghilangkan kewajiban membayar pajak. Terdapat beberapa ketentuan pidana pajak di Indonesia yang diberlakukan seperti UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Bea Materai, UU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketentuan pidana dalam administrasi pajak diterapkan pula di Malaysia, Vietnam, Afrika Selatan dan Jerman serta Nigeria melalui Companies Tax Act 2007 yang telah secara tegas korporasi atau perusahaan multinasional sebagai pelaku tindak pidana penghindaran pajak. Konsep pertanggungjawaban pidana wajib pajak badan dalam undang-undang pajak Malaysia dan Nigeria perlu diadopsi ke dalam undang-undang pajak Indonesia agar mampu mempertanggungjawabkan pidana perusahaan multinasional dalam tindak pidana penghindaran pajak. Sarana nonpenal yaitu perlunya dibangun good corporate governance, perlunya ekstentifikasi pajak dan diadakannya perjanjian perpajakaan atau tax treaty. Upaya pembebanan pertanggungjawaban pidana bagi perusahaan multinasional terdapat beberapa variasi atau sistem yang dianut dibeberapa negara. Di Indonesia pembebanan pertanggungjawaban pidana masih kepada pengurus perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia. Berbeda dengan kasus-kasus penghindaran pajak yang terjadi dibeberapa negara lainnya yang telah membebankan pidana kepada perusahaan multinasional sebagai pelaku tindak pidana penghindaran pajak. Pembebanan pertanggungjawaban pidana perlu memperhatikan cakupan yurisdiksi hukum pidana dan masih lebih diutamakannya penyelesaian secara administratif dibandingkan jalur pidana dalam perkara pajak oleh pemeriksa pajak.

---

Multinational companies who commit the crime of tax evasion is included in the scope of the administration of criminal law or administrative penal law where tax legislation is categorized administrative regulations in addition to the administrative sanctions load also contains criminal sanctions. Some forms of criminal acts committed tax evasion by multinational companies as a taxpayer, among others: the crime of a notice (SPT), the crime of tax identification number (TIN), the crime of bookkeeping and tax evasion a criminal offense in the form of not depositing tax has been levied , Multinational companies use avoidance techniques such as controlled foreign corporation, thin capitalization, transfer pricing and thin capitalization and mergers of companies which aim to minimize or eliminate the obligation to pay taxes. There are several criminal provisions imposed tax in Indonesia such as the Law on General Provisions and Tax Procedures, the Law on Stamp Duty, Tax Billing Act With Forced Letters, Law on Regional Tax and Retribution. Criminal provisions in tax administration applied also in Malaysia, Vietnam, South Africa and Germany and Nigeria through the Companies Tax Act 2007, which has been explicitly corporation or multinational companies as criminal tax evasion. The concept of criminal responsibility of corporate taxpayers in tax laws Malaysia and Nigeria need to be adopted into Indonesian tax laws to be able to account for the criminal multinationals in the criminal offense of tax evasion. Non-penal means that the need to build good corporate governance, the need for and the holding of ekstentifikasi tax treaties or tax treaty perpajakaan. Efforts imposition of criminal liability for multinational companies there are a few variations or system adopted in some countries. In Indonesia, the imposition of criminal liability is to the management of multinational companies operating in Indonesia. Unlike the cases of tax evasion that occurs in some other countries which already imposes criminal to multinationals as criminal tax evasion. Imposition of criminal responsibility needs to pay attention to the jurisdiction of the scope of criminal law and is still more than the administrative settlement Placed criminal path in the case of taxes by tax inspectors."

"Dengan menggunakan data mikro yang disediakan oleh ORBIS, tesis ini mencoba mengukur tingkat efektivitas peraturan anti penghindaran pajak di ASEAN dalam mencegah pergeseran laba keluar negeri. Dengan menggunakan metode efek tetap data panel yang mencakup periode 2009-2018, thesis ini menemukan bahwa tingkat elastisitas atas outbound profit shifting terhadap perbedaan tarif pajak positif adalah 1,56%, dimana efek aturan penghindaran pajak dapat mencegah pergeseran profit sebesar 1,06%, yang menghasilkan dampak bersih pergeseran laba keluar negeri yang tidak bisa dicegah sebesar sebesar 0,5%.Selain itu, thesis ini juga menyimpulkan bahwa peraturan anti penghindaran pajak yang terlalu ketat akan menurunkan efektivitas peraturan anti penghindaran pajak.

