Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemudahan syarat-syarat untuk mempailitkan debitor menyebabkan suatu Perseroan yang sebetulnya solven bisa diputus pailit oleh pengadilan niaga. Adanya pengaturan yang kontradiktif mengenai pembubaran perseroan yang diatur dalam Pasal 142 huruf (e) UUPT dengan Pasal 204 UUK-PKPU serta status sisa aset Perseroan Solven setelah pemberesan menjadi permasalahan utama dalam skripsi ini. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Perseroan solven tetap eksis dan tidak serta merta bubar dengan adanya putusan pailit, namun agar dapat memperoleh kembali kekuasaan untuk mengurus harta kekayaannya maka Perseroan Solven tersebut harus mengajukan Rehabilitasi. Kemudahan syarat-syarat untuk mempailitkan debitor menyebabkan suatu Perseroan yang sebetulnya solven bisa diputus pailit oleh pengadilan niaga. Adanya pengaturan yang kontradiktif mengenai pembubaran perseroan yang diatur dalam Pasal 142 huruf (e) UUPT dengan Pasal 204 UUK-PKPU serta status sisa aset Perseroan Solven setelah pemberesan menjadi permasalahan utama dalam skripsi ini. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Perseroan solven tetap eksis dan tidak serta merta bubar dengan adanya putusan pailit, namun agar dapat memperoleh kembali kekuasaan untuk mengurus harta kekayaannya maka Perseroan Solven tersebut harus mengajukan Rehabilitasi.

---

The convenience provided to make debtors bankrupt, is affecting a company, which actually categorized as Solvent Company to be decided as bankrupt by the commercial court. The existence of contradictive regulations regarding company dissolution, which are stipulated under the article 142 (e) in Indonesian Company Law jo. article 204 in Indonesia Law of Bankruptcy and Payments Suspension, and the status of the Solvent Company's remaining assets after settlement become a major problem in this thesis. The result of this research will prove that Solvent Company remain exists and do not necessarily disperse with the bankruptcy decision. But, in order to regain its ascendency to manage its assets, the Solvent Company must proposed rehabilitation."

"Salah satu paradigma hukum kepailitan adalah adanya nilai keadilan sehingga hukum dapat memberikan tujuan yang sebenarnya yaitu memberikan manfaat, kegunaan, dan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, dalam hukum kepailitan di Indonesia tidak dikenal adanya Insolvency Test terhadap permohonan kepailitan Debitor sehingga besarannya aset tidak dipertimbangkan untuk menolak ataupun menerima permohonan kepailitan, maka perusahaan yang masih solven dapat dipailitkan. Selain itu, Indonesia tidak mengenal adanya pembatasan jumlah nominal utang untuk pengajuan pailit, sedangkan Amerika Serikat, Singapura, dan Hongkong telah diatur pembatasan jumlah nilai nominal utang di dalam pengajuan permohonan pailit sehingga dapat melindungi perusahaan yang masih solven dari kepailitan.. Kedua, dari ketiga kasus, yaitu PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT Abdi Persada Nusantara, dan PT Telekomunikasi Seluler yang diputus pailit dapat dilihat melalui putusan Pengadilan Niaga bahwa perusahaan yang solven begitu mudahnya dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan syarat pailit yang terdapat pada Undang-Undang Kepailitan.Berdasarkan hasil penelitian di atas disarankan sebaiknya perancang peraturan perundang-undangan tentang kepailitan sebaiknya memasukkan Insolvency Test sebelum permohonan pailit diperiksa oleh Hakim dan Hakim dalam memutus perkara kepailitan sebaiknya memperhatikan fakta-fakta hukum dari kedua belah pihak, yaitu Pemohon Pailit dan Termohon Pailit agar putusan yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak.

