Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 68493 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Aulia Rachmah Putri
"ABSTRAK
Problem aborsi, pada saat ini, tidak sebatas menyentuh ranah medis, melainkan telah masuk ke dalam ranah Negara. Hal ini terlihat pada terbentuknya hukum aborsi yang diterapkan oleh berbagai Negara di dunia. Dalam hukum aborsi, dapat dilihat adanya syarat-syarat tertentu yang mesti dipatuhi oleh pihak terkait untuk dapat melakukan aborsi atau tidak. Dengan kata lain, kebebasan bertindak seseorang terhadap dirinya sendiri diberikan batasan oleh Negara. Skripsi ini bertujuan untuk mengkritik pembentukan hukum aborsi yang dilakukan oleh Negara, melalui pengkajian tentang hilangnya kebebasan individu di dalam hukum aborsi, dengan menggunakan pemikiran John Stuart Mill tentang kebebasan individu.

ABSTRACT
Abortion, at this moment, not merely touch the medical sphere, but has entered into the realm of the State. This is seen in the formation of the abortion law applied by many countries in the world. In the abortion law, there are certain conditions that must be adhered to by the related parties to be able to have an abortion or not. In other words, freedom of action of a person against himself given restrictions by the State. This thesis aims to criticize the establishment of legal abortions performed by the State, through the assessment of the loss of individual liberty in the abortion law, using John Stuart Mill?s idea of individual liberty."
2015
S59481
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hart, H.L.A.
Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
340.1 HAR l
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Irawati Puteri
"Skripsi ini menganalisis Putusan No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn yang
menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara kepada korban perkosaan yang melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Hakim yang mengadili perkara tidak cukup memperhitungkan bahwa, korban adalah seorang anak, mengalami kehamilan akibat perkosaan inses, dan tidak dapat mengakses aborsi yang legal karena keterbatasan pengetahuan dan sumber daya. Hakim hanya menggunakan
batu uji berupa ketentuan prosedural mengenai aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan turunannya. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah posisi perempuan korban perkosaan dalam pengaturan aborsi di Indonesia dan implikasinya dari perspektif teori hukum feminis. Penulis menggunakan metode normatif empiris dan teori hukum feminis
dengan konsekuensi metodologis melihat permasalahan ini dari perspektif perempuan. Korban perkosaan terbentur kebuntuan legalitas formal untuk dapat mengakses aborsi yang aman. Korban perkosaan memiliki kecenderungan mengalami trauma pasca perkosaan sehingga sulit berinteraksi dan melaporkan perkosaan yang terjadi, cenderung tidak mengetahui gejala dan usia kehamilan, sehingga terlambat melakukan visum et repertum dan laporan yang dibutuhkan. Selain itu, fenomena victim blaming meletakkan kehamilan akibat perkosaan
sebagai takdir yang harus dijalani dan dipertanggungjawabkan oleh korban. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan tentang aborsi di Indonesia belum dapat mengakomodasi kebutuhan dan pengalaman korban perkosaan. Terdapat batas usia kehamilan dan persyaratan birokratis untuk dapat melakukan aborsi. Selain itu, belum terdapat rumah sakit yang dapat menyelenggarakan aborsi secara legal. Sehingga diperlukan perubahan pengaturan usia kehamilan, pemangkasan prosedur birokratis, dan penetapan rumah sakit tertentu sebagai penyelenggara fasilitas layanan kesehatan yang dapat melakukan aborsi secara sehat, aman, dan legal.
This thesis analyzes Decision No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn which gave 6 months imprisonment for a victim of rape who had an abortion that was not in accordance with prevailing laws. The Panel of Judges have failed to consider the facts that she is a child who had a pregnancy due to incest rapes and she could not access legal and safe abortion since she had limited knowledge and resources. The Panel of Judges limitedly used the formality and procedural provisions regarding
abortion as regulated in Law Number 36 of 2009 on Health and its derivative regulations. The main problem in this thesis is the position of women rape victim in the regulation of abortion in Indonesia and its implications from feminist legal theory perspective. The author uses empirical normative method and feminist legal theory by looking at this problem from women's perspective as the methodological consequence. Rape victim is hampered by a formal legality impasse to be able to
access safe abortion. In fact, rape victim has a tendency to experience trauma after the rape. Rape victim is often founded to be difficult to interact with. It is hard for a rape victim to report the rape that has been occured, the rape victim tend to not aware of the symptoms and age of pregnancy, therefore it is often too late to conduct visum et repertum and reports as required. In addition, the phenomenon of victim
blaming puts pregnancy due to rape as a destiny that must be accounted by the victim. Those whole things lead the victim to experience re-victimization and obstacles in proving the crime of rape that has befallen her. Research results find that, regulations of abortion in Indonesia have not been able to accommodate the needs and experience of rape victim. There are limitation based on age of
pregnancy and bureaucratic requirements to be able to conduct an abortion. In addition, there has been no hospital yet that can carry out legal abortion. It is necessary to amend the age of pregnancy limitation, trim the bureaucratic procedures, and establish certain hospitals as health services providers that can conduct healthy, safe, and legal abortion."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Restu Debrina Mahyuni
"Hukuman legal sebagai sebuah konsekuensi yuridis dilanggarnya hukum positif merupakan sebuah hal yang seringkali menjadi sentral perdebatan Para ahli ilmu hukum dan filsafat. Perdebatan yang terjadi tidak hanya mengenai bagaimana suatu hukuman dilaksanakan, melainkan juga mengenai pendasaran moral dari berlakunya suatu hukuman. Utilitarianisme sebagai sebuah aliran filsafat mencoba menjawab pertanyaan di atas dengan mengatakan bahwa sesungguhnya suatu hukuman dapat dibenarkan dengan melihat implikasinya di kemudian hari. Hukuman dibenarkan karena kegunaannya yang dapat mewujudkan kebahagiaan umum. Pembenaran etis utilitarianisme ini kemudian diperkuat lagi oleh pemikiran tokoh aliran ini, John Stuart Mill. Mill berpendapat bahwa manfaat (kegunaan) adalah suatu pertimbangan terakhir bagi semua permasalahan etis, dan manfaat yang ia maksudkan adalah manfaat dalam arti yang seluas-luasnya yang didasarkan atas kepentingan-kepentingan manusia."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2002
S16059
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Fadillah Archieansyah
"Ekonomi neoliberal yang diusung oleh negara liberal adalah awal dari terlepasnya ekonomi dari relasi sosial. Neoliberal membuat gagasan hubungan sosial berkurang yang menyebabkan kesalahan ekonomi. Pengurangan yang dilakukan oleh ekonomi neoliberal menyebabkan ekonomi tercerabut dari relasi sosial. Penarikan ekonomi dari hubungan sosial menyebabkan penurunan status ontologis manusia dan alam. Sistem ekonomi neoliberal menyebabkan segala sesuatu dikomodifikasi dan diperdagangkan dalam mekanisme pasar yang mengakibatkan kehancuran manusia dan alam. Masalah terputusnya ekonomi dari hubungan sosial dapat diselesaikan melalui pemikiran ekonomi yang tertanam dari Karl Polanyi dan konsep masyarakat stasioner John Stuart Mill.

The neoliberal economy promoted by the liberal state is the beginning of the detachment of the economy from social relations. Neoliberals make the idea of ​​social relations diminish which leads to economic error. The reduction made by neoliberal economics causes the economy to be uprooted from social relations. The economic withdrawal from social relations leads to a decline in the ontological status of humans and nature. The neoliberal economic system causes everything to be commodified and traded in a market mechanism which results in the destruction of humans and nature. The problem of the disconnection of the economy from social relations can be solved through the embedded economic thought of Karl Polanyi and John Stuart Mills concept of stationary society."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2018
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Telaumbanua, Nolly Rodus Voviroy Carnolo
"[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh diterimanya demokrasi sebagai suatu pendekatan politik kenegaraan yang mampu mewakili kehidupan bernegara yang lebih baik. Dewasa ini, demokrasi menjadi sebuah sistem politik dimana mereka yang dirugikan memiliki insentif serta sumber daya untuk menunjukkan kekurangan dari sistem politik, memperlihatkan kebenaran tentang mereka yang disembunyikan, dan
mampu berusaha mengubah aturan umum yang menyebabkan keadaan mereka semakin memburuk. Dalam demokrasi, kompetisi atau persaingan untuk memperoleh kekuasaan semestinya menunjukkan sisi moralitas kemanusiaan yang bertindak atas dasar kebenaran dan kebajikan agar pelaksanaan demokrasi tidak masuk ke dalam
ilusi yang tidak memberikan manfaat dan kemajuan bagi kehidupan manusia politik; seperti pemikiran politik atas demokrasi yang dikemukakan oleh Jean Jacques Rousseau. Penelitian ini juga ingin mengetahui pemikiran politik yang digagas oleh Jean Jacques Rousseau dalam memandang penguatan nilai-nilai demokrasi yang berlangsung dalam masyarakat politik. Sebagai landasan teoritis, dalam penilitian ini menggunakan pendekatan konseptual terhadap negara yang berpijak pada persfektif idealis; serta menggunakan pendekatan konseptual dan legitimasi terhadap demokrasi yang terdiri dari : konsepsi demokrasi klasik normatif (substantif) dan demokrasi empiris minimalis (prosedural) dalam demokratisasi untuk memperoleh legitimasi politik yang dibangun oleh dukungan penuh kedaulatan rakyat. Dalam penelitian ini terdapat landasan terhadap posisi teoritis dari pemikiran politik Jean Jacques Rousseau yang terkategori sebagai demokrasi radikal dalam memandang penerapan demokrasi dari masyarakat politik yang bertumpu pada dua hal penting; yaitu kebebasan individu dan kesetaraan. Dan terakhir, penelitian ini juga menggunakan pendekatan peran pengaruh lingkungan terhadap pemikiran politik yang digunakan menyelidiki pembentukan formasi intelektual atas pemikiran politik dalam diri Jean Jacques Rousseau;Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisis data
dengan menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan yang terdiri dari : data primer merupakan data utama yang berasal dari buku-buku atau diskursus yang ditulis oleh Jean Jacques Rousseau serta data skunder yang merupakan data tambahan dari penulis ketiga yang menulis
mengenai pemikiran politik Jean Jacques Rousseau, terkhusus mengenai negara dan kebebasan individu dalam lingkup negara demokrasi. Dari rangkaian penelitian atas pemikiran politik yang digagas oleh Jean Jacques Rousseau, ditemukan bahwa negara sebagai pemelihara ketertiban sosial dapat sejalan dengan kebebasan individu, saling terikat dalam struktur faktual negara demokrasi dan tidak saling menaklukan meskipun saling berhadapan. Keberadaan negara demokrasi dalam pemikiran politik Jean Jacques Rousseau mengarah kepada masyarakat hukum yang teratur dan tunduk kepada kehendak umum (aturan umum) sebagai sebuah kewajiban politik dalam negara.
Implikasi teoritis menunjukkan pemikiran politik Jean Jacques Rousseau
menekankan kepada terbentuknya negara (republik) yang mengutamakan kebebasan individu untuk memutuskan urusan publik terutama dalam menentukan nilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan penyelengaraan negara dan pemerintahan. Negara menjadi sarana untuk membentuk perilaku individu dengan mengganti perilaku
berdasarkan naluri menjadi tindakan moral (moral universal/moral umum) melalui pembentukan watak moral (karakter moral) bagi setiap tindakan-tindakan individu di dalam masyarakat politik (masyarakat sipil/masyarakat publik).
;Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisis data
dengan menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan studi kepustakaan yang terdiri dari : data primer merupakan data utama
yang berasal dari buku-buku atau diskursus yang ditulis oleh Jean Jacques Rousseau
serta data skunder yang merupakan data tambahan dari penulis ketiga yang menulis
mengenai pemikiran politik Jean Jacques Rousseau, terkhusus mengenai negara dan
kebebasan individu dalam lingkup negara demokrasi.
Dari rangkaian penelitian atas pemikiran politik yang digagas oleh Jean
Jacques Rousseau, ditemukan bahwa negara sebagai pemelihara ketertiban sosial
dapat sejalan dengan kebebasan individu, saling terikat dalam struktur faktual negara
demokrasi dan tidak saling menaklukan meskipun saling berhadapan. Keberadaan
negara demokrasi dalam pemikiran politik Jean Jacques Rousseau mengarah kepada
masyarakat hukum yang teratur dan tunduk kepada kehendak umum (aturan umum)
sebagai sebuah kewajiban politik dalam negara.
Implikasi teoritis menunjukkan pemikiran politik Jean Jacques Rousseau
menekankan kepada terbentuknya negara (republik) yang mengutamakan kebebasan
individu untuk memutuskan urusan publik terutama dalam menentukan nilai-nilai,
norma-norma, dan aturan-aturan penyelengaraan negara dan pemerintahan. Negara
menjadi sarana untuk membentuk perilaku individu dengan mengganti perilaku
berdasarkan naluri menjadi tindakan moral (moral universal/moral umum) melalui
pembentukan watak moral (karakter moral) bagi setiap tindakan-tindakan individu di
dalam masyarakat politik (masyarakat sipil/masyarakat publik)., Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisis data
dengan menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan studi kepustakaan yang terdiri dari : data primer merupakan data utama
yang berasal dari buku-buku atau diskursus yang ditulis oleh Jean Jacques Rousseau
serta data skunder yang merupakan data tambahan dari penulis ketiga yang menulis
mengenai pemikiran politik Jean Jacques Rousseau, terkhusus mengenai negara dan
kebebasan individu dalam lingkup negara demokrasi.
Dari rangkaian penelitian atas pemikiran politik yang digagas oleh Jean
Jacques Rousseau, ditemukan bahwa negara sebagai pemelihara ketertiban sosial
dapat sejalan dengan kebebasan individu, saling terikat dalam struktur faktual negara
demokrasi dan tidak saling menaklukan meskipun saling berhadapan. Keberadaan
negara demokrasi dalam pemikiran politik Jean Jacques Rousseau mengarah kepada
masyarakat hukum yang teratur dan tunduk kepada kehendak umum (aturan umum)
sebagai sebuah kewajiban politik dalam negara.
Implikasi teoritis menunjukkan pemikiran politik Jean Jacques Rousseau
menekankan kepada terbentuknya negara (republik) yang mengutamakan kebebasan
individu untuk memutuskan urusan publik terutama dalam menentukan nilai-nilai,
norma-norma, dan aturan-aturan penyelengaraan negara dan pemerintahan. Negara
menjadi sarana untuk membentuk perilaku individu dengan mengganti perilaku
berdasarkan naluri menjadi tindakan moral (moral universal/moral umum) melalui
pembentukan watak moral (karakter moral) bagi setiap tindakan-tindakan individu di
dalam masyarakat politik (masyarakat sipil/masyarakat publik).]"
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
T44626
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Khansa Taqiyyah
"ABSTRAK
Sebagai majalah wanita terlaris di dunia, Cosmopolitan sangat aktif dalam mengadvokasi hak perempuan, termasuk hak untuk melakukan aborsi. Artikel ini melaporkan analisis wacana tentang liputan aborsi yang dipublikasikan di majalah Cosmopolitan online pada bulan November 2016 - Februari 2017. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang digunakan Cosmopolitan dalam menyampaikan isu aborsi di Amerika Serikat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setidaknya ada tiga wacana dominan dalam liputan Cosmopolitan tentang aborsi, yaitu: otonomi, kesehatan, dan pemaksaan. Ditinjau dari teori sosial-psikologis yang dikemukakan oleh Cockrill dan Nack 2013 , penelitian ini menemukan penggunaan strategi pengelolaan stigma aborsi, yaitu rationalization, normalization, dan condemnation of condemners pada Cosmopolitan.