---

Using ORBIS company micro-level data, this thesis discussed the effectiveness of anti- avoidance regulation in tackling outbound profit shifting in ASEAN. Using fixed effect panel data for the period from 2009-2018, the thesis found that the elasticity of outbound profit shifting to positive tax rate differential is roughly 1.56%, where anti-avoidance effect brings back profit by 1.06%, which resulted in net impact of 0.5% of outbound profit shifting. While negative tax rate differential brings inbound profit shifting by 0.75%. Also, this paper conclude too strict anti-avoidance regulation will result in the decreasing effect."

"Perusahaan keluarga memiliki masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Penelitian ini ditujukan menguji pengaruh perusahaan keluarga terhadap penghindaran pajak. Sampel penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Busa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia pada periode 2007-2011. Pengujian dilakukan dengan metode regresi data panel random effect. Penelitian menggunakan empat jenis pengukuran penghindaran pajak yaitu total book-tax difference, temporary book-tax differene, permanent book-tax difference, dan abnormal book-tax difference. Hasil pengujian membuktikan bahwa perusahaan keluarga memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan di Malaysia lebih menghindari pajak dibandingkan perusahaan di Indonesia. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa di Indonesia perusahaan keluarga memiliki pengaruh positif dengan penghindaran pajak, sedangkan di Malaysia perusahaan keluarga tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

---

Family firms have agency conflict between majority and minority shareholders. The purpose of this study is to examine the effect of family firms on tax avoidance. The sample was all manufacturing firms listed on Indonesia Stock Exchange and Bursa Malaysia during 2007-2011. The hypothesis was test by using four tax avoidance measurements: total book-tax difference, temporary book-tax difference, permanent book-tax difference, and abnormal book-tax difference.

The results prove that family firms have positive effect on tax avoidance. Another result is Malaysia firms avoid tax more than Indonesia firms do. In Indonesia, family firms have significant effect on tax avoidance; however, in Malaysia there is no significant effect."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perusahaan keluarga terhadap penghindaran pajak dengan independensi dewan komisaris sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan 112 perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2015 sebagai sampel penelitian, sehingga terdapat 336 sampel yang diobservasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perusahaan keluarga berpengaruh positif terdahap penghindaran pajak. Penelitian ini tidak menemukan bahwa independensi dewan komisaris dalam perusahaan dapat memperlemah pengaruh positif perusahaan keluarga terhadap penghindaran pajak.

---

This research aims to analyze the effect of family firm on tax avoidance with independence of board of commissioner as a moderating variable. This research is using 112 manufacture firms which are listed on Indonesia Stock Exchange from 2013 2015 as sample, thus resulting 336 sample observations in total.

This research shows that family firms have significant and positive correlation with tax avoidance. This research also finds that independence of board of commissioners have no moderating effect on the effect of family firm on tax avoidance."

"

Penelitian ini mengambil permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang informasi dan transaksi elektronik terkait e-commerce pada  saat ini, tata cara penanganan perkara tindak pidana korporasi di bidang informasi dan transaksi elektronik terkait  e-commerce serta pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang  informasi dan transaksi elektronik terkait  e-commerce pada masa  yang akan datang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.  Dalam Penelitian masalah hukum dengan pendekatan normatif, maka peneliti harus melakukan pengamatan dengan mempelajari dan menjelaskan data sekunder, yang disebut dengan metode studi kepustakaan sebagai patokan untuk mencari data dan gejala atau peristiwayang menjadi objek penelitian  Dari penelitian yang telah dilakukan ditemukan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam bidang  informasi dan transaksi elektronik terkait e-commerce saat ini  baik KUHP, Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih memiliki kekurangan mengenai pengaturan korporasi sebagai subjek hukum, kapan korporasi melakukan tindak pidana siapa yang dapat dipertangggungjawabkan, bagaimana pertanggungjawabannya serta tata cara penanganan perkara tindak pidana korporasi di bidang informasi dan transaksi elektronik terkait  e-commerce. Oleh karena itu kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi untuk masa yang akan datang perlu dilakukan perubahan dan memperhatikan beberapa hal dalam penyempurnaannya untuk mewujudkan tujuan hukum dalam mencapai keadilan, kepastian dan kemafaatan.