---

One of the bankruptcy legal paradigms is a sense of justice so a law is able to reach its true purpose, that is, providing a benefit, usefulness, and legal certainty. The result of the research showed that, firstly, in an Indonesian bankruptcy law is not known that there is an Insolvency Test towards debitor?s bankruptcy petition so the asset quantity is not considered to reject or to accept a bankruptcy petition; therefore companies which are still solvents can be stated bankrupt. In addition, Indonesia does not recognize any limit of the nominal total of debts for a bankruptcy petition, while in the USA, Singapore, and Hongkong the limit of the nominal total of the debts has been regulated in the bankruptcy petition so this can protect solvent companies from bankruptcy. Secondly, of the three cases, namely, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT Abdi Persada Nusantara, and PT Telekomunikasi Seluler which were verdicted bankrupt can be seen through the verdiction of the Trade Court that the solvent companies were so easily stated bankrupt based on the requirements of being bankrupt which exist in the Law of Bankruptcy).Based on the research results above it is recommended that the lawmakers on bankruptcy should include the Insolvency Test before a bankruptcy petition is investigated by a judge, and the judge in verdicting a bankruptcy case should take into account of the legal facts of both parties, that is, the creditor as the party that states a company is bankrupt and the debitor as the party whose company needs to be stated bankrupt in order that the verdiction made is able to fulfill a sense of justice among different parties."

"Terdapat beberapa kreditor yang memiliki hak mendahulu dalam kepailitan Batavia Air. Akan tetapi terdapat inkonsistensi dalam perundangundangan di Indonesia sehingga mengaburkan kedudukan dari hak mendahulu.Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai hak mendahulu yang dimiliki oleh negara melalui utang pajak, pekerja/buruh melalui utang pajak, dan utang terhadap kreditor separatis berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, pokok permasalahan lainnya yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai urutan kreditor dalam kepailitan Batavia Air.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan utang pajak, utang terhadap kreditor separatis, dan utang upah terhadap pekerja/buruh dalam suatu kepailitan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan juga untuk mengetahui bagaimana urutan kreditor dalam kepailitan Batavia Air. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yaitu penelitian yang mengacu kepada peraturan perundangundangan dan penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder dan data primer berupa wawancara. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Hak Tanggungan diketahui bahwa utang terhadap kreditor separatis harus didahulukan pelunasannya dibandingkan dengan utang pajak dan utang upah terhadap pekerja/buruh dan diantara utang pajak dan utang upah, utang upah harus didahulukan karena adanya asas-asas dalam ketenagakerjaan dan juga asas dalam menarik pajak.

---

There are precedent creditors in Batavia Air Bankruptcy. However, there is inconsistency in regulations making the regulation about the precedent right seems unclear. What discussed within this thesis is the “right to precede” based on Indonesia regulation owned by State through taxation, worker/labour through the woker/labour’s wage, and separated creditor. Next is about the sequence of creditors in Batavia Air Bankruptcy. The aim of this thesis is to reveal the position of each creditor in bankruptcy based on Indonesia regulation and this thesis also aims to reveal the sequence of creditors in Batavia Air Bankruptcy.

The research method used in this thesis is juridical normative which this research is vary depending to the regulation research and library research. This thesis is using secondary data and primary data which means the data collected by doing interview. Based on the research of Indonesian Civil Code, Taxation Act, Bankruptcy Act, Laboring Act, and Mortgage Act, this thesis reveals that, the debt to the separated creditor should be paid before the state’s or the worker/labour’s, and the debt to the labour/worker’s should be paid before to the state’s since there are some existing principles both in the law of labour/worker and in taxation."

"Menurut teori mikroekonomi, risk aversion dapat menghalangi seseorang membuat keputusan yang optimal dalam situasi yang beresiko. Jika seseorang percaya bahwa menjadi wira usaha memiliki resiko lebih tinggi daripada menjadi karyawan, maka dalam derajat risk aversion tertentu, orang tersebut tidak akan menjadi wira usaha, meskipun memiliki potensi yang cukup. Dalam situasi seperti ini, asuransi dapat membantu meningkatkan jumlah wira usaha baru. Penelitian ini menggunakan data tingkat keluarga dari Panel Study of Income Dynamics, dan sebagai institusi asuransi, digunakan kode kepailitan (Bankruptcy Code) Amerika Serikat, spesifiknya, pengecualian aset rumah (Homestead Exemption). Hasilnya adalah, peningkatan pengecualian aset rumah sebesar sepuluh poin persentase meningkatkan kemungkinan kepemilikan bisnis sebesar 1.5 poin persentase, setelah tahun 2005. Penelitian ini juga menemukan bahwa efek tersebut hanya terjadi pada bisnis berbadan hukum korporasi (Incorporated Business).

