Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKTren global bencana alam mengalami peningkatan, baik yang disebabkan olehperubahan iklim, pemanasan global, gempa bumi maupun oleh perbuatan manusia. Jikadilihat dari statistik peningkatan terjadinya bencana, kejadian bencana alam diseluruh duniamengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Indonesia merupakan negara maritim yangterletak pada tiga lempeng besar dunia dan jalur ring of fire sehingga berpotensi besarterhadap bencana tsunami [1]. Telekomunikasi memiliki peranan penting sebagai alatkomunikasi pada saat terjadinya bencana.Dalam penelitian ini akan diusulkan dua skenario alternatif metoda pengembanganjaringan PPDR Broadband, yaitu Skenario Alternatif I : Pemerintah membangun danmengoperasikan sendiri dan Skenario Alternatif II : Kerjasama Pemerintah dengan OperatorTelekomunikasi. Analisis dilakukan berdasarkan sudut pandang Pemerintah. Cakupan areapenelitian adalah DKI, Jabar dan Banten. Pada Skenario alternatif I, didapatkan nilai costbenefit analysis sebesar 903 dan untuk skenario alternatif II didapatkan nilai cost benefitanalysis sebesar 1837. Kedua skenario tersebut dapat dikatakan layak secara ekonomi, tapijika pemerintah menggunakan alternatif II dapat menghemat biaya sebesar 1,4 TrilyunRupiah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah perihalpemilihan metoda pembangunan infrastruktur komunikasi radio antar instansi pemerintahuntuk PPDR.

---

ABSTRACTGlobal trend of natural disasters has increased, whether caused by climate change,global warming, earthquakes or by human actions. When viewed from the statistical increasein the occurrence of disasters, natural disasters around the world has increased from year toyear. Indonesia is a maritime country that lies in the world's three major plates and lane ringof fire that has great potential for tsunami disaster [1]. Telecommunications has animportant role as a means of communication in the event of a disaster.In this study will be proposed two alternative scenarios development method ofPPDR Network, namely the Alternative Scenario I: build and operate by Government andAlternative Scenario II: Public Private Partnership. The analysis is based on Governmentview. The coverage area of research is Jakarta, West Java and Banten. In the alternativescenario I, we found that value of cost benefit analysis are 908. and In the alternativescenario II, we found that value of cost benefit analysis are 1837. Both of these scenarios canbe said to be economically viable, but if the government uses the second alternative can savecosts by 1.4 trillion rupiah. Results of this study will be proposed to the government indetermining the method of network construction PPDR;Global trend of natural disasters has increased, whether caused by climate change,global warming, earthquakes or by human actions. When viewed from the statistical increasein the occurrence of disasters, natural disasters around the world has increased from year toyear. Indonesia is a maritime country that lies in the world's three major plates and lane ringof fire that has great potential for tsunami disaster [1]. Telecommunications has animportant role as a means of communication in the event of a disaster.In this study will be proposed two alternative scenarios development method ofPPDR Network, namely the Alternative Scenario I: build and operate by Government andAlternative Scenario II: Public Private Partnership. The analysis is based on Governmentview. The coverage area of research is Jakarta, West Java and Banten. In the alternativescenario I, we found that value of cost benefit analysis are 908. and In the alternativescenario II, we found that value of cost benefit analysis are 1837. Both of these scenarios canbe said to be economically viable, but if the government uses the second alternative can savecosts by 1.4 trillion rupiah. Results of this study will be proposed to the government indetermining the method of network construction PPDR, Global trend of natural disasters has increased, whether caused by climate change,global warming, earthquakes or by human actions. When viewed from the statistical increasein the occurrence of disasters, natural disasters around the world has increased from year toyear. Indonesia is a maritime country that lies in the world's three major plates and lane ringof fire that has great potential for tsunami disaster [1]. Telecommunications has animportant role as a means of communication in the event of a disaster.In this study will be proposed two alternative scenarios development method ofPPDR Network, namely the Alternative Scenario I: build and operate by Government andAlternative Scenario II: Public Private Partnership. The analysis is based on Governmentview. The coverage area of research is Jakarta, West Java and Banten. In the alternativescenario I, we found that value of cost benefit analysis are 908. and In the alternativescenario II, we found that value of cost benefit analysis are 1837. Both of these scenarios canbe said to be economically viable, but if the government uses the second alternative can savecosts by 1.4 trillion rupiah. Results of this study will be proposed to the government indetermining the method of network construction PPDR]"

"ABSTRAKPada tahun 2007 Pemerintah menetapkan kebijakan nasional tentang Penanggulangan Bencana Alam dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan BNPB di tingkat pusat dan BPBD di tingkat Kabupaten/Kota. Penanggulangan Bencana Alam tidak hanya merupakan tanggung jawab Pemerintah dalam hal ini BNPB/BPBD saja, akan tetapi merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa termasuk TNI. Dalam penanggulangan bencana banjir Garut, TNI memainkan peran yang cukup signifikan karena BPBD Garut merupakan organisasi bentukan yang termasuk baru, sehingga mempunyai kekurangan kapabilitas dalam penanggulangan bencana . Namun karena aspek legal yang tidak mendeskripsikan peran TNI secara jelas dalam hal pendanaan, durasi waktu penugasan dan model perbantuan hal ini menimbulkan kesulitan dilapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang ditujukan untuk menganalisis sinergitas antara TNI dengan instansi terkait dalam masa tanggap darurat bencana banjir bandang di Garut, teori yang digunakan terutama adalah teori yang berkaitan dengan koordinasi dan sinergitas. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa landasan hukum dalam penanggulangan banjir perlu di adakan perubahan, karena belum menyentuh aspek pendanaan operasional, durasi penugasan dan bentuk perbantuan. Dalam hal sinergitas, masih belum setara/seimbang, karena faktor kultur kerja, pengalaman dan koordinasi.

---

ABSTRACTIn 2007 The Indonesian Government set a national policy about national disaster management by publishing No. 24 of 2007 On Disaster Management Act, which is then followed up with formation of National Disaster Management Agency BNPB Regional Disaster Management Agency BPBD at the district city level. Natural disaster management is not just Government responsbility but it is the responsbility of all components of the Nation including Indonesian Armed Forces TNI . In overcoming of Garut Flashflood TNI plays a significant role due to BPBD Garut is a new formation so that lack of professionalism and leadership acording to disaster management. But the unclear of TNI job description according to financing, time duration and form assistance it make several problems during the activity. This study used qualitative approach aimed at analyzing the sinergy of TNI with related parties in the emergency response Garut flash flood management. The result revealed that in Garut relief disaster management, the legal basis for the involvement of Indonesian Army in the handling of natural disasters need to be change, and according synergy is not balanced due to of work culture, experience and coordination. "

"Likuifaksi merupakan bencana alam yang langka dan sangat erat kaitannya dengan rekayasa geoteknik, dimana fenomena ini terjadi pada Kota Palu 2018 silam. Salah satu area terdampak dari likuifaksi Palu adalah Desa Lolu yang mengalami pergerakan lateral besar yakni hingga 150 m. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi potensi likuifaksi yang menyebabkan terjadinya pergerakan lateral besar di Desa Lolu menggunakan data Cone Penetration Test dan uji gradasi butiran tanah. Dalam mengevaluasi potensi likuifaksi, data Cone Penetration Test diolah menggunakan metode yang dikembangkan oleh Idriss-Boulanger yang mengacu pada nilai faktor keamanan tanah berdasarkan rasio antara tahanan tanah terhadap likuifaksi (CRR) dan nilai gempa yang terjadi (CSR), sedangkan uji gradasi butiran (Hydrometer & Sieve Analysis) dilakukan berdasarkan ASTM D422 dan ASTM D 6913 yang mengacu pada pengaruh komposisi jenis tanah terhadap tingkat potensi likuifaksi. Hipotesis awal potensi likuifaksi yang menyebabkan terjadinya pergerakan lateral besar di Desa Lolu adalah terdapat lapisan tanah lepas yang mengalami likuifaksi hingga kedalaman yang dalam akibat beban siklik dengan kekuatan tertentu, kondisi muka air tanah yang dangkal, lapisan permukaan tanah yang memiliki permeabilitas rendah sehingga bersifat kedap air dan kondisi geografis dengan kemiringan tertentu yang menyebabkan terjadinya pergerakan tanah secara lateral.

---

Liquifaction is a rare natural disaster and is very closely related to geotechnical engineering, where this phenomenon occurred in the city of Palu in 2018 ago. One of the areas affected by the Palu liquefaction is Lolu Village, which experiences a large lateral movement of up to 150 m. The research aims to identify the causes of large lateral movements in Lolu Village using Cone Penetration Test data and grain size distribution test. In evaluating liquefaction potential, the Cone Penetration Test data is processed using a method developed by Idriss-Boulanger which refers to the value of soil safety factors based on the ratio between ground resistance to liquefaction (CRR) and earthquake value (CSR), while grain size distribution tests (Hydrometer & Sieve Analysis) are carried out based on ASTM D422 & ASTM D 6913 which refers to the influence of soil type composition on the level of potential liquefaction. The initial hypothesis of potential liquefaction that causes large lateral movements in Lolu Village is that there are loose soil layers that experience liquefaction to deep depths due to cyclic loads with certain strengths, shallow groundwater conditions, surface layers that have low permeability so that they are waterproof and geographical conditions with a certain slope that causes lateral ground movement."

"

Sukabumi merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki pengalaman terdampak bencana gempabumi. Potensi untuk terjadi guncangan akibat gempabumi juga masih besar mengingat daerah ini berada di busur depan tektonik Pulau Jawa. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran pendekatan distribusi potensi bahaya gempabumi hingga potensi risikonya terhadap pertumbuhan distribusi jumlah penduduk. Metodologi yang digunakan untuk potensi bahaya gempabumi adalah dengan pendekatan Peak Ground Acceleration (PGA) yang dapat dikoreksi pada skala yang lebih baik dengan analisis AVS30. Selain itu, untuk melihat potensi dampak terhadap penduduk di tahun 2030, dilakukan pemodelan distribusi pertumbuhan tutupan lahan permukiman dengan menggunakan pendekatan Marcov-chain. Selanjutnya, dengan pendekatan gabungan antara pemodelan random forrest dan proyeksi lahan terbangun serta proyeksi geometrik jumlah penduduk diperoleh sebuah model kepadatan penduduk tahun 2030 dengan tingkat akurasi yang baik. Hasil akhir penelitian dapat memberikan gambaran potensi sebaran dan jumlah penduduk yang berada diwilayah berisiko guncangan permukaan gempabumi yang dikelompokan dalam tiga kategori, risiko rendah, sedang, dan tinggi. Risiko bencana gempabumi dinilai dari potensi gempabumi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak enam jenis, yaitu: potensi gempa bawah permukaan, kondisi fisik, infrastruktur, kebijakan, tutupan lahan, dan jumlah penduduk. Hasil kajian potensi dampak gempabumi dengan melihat proyeksi pertumbuhan permukiman dan penduduk di Sukabumi dapat memberikan informasi potensi risiko gempabumi terhadap pertumbuhan penduduk terbesar berada di wilayah Kota Sukabumi dan sekitar teluk Pelabuhan Ratu. Informasi tersebut dapat menjadi referensi yang lebih baik terutama dalam menyusun strategi antisipasi dalam upaya menjaga pembangunan yang berkelanjutan.

 

---

Sukabumi is one of the regions in Indonesia that has experience affected by earthquake. The potential for shocks due to earthquakes is still large considering that this area located at the front arc tectonic system of the Java island. The aims of this study is to illustrate the distribution of potential surface shaking based earthquake and it’s risk thought population distribution. The methodology used for potential earthquake hazards is the combination between Peak Ground Acceleration (PGA) approach and AVS30 analysis. In addition, to see the potential impact of the population in 2030, the distribution of residential land cover is developed using the Marcov Chain approach. Furthermore, with combination approach between random forrest modelling, projected land cover, and geometric projections of population, a population density model of 2030 was obtained with better accuracy. The final results of this study can provide an overview of distribution and number of residents in the potential surface shaking areas that are grouped into three different categories: low, medium, and high risk. Earthquake disaster risk is assessed from the potential of the earthquake. There are six variables that used in this study, namely: subsurface earthquake potential shaking, physical condition, infrastructure, regulation, land cover, and population. The results of the study of the potential impact of the earthquake by looking at the projected growth in settlements and residents in Sukabumi area. It can provide information on the potential risk of earthquakes to the largest population growth in the area of Sukabumi City and around the port of Pelabuhan Ratu. This information can be a better reference, especially in preparing anticipatory strategies for resilience sustainable development programme.

 

"

"ABSTRAKBencana alam yang terjadi diIndonesia cukup tinggi salah satunya adalah banjir yang menimbulkan berbagai gangguan psikososial pada individu. Dampak psikososial akibat banjir yaitu terjadinya ansietas dan individu dalam menghadapi bencana cenderung mengalami kesedihan, marah serta menjadi stressor yang cukup berat. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi hubungan penerimaan diri dengan tingkat ansietas pada individu yang tinggal di wilayah rawan bencana banjir. Penelitian ini menggunakan rancangan cross sectional dengan jumlah sampel sebanyak 150 responden yang berasal dari Desa Semanan Kalideres Jakarta barat. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara penerimaan diri dengan tingkat asnietas pada individu dewasa yang tinggal diwilayah rawan bencana banjir p value=0.000,?=0.05 . Penelitian ini merekomendasikan penerimaandiri perlu ditingkatkan pada individu, sebelum terjadi bencana melalui pendidikan kesehatan jiwa.

---

ABSTRACTNatural disasters that occurred in Indonesia is high enough one of them is the flood that caused various psychosocial disorders in individuals. Psychosocial effects caused by flooding is the anxiety and the individual in the face of disasters likely to experience sadness, anger and become severe enough stressor. The purpose of this study to identify the relationship of self acceptance with the level of anxiety in individuals who live in areas prone to flood. This study used cross sectional design with a sample size of 150 respondents from the village semanan. The results showed an association between the level of self acceptance asnietas in adult individuals who live in areas prone to floods p value 0.000, 0.05 . The study recommends acceptance need to be increased in individuals, prior to the disaster through mental health education."

"Indonesia sangat rawan terhadap risiko bencana alam tektonik dan vulkanik gempa bumi, tsunami dan letusan gunung berapi , karena: 1 terletak di antara tiga lempeng tektonik: Indo-Australia, Eurasia dan Pasifik, 2 berada di jalur cincin api 'Asia Pacific Ring of Fire' dengan 127 gunung berapi aktif terbanyak di dunia, dan 3 negara kepulauan terbesar dunia dengan 13.466 pulau. Sudah banyak terjadi bencana alam dari masa lalu hingga sekarang, dan masih akan terjadi lagi di masa depan, hanya waktunya yang tidak pasti. Korban meninggal dunia, cidera dan kerusakan, kehancuran rumah tinggal penduduk sudah jutaan dengan kerugian ekonomi yang sangat besar.Timbul permasalahan dalam aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam untuk rumah tinggal yang telah rusak dan hancur, karena memerlukan biaya yang tidak sedikit. Korban bencana tidak mempunyai uang yang cukup, banyak yang kehilangan sumber penghasilan, sementara anggaran dana pemerintah sangat tidak mencukupi untuk memberikan bantuan dan ganti kerugian, jika terjadi suatu bencana alam katastrofe. Hal itu mengakibatkan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah tinggal penduduk tidak bisa dilakukan dengan baik dan cepat, sehingga memperpanjang penderitaan korban bencana alam.Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini melakukan studi pada 7 negara paling rawan bencana alam yang telah menerapkan skema asuransi bencana alam untuk mengkaji dan mengganalisis: 1 skema asuransi bencana alam yang tepat diterapkan di Indonesia; 2 peranan reasuransi dan catastrophic bond dalam mendukung skema asuransi bencana alam di Indonesia; dan 3 pembaruan hukum yang diperlukan untuk mewujudkan skema asuransi bencana alam.Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dengan analisis data secara juridis kualitatif. Penelitian ini menjawab: 1 skema asuransi bencana alam yang dapat dan tepat diterapkan di Indonesia adalah skema asuransi bencana alam yang bersifat wajib tolong-menolong untuk menjamin setiap rumah tinggal terhadap risiko bencana alam, 2 reasuransi dapat memberikan dukungan terhadap skema asuransi bencana alam di Indonesia dengan jaminan reasuransi dari pasar reasuransi tradisional dan catastrophic bond dapat memberikan jaminan reasuransi innovatif yang lebih besar melalui investor korporasi di pasar modal global; 3 diperlukan pembaruan hukum perasuransian dan hukum penanggulangan bencana untuk mewujudkan skema asuransi bencana di Indonesia.Hasil penelitian ini menyarankan Indonesia penting menyelenggarakan skema asuransi bencana alam rumah tinggal yang sifatnya wajib tolong-menolong untuk risiko gempa bumi, tsunami dan letusan gunung berapi, sehingga penduduk korban bencana alam akan mendapatkan ganti kerugian yang lebih besar dan lebih cepat untuk dapat membangun kembali rumah tinggal mereka yang rusak dan hancur sesuai princip 'build back better' dari deklarasi dan kerangka kerja Sendai 2015-2030.

---

Indonesia is very prone to tectonic and vulcanic natural disaster earthquakes, tsunami and volcanic eruptions due to 1 it located between three tentonic plates Indo Australia, Eurasia and Pacific, 2 within the Asia Ring of Fire with 127 active volcanoes, the largest number of active volcanoes in the world, and 3 the largest archipelago country in the world with total number of islands 13,466. A large number of natural disasters calamities have occurred in the past and that will occur again in the future with unknown times and places. Those have caused million fatalities deaths, bodily injuries, damage, destruction to residential buildings houses with huge economic losses.

There is always a serious problem in the rehabilitation and reconstruction of damaged residential buildings houses which needs a lot of fund whilst the victims did not have sufficient fund and they were suffering from loosing sources of income caused by the natural disasters.The government rsquo s annual budget for natural disasters rsquo relief and compensation is very limited, not sufficient, when a catastrophic calamity natural disaster occur. That situation caused rehabilitation and reconstruction program for residential buildings houses cannot be performed well, properly and fast, it prolongs the suffering of the victims. Based on the above description, this research did a study in seven countries prone to natural disasters which have natural disaster insurance schemes for houses.

The objective of this study is to answer the research questions 1 what is the type of natural disaster insurance can and most suitably be implemented in Indonesia, 2 how reinsurace and catastrophic bond can support the natural disaster insurance scheme, and 3 is law amendment necessary for the implementation of natural disaster insurance scheme.

This study use legal normative method research with statute, conceptual and comparative approaches. This study answers 1 a mandatory compulsory natural disaster insurance scheme covering residential buildings houses for earthquake, tsunami and volcanic eruption risks is suitably implemented in Indonesia 2 reinsurance can provide reinsurance coverage from the traditional reinsurance market and catastrophic bond can provide larger innovative reinsurance coverage from corporate investors of the global capital market 3 amendment or change to the current insurance law and disaster mitigation law is necessary for the establishment and implementation of natural disaster insurance scheme in Indonesia.

The result of this study suggests it is necessary for Indonesia to establish and implement a natural disaster insurance scheme for residential buildings houses covering earthquake, tsunami and volcanic eruption risks. With that scheme, homeowners will get larger and faster compensation from the insurers for rebuilding their damaged houses with the principle of ldquo build back better rdquo in accordance with Sendai Declaration and Framework 2015 2030."

"[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh bencana alam terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan studi kasus gempa bumi Yogyakarta dan fixed effect model, kesimpulan penelitian ini menunjukan hubungan negatif antara bencana alam dengan pertumbuhan ekonomi pada saat terjadi bencana. Sementara, sesudah bencana alam terjadi pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum bencana alam terjadi. Hal ini sesuai dengan teori pertumbuhan neo klasik yang menyatakan bahwa pada saat bencana alam pertumbuhan ekonomi akan menurun, kemudian akan meningkat menuju kondisi steady state. Pertumbuhan ekonomi sesudah bencana alam yang lebih tinggi juga sesuai dengan teori Schumpeter Creative Destruction.

---

This study aim to analize the impact of natural disaster on economic growth. By using Yogyakarta earthquake case and fixed effect model, the conclusion of this research show negative relation between natural disaster and economic growth on the year where disaster happens. In other side, economic growth after disaster is higher than economic growth befor disaster. This conclusion consistent with neo clasic growth model which state at the beginning, disaster create economic growth lower than befor then economic will grow faster to achieve steady state. The bigger economic growth after disaster also consistent with Schumpeter Creative Destruction theory.

, This study aim to analize the impact of natural disaster on economic growth. By using Yogyakarta earthquake case and fixed effect model, the conclusion of this research show negative relation between natural disaster and economic growth on the year where disaster happens. In other side, economic growth after disaster is higher than economic growth befor disaster. This conclusion consistent with neo clasic growth model which state at the beginning, disaster create economic growth lower than befor then economic will grow faster to achieve steady state. The bigger economic growth after disaster also consistent with Schumpeter Creative Destruction theory.

]"

"Latar Belakang: Kerusakan yang parah pada korban bencana alam kerap ditemukan pada bencana alam yang masif, sehingga mempersulit proses identifikasi. Determinasi jenis kelamin merupakan prioritas utama dalam proses identifikasi karena dapat menunjang estimasi usia dan ras. Salah satu metode determinasi jenis kelamin adalah dengan pengukuran dimensi dan volume sinus frontalis dan sinus maksilaris. Sinus merupakan kavitas udara yang berada di dalam tulang tengkorak. Sinus frontalis berada di dalam tulang frontalis, sedangkan sinus maksilaris berada di dalam tulang maksilaris. Kedua sinus ini bersifat unik antar jenis kelamin, sehingga umum digunakan untuk determinasi jenis kelamin. Tujuan: Mengetahui perbedaan akurasi sinus frontalis dan sinus maksilaris untuk determinasi jenis kelamin. Metode: Pencarian dilakukan melalui electronic database seperti PubMed, EBSCO, Scopus, Science direct, dan ProQuest. Pencarian menggunakan panduan Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis (PRISMA). Hasil: Pencarian menghasilkan 1318 studi dimana 32 studi memenuhi kriteria untuk diinklusikan. Dari hasil systematic review dan meta-analisis didapatkan sinus maksilaris lebih akurat daripada sinus frontalis untuk menentukan jenis kelamin. Selain itu, ukuran dimensi dan volume pada sinus frontalis maupun sinus maksilaris lebih besar pada laki-laki dibandingkan perempuan. Kesimpulan: Sinus frontalis dan sinus maksilaris dapat digunakan untuk determinasi jenis kelamin dengan akurasi yang lebih tinggi pada sinus maksilaris.

---

Background: Severe damage to victims of natural disasters is often found in massive natural disasters, which complicates the aid process. Gender determination is a top priority in the assistance process because it can support age and race determination. One method of determining sex is by measuring the dimensions and volume of the frontal and maxillary sinuses. Sinuses are air cavities within the skull. The frontal sinus is inside the frontal bone while the maxillary sinus is inside the maxillary bone. These two sinuses are unique between gender and are therefore commonly used for sex determination. Objective: To know the differences in the accuracy of the frontal and maxillary sinuses for determining gender. Methods: Searches were conducted through electronic databases such as PubMed, EBSCO, Scopus, Science direct, and ProQuest. The search used the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) guide. Results: The search returned 1318 studies of which 32 were eligible to be included in the studies. From the results of a systematic review and meta-analysis, it was found that the maxillary sinus is more accurate to determine sex. Dimensions and volume are found larger in males. Conclusion: The maxillary sinus can determine sex more accurately than the frontal sinus.

