Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Demokrasi deliberatif menawarkan sebuah atmosfir ideal bagi persekutuan hidup manusia dalam suatu tatanan negara. Komunikasi dalam proses pengambilan keputusan merupakan fitur utama yang ditawarkan oleh demokrasi deliberatif. Pertanyaannya kemudian, apakah ia benar benar bisa berfungsi secara ideal? Nyatanya, ada mekanisme hegemoni yang membuat proses dialogis dalam demokrasi deliberatif menjadi semu. Hegemoni ini disuntikkan dengan cara menyelebungi kepentingan partikular dengan nilai universal. Skripsi ini menelusuri kecurigaan tersebut, dengan contoh-contoh praktik demokrasi di Indonesia sebagai penjelas argumentasi teroretis yang ada.

---

Deliberative democracy offers an ideal atmosphere for fellowship of human life in a state order. Communication in the decision-making process is the main feature offered by the deliberative democracy. The question then is whether its really could function ideal? In fact, there is a hegemony mechanism that makes the dialogical process in deliberative democracy becomes apparent. This hegemony is injected in a manner enveloped particular interest with universal values. This thesis explore these suspicions, with examples of democratic practice in Indonesia as an concrete explanation for the theoretical argument."

"Militer dan politik tidak dapat dipisahkan. Reformasi tidak menghilangkan dwi fungsi militer walaupun ada perubahan paradigma yang dilakukan militer untuk mengubah gambaran represif yang sudah tertanam. Dwi fungsi membuat militer memiliki kesempatan yang lebih besar dibanding sipil dalam perpolitikan Indonesia. Hegemoni merupakan jalan yang ditempuh militer untuk melakukan dominasi terhadap sipil. Hegemoni memerlukan konsensus aktif dari sipil. Dengan adanya hegemoni dan ditambah dengan kurangnya kesadaran kritis sipil, popular consciousness akan mengatakan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin dari kalangan militer.

---

Military and politics are inseparable. Reform does not eliminate the dual function even though the military made their paradigm shift to transform the image of repressive military that has been embedded. Dual function made the military has a greater chance than civil in Indonesian politics. Hegemony is the path for military to dominate civilian. Hegemony requires an active consensus of civilians. With the hegemony, coupled with the lack of critical awareness of civil, popular consciousness would say that a good leader is the leader from the military."

"Tesis sarjana ini difokuskan pada studi supremasi kulit putih sebagai salah satu dari banyak manifestasi hegemonik budaya, yaitu kelas dominan yang berhasil makmur dengan bantuan doktrin yang konstan dan halus dari media yang dikonsumsi masyarakat umum dan tanpa sadar menerima. Studi ini membahas tentang bagaimana franchise film terbesar dan paling menguntungkan dalam sejarah sinematik, Marvel Cinematic Universe, adalah salah satu agen yang bertanggung jawab untuk menyebarkan doktrin supremasi kulit putih dengan cara mereka memilih untuk membingkai ulang poin plot, narasi, dan pilihan casting mereka.

---

This undergraduate thesis is focused on the study of white supremacy as one of the many hegemonic manifestations of culture, namely the dominant class that prospered with the help of constant and subtle doctrine from the media consumed by the general public and unconsciously accepting. This study discusses how the biggest and most profitable film franchise in cinematic history, the Marvel Cinematic Universe, is one of the agents responsible for spreading the doctrine of white supremacy by the way they choose to reframe their plot points, narratives, and casting choices."

"ABSTRAKMelalui kerangka pikir Chantal Mouffe dalam teori politiknya, yangmengonsepkan kondisi masyarakat sebagai bentuk pluralisme yang tidak dapatterhubung satu sama lain ke dalam sebuah kesepakatan dan kesamaan, pluralismeradikal, berkonsekuensi pada tidak mungkin tercapainya sebuah bentuk ruangpublik Hannah Arendt yang bersifat asosiatif mampu mengakomodir suatu tujuankolektif.

---

ABSTRACTThrough Chantal Mouffe framework in her political theory, which conceptualizedthe condition of society as pluralism form that can not be connected to each otherinto an unanimity and similarity, radical pluralism. As a consequence, HannahArendt’s concept of public realm form which are associative and able toaccomodate a collective goal is impossible."