---

This study takes the issue of corporate criminal liability in the field of information and electronic transactions related to e-commerce at present, procedures for handling corporate criminal acts in the field of information and electronic transactions related to e-commerce and  as well as corporate criminal liability in the field of information and electronic transactions related to e -commerce in the future. The method of approach used in this study uses normative juridical research methods, namely legal research conducted by examining library materials or conducting a search of regulations and literature relating to the problem. In researching legal issues with a normative juridical, the researcher must conduct research by studying and explaining secondary data, as a guide for finding data and events that are the object of research. From the research that has been found, corporate criminal liability in the field of information and electronic transactions related to e-commerce today are KUHP, Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik still has deficiency regarding the regulation of the corporation as a legal subject, who can be accounted when the corporation commits a crime, and how corpotarate criminal liability responsibility and procedures for handling corporate criminal acts. Therefore, the policy on the formulation of corporate criminal liability for the future needs to be changed and pay attention to several things to realize the legal goals in achieving justice, certainty and morality

"

"ABSTRAKBerdasarkan analisis data perdagangan antara Indonesia dan Singapura pada tingkat klasifikasi enam digit, kami menemukan bukti penggelapan pajak impor: ekspor dari Singapura ke Indonesia kurang dilaporkan pada Bea dan Cukai Indonesia, dan penghindaran pajak meningkat seiring dengan naiknya tarif. Yang menarik, penghindaran tampaknya lebih berkaitan dengan pajak pertambahan nilai yang dikenakan pada hampir semua barang impor. Makalah ini juga menguji apakah diskriminasi tarif di bawah perjanjian perdagangan bebas dapat menghasilkan lebih banyak barang dari negara lain yang diimpor melalui Singapura dan kemudian diekspor ke Indonesia, dan karenanya berpotensi melanggar aturan asal ROO . Yang terakhir, kehadiran hambatan non-tarif yang dirancang untuk melindungi industri nasional juga dapat memotivasi penyelundupan.

---

ABSTRACTBased on the analysis of trade data between Indonesia and Singapore at the six digit level of classification, we find evidence of import tax evasion exports from Singapore to Indonesia are under reported in Indonesian customs, and the evasion increases with the tariff. Interestingly, evasion seems having more to do with value added tax imposed on almost all imported goods. This paper also examines whether tariff discrimination under free trade agreements can result in more goods from other countries being imported via Singapore and then re exported to Indonesia, and hence potentially violating the rules of origin ROO . Finally, the presence of non tariff barriers designed to protect national industries may also motivate smuggling. "

"Pelaku tindak pidana yang disebut sebagai Pemilik manfaat/penerima manfaat menggunakan korporasi sebagai sarana/kendaraan (corporate vehicle) untuk menyembunyikan/menyamarkan hasil tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Terkait pelaku tindak pidana tersebut belum ada pengaturan khususnya dalam tindak pidana korupsi terkait korporasi sebagai penerima/pemilik manfaat sehingga terjadi kekosongan hukum. Sehingga untuk mengambil hasil tindak pidana yang telah dialihkan atau dinikmati atau dimiliki oleh penerima manfaat tersebut hanya dapat dilakukan melalui gugatan perdata atau memprosesnya dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, apabila digunakan instrumen-instrumen tersebut maka akan melalui proses yang panjang dan dikhawatirkan hasil tindak pidana akan dialihkan atau dinikmati oleh pelaku tindak pidana sebelum kedua proses tersebut selesai. Berdasarkan hal tersebut disertasi ini melakukan telahaan mengenai konsep pemilik manfaat dalam rezim hukum di Indonesia, alasan pemilik manfaat dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan praktek pertanggungjawaban pidana pemilik manfaat dalam tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia. Metode penelitian ini kualitatif mengkaji secara sistematis mengenai aturan hukum, perbandingan, konsep, doktrin, putusan kasus, dan dokumen-dokumen yang didukung dengan wawancara kepada akademisi dan praktisi. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Korporasi dapat menjadi pemilik manfaat selain orang perorangan karena Indonesia mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, dan kebutuhan dalam praktik hukum untuk merampas hasil tindak pidana menjadikan korporasi sebagai pemilik manfaat; berdasarkan kasus-kasus di Indonesia antara lain tindak pidana korupsi, pemilik manfaat/penerima manfaat atau penikmat manfaat dari hasil tindak pidana menggunakan modus operandi baru antara lain pelaku tindak pidana berada diluar struktur korporasi, tetapi dapat mempengaruhi kebijakan korporasi untuk menghindari pertanggungjawaban pidana oleh karena itu perlu dibuat aturan yang lebih jelas dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi; dalam praktik hukum belum ada korporasi yang disangkakan korupsi karena menerima manfaat dan dalam hal terjadi peralihan harta kekayaan kepada penerima manfaat sementara itu harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana. Dalam hal Ultimate Beneficial Owner atau Beneficial Owner statusnya melarikan diri atau meninggal dunia untuk perampasan hasil tindak pidana tersebut dapat menggunakan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain. Penelitian ini merekomendasikan agar dilakukan reformulasi KUHP, UU Tipikor dan Perma No.1 Tahun 2013 terkait dengan pertanggungjawaban pidana pemilik manfaat (Beneficial Owner) dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.

---

The perpetrator of a criminal act is referred to as the beneficial owner/beneficiary to hide/disguise the proceeds of criminal acts can be held criminally liable. Regarding the perpetrators of these criminal acts, there are no regulations, especially for criminal acts of corruption related to corporations as recipients/beneficial owners, resulting in a legal vacuum. So, retrieving the proceeds of criminal acts that have been transferred or enjoyed or owned by the beneficiary can only be done through a civil lawsuit or processed in accordance with Article 5 of Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. However, if these instruments are used, it will go through a long process and it is feared that the proceeds of the crime will be transferred or enjoyed by the perpetrator of the crime before both processes are completed. Based on this, this dissertation examines the concept of beneficial owners in the legal regime in Indonesia, the reasons why beneficial owners can be held criminally liability and the practice of criminal liability for beneficial owners in criminal acts of corruption based on court decisions in Indonesia. This qualitative research method systematically examines legal rules, comparisons, concepts, doctrine, case decisions, and documents supported by interviews with academics and practitioners. From the results of the research conducted it can be concluded that corporations can be beneficial owners other than individuals because Indonesia recognizes corporations as subjects of criminal law, and the need in legal practice to confiscate the proceeds of criminal acts makes corporations as the beneficial owners; based on cases in Indonesia, including criminal acts of corruption, the beneficial owners/beneficiaries or beneficiaries of the proceeds of criminal acts using new modus operandi, among others, the perpetrators of criminal acts are outside the corporate structure but can influence corporate policy to avoid criminal liability, therefore it is necessary clearer regulations are made in the Corruption Crime Law; In legal practice, no corporation has been suspected of corruption because it received benefits and in the event of a transfer of assets to the beneficiary, the assets were the proceeds of a criminal act. In the case that the Ultimate Beneficial Owner or Beneficial Owner has the status of running away or dies, to confiscate the proceeds of the crime, you can use Supreme Court Regulation (Perma) Number 1 of 2013 concerning Procedures for Settlement of Applications for Handling Assets in the Crime of Money Laundering or Other Crimes. This research recommends that reformulation of the Criminal Code, the Corruption Law and Perma No.1 of 2013 be carried out regarding the criminal liability of beneficial owners in cases of criminal acts of corruption in Indonesia."

