Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah keamanan dan stabilitas kawasan merupakan faktor-faktor yang melatarbelakangi terbentuknya ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. Pada saat itu, isu keamanan dianggap sebagai isu yang sensitif. Namun dalam perkembangannya, isu keamanan tidak bisa dihindarkan sebagai suatu agenda kerjasama ini. Ide pembentukan Komunitas Politik Keamanan ASEAN (APSC) pada tahun 2015 merupakan perwujudan salah satu pilar Komunitas ASEAN (ASEAN Community) yang bertujuan untuk mempercepat kerjasama politik keamanan di ASEAN dan mewujudkan perdamaian di kawasan, termasuk dengan masyarakat internasional. Tesis ini membahas peningkatan kapabilitas militer negara-negara ASEAN dalam menghadapi Komunitas ASEAN 2015 (2007-2014). Salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan kapabilitas militer negara-negara ASEAN adalah kebangkitan Cina. Negara-negara ASEAN mencoba untuk merespon kebangkitan Cina sebagai upaya dari deterrence menghadapi kebangkitan Cina tersebut.

---

Security and stability of the region are factors underlying the establishment of the ASEAN as a regional organization in Southeast Asia. At that time, the issue of security was considered as a sensitive issue. However, in its development, security issues cannot be avoided as this cooperation agenda. The idea of the establishment of the ASEAN Political-Security Community (APSC) in 2015 is a manifestation of one of the pillars of the ASEAN Community (ASEAN Community) which aims to accelerate the political security cooperation in ASEAN and establishes peace in the region, including the international community.

This thesis discusses increasing military capabilities of ASEAN countries towards ASEAN Community 2015 (2007-2014). One of the factors that led the arms buildup among ASEAN countries is the rise of China. ASEAN countries are trying to respond to the rise of China as an effort of deterrence to face the rise of China."

"Ide pembentukan Komunitas Politik Keamanan ASEAN APSC pada tahun 2015 merupakan perwujudan salah satu pilar dari Komunitas ASEAN. ASEAN Community Pembentukan komunitas keamanan ini merupakan suatu fenomena yang menarik karena komunitas ini dibentuk dalam suatu kawasan regional yang terdiri dari negara negara dengan kapabilitas militer yang cenderung serupa karena tidak terdapat hegemon regional di kawasan tersebut.Penelitian ini berfokus untuk menganalisis mengapa proses pematangan APSC diikuti oleh poliferasi senjata ofensif oleh negara negara anggota ASEAN Penelitian ini juga bertujuan untuk menunjukkan keterkaitan antara proses pematangan Komunitas Politik Keamanan ASEAN APSC dengan dinamika persenjataan di Asia Tenggara serta seberapa besar tingkat interaksi antara kedua variabel tersebut.

---

The idea of the establishment of ASEAN Political Security Community APSC in 2015 is a manifestation of security pillar which is one of the pillars that support ASEAN Community The establishment of this security community is an interesting phenomenon as it is created in a region that consists of states with similar military capabilities as the region does not possess regional hegemon.This research focuses on the question why the maturation of ASEAN Political Security Community APSC is followed by the arms proliferation of ASEAN member states. It also explains the linkage between the maturation of APSC and the arms dynamics in Southeast Asia as well as the level of interaction among the two variables."

"Tesis ini membahas tentang aliansi militer Amerika Serikat dan Korea Selatan dengan memberikan perhatian khusus pada kredibilitas kebijakan extended deterrence melalui penelitian kualitatif deskriptif sebagai desain penelitian. Penyerangan Korea Utara terhadap Kapal Cheonan milik Korea Selatan dan serangan artileri di Pulau Yeonpyeong pada tahun 2010 merupakan ancaman konvensional yang dilakukan Korea Utara. Sementara ujicoba nuklir dan rudal Korea Utara pada tahun 2006 dan 2009 membawa kekhawatiran lebih terhadap stabilitas keamanan Korea Selatan. Pada akhirnya memunculkan pertanyaan tentang efektivitas extended deterrence yang diberikan Amerika Serikat terhadap Korea Selatan. Hasil penelitian menyatakan bahwa level komitmen merupakan alasan gagalnya kebijakan extended deterrence yang diberikan Amerika Serikat dalam mencegah serangan Korea Utara pada kurun waktu 2005 hingga 2010. Komitmen kebijakan nuklir, relokasi dan pengurangan jumlah pasukan, serta kampanye war on terrorism Amerika Serikat merupakan alasan extended deterrence tidak mampu menahan serangan Korea Utara terhadap Korea Selatan.

---

The focus of this study is the United States and South Korea military alliance with special attention to the credibility of extended deterrence policy through qualitative descriptive research design. The sink of South Korea’s battleship, Cheonan and the attack on Yeonpyeong Island in 2010 were the conventional threats to South Korea. Meanwhile, North Korea nuclear ballistic missile tested in 2006 and 2009 stimulated anxiety in South Korea’s security stability side. Those conditions made a question about the effectiveness of United States extended deterrence policy toward South Korea. The commitment level is the reason why United States extended deterrence policy failure in preventing North Korea attack from 2005 to 2010. Nuclear commitment, relocation and size of military presence, and war on terrorism policy are the reason why the United States extended deterrence failed to prevent North Korea attack on South Korea. "

"[ABSTRAKIndonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN, memiliki prioritas yang jelas dalam upaya peningkatan hubungan dan politik luar negerinya. ASEAN terus berupaya mengembangkan tingkat perekonomian serta stabilitas keamanan regional melalui Komunitas ASEAN 2015, salah satunya adalah ASEAN Political-Security Community (APSC) yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama politik dan keamanan diantara anggota ASEAN. Melihat kondisi keamanan kawasan saat ini, diperlukan langkah proaktif untuk menyikapi masalah keamanan di kawasan Asia Tenggara. Dengan memanfaatkan fungsi APSC, Indonesia berpeluang untuk meredakan konflik di kawasan Asia Tenggara melalui penguatan intelligence sharing diantara negara anggota ASEAN. Penelitian ini berupaya menunjukkan implementasi konsep intelligence sharing dan konsep security community untuk menjelaskan pembangunan kawasan yang stabil melalui cara-cara damai sehingga aspek mutual trust dan collective identity di Asia Tenggara terpenuhi.

---

ABSTRACTIndonesia as one of ASEAN members has a clear priority effort to enhance its relationship and foreign policy. ASEAN keep trying to develop the economic level and the regional security stability through ASEAN Community by 2015, one of them are ASEAN Political Security Community (APSC), which aims to improve the political and security cooperation amongst ASEAN?s members. Seeing the current regional security?s condition, it needs a proactive step to respond the regional security problems in Southeast Asia. By utilizing the function of APSC, Indonesia has chance to ease the conflict in Southeast Asia?s region through intelligence sharing?s enhancing amongst ASEAN?s countries members. This research tries to show the implementation of the intelligence sharing?s concept and the concept of security community to explain a stable regional development through peaceful means so the aspect of mutual trust and collective identity in Southeast Asia fulfilled., Indonesia as one of ASEAN’s members has a clear priority effort to enhance its relationship and foreign policy. ASEAN keep trying to develop the economic level and the regional security stability through ASEAN Community by 2015, one of them are ASEAN Political Security Community (APSC), which aims to improve the political and security cooperation amongst ASEAN’s members. Seeing the current regional security’s condition, it needs a proactive step to respond the regional security problems in Southeast Asia. By utilizing the function of APSC, Indonesia has chance to ease the conflict in Southeast Asia’s region through intelligence sharing’s enhancing amongst ASEAN’s countries members. This research tries to show the implementation of the intelligence sharing’s concept and the concept of security community to explain a stable regional development through peaceful means so the aspect of mutual trust and collective identity in Southeast Asia fulfilled.]"

"Tiongkok merupakan negara yang tertutup dan cenderung agresif dalam menjalankan hubungan luar negerinya. Selama tiga dekade terakhir, pertumbuhan kapabilitas Tiongkok secara besar-besaran menimbulkan kecurigaan bagi negara-negara lainnya di kawasan, tidak terkecuali ASEAN. Memasuki akhir tahun 1990an, Tiongkok kemudian mengubah pendekatannya dengan menerapkan konsep keamanan baru dalam menjalin kerjasama dengan ASEAN. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan memahami alasan Tiongkok dengan menerapkan konsep keamanan baru dan berusaha mengetahui keterkaitan konsep keamanan baru Tiongkok dengan kondisi soft power Tiongkok di ASEAN. Untuk memahami kedua hal tersebut, tulisan ini menggunakan konsep reassurance dan soft power sebagai kerangka berpikir. Konsep reassurance yang merupakan cara yang dilakukan negara untuk meyakinkan negara lain terhadap intensi baik yang dimilikinya. Dalam penerapannya, strategi ini ternyata dapat memiliki peran dalam peningkatan soft power suatu negara. Berdasarkan asumsi di atas, akan dianalisis alasan Tiongkok menerapkan konsep keamanan baru sebagai strategi reassurance dan dampaknya terhadap soft power Tiongkok di ASEAN.

---

Before the late 1990s, China’s overtly aggressive actions in the South China Sea and its unwillingness to engage the region on a multilateral basis led to mistrust and fear on ASEAN. Moreover, China’s overwhelming development in economy and defense has strengthens the rise of “China threat” perception. Since the late 1990s, however, China’s policy toward ASEAN has shifted from one based on coercive behavior to regional institutions and accommodating approach based on active participation in ASEAN-based fora and a willingness to undertake actions that give the appearance of embracing ASEAN diplomatic norms. China promotes the implementation of its New Security Concept in any cooperation with ASEAN to gain trust and legitimacy. To provide the analysis, this writing takes reassurance and soft power theory as analytical framework. Reassurance is a strategy aim to reassure others about their benign intentions. Apparently, the application of this strategy could bring significant effect on the rise of soft power. By using qualitative method, this writing intent to understand why China implements the New Security Concept and observe its relevance with China’s Soft power in ASEAN."

