"Untuk mendukung penyelengaraan otonomi daerah dalam mengelola dan mengurus rumah tangganya sendiri dilakukan melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diatur dengan perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah yang diwujudkan melalui penyerahan sebagian pajak pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dilaksanakan dengan undang-undang. Pajak pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).
Dalam rangka optimalisasi pelayanan masyarakat dan penerimaan PKB dan BBN-KB dilakukan upaya koordinasi dengan instansi atau unit kerja yang menangani pengurusan surat-surat kendaraan bermotor yaitu pihak kepolisian berupa pendaftaran kendaraan bermotor dan departemen keuangan dalam hal ini PT Jasa Raharja Persero yang menangani asuransi kecelakaan kendaraan bermotor. Hasil dari koordinasi tersebut menciptakan suatu sistem pelayanan yang terpadu dibawah satu atap oleh berbagai instansi yang disebut dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAM SAT).
Pertimbangan yang menonjol pada saat itu adalah dapat didata para pemilik kendaraan bermotor dan memperkecil peluang terjadinya penghindaran pajak-pajak dengan mengkaitkannya terhadap pengurusan STNK, BPKB dan di lain pihak belum mempertimbangkan, penilaian terhadap jenis serta ciri dari pungutan yang akan diselenggarakan di kantor SAMSAT.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ciri dari jenis pungutan yang dilaksanakan di kantor SAMSAT yang sudah berjalan selama ini dengan menggunakan suatu tagihan kepada masyarakat berupa memadukannya didalam satu surat ketetapan, disamping itu perlu juga diketahui bahwa pelaksanaan terhadap pungutan tersebut apakah telah sesuai dengan aturan yang ada dengan tidak mengesampingkan optimalisasi pelayanan dan penerimaan.
Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskritif dengan memperhatikan kondisi yang ada dan menelusuri fakta-fakta sebelumnya yang dapat memberikan gambaran keadaan saat ini. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun data sekunder dan data primer melalui wawancara yang mendalam, penyebaran kuesioner dan studi kepustakaan. Responden yang diwawancarai adalah para pengambil keputusan pada saat itu dan kini, petugas pelaksana pada unit analisis dan dilapangan pengamat serta para tenaga ahli.
Dari hasil penelitian diperoleh : (a) Tugas dan fungsi dari masing-masing institusi yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan dengan menggunakan tehnologi komputer yang online tidak sesuai dengan pelaksanaan yang dapat dipertanggung jawabkan oleh institusi tersebut. (b) Kantor SAMSAT adalah pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu yang tidak didukung oleh suatu struktur organisasi pembinaan dan operasional didalam menyelesaikan permasalahan yang sewaktu-waktu timbul yang perlu penyelesaian dengan segera. (c) Walaupun pelayanan masyarakat didalam pengurusan surat-surat dan pungutan dapat dilaksanakan selama ini akan tetapi akuntanbilitas dan trasparansi yang didukung oleh peraturan perlu mendapat suatu pembaharuan sesuai dengan hierarki perundang-undangan didalam memberikan kepastian hukum.
Berdasarkan hasil penelitian maka direkomendasikan : (a) Dibuatkannya surat keputusan bersama antara pimpinan tiga institusi yaitu Gubernur dan Kapolda tentang petunjuk pelaksanaan kerja dilapangan (SAMSAT) oleh masing-masing personil. (b) Dibuatkannya keputusan Gubernur tentang organisasi tim pembina SAMSAT didaerah yang bertugas memberikan petunjuk dan menangani permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh para pelaksana. (c) Untuk melakukan peninjauan ulang terhadap peraturan-peraturan yang mendukung pelaksanaan pemungutan yang ada dikantor SAMSAT sesuai dengan ketentuan perundangundangan. (d) Agar pungutan yang dilaksanakan berupa pembayaran PKB setiap tahun dengan kriteria tertentu dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat atau BANK disamping itu pungutan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah secara transparan dan akuntanbilitas agar dikeluarkan dari system pungutan dikantor SAMSAT."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