"Kesalahan dan Penanggungiawaban Pidana masih menyisakan berbagai persoalan. Misalnya, dalam praktek hukum belum terdapat kesamaan pola penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Antara putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan yang lain, kerapkali terdapat perbedaan dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Hal ini dapat saja bersumber dari adanya kecenderungan melihat penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana semata-mata sebagai bagian dari tugas hakim daiam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kecederungan demikian, juga terlihat dari minimnya ketentuan peraturan pemndang-undangan pidana mengenai hal itu. Undang-undang pidana umumnya hanya menentukan tentang perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana beserta ancaman pidana bagi pembuatnya. Pada sisi tain, hai ini membuka kemungkinan para akademisi memberi kontribusi teoretis mengenai hal ini.Pada tahun 1955 Prof. Moejatno, SH mengemukakan pandangannya mengenai tindak pidana dan pertanggungiawaban pidana. Dalam lirteratur teori ini dikena! dengan ajaran dualistis, yang dalam disertasi ini disebut dengan Teori Pemisanan Undak Pidana dan Peftanggungjawaban Pidana.Teori ini menempatkan masalah pertanggungjawaban pidana terpisah dari masalah tindak pidana, sehingga dapat dipandang sebagai koreksi atas ajaran monistis yang memandang kesalahan semata-mata sebagai unsur subyektif tindak pidana. Selain itu, teori ini telah menjadi fundamen dasar penyusunan Rancangan KUHP, sehingga sangat bemilai strategis dalam usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia. Namun demikian, hasil penelitian dalam disertasi ini menunjukkan teori ini umumnya tidak diterapkan, sekalipun harus diakui terdapat beberapa putusan pengadilan yang dapat dipandang sejalan dengan teori tersebut. Hal ini menyebabkan elaborasi Iebih iauh tentang pola penentuan kesalahan dan penanggung-jawaban pidana berdasar pada teori dualistis, sangat diperlukan guna menunjang praktek peradilan ketika KUHP baru diberlakukan.Berdasarkan teori ini kesalahan dikeluarkan dari rumusan tindak pidana. Hal ini dapat menimbulkan berbagai persoalan dalam praktek. Misalnya, atas dasar apa penentuan kesalahan terdakwa, jika Penuntut Umum hanya berkewajiban membuktikan rumusan tindak pidana yang didalamnya tidak memuat unsur kesalahan. Apabila tidak mendapat pengaturan lebih Ianjut, balk dalam hukum pidana materil (KUHP) maupun hukum pidana formil (KUHAP), maka penentuan kesaiahan dan pertanggungjawaban pidana cenderung ke arah feit materiel. Hal ini terakhlr ini merupakan pola penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang telah ditinggalkan sejak Water en Melk Arrest Hoge-Raad 1916. Dengan kata lain, hal ini akan membuat pertanggungjawaban pidana cenderung dilakukan secara strict liability, yang oleh sementara kalangan dipandang sebagai pertanggungjawaban tanpa -kesalahan (liabiiity without fault). Dalam disertasi ini dikemukakan konsepsi tentang 'penentuan kesalahan dan pertangungjawaban pidana berdasar teori dualistis, tgnpa terjebak pada kecendengan menerapkannya sebagai fait material atau strict Bability.Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungiawaban Pidana yang menjadi fundamen penyusunan Rancangan' KUHP belum sepenuhnya terimplementasi dalam berbagai ketenluanhya. Sejauh mengenal perumusan tindak pidana hal ini hanya mempengaruhi dikeluarkannya kesengajaan dari rumusan tindak pidana. Sementara kealpaan tetap menjadi bagian rumusan tindak pidana. Hal ini pun akan menimbulkan persoalan dalam praktek. Tldak terbuktinya kealpaan yang menjadi bagian rumusan tindak pidana menyebabkan terdakwa dibabaskan. Sebaliknya, jika dipandang tidak terdapat kesengajaan ketika melakukan tindak pidana, maka terdakwa akan dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Baik kesengajaan maupun kealpaan keduanya bentuk-bentuk kesalahan, sehingga kurang tepat jika tidak terdapatnya hal ini menimbulkan konsekuensi yang berbeda. Disertasi ini mengemukakan konsepsi yang clengan itu perbedaan sebagaimana tersebut di atas dapat dihindari.