---

Microeconomic theory suggests that risk aversion may result in people to take less optimal decision in a situation associated with risk. If people believe that being selfemployed is riskier than being wage-employed, then at some point, risk averse wageemployed won?t become self-employed even if it is optimal to do so. In this case, introducing some sort of insurance scheme may increase people?s participation in selfemployment activity. I use the family level data from Panel Study of Income Dynamics, and I exploit provisions in the United States? bankruptcy code, specifically the homestead exemption level, as the insurance institution. I find that the increase of exemption level by ten percentage point increases the probability of owning a business by 1.5 percentage points, after the year 2005. I also find that the effect is explained by the incorporated business."

"[Tesis ini bertujuan untuk melakukan analisa terhadap perlindungan hukum Pihak Ketiga akibat putusan pailit yang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana hal tersebut dibahas salah satunya di penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUKPKPU tentang “hal lain-lain”. Tesis ini menggunakan metode analisa terhadap gugatan Pihak Ketiga kepada Kurator dengan berbagai dasar gugatan, yang meliputi : Pertama (1) Pihak Ketiga dalam Kasus kepailitan PT Panca Wiratama Sakti Tbk (Dalam Pailit) mengenai sewa menyewa tanah. Kedua (2) Pihak Ketiga dalam Kasus kepailitan PT Mitra Safir Sejahtera (Dalam Pailit), mengenai sertifikat tanah. Ketiga (3), Pihak Ketiga dalam Kasus kepailitan PT Bendi Oetama Raya (Dalam Pailit), mengenai kepemilikan tanah yang telah dijaminkan Hak Tanggungan. Keempat (4), Pihak Ketiga dalam Kasus kepailitan PT Sinar Central Rejeki (Dalam Pailit), mengenai sebagian tanah dan bangunan. Kelima (5), Pihak Ketiga dalam Kasus kepailitan PT Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas (Dalam Pailit), mengenai jual beli barang yang dilakukan oleh Debitor Pailit. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ternyata belum mampu menyelesaikan permasalahan kepailitan karena masih ada pihak yang mengajukan gugatan atas harta pailit Debitor Pailit. Hak dan kewajiban Pihak Ketiga yang diatur diluar maupun didalam UUKPKPU belum cukup melindungi segala hak-haknya, terlebih dalam kasus kepailitan karena banyaknya dampak yang terjadi setelah Debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Hal ini tidak cukup menyelesaikan permasalahan mengenai adanya perikatan yang dilakukan Pihak Ketiga dan Debitor Pailit sehingga diperlukannya peraturan perundang-undangan yang mendukung Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mana bertujuan untuk pemberesan harta pailit Debitor Pailit;This Research purpose is to analyze legal protection for Third Party as a consequence of insolvency verdict on Statute number 37 year 2004 on Indonesia Bankruptcy Law (“UUKPKPU”), whereas it was covered on explanation of clause 3 paragraph (1) regarding “Other matters”. This research use analyzing method on several Third Party lawsuit to the Curator with variety of basis for the lawsuit, that includes : First (1) Third Party Vs PT Panca Wiratama Sakti Tbk (Bankrupt) Bankruptcy case, regarding land lease. Second (2) Third Party Vs PT Mitra Safir Sejahtera (Bankrupt) Bankruptcy case, regarding land sertificate. Third (3) Third Party Vs PT Bendi Oetama Raya (Bankrupt) Bankruptcy case, regarding land and building ownership that has being mortage. Fourth (4) Third Party Vs PT Sinar Central Rejeki (Bankrupt) Bankruptcy case, regarding partial land and building ownership. Fifth (5), Third Party Vs PT Surabaya Agung Industri Pulp and Kertas (Bankrupt) Bankruptcy case, regarding commodity selling by Bankrupt Debtor. Result of the research shows that Statute No 37 year 2004 on Indonesia Bankruptcy Law still unable to solve the problem of bankruptcy, because there are parties that still filed lawsuit against bankruptcy assets of Bankrupt Debtors. Third Parties rights and obligation that set on Statute No 37 year 2004 on Indonesia Bankruptcy Law are not sufficient enough to protect their rights, especially in the Bankruptcy case impact will be perceived after the debtor decided bankrupt by the commercial court. It is not enough solve the problems concerning of Third Party agreement with the Bankrupt Debtors and thus the need for legislation that supports Statute No 37 year 2004 on Indonesia Bankruptcy Law on settlement of bankruptcy assets Bankrupt Debtor., This Research purpose is to analyze legal protection for Third Party as a consequence of insolvency verdict on Statute number 37 year 2004 on Indonesia Bankruptcy Law (“UUKPKPU”), whereas it was covered on explanation of clause 3 paragraph (1) regarding “Other matters”. This research use analyzing method on several Third Party lawsuit to the Curator with variety of basis for the lawsuit, that includes : First (1) Third Party Vs PT Panca Wiratama Sakti Tbk (Bankrupt) Bankruptcy case, regarding land lease. Second (2) Third Party Vs PT Mitra Safir Sejahtera (Bankrupt) Bankruptcy case, regarding land sertificate. Third (3) Third Party Vs PT Bendi Oetama Raya (Bankrupt) Bankruptcy case, regarding land and building ownership that has being mortage. Fourth (4) Third Party Vs PT Sinar Central Rejeki (Bankrupt) Bankruptcy case, regarding partial land and building ownership. Fifth (5), Third Party Vs PT Surabaya Agung Industri Pulp and Kertas (Bankrupt) Bankruptcy case, regarding commodity selling by Bankrupt Debtor. Result of the research shows that Statute No 37 year 2004 on Indonesia Bankruptcy Law still unable to solve the problem of bankruptcy, because there are parties that still filed lawsuit against bankruptcy assets of Bankrupt Debtors. Third Parties rights and obligation that set on Statute No 37 year 2004 on Indonesia Bankruptcy Law are not sufficient enough to protect their rights, especially in the Bankruptcy case impact will be perceived after the debtor decided bankrupt by the commercial court. It is not enough solve the problems concerning of Third Party agreement with the Bankrupt Debtors and thus the need for legislation that supports Statute No 37 year 2004 on Indonesia Bankruptcy Law on settlement of bankruptcy assets Bankrupt Debtor.]"