ABSTRACT
As the world rsquo s largest selling women rsquo s magazine, Cosmopolitan has been particularly vocal in advocating women rsquo s rights, including the right to abortion. This article reports on a discourse analysis of the abortion coverage published on Cosmopolitan online magazine during November 2016 February 2017. This study aimed to investigate the strategies used by Cosmopolitan in presenting the issue of abortion in the midst of shifting abortion climate in the U.S. The results show that there are at least three dominant discourses in Cosmopolitan rsquo s online coverage of abortion autonomy, health, and coercion. Drawing on Cockrill and Nack rsquo s 2013 social psychological framework, this study finds the use of abortion stigma management strategies, such as rationalization, normalization, and condemnation of condemners in Cosmopolitan. "
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2018
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Martha Easter Ludovika
"Aborsi adalah masalah yang selalu menuai pro dan kontra di berbagai masyarakat secara global. Bagian masyarakat menentang legalisasi praktik aborsi karena tindakan itu dianggap melanggar hak asasi manusia dengan merampas hak hidup janin. Namun, ada juga orang yang mendukung legalisasi praktik aborsi dengan argumen bahwa perempuan memiliki otonomi atau kontrol untuk tubuh mereka sendiri dan untuk demi hak-hak perempuan tentang kesehatan reproduksi. Di Indonesia, aborsi adalah dilarang dengan pengecualian tertentu, seperti aborsi karena alasan medis indikasi darurat dan aborsi yang disebabkan oleh pemerkosaan.
Esai ini akan membahas tentang legalisasi aborsi dari perspektif etika dan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder data, seperti hukum kesehatan dan peraturan pelaksanaan, Kode Indonesia Etika Medis, sastra, jurnal dan sebagainya. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan tentang aborsi diatur dalam Undang-Undang Kesehatan dan peraturan pelaksanaannya disebabkan argumen bahkan penolakan di dokter karena dianggap bertentangan dengan Kode Etik Medis Indonesia. Argumen berdasarkan perbedaan nilai atau perspektif yang diadopsi oleh masing-masing individu. Dalam menghadapi dilema etika itu, tenaga kesehatan profesional terutama dokter dipaksa untuk memberikan penilaian etis dan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang aborsi yang aman dan memastikan ketersediaan layanan aborsi hukum untuk masyarakat yang membutuhkan layanan itu.

Abortion is a problem that is always reaping the pros and cons in various societies globally. Parts of society oppose the legalization of the practice of abortion because of that action considered to violate human rights by depriving fetal rights of life. However, there are also people who support the legalization of the practice of abortion with the argument that women have autonomy or control for their own bodies and for the sake of women's rights regarding reproductive health. In Indonesia, abortion is prohibited with certain exceptions, such as abortion due to medical reasons indications of emergency and abortion caused by rape.
This essay will discuss about legalizing abortion from an ethical and legal perspective. This research uses the normative juridical method. The data source used in this study is secondary data, such as health laws and implementing regulations, Indonesian Code of Medical Ethics, literature, journals and so on. The data obtained will be analyzed using a qualitative approach.
Based on the results of the study, the provisions regarding abortion are regulated in the Health Act and its implementing regulations are caused by arguments and even rejection by doctors because they are considered to be in conflict with Indonesian Medical Ethics Code. Arguments based on differences values ​​or perspectives adopted by each individual. In the face of this ethical dilemma, health professionals, especially doctors, are forced to provide ethical judgments and morally responsible decisions. In addition, the government also needs to provide information to the public about safe abortion and ensure the availability of legal abortion services for people who need these services.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>