"

"Penanganan bencana alam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah termasuk dalam Pengadaan dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat yang dapat menggunakan jenis kontrak biaya plus imbalan dengan nilai kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan presentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap. Sampai saat ini standar kontrak biaya plus imbalan belum tersedia, meskipun untuk kontrak kerja konstruksi yang dibiayai dengan keuangan negara harus menggunakan dokumen terstandar. Penelitian ini akan mengembangkan Standar Kontrak Biaya Plus Imbalan Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat. Diawali dengan identifikasi kondisi eksisting pengadaan pekerjaan konstruksi dalam rangka penanganan keadaan darurat akibat bencana alam melalui survei kuesioner, analisa arsip terhadap standar/model kontrak terkait kontrak biaya plus imbalan yang berlaku di berbagai negara, menentukan klausul-klausul persyaratan kontrak untuk kontrak biaya plus imbalan, selanjutnya disusun menjadi standar kontrak biaya plus imbalan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat setelah melalui validasi dari para pihak yang memiliki kewenangan dalam pengaturan kebijakan kontrak konstruksi. Dari 20 responden Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian PUPR yang telah dan/atau sedang menangani pekerjaan penanganan keadaan darurat akibat dari bencana alam belum ada yang menggunakan jenis kontrak biaya plus imbalan, sebagian besar menggunakan kontrak harga satuan dan sisanya menggunakan kontrak gabungan lumsum dan harga satuan, dengan permasalahan terkait kewajaran harga satuan tersebut. Terdapat beberapa institusi penerbit standar/model kontrak internasional yang menerbitkan standar kontrak terkait biaya plus imbalan yaitu American Institute Architect (AIA), ConsensusDoc Contract Document, Engineers Joint Contract Documents Committee (EJCDC), Canadian Construction Documents Committee (CCDC), New Engineering Contract (NEC), dan Joint Contract Tribunal (JCT). Perbedaan yang mendasar antara isi klausul kontrak biaya plus imbalan dengan jenis kontrak lainnya yaitu istilah-istilah dan definisi, imbalan, kelengkapan dokumen kontrak, tugas pengawas pekerjaan, program kegiatan, harga kontrak, perubahan harga kontrak, biaya aktual, pembukuan dan pencatatan keuangan, dan pembayaran.

---

The handling of natural disasters in Government Procurement is included in Procurement in the Context of Handling Emergencies which can use the type of cost plus contract with the value of the contract being a calculation of actual costs plus a fee based on a fixed percentage of the actual costs or a fee based on a fixed amount. Until now, the standard cost plus fee contract is not yet available, although for construction work contracts financed with state finances must use standardized documents. This research will develop a Standard Cost Plus Fee Contract for Procurement of Government Construction Works in the Context of Handling Emergencies. Starting with the identification of the existing conditions of procurement of construction work in the context of handling emergencies due to natural disasters through questionnaire surveys, literature study of contract standards/models related to cost plus fee contracts that apply in various countries, determining the clauses of contract requirements for cost plus fee contracts, then compiled into a cost plus fee contract standard for the procurement of government construction work in the context of handling emergencies after going through validation from parties who have the authority in regulating construction contract policies. Of the 20 respondents of Commitment-Making Officer (PPK) at the Ministry of Public Works and Housing (PUPR) who have and/or are handling of emergency conditions due to natural disasters, none have used the type of cost plus fee contract, most of them use unit price contracts and the rest use combination lump sum and unit price contracts, with problems related to the reasonableness of the unit price. There are several institutions that publish international contract standards/models that publish contract standards related to cost plus fee, namely the American Institute Architect (AIA), ConsensusDoc Contract Document, Engineers Joint Contract Documents Committee (EJCDC), Canadian Construction Documents Committee (CCDC), New Engineering Contract (NEC), and Joint Contract Tribunal (JCT). The basic differences between the content of cost plus fees contract clauses and other types of contracts are terms and definitions, fees, completeness of contract documents, duties of work supervisors, activity programs, contract prices, changes in contract prices, actual costs, bookkeeping and financial records, and payment."