"Tesis ini membahas kedudukan Personal Guarantor dalam proses kepailitan dimana debitur yang melakukan wanprestasi.Dalam perjanjian penanggungan (borgtoct) dikenal istilah penjamin pribadi atau Personal Guarantor yaitu orang ketiga yang menjamin debitur manakala debitur wanprestasi, dalam hukum kepailitan peran seorang Personal Guarantor dalam sangat penting, walaupun sebagai pihak ketiga Personal Guarantor sebagai penjamin dapat diposisikan sebagai debitur pada saat Personal Guarantor melepas hak istimewanya. Pada Kasus Putusan Mahkamah Agung No.868 K/Pdt.Sus/2010 Standard Chartered Bank menuntut Termohon Pailit I Tundjung Rachmanto dan Termohon Pailit II Rudy Syahputra (selaku pemegang saham dan pemberi jaminan) karena PT. HPS. (Handalan Putra Sejahtera) tidak membayar hutangnya yang telah jatuh tempo kepada Stadard Chartered Bank. Stadard Chartered Bank mengajukan kasasi karena dinilai putusan pengadilan negri tidak tepat dengan alasan, Tundjung Rachmanto dan Rudy Syahputra memiliki memiliki dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Mahkamah Agung mengabulkan permohon Standard Chartered Bank (pemohon kasasi) sesuai dalil dengan bukti-bukti yang diberikan oleh Standard Chartered Bank (pemohon kasasi).

---

This thesis has contended the role of a Personal Guarantor in bankruptcy process where the Debitur is a party who performs a default. In a encumbrance agreement the term of Personal Guarantor is known, which is a third party (third person) who guarantees the Debtor when the Debtor performs a default. In a law of Bankruptcy, the role of a personal Guarantor is important although as the third party, the standing of such Personal Guarantor as the guarantor may be positioned as a debtor when the Personal Guarantor releases its privilege. In the Case of the Judgment of the Supreme Court No.868 K/Pdt.Sus/2010, Standard Chartered Bank demands the Bankruptcy Respondent I Tundjung Rachmanto and the Bankruptcy Respondent II Rudy Syahputra (as the shareholders and the guarantors) because PT. HPS. (Handalan Putra Sejahtera) did not pay its debt due to Standard Chartered Bank. Standard Chartered Bank filed a petition for cassation as it was considered that the court's judgment was inappropriate on the ground that Tundjung Rachmanto and Rudy Syahputra had two or more creditors and they did not settle at least the debt that was due and payable. The Supreme Court acceded Standard Chartered Bank?s petition (the Requester for cassation) pursuant to an argument by the evidences given by Standard Chartered Bank (the Requester for cassation)."