""Judith Butler can justifiably be described as one of the major critical thinkers of our time. While she is best-known for her interventions into feminist debates on gender, sexuality and feminist politics, her focus in recent years has broadened to encompass some of the most pertinent topics of interest to contemporary political philosophy. Drawing on Butler's deconstructive reading of the key categories and concepts of political thought, Birgit Schippers expounds and advocates her challenge to the conceptual binaries that pervade modern political discourse. Using examples and case studies like the West's intervention in Iraq and Afghanistan, and in relation to the Israeli-Palestinian conflict, Schippers demonstrates how Butler's philosophically informed engagement with pressing political issues of our time elucidates our understanding of topics such as immigration and multiculturalism, sovereignty, or the prospect for new forms of cohabitation and citizenship beyond and across national boundaries. A detailed exposition and analysis of Butler's recent ideas, championing her efforts at articulating the possibilities for radical politics and ethical life in an era of global interdependence, this book makes an makes an important contribution to the emerging field of international political philosophy"--"

"Hal yang dipertaruhkan dalam tulisan ini adalah pernyataan penulis bahwa konsep teoritis demokrasi bukanlah teori politik yang langsung dapat dikatakan etis. Pengertian teoritis 'demokrasi' dihipotesakan sebagai teori politik yang, dalam pemahaman konvensional, memiliki kelemahan atau kerapuhan (vulnerabilitas) yang inheren di dalam tatanan prinsip-prinsipnya, khususnya hal yang berkenaan dengan 'metodologi' dari demokrasi itu sendiri.Penelitian ini hendak menunjukkan bahwa teori politik demokrasi tidak selalu langsung dapat dikatakan sebagai teori yang memiliki klaim etis. Bahwa Klaim mayoritas sosiologis itu sendiri tidak mencukupi nilai legitimasi etis untuk sampai kepada suatu keputusan atau tindakan yang baik, benar, atau adil. Tentu saja semua ini dalam sudut pandang etika-filsafat yang menyeluruh. Karena kelemahan inheren tersebut, maka teori demokrasi tidak memiliki legitimasi etis yang utuh, melainkan hanya legitimasi sosiologis saja yang utuh terpenuhi.Kalau dituangkan dalam bentuk hipotesa, maka apa yang dijadikan soal dalam pembahasan ini adalah "jika demokrasi secara teoritis memiliki kelemahan etis yang jelas (flagrant) dalam prinsip-prinsip esensial yang membentuknya, maka demokrasi tidak dapat dinyatakan sebagai teori politik yang etis sesungguhnya atau dengan kata lain tidak mentadai dalam perspektif etika-filsafat".Namun demikian, agar tulisan ini tidak hanya berhenti pada kritik tanpa upaya untuk masuk ke dalam pemahaman lebih komprehensif kita dapat menyatakan hipotesa selanjutnya, yaitu : "jika teori politik demokrasi dapat memenuhi syarat-syarat filosofis (prinsip-prinsip etika), maka akan dapat diwujudkan teori politik demokrasi yang etis sesungguhnya". Artinya, ada pengaruh dari prinsip-prinsip etika fundamental sebagai prasyarat terhadap suatu teori demokiasi untuk sampai dapat dikatakan sebagai teori politik yang etis sesungguhnya.Pembuktian teoritis yang akan menunjukkan kerapuhan teori politik demokrasi ini merupakan hal yang fundamental agar kita tidak terjebak dalam kancah demokrasi yang tidak jelas. Jika seluruh bangsa dan negara-negara yang ada di dunia ini mengarahkan dirinya pada konsep politik demokrasi yang menjadi sasaran ideal, maka sudah semestinya kita mewaspadai demokrasi yang bagaimana yang akan dicapai nantinya. Jika semua bangsa dan negara terjebak dalam konsep politik demokrasi yang hanya memberikan jalan kebebasan yang tidak menyelesaikan hakikat penyelamatan tujuan politik maupun hukum yang sesungguhnya, yaitu...""