"Ilmu hubungan internasional memiliki tiga paradigma utama; realisme, liberalisme, dan kontruktivisme yang khas dalam memandang institusi. Tulisan ini akan melihat dan membandingkan bagaimana ketiga paradigma ini memandang ASEAN Political Security Community 2015. Pada akhirnya, dapat diketahui keunikan dan kelemahan masing-masing paradigma dalam memandang kerjasama keamanan di Asia Tenggara ini. Realisme memandang security dilemma sebagai faktor kunci munculnya kerjasama, sedangkan liberalisme memandang institusionalisme sebagai faktor determinan. Di sisi lain, konstruktivisme menakankan pada identitas kolektif yang terkonstruksi di antara negara-negara anggota APSC 2015.

---

International relations has three major paradigms: realism, liberalism, and constructivism that has distinct view on institution. This paper will compare how the three paradigms asses the ASEAN Political Security Community 2015. In the end, the uniqueness and weaknesses of each paradigm will be identified. Realism regards security dilemma as a key factor in the emergence of security cooperation, while liberalism sees institutionalism as a determinant factor. On the other hand, constructivism emphasizes on collective identity that is constructed among the member countries of APSC 2015."

"Komunitas ASEAN (Association of Southeast Asian Nations Community) telah disepakati oleh komunitas Megara-negara anggota ASEAN mulai berlaku pada tahun 2015 mendatang. Komunitas ASEAN ditopang oleh tiga pilar utama, yaitu komunitas Politik dan Keamanan ASEAN; Komunitas Ekonomi ASEAN; dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN. ASEAN saat ini telah berubah dari organisasi tidak mengikat menjadi organisasi yang mengikat, berdasarkan hukum (rule based capacity), demokratis, mengedepankan perdamaian, people-centre dan ekonomi kawasan yang terintegrasi. Dalam menyelaraskan diri dengan komunitas ASEAN di tahun 2015 mendatang, Indonesia telah melakukan penguatan sistem politik melalui penguatan sistem politik melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, kaderisasi kepemimpinan nasional secara demokratis, serta sinkronisasi regulasi dan pemberdayaan masyarakat terhadap sistem politik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, tentu masih diperlukan peningkatan sistem politik agar Indonesia dapat berdiri paling depan dalam ASEAN Community 2015."

"ABSTRAKTesis ini menaklik modalitas dalam pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN. Modalitas yang dimaksud merujuk pada transformasi kekuatan nasional dan derajat dependensi kawasan ASEAN. Transformasi kekuatan diterjemahkan dalam empat indikator: Produk Domestik Bruto, belanja militer, total populasi, dan paten teknologi. Derajat dependensi kawasan diterjemahkan dalam lima indikator: dependensi perdagangan dengan melihat prevalensi impor, hutang eksternal, hutang multilateral, Investasi Luar Negeri, dan dependensi politik keamanan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menguji relasi antara variabel transformasi kekuatan nasional dan derajat dependensi kawasan sebagai modalitas pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Komunitas Keamanan ASEAN terbentuk ketika tren transformasi kekuatan secara kuantitas naik dan tren derajat dependensi kawasan turun. Artinya, komunitas keamanan yang ideal dapat terwujud ketika negara-negara kawasan mampu secara maksimal meningkatkan kekuatan nasionalnya, diperkuat dengan sebuah sentralitas dan persatuan kawasan yang direalisasikan dalam sebuah pola hubungan mdash; seminimal mungkin mdash; dependen terhadap kekuatan eksternal, didukung penuh dengan hubungan interdependen yang kuat antar negara kawasan.

---

ABSTRACTThis thesis examines modality on ASEAN Security Community establishment. Modality term refers to ASEAN rsquo s national power transformation and regional dependency degrees. Power transformation is extracted into four indicators which are Gross Domestic Product, military expenditure, sum of population, and technology patent. Regional dependency degrees is extracted into five indicators which are trade dependency by exploring the import prevalence, external debt, multilateral debt, Foreign Direct Investment, and political security dependency. This research applies quantitative methods to examine the relation, between national power transformation and regional dependency degrees as a modality for ASEAN Security Community establishment. The result shows that ASEAN Security Community established when national power transformation trend goes up and regional dependency degrees rsquo trend goes down. In summary, an ideal security community could exist when regional countries are in the top of national power enhancement performance, in accordance with a regional centrality and unity, which are manifested into mdash minimally possible mdash dependent interaction pattern towards external power supported by an ideal interdependent interaction between regional countries."