"Penerapan hukum kepailitan di Indonesia untuk menyatakan pailitnya seseorang atau suatu perusahaan membutuhkan pembuktian sederhana, dimana hanya membutuhkan syarat mempunyi dua atau lebih kreditur dan mempunyai setidaknya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pembuktian yang sangat sederhana ini tidak menyertakan insolvency test sebagai salah satu syarat untuk mendasari pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus pailit dalam putusan pengadilan niaga. Hal ini cenderung tidak proporsional karena merugikan pihak debitur, dimana Prinsip Keadilan adalah salah satu Prinsip atau Asas yang mendasari Hukum Kepailitan di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adanya insolvency test dapat menunjukan bahwa seseorang atau suatu perusahaan sebagai debitur dalam keadaan solven atau insolven, sehingga dapat dipertimbangkan apakah aset-aset yang dimiliki oleh debitur dapat membayar utang-utangnya atau tidak. Tidak adanya penerapan insolvency test dalam proses kepailitan menutup kemungkinan untuk melihat hal-hal tersebut sehingga debitur dapat dengan mudah untuk dipailitkan. Sehingga, insolvency test perlu untuk diterapkan dalam proses kepailitan serta diperbaharui peraturannya agar tidak menciderai prinsip keadilan yang menjadi dasar dari hukum kepailitan di Indonesia.

---

The application of bankruptcy law in Indonesia to declare someone or a company bankrupt requires simple proof, where it only needs the condition of having two or more creditors and at least one debt that has matured and is demandable. This very simple proof does not include the insolvency test as one of the conditions to substantiate the consideration of the Judges' Panel to decide bankruptcy in a commercial court ruling. This tends to be disproportionate as it harms the debtor, where the Principle of Justice is one of the principles underlying Bankruptcy Law in Indonesia, namely Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. The existence of an insolvency test can show that an individual or a company as a debtor is in a solvent or insolvent condition, so it can be considered whether the assets owned by the debtor can pay off its debts or not. The lack of the application of the insolvency test in the bankruptcy process closes the possibility of examining these matters, making it easy to declare bankruptcy for debtors. Thus, the insolvency test needs to be applied in the bankruptcy process and its regulations need to be updated to avoid undermining the principle of justice that is the basis of bankruptcy law in Indonesia."

"Skripsi ini menganalisis penerapan prinsip exceptio non adimpleti contractus dalam hukum kepailitan Indonesia, khususnya dalam kasus sengketa kepailitan yang ada. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Prinsip exceptio non adimpleti contractus merupakan prinsip hukum perdata yang berfungsi sebagai pembelaan terhadap klaim wanprestasi, di mana prinsip ini menyatakan bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat terjadi karena penggugat terlebih dahulu melakukan wanprestasi. Namun, dalam praktiknya, prinsip exceptio non adimpleti contractus sering digunakan dalam sengketa kepailitan sebagai instrumen pembelaan oleh debitor yang menjadi termohon dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penerapan prinsip ini berkaitan langsung dengan eksistensi utang, yang merupakan salah satu syarat PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Salah satu sengketa kepailitan di Indonesia yang menerapkan prinsip exceptio non adimpleti contractus adalah sengketa kepailitan PT Anema Villas & Hotels, dengan nomor kasus: 24/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby.

---

This thesis analyzes the application of the principle of exceptio non adimpleti contractus within Indonesian bankruptcy law, specifically in existing bankruptcy dispute cases. This paper is structured using doctrinal legal research methodology. The principle of exceptio non adimpleti contractus is a civil law principle that serves as a defense against a claim of breach of contract, wherein this principle asserts that the breach by the defendant occurred because the claimant first committed a breach of contract. However, in practice, the principle of exceptio non adimpleti contractus is often employed in bankruptcy disputes as a defense instrument by debtors who are respondents to the Bankruptcy Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) petition. The application of this principle is directly related to the existence of debt, which is one of the requirements for PKPU as stipulated in Article 2 paragraph (1) in conjunction with Article 8 paragraph (4) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. One of the bankruptcy disputes in Indonesia where the principle of exceptio non adimpleti contractus was applied is the bankruptcy dispute of PT Anema Villas & Hotels, case number: 24/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby."