Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini adalah upaya penjejakan kembali terhadap fenomenologi Edmund Husserl, di mana konsep ?ekspresi? menjadi kunci yang mutlak harus dipahami. Husserl menggunakan konsep ini dalam fenomenologi, sebagai bahasa reaksi terhadap absolutisme filsafat analitik-positivistik yang menafikan subjek. Konsep ekspresi mewadahi posibilitas subjek untuk terus mengkonstitusi makna.

---

This thesis is an attempt tracking back to Edmund Husserl's Phenomenology, which the concept of "expression" is a key that absolutely must be understood. Husserl uses this concept in phenomenology, as a reaction language to the absolutism of analytical-positivistic philosophy that denies subject. The concept of expression embodies subject?s possibility to continue a meaning constitution."

"Skripsi ini bertujuan untuk membahas pemikiran Husserl tentang fenomenologi sebagai suatu metode dalam filsafat. Dalam tahun 1900 Husserl telah memperkenalkan kepada dunia suatu metode filsafat baru yang disebutnya fenomenologi. Di dalam metode filsafat Husserl, terdapat tahapan-tahapan perkembangan yang terdiri dari berbagai reduksi atau epoche', yang dapat dianggap sebagai percobaan yang semakin radikal untuk mencapai suatu evidensi. Husserl telah mengemukakan tiga macam reduksi penting untuk mencari kebenaran yakni reduksi fenomenologik, eidetik dan reduksi transendental-fenomenologik. Ketiga macam reduksi inilah yang menjadi tema pokok skripsi..."

"This volume is the first book-length analysis of the problematic concept of the ?horizon? in Edmund Husserl?s phenomenology, as well as in phenomenology generally. The author shows in this authoritative exploration of the topic that Husserl, the originator of phenomenology, placed the notion of the horizon at the centre of philosophical enquiry. He also demonstrates the rightful centrality of the concept of the horizon, all too often viewed as an imprecise metaphor of tangential significance. "

"Pengujian undang-undang merupakan kewenangan yang paling dominan terjadi di Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi hingga empat belas tahun Mahkamah Konstitusi dibentuk belum ada ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai batas waktu penyelesaiannya. Tesis ini membahas sekaligus merumuskan urgensi batas waktu penyelesaian pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang disempurnakan dengan perbandingan lima negara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa telah terjadi standar ganda antara batas waktu pengujian undang-undang dengan sengketa yang lain dimana sengketa pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilihan umum dan impeachment memiliki batas waktu penyelesaian sedangkan pengujian undang-undang yang notabenenya adalah kewenangan dominan dari Mahkamah Konstitusi justru tidak memiliki batas waktu penyelesaiannya.Selain itu ketiadaan batas waktu penyelesaian juga terbukti menciptakan suatu kondisi yang dinamakan justice delayed is justice denied, dimana baik Pemohon, Masyarakat dan Mahkamah Agung tidak mengetahui kepastian waktu tentang putusan pengujian undang-undang akan memiliki kekuatan hukum tetap. Kasus korupsi mantan Hakim Konstitusi berinisial "PA" juga menjadi studi dalam penelitian ini yang membuktikan bahwa ketiadaan batas waktu menciptakan ruang negosiasi antara para pihak dan oknum pengadilan untuk melakukan tindakan koruptif. Maka dari itu perlu adanya upaya untuk merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan menambahkan tiga formulasi batas waktu penyelesaian pengujian undang-undang dalam suatu rumusan norma. Ketiga rumusan tersebut adalah batas waktu pengujian undang-undang yang bersifat kerugian potensial terhadap peristiwa konkret, batas waktu penyelesaian terhadap PERPU, dan batas waktu secara umum. Apabila Mahkamah Konstitusi memutus lebih dari waktu yang telah ditentukan maka terdapat konsekuensi hukum yang harus dilakukan berupa melakukan notifikasi dan penjelasan yang rasional kepada Pemohon dan Masyarakat.

---

Judicial Review represents the most dominant authority at the Constitutional Court. However, it has been fourteen years since the establishment of the Constitutional Court and the regulation to specifically determine a definite deadline for case resolution has yet to be issued. This theses discusses and also formulate the urgency to establish case resolution deadline for judicial review at the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. The research method applied utilizes normative research method improvised with comparative study from three countries. Research results revealed signs of double standards between the deadlines for judicial review with other judicial disputes, whereas political party dissolution dispute, general election results dispute and impeachment presented definite deadline for case resolution while judicial review which supposedly represents the domain jurisdiction of the Constitutional Court fails to submit any deadline for case resolution. In alternative, that the vacuum in such deadline has generated the condition known as "justice delayed is justice denied", in which the Applicant, Public and the Supreme Court is shrouded concerning the definite deadline for the judicial review, to interpret any legal binding effect out of it. The corruption case of "PA" as former Constitutional Court was also investigated in this research as an evidence that the vacuum in the deadline has in turn created a negotiation room between parties and court officials to conduct corruptive actions. As such, the necessity to revised the Law on Constitutional Court is of paramount importance by adding three formula on deadline for case resolution within a normative framework. Those three formulations constitutes deadline in judicial review for laws with potential laws in nature to concrete events, deadline in judicial review to PERPU, and general deadline. In the event that the Constitutional Court issued a decision for such case beyond the agreed deadline, then such act will trigger mandatory legal consequences comprised of issuing notification and rational reasoning to the Applicant and Public at large. "