---

Fault and criminal liability still leaving some problems. For example, in practical law there is no similarity pattern of deciding the criminal fault and criminal liability yet. We often find that a verdict of a court is different with another court even they handled the same cases, it is usually often causes by the diherences in determined the defendant fault and criminal liability. lt could be caused by the inclination of some opinions said that the determination of the fault and criminal liability is part of the judges job in diagnose, judging and deciding a case. We can also say that the inclination caused bythe minimum regulations of the crime legislations. In generai the criminal legislations are only deciding the crime that is Stated as a crimutal act and the punishment for the doer. ln the other hand it opens the possibility for the academician to contribute their theoretical knowledge for this case.

In 1955, Prof. Moejatno, SH made an opinion about criminal act and criminal liability. ln a literature, this theory is known as the dualistic theory and it is called as the separation theory of criminal act and criminal liabihty in this dissertation. This theory placed the criminal liability problem (mens rea) separate from the criminal act problem (actus reus), so that we can see it as the correction of the monistrc theory that say that fault is part of the physiological element of criminal act. Beside that, this theory has become the basic concept of the Bill of Criminal Code for it would become strategic value in the Indonesian law development. However; result of the research this dissertation shows that this theory isn't always used, even though there are some court decisions used it. lt causes a further elaboration ofthe pattern of criminal act and criminal liability based on the dualistic theory that is very important to support the practical law when it is issued to the public.

Based on this theory, fault is not a part of criminal act. And it can causes problems in the law practice. For example, there will be a question about the basic determination of defendants fault, if the General Prosecutor only has an obligation to proof an criminal act concept that isn't consist of fault. lf there isn't any further regulation, neither in the substantive criminal law (Criminal Code) or procedure criminal law (Criminal Code Procedure), then the determination between fault and criminal liability will disposed to the feit materiel doctrine. And this is the pattern of the determination of fault and criminal liability that had been left since Water en Melk Arrest Hoge Read 1916. ln the other word, it can be said that the pattern can make the criminal liability disposed done by strict liability. The last one by some authors as a pattem the determination of criminal liability without fault. This dissertation tells a conception ofthe determination of fault and criminal liability based on dualistic theory without trapped on the leaning on using it as feit materiel doctrine or strict liability.

The separation theory of criminal act and criminal liability that is used as the basic concept Bill of Criminal Code isn't fully implemented on some stipulations. As far as we know, this theoiyis only affected to the issued of the intention out a part of criminal act concept. In the mean time, faults still become a part ofthe criminal-ect concept, and it is become a- problem in the real practice. The unproven of intention that is a part of criminal act will release (ontslaag van -alle rechtvenrolging) 'the defendant. On the other hand, if a defendant seems to be had negligence in done the cnrninal act the law will let him free (vrijspraak). Both of intention and negligence are faults, so that it wouldn?t be appropriate if the unexcitable of them make different consequences. This dissertation tells about a conception that will show us if we can avoid the differences mentioned."

"Konsep Joint Criminal Enterprise pertama kali diperkenalkan oleh Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas wilayah Yugoslavia di dalam kasus Tadic pada tahun 1999. Setelah kasus Tadic, konsep Joint Criminal Enterprise diterapkan di berbagai pengadilan pidana internasional dan pengadilan hybrid supranasional untuk kasus kejahatan internasional. Di Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana memuat konsep penyertaan, sebuah konsep yang menyerupai Joint Criminal Enterprise. Tulisan ini membahas pengertian dan perkembangan konsep Joint Criminal Enterprise, penerapan Joint Criminal Enterprise di dalam pengadilan pidana internasional dan pengadilan hybrid supranasional, serta analisis kesamaan konsep Joint Criminal Enterprise dengan konsep penyertaan menurut hukum Indonesia dan apakah konsep Joint Criminal Enterprise dapat diterapkan di dalam Pengadilan HAM di Indonesia.

---

The concept of Joint Criminal Enterprise was first introduced by the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia in the 1999 Tadic case. The concept was then applied in various international criminal tribunals and hybrid criminal courts for cases of international crimes. In Indonesia, the criminal code prescribes the concept of joint perpetration, a concept that is similar to the concept of Joint Criminal Enterprise.

This thesis discuses the definition and development of the concept of Joint Criminal Enterprise, the application of Joint Criminal Enterprise in various international criminal tribunals and hybrid criminal courts, as well as the concept of Joint Criminal Enterprise and its association with the concept of joint perpetration under Indonesian law. Finally, this thesis discusses whether Joint Criminal Enterprise can be applied in the Human Rights Court in Indonesia."

"Kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menurun akibat adanya pandemi Covid-19, mendorong pihak manajemen untuk mengambil langkah-langkah untuk menstabilkan laba perusahaan. Praktik manajemen laba dan penghindaran pajak berpotensi dimanfaatkan oleh pihak manajemen untuk melakukan perataan laba di masa yang akan datang. Namun, tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, serta dilema etika bagi beberapa pihak. Perusahaan multinasional berpotensi memanfaatkan adanya peluang arbitrase peraturan lintas negara untuk mencapai strategi perataan laba perusahaan. Tesis ini menguji pengaruh manajemen laba dan penghindaran pajak terhadap profitabilitas di periode berikutnya dengan proporsi komisaris independen sebagai variabel moderasi. Sampel penelitian ini menggunakan 27 perusahaan induk multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022. Hasil penelitian diolah menggunakan regresi data panel dengan model efek acak sebagai model terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas masa depan, sedangkan praktik penghindaran pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas di periode mendatang. Namun, ketika ada interaksi faktor dari komisaris independen, pengaruh tersebut menjadi tidak signifikan. Penelitian ini juga menemukan bahwa komisaris independen tidak mampu memperlemah hubungan antara manajemen laba dan profitabilitas, serta tidak mampu memperlemah hubungan antara penghindaran pajak dan profitabilitas. Penelitian ini menduga adanya faktor karakteristik perusahaan Indonesia yang berpotensi menghambat komisaris independen dalam menjalankan tanggung jawab pengawasan mereka secara efektif. Penelitian ini menyarankan perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengkaji bagaimana karakteristik perusahaan memengaruhi proporsi komisaris independen.

---

The economic downturn in Indonesia caused by the Covid-19 pandemic has led company management to take actions to stabilize profits. Practices such as earnings management and tax avoidance may be utilized by management to smooth income in future periods. However, these actions can result in conflicts of interest and ethical dilemmas for various stakeholders. Multinational corporations may exploit regulatory arbitrage opportunities across different countries to achieve their income smoothing strategies. This thesis examines the impact of earnings management and tax avoidance on future profitability, with the proportion of commissioners’ independence acting as a moderating variable in multinational parent companies in Indonesia. This study sample uses 27 multinational parent companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2019-2022 period. This research findings were analyzed using panel data regression, with the random effects model identified as the most suitable. This results indicate that earnings management has a significant negative effect on future profitability, while tax avoidance practices have a significant positive effect on future profitability. However, when considering the interaction factor of commissioners’ independence, these effects become insignificant. The study also reveals that commissioners’ independence are unable to mitigate the relationship between earnings management and future profitability, as well as between tax avoidance and future profitability. This study alleged that the characteristics of Indonesian companies may prevent commissioners' independence from effectively fulfilling their oversight responsibilities. It suggests further research to investigate how these characteristics influence the proportion of commissioners’ independence."