"Given the fact at least here in the Philippines, what is usually known of edmun husserl is the standard intepretation of his thought and the various criticism thereof, this article explains the work of donn welton, based mainly on manuscripts left unpublished and which are only this past decade or so being gradually edited and published...."

"Rumah sakit yang menerapkan organisasi pembelajaraan diharapkan dapat meningkatkan mutu asuhan keperawatan karena proses belajar yang terus menerus dilakukan oleh perawat. Tujuan penelitian ini ingin mengeksplorasi makna pengalaman perawat dalam menerapkan organisasi pembelajaran di rumah sakit. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif  dengan pendekatan fenomenologi deskriptif. Partisipan penelitian ini terdiri dari 9 orang perawat yang bekerja di rumah sakit dengan pengalaman minimal 5 tahun. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam berdasarkan tujuan penelitian. Analisis data hasil wawancara menggunakan tahapan analisis menurut Colaizi.  Temuan hasil penelitian ini antara lain: Keinginan perawat untuk selalu berkembang, Beragam aktivitas pembelajaran yang diikuti perawat di rumah sakit, Aktivitas pembelajaran mahasiswa dan manfaatnya bagi perawat, Pemahaman Visi, Misi dan Nilai rumah sakit, Dukungan rumah sakit dalam pengembangan,  Harapan perawat tentang pendidikan dan pengembangan staff, Media dan sarana pembelajaran. Temuan lain dari penelitian ini adalah organisasi pembelajaran di rumah sakit berbeda dengan organisasi pembelajaran di perusahaan yaitu di rumah sakit selain untuk pengembangan diri perawat juga agar dapat memberikan edukasi kepada  pasien. Pimpinan keperawatan perlu mencari strategi yang efektif untuk mendorong perubahan perilaku perawat dalam penerapan organisasi pembelajaran.

---

Hospitals that implement learning organizations are expected to improve the quality of nursing care because the continuous learning process is carried out by nurses. The purpose of this study was to explore the meaning of the experience of nurses in implementing organizational learning in hospitals. This study uses a qualitative method with a descriptive phenomenology approach. The study participants consisted of 9 nurses who worked in hospitals with a minimum of 5 years experience. Data retrieval is done by in-depth interviews based on research objectives. Analysis of interview data using the stages of analysis according to Colaizi. The findings of this study include: nurses desire to always develop, various learning activities that are followed by nurses in hospitals, student learning activities and their benefits for nurses, understanding of vision, mission and hospital values, hospital support in development, hope nurses about education and staff development, media and learning facilities. Another finding from this study is that the organization of learning in hospitals is different from learning organizations in companies, namely in hospitals besides for self-development of nurses as well as being able to provide education to patients. Nursing leaders need to find effective strategies to encourage changes in nurse behavior in the application of learning organizations."

"Karya ilmiah ini berisi tentang nilai-nilai hidup orang Jawa yang terkandung dalam proposisi aja dumeh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang makna konsep pengendalian diri yang terkandung dalam proposisi aja dumeh sehingga dapat meluruskan kesalahan dalam memaknai proposisi khususnya proposisi bahasa Jawa. Metodologi yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metodologi deskriptif analisis sehingga menghasilkan kesimpulan tentang makna konsep pengendalian diri dalam proposisi aja dumeh. Hasil analisis menyimpulkan bahwa terdapat nilai-nilai hidup orang Jawa tentang pengendalian diri yang merupakan filosofi moral, bahwa sebagai orang Jawa tidak boleh sombong dan harus selalu rendah hati.

---

This scientific article talks about the value of life for Javanese people on the propotition “aja dumeh”. This study aims to determine the meaning of the concept of self control that contained in the proposition aja dumeh so as to straighten out the error in defining proposition especially javanese. The metodology used in this paper is a descriptiv analyze the resulting systematic conclusions about the meaning of the concept of self control in aja dumeh proposition. The result of the analysis concludes that there are people living Javanese values of self control which is a moral philosophy as Java should not be arrogant and should always